1. Kajian
PERNIKAHAN DINI
PADA BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA:
DAMPAK OVERPOPULATION, AKAR
MASALAH DAN PERAN KELEMBAGAAN DIMASALAH DAN PERAN KELEMBAGAAN DI
DAERAH
Pokja Analisis Dampak Sosial Ekonomi
terhadap Kependudukan
Ditdamduk
BKKBN 2012
2. Tim Pelaksana Kajian
• Penanggung Jawab:
Drs. Suyono Hadinoto, M.Sc.
• Pengarah/Ketua Tim:
Dr. Tb. Rachmat Sentika, dr, Sp. A, MARS
• Anggota:• Anggota:
Aminullah, S.Sos, MM (Koordinator)
Tubagus Adi Satria P, SE, ME
Ristya Ira Murti, SE, MAPS
Fajar Ajie Setiawan, SIP
• Editor
Tito Agung Yuswono, SE
3. Fakta Indonesia
• Indonesia termasuk negara
dengan persentase
pernikahan usia muda
tinggi di dunia (ranking 37)
• Tertinggi kedua di ASEAN
setelah Kambojasetelah Kamboja
• Pada tahun 2010, terdapat
158 negara dengan usia
legal minimum menikah
adalah 18 tahun ke atas,
dan Indonesia masih diluar
itu.
4. Fakta Indonesia
• Perempuan muda di Indonesia dengan
usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2
persen atau lebih dari 22.000 wanita
muda berusia 10-14 tahun di Indonesia
sudah menikah.
• Jumlah dari perempuan muda berusia• Jumlah dari perempuan muda berusia
15-19 yang menikah lebih besar jika
dibandingkan dengan laki-laki muda
berusia 15-19 tahun (11,7 % P : 1,6 %
L). diantara kelompok umur perempuan
20-24 tahun - lebih dari 56,2 persen
sudah menikah.
RISKESDAS 2010
5. Fakta Indonesia
• Provinsi dengan
persentase perkawinan
dini (<15 th) tertinggi
adalah Kalimantan
Selatan (9 persen), Jawa
• Provinsi dengan
persentase perkawinan
dini (15-19 th) tertinggi
adalah Kalimantan
Tengah (52,1%), JawaSelatan (9 persen), Jawa
Barat (7,5 persen), serta
Kalimantan Timur dan
Kalimantan Tengah
masing-masing 7 persen
dan Banten 6,5 Persen
Tengah (52,1%), Jawa
Barat (50,2 persen),
serta Kalimantan
Selatan (48,4%), Bangka
Belitung (47,9%) dan
Sulawesi Tengah
(46,3%)
6. Mengapa Isu ini Penting untuk Dikaji
• Selama ini penelitian
terkait pernikahan dini
masih sangat terbatas
dan lebih banyak kepada
analisis kajian kesehatan
ataupun kajian hukum
• Promosi himbauan
menikah muda belum
dikuatkan dengan kajian
yang komprehensif secara
kependudukan (tidak
sebatas KB dan AKI)
analisis kajian kesehatan
ataupun kajian hukum
dan agama
• Kajian dari sisi
kependudukan sulit
diperoleh terutama
dampaknya dari sisi sosial
ekonomi
kependudukan (tidak
sebatas KB dan AKI)
• Isu menikah muda belum
menyentuh masyarakat
desa, perlu dikaji lebih
mendalam sehingga ada
justifikasi untuk advokasi
kependudukan
7. Rumusan Masalah
Masalah
• Pernikahan Dini merupakan
gambaran rendahnya
kualitas kependudukan dan
menjadi fenomena
tersendiri di masyarakat
Pertanyaan Masalah
• Sejauh mana dampak
kependudukan yang terjadi
saat ini terkait dengan
pernikahan usia dini di
tingkat keluarga?tersendiri di masyarakat
• Akibat yang timbul di
tingkat keluarga beragam
dan berdampak langsung
pada kesejahteraan
keluarga
• Respon atas masalah ini
baru sebatas isu namun
belum menjadi perhatian
kebijakan
tingkat keluarga?
• Intervensi kebijakan apakah
yang perlu dilakukan agar
pengaturan usia pernikahan
untuk pengendalian
dampak kependudukan
dapat dilakukan secara
tepat dan akurat?
8. Tujuan
• Memperoleh gambaran komprehensif dampak
kependudukan yang terjadi terkait dengan
pernikahan usia dini di tingkat keluarga
• Memperoleh rekomendasi kebijakan secara• Memperoleh rekomendasi kebijakan secara
akurat terkait dengan upaya pengaturan usia
pernikahan untuk pengendalian dampak
kependudukan
9. Obyek, Waktu dan Metodologi
Penelitian
Studi Kualitatif
• Pendekatan case study
dan grounded theory
• Data Primer
– Indepth interview
Obyek
• Studi kasus di 4
Provinsi
• Pengambil Kebijakan
– Indepth interview
– Focus Group
Discussion
• Data Sekunder
– Data Statistik
– Literatur
• Pengambil Kebijakan
dan Pelaku
• Waktu:
– Januari-September
2012
10. Pilihan Lokasi (4 Prov)*
• Kalimantan Selatan
• Bangka Belitung
• Sulawesi Tengah
• Jawa Barat• Jawa Barat
*Justifikasi Pemilihan Lokasi:
Kawasan dengan tingkat perkawinan dini paling tinggi
berdasarkan Riskesdas 2010
11. Penyebab Pernikahan Dini
“ ……Pernikahan dini secara frekuen
merefleksikan pernikahan yang telah diatur
atau karena kehamilan di luar nikah …“atau karena kehamilan di luar nikah …“
Jones & Gubhaju (2008), Trends in
Age at Marriage in Provinces of
Indonesia, Asia Research Institute
Working Paper no 105
12. Penyebab Pernikahan Dini
“……pernikahan sebelum
usia 18 tahun pada
umumnya terjadi pada
wanita Indonesia terutama
dikawasan pedesaan. .....”
“ …….Pendidikan
Perempuan yang lebih
“ …….Pendidikan
Perempuan yang lebih
tinggi terkait erat dengan
usia pernikahan remaja
yang lebih lambat…..”
Choe, Thapa, dan Achmad
(dalam Early Marriage and
Childbearing in Indonesia
and Nepal, 2001)
13. Akibat Pernikahan Usia
Dini “Early marriage is associated
with a number of poor social
and physical outcomes for
young women and their
offspring. They attain lower
schooling, lower social status
in their husbands’ families,
have less reproductive
control, and suffer higher
rates of maternal mortality
Lama
Sekolah
Rendah
Subordinasi
Keluarga
Drop Out
Sekolah
tinggi control, and suffer higher
rates of maternal mortality
and domestic violence. They
are often forced out of
school without an education,
their health is affected
because their bodies are too
immature to give birth.”
Consequences of Early
Marriage for Women in
Bangladesh, Erica Field Harvard
University, September 2004.
Pernikahan
Dini
Hak
Kespro
Rendah
Peluang
Kematian
Ibu Tinggi
KDRT
tinggi
15. ASPEK
SOSIAL
EKONOMI
Penyebab
Kerangka Pemikiran
Aspek Kebijakan
Aspek Budaya
Pendidikan
Rendah
Kebutuhan
Ekonomi
Respons Kebijakan
Publik
Budaya, Kebiasaan dan
Prakteknya
Akibat
PERNIKAHAN
DINI
Aspek
Kesempatan
Aspek Budaya
Pernikahan
yang diatur
Seks Bebas
pada Remaja
Kultur nikah
muda
Ekonomi
Kematian Ibu KDRT Kespro Drop OutSubordinasi
Prakteknya
Aksesibilitas
Kesejahteraan
Keterbukaan
/Kesetaraan
16. Dasar Hukum terkait Pernikahan Dini
• Universal Declaration of Human Rights
• Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the
Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery
• Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for
Marriage and Registration of Marriages
• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women (CEDAW)
• Convention on the Rights of the Child (CRC).
• UU Perkawinan no 1 / 1974
• UU Perlindungan Anak no 23/2002
• UU KDRT
• UU HAM
18. Akar Masalah Utama
Akar Masalah Kalsel
(Banjar)
Bangka
(Bangka
Selatan)
Sulteng
(Donggala
)
Jabar
(Cianjur)
Modernisasi Ya Ya Ya YaModernisasi Ya Ya Ya Ya
Pendidikan Ya Ya Ya Ya
Tekanan
Ekonomi
Tidak Ya Ya Ya
Sosial Budaya Ya Tidak Ya Ya
19. Peran Lembaga Adat/Agama
Peran Tokoh
Adat/Agama
Kalsel
(Banjar)
Bangka
(Bangka
Selatan)
Sulteng
(Donggala)
Jabar
(Cianjur)
Adat/Agama
Selatan)
Kuat Adaptif Ya - - Ya
Resisten - - Ya -
Lemah - Ya - -
20. Peran Lembaga Keluarga
Peran Orang Tua
dalam
pengambilan
keputusan
pernikahan dini
Kalsel
(Banjar)
Bangka
(Bangka
Selatan)
Sulteng
(Donggala)
Jabar
(Cianjur)
Modernisasi Takut/tidak Permisif Takut/tidak Takut/tidaModernisasi Takut/tidak
permisif
Permisif Takut/tidak
permisif
Takut/tida
k permisif
Pendidikan Bukan
Prioritas
Bukan
Prioritas
Bukan
Prioritas
Bukan
Prioritas
Tekanan
Ekonomi
Tidak
pengaruh
berpengaruh berpengaruh Berpengar
uh
Sosial Budaya Berpengaruh Tidak
berpengaruh
berpengaruh Berpengar
uh
21. Peran Pemerintah Daerah
Peran Pemerintah
pernikahan dini
Kalsel
(Banjar)
Bangka
(Bangka
Selatan)
Sulteng
(Donggala)
Jabar
(Cianjur)
Pemahaman
Aparat
Cukup Kurang Cukup Cukup
Perencanaan
Kebijakan
Tidak ada Tidak ada Tidak Ada Ada,
lemah
Koordinasi
Kebijakan (sinergi
lintas sektor)
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada,
Lemah
Sosialisasi,
Advokasi
Ada,
Lemah
Ada, Lemah Ada, Lemah Ada, Kuat
23. Temuan Penting
Gejala Modernisasi dan Perubahan Perilaku masyarakat
• latar masalah utama yang dihadapi seluruh provinsi
yang diamati dalam mengatasi pernikahan dini yakni
modernisasi dan tingkat pendidikan yang rendah.
• Arus modernisasi masuk pesat dalam masyarakat.
ditunjukkan oleh pola konsumsi dan pola pemakaian
Arus modernisasi masuk pesat dalam masyarakat.
ditunjukkan oleh pola konsumsi dan pola pemakaian
jasa anggota masyarakat secara tinggi jasa arus
informasi yang masuk dengan sangat pesat.
• berdampak pada perubahan perilaku penduduk di
seluruh Provinsi yang dikaji dan mendorong kebiasaan
hidup konsumtif generasi muda
• menyebabkan terjadinya culture shock pada
masyarakat.
24. Temuan Penting
Rendahnya minat masyarakat atas pendidikan.
• Peningkatan kesejahteraan akibat pertumbuhan
ekonomi tidak dibarengi dengan peningkatan
kualitas hidup penduduk di bidang pendidikan.
• minat masyarakat untuk meningkatkan kualitas
pendidikan rendah.
minat masyarakat untuk meningkatkan kualitas
pendidikan rendah.
• banyak pelaku pernikahan dini yang keluar
sekolah justru masih di usia SMP.
• sangat kentara terjadi di seluruh Provinsi yang
diamati khususnya di Kalimantan Selatan dan
Bangka-Belitung yang mengalami booming
perekonomian paling pesat dalam satu dasawarsa
akibat pertambangan.
25. Temuan Penting
Tekanan Ekonomi di Tingkat Keluarga.
• Peningkatan konsumsi tinggi mendorong tekanan
ekonomi yang semakin tinggi pada keluarga.
• menyebabkan keluarga baik orang tua maupun
anak lebih memilih bekerja untuk segera
memperoleh pendapatan dan memenuhi
anak lebih memilih bekerja untuk segera
memperoleh pendapatan dan memenuhi
kebutuhannya ataupun menikahkan segera anak
untuk mengurangi beban keluarga (tekanan
ekonomi)
• Dimensi tekanan ekonomi inilah yang sangat
mewarnai pengambilan keputusan orang tua
dalam menikahkan anaknya, hal ini terjadi di
seluruh provinsi kecuali di Kalimantan Selatan.
26. Temuan Penting
Budaya sebagai alasan dasar pernikahan dini.
• Dimensi budaya memang masih kuat terjadi
sejak dulu
• Namun semakin memupus pengaruhnya pada• Namun semakin memupus pengaruhnya pada
beberapa Provinsi dan bahkan menghilang di
Provinsi Bangka Belitung khususnya dalam
satu dasawarsa terakhir.
• Seringkali dimensi budaya hanya dijadikan
alasan menutupi alasan tekanan ekonomi.
27. Temuan Penting Lainnya
• Peran Adat dan Agama sebagai Kontrol
Sosial.
• Peran orang tua dalam keluarga sangat
dominan.dominan.
• Lemahnya Peran Pemerintah dalam hal
Koordinasi dan Perencanaan Kebijakan
pengendalian pernikahan dini.
28. Rekomendasi
• Harus dilakukan sosialisasi dan advokasi secara langsung
dan intensif di lapangan sebagai antisipasi gejala
Modernisasi dan perubahan perilaku masyarakat termasuk
penguatan peran lembaga sekolah khususnya di tingkat
SMP.
• Penguatan peran tokoh Adat dan Tokoh Agama sebagai• Penguatan peran tokoh Adat dan Tokoh Agama sebagai
Kontrol Sosial.
• Peningkatan kapasitas orang tua khususnya dalam
meningkatkan minat atas pendidikan dan mengurangi
tekanan ekonomi di Tingkat Keluarga.
• Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam hal
pengendalian pernikahan dini melalui perencanaan
kebijakan dan koordinasi lintas sektor secara intensif.
