Penjelasan PMK No 14 2021

1. Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Melalui
Sistem OSS Pasca Diterbitkannya
PP No 5 Tahun 2021 Tentang
P2B2R

2. Alur Sistem OSS-Berbasis Risiko - PerBKPM 3/2021
2

3. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
• Daerah yang memiliki Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) otomatis mendapatkan
konfirmasi KKPR
• Daerah yang memiliki Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) perlu persetujuan KKPR di
Kementerian ATR/BPN.
• Persetujuan KKPR otomatis oleh sistem
Online Single Submission (OSS) untuk
Usaha Menengah Kecil (UMK) pada Sektor:
a. Pertanian < 25 Hektare;
b. Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Renda (MBR) < 5 Hektare;
c. Usaha lainnya <1 Hektare.
• Detail mengacu pada PP No. 21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Persetujuan
Lingkungan (PL)
• Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak (penting/tidak penting) terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki: Amdal, UKL-
UPL atau SPPL.
• PL merupakan persetujuan terhadap: KKLH
(Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)-
Amdal, atau PKPLH (Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup)-UKL-UPL.
• Detail mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• PBG untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
BG sesuai standar teknis BG.
• Bangunan tak berisiko tinggi boleh mengacu
prototipe/purwarupa.
• Bangunan berisiko tinggi wajib disetujui
pemerintah.
• SLF diterbitkan manajemen pengawas
konstruksi.
• Detail mengacu pada PP No. 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) dan
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan dasar dari sejumlah UU

4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko –
PerBKPM 4/2021
4

5. Contoh Lampiran I & II PP 5 Tahun 2021 Sektor Kesehatan

6. Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan:
PB Risiko MT & T
Pelaku
Usaha
WaktuProduksi/Komersial
(sesuaiisiandataUsaha
olehPelakuUsahadi
dalam Sistem OSS)
Notifikasi2:
Bataspalinglambat
untuk pemenuhan
persyaratan SS/Izin
90Hari
JangkaWaktuPelakuUsaha
180Hari
Notifikasi1:
untukpemenuhan
persyaratanSS/Izin
Catatan:
JangkaWaktuPemenuhanPersyaratanSS/IzinbagiPelakuUsahaadalah“palinglambat3 bulansebelumwaktuproduksi/komersialyangdiisi
olehPelakuUsahapadasaat mengisidatakegiatanusahasebagaisyaratpenerbitanNIB".
6
Pengisian Data Usaha di Sistem
OSS, termasuk: perkiraan
waktu produksi/komersial

7. Penerima Hak Akses
Pasal 11 ayat 2 (perBKPM no. 3/2021)
K/L terkait
DPMPTSP
Kabupaten/Kota
Pelaku Usaha
DPMPTSP Provinsi
Badan Pengusahaan
KPBPB
Administrator KEK
Amanah PP 5/2021
Subsistem Perizinan Berusaha
diakses menggunakan hak akses
oleh:
• Pelaku Usaha;
• Lembaga OSS;
• kementerian/l embaga;
• DPMPTSP provinsi;
• DPMPTSPkabupaten/kota;
• Administrator KEK; dan
• Badan Pengusahaan KPBPB.
Pengelola hak akses dapat
memberikan hak akses turunan
sesuai kewenangan dan
kebutuhan yang diperlukan.
(Penjelasan Pasal 171 PP
5/2021)

8. JENIS PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM OSS
BERBASIS RISIKO
Kriteria
Usaha
Setelah
UU CK
Mikro ≤ Rp 1 Miliar
Kecil Rp 1 < x ≤ 5 Miliar
Menengah Rp 5 < x ≤ 10 Miliar
Besar > Rp 10 Miliar
Penjelasan PP 7/2021 Pasal 35 Ayat 2
Modal usaha merupakan modal sendiri dan
modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan
usaha.

9. Tampilan OSS – Permohonan Perizinan Berusaha
Pelaku Usaha

10. PerBKPM 4/2021, Lampiran – Format
Perizinan Berusaha Risiko Tinggi _ NIB
10

11. Alur Penerbitan Perizinan Berusaha:
PB Risiko MT & T,serta PBUMKU
9
Pelaku Usaha
Permohonan
Perizinan Berusaha
dan Pemenuhan
Persyaratan
melalui OSS
Notifikasi Permohonan
dan Pemenuhan
Persyaratan kepada
Penerbit Perizinan
Berusaha*
Notifikasi Penerbit
Perizinan Berusaha*
melalui OSS RBA
Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha
a.n. Penerbit Perizinan Berusaha*
Disetujui
Kurang Lengkap
Ditolak
Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk
melengkapi kekurangan
Sistem OSS menyampaikan penolakan
Verifikasi Pemenuhan
Persyaratan oleh
Penerbit Perizinan
Berusaha*
*Menteri/Kepala Lembaga, Kepala DPMPTSP Provinsi a.n. Gubernur, Kepala DPMPTSP Kab/Kota a.n. Bupati/Walikota, Administrator KEKdan
Kepala BP KBPBP,sesuai kewenangan.

12. PerBKPM 4/2021, Lampiran – Format
Perizinan Berusaha Risiko Tinggi_Izin
12

13. 28

14. Perbedaan Hak Akses Bagi Pelaku Usaha
Pasal 16 ayat 2-10 (perBKPM no. 3/2021)
1 (satu) Penanggung Jawab dapat
memiliki beberapa Hak Akses untuk
badan usaha yang berbeda-beda
1 (satu) Hak Akses dapat digunakan
untuk Hak Akses beberapa badan
usaha
OSS 1.1 OSS Berbasis Risiko

15. Lampiran I dan II PP 5/2021 KBLI 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan)

16. PerBKPM 4/2021, Lampiran II & V – Format
Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah
1
6

17. PerBKPM 4/2021, Lampiran II – Format
Perizinan Berusaha Risiko Rendah
1
7

18. PerBKPM 4/2021, Lampiran II & V – Format
Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi
18

19. PerBKPM 4/2021, Lampiran VII – Format
PBUMKU
19