Ketentuan Umumu Perpajakan

1. KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN

2. SIAPA PEMBAYAR PAJAK: WAJIB
PAJAK
1. orang pribadi atau badan sebagai:
 pembayar pajak,
 pemotong pajak dan
 pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan

3. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
1. Official Assessment System:
 Wewenang untuk menentukan
besarnya pajak yang terhutang ada
pada pihak aparat pajak.
 Wajib pajak bersifat pasif.
 Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan
 Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak

4. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
2. Self Assessment System:
 Wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang terhutang ada pada wajib pajak
sendiri.
 Wajib pajak aktif.
 Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur
melainkan hanya mengawasi

5. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
3. Withholding System
 kewenangan untuk menentukan
besarnya pajak terhutang ada pada
pihak ketiga yang bukan wajib pajak
dan bukan aparat pajak

6. Jenis Pajak Berdasarkan System
Pemungutan
1. Official Assessment System
 Pajak Bumi dan Bangunan
2. Self Assessment System
 PPh Tahunan Wajib Pajak Badan
 PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
 PPh Pasal 25
3. Withholding Assessement System
 Pemotongan PPh Pasal 21
 Pemotongan PPh Pasal 22
 Pemotongan PPh Pasal 23
 Pemotongan PPh Pasal 26
 Pemotongan PPh Final

7. Aplikasi Stelsel dalam Sistem Pemungutan
Pajak
1. Stelsel Nyata: pengenaan pajak didasarkan pada objek
atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh oleh
Wajib Pajak. Dengan demikian pajak baru dapat dipungut
setelah akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui
penghasilan yang sesungguhnya.
2. Stelsel Fiktif: Pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan dan anggapan tersebut tergantung bunyi
undang-undangnya. Misalnya anggapan bahwa
penghasilan tahun sekarang sama dengan penghasilan
tahun lalu, sehingga pada awal tahun sudah dapat
diketahui besarnya pajak terutang

8. Aplikasi Stelsel dalam Sistem Pemungutan
Pajak
3. Stelsel Campuran: Kombinasi antara stelsel nyata
dan stelsel fiktif. Pengenaan pajak dilakukan pada
awal tahun berdasarkan anggapan dan pada akhir
tahun dilakukan koreksi

9. SYARAT MENJADI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI
kewajiban pajak
subjektif
kewajiban
pajak objektif
• orang pribadi tersebut
dilahirkan, berada, atau berniat
untuk bertempat tinggal di
Indonesia dan
• berakhir pada saat orang pribadi
tersebut meninggal dunia atau
meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya.
Mempunyai penghasilan
di atas penghasilan tidak
kena pajak atau dalam
satu tahun penghasilan
neto harus Rp. 15.840.000
+
+
WAJIB
PAJAK =

10. SYARAT MENJADI WAJIB PAJAK BADAN
• +
kewajiban pajak subjektif kewajiban pajak objektif
• badan tersebut didirikan di
Indonesia dan
• berakhir pada saat badan
tersebut dibubarkan atau
tidak lagi
bertempatkedudukan di
Indonesia.
Mempunyai penghasilan
tanpa syarat

11. DEFINISI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
(NPWP)
1. Sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak.
2. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga
ketertiban dalam pembayaran pajak dan
dalam pengawasan administrasi pajak

12. NPWP DAN PENGUKUHAN PKP
WAJIB
PAJAK
persyaratan yang sesuai
dengan ketentuan mengenai
subjek pajak dalam UU PPh
Persyaratan
Subjektif
persyaratan bagi subjek pajak
yg menerima atau memperoleh
penghasilan atau diwajibkan
untuk melakukan pemotongan/
pemungutan sesuai dengan
Ketentuan UUPPh
Persyaratan
Objektif
Bukan Pengusaha Pengusaha
NPWP NPWP dan Pengukuhan

13. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
(Pasal 1 angka 6 UU KUP)
terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan
Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi
Perpajakan.
01.234.567.8 – 999 . 000
Kode WP Kode KPP Kode cbg

14. PENETAPAN NPWP SECARA JABATAN
1. Apabila Wajib Pajak atau PKP tidak
mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP,
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki
oleh Direktorat Jenderal Pajak
2. orang pribadi atau badan atau pengusaha telah
memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP
dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak

15. Penghapusan
NPWP
Diajukan permohonan
penghapusan NPWP oleh
Wajib Pajak dan/atau ahli
warisnya
Wajib Pajak badan
dilikuidasi
karena penghentian
atau
peggabungan usaha
Wajib Pajak Bentuk Usaha
Tetap
menghentikan kegiatan
usahanya
di Indonesia atau
Dianggap perlu oleh
Direktur Jenderal Pajak

16. PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA
PAJAK (PKP)
1. Pengusaha Kena pajak pindah alamat ke
wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak
lain,
2. bubar atau tidak memenuhi syarat lagi
sebagai Pengusaha Kena Pajak.

17. WAJIB PAJAK NON EFEKTIF
1. Wajib Pajak meninggal dunia/bubar.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi
belum diterima pemberitahuan tertulisnya secara resmi dari ahli
warisnya (belum dilampirkan surat keterangan/akte kematian).
3. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada akte
pembubarannya dari instansi yang berwenang atau belum ada
penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat
pengesahan dari Departemen kehakiman)
4. Wajib Pajak yang tidak diketahui lagi alamatnya, walaupun sudah
dilakukan pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas yang
ditunjuk untuk itu
5. Wajib Pajak yang secara nyata berdasarkan hasil
penelitian/pengamatan tidak menunjukkan adanya kegiatan
usaha lagi.

18. MELAPORKAN PAJAK: SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT)
Surat pemberitahuan adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan
atau pembayaran pajak, objek pajak
dan atau bukan objek pajak dan atau
harta dan kewajiban menurut
peraturan perundang-undangan
perpajakan.

19. FUNGSI SPT PAJAK PENGHASILAN
Sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan
untuk melaporkan tentang:
1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau
pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau
bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan
objek pajak
3. Harta dan Kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang
pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau
badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

20. FUNGSI SPT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah PPN dan PPnBM.yang sebenarnya
terutang dan untuk melaporkan tentang:
1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain
dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah
sevagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau
dipugut dan disetorkannya.

21. JENIS SURAT PEMBERITAHUAN
SPT Masa adalah Surat
pemberitahuan untuk
suatu masa pajak. Masa
pajak adalah jangka waktu
yang lamanya satu bulan
takwim atau jangka waktu
lain yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri
Keuangan paling lama tiga
bulan.
SPT Tahunan adalah
SPT untuk suatu
tahun pajak atau
bagian tahun pajak.
SPT Masa SPT Tahunan

22. SPT Masa
• SPT Masa PPh Pasal 21,
• SPT Masa Pajak
Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas
Barang Mewah,
• SPT Masa PPh Pasal 22,
• SPT Masa PPh Pasal 4
ayat 2 (final).
SPT Tahunan
• SPT Tahunan Wajib Pajak Orang
Pribadi Formulir 1770 (SPT
WPOP 1770),
• SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
Formulir 1771 (SPT WP Badan
1771),
• SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
Formulir 1770S (SPT WPOP
1770S).
• SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
Formulir 1770SS (SPT WPOP
1770SS).
Contoh SPT

23. SYARAT PENGISIAN SPT: BENAR, LENGKAP
DAN JELAS
• Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar
dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan
perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya;
• Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan
dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
• Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek
pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan.

24. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA: SURAT
PEMBERITAHUAN TIDAK DISAMPAIKAN TEPAT
WAKTU
• Surat Pemberitahuan masa PPN dan PPnBM, denda
sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
• Surat Pemberitahuan lainnya, denda sebesar Rp.
100.000 (seratus ribu rupiah)
• Surat Pemberitahuan tahunan, denda sebesar Rp.
1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Wajib Pajak Badan
dan
• Surat Pemberitahuan tahunan PPh, denda sebesar Rp.
100.000 (lima ratus ribu) untuk Wajib Pajak Orang
Pribadi.

25. JATUH TEMPO
PEMBAYARAN/PELAPORAN
1. Untuk SPT masa pajak
paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah
terutangnya pajak atau
masa pajak berakhir.
2. Bergantung jenis SPT
Masa: SPT Masa PPN:
akhir bulan berikutnya
setelah bulan
terhutangnya pajak
1. Untuk SPT tahunan,
kekurangan pembayaran
pajak yang terutang
berdasarkan SPT harus
dibayar lunas paling
lambat tanggal 25 (dua
pulih lima) setelah tahun
pajak atau bagian tahun
pajak berakhir, sebelum
SPT disampaikan.

26. JATUH TEMPO PELAPORAN: SPT
Tahunan
2. SPT Tahunan Wajib Pajak Badan: paling
lambat tanggal 30 April setelah
berakhirnya tahun pajak
3. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi:
paling lambat tangl 31 Maret setelah
berakhirnya tahun pajak

27. PENYETORAN PAJAK TERUTANG DAN SANKSI
KETERLAMBATAN
• Sanksi apabila pembayaran atau penyetoran
pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo
akan dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
• Bunga dihitung dari jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian
dari bulan dihitung 1 (satu ) bulan baik untuk
pembayaran masa atau tahunan

28. Kantor Pos
Warnet
MEKANISME e-Registration
Provider
Wajib
Pajak
Konsentrasi
Data Nasional
KP.DJP
Form Aplikasi
pendaftaran
e-registration
e-registration
KTP, KK,
SIUP DLL
SKTS &
NPWP
SKTS &
NPWP
KANWIL
KPP
KPP
Kartu
NPWP & SKT
Kartu
NPWP & SKT
Kios
Pendaftaran
e-registration
KTP, KK,
SIUP DLL
E-mail

29. SANKSI DALAM PERPAJAKAN: SANKSI
ADMINISTRASI DAN PIDANA
• Sanksi Administrasi
berupa denda
• Sanksi administrasi
berupa bunga
• Sanksi administrasi
berupa kenaikan
Sanksi Pidana:
1. tidak menyampaikan SPT
atau menyampaikan SPT
tetapi isinya tidak benar
atau tidak lengkap,
2. atau melampirkan
keterangan yang isinya
tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara.

30. SURAT SETORAN PAJAK
bukti pembayaran atau penyetoran
pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas
negara melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

31. HASIL PEMERIKSAAN:
SURAT KETETAPAN PAJAK
Hasil
Pemeriksaan
Kepada Wajib
Pajak
SKPKB
SKPLB
SKPKBT
SKPN

32. HASIL PEMERIKSAAN: SURAT KETETAPAN
PAJAK
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
SKPKB adalah SKP yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus
dibayar
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT). SKPKBT adalah SKP yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

33. HASIL PEMERIKSAAN: SURAT KETETAPAN PAJAK
3. Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB). SKPLB
adalah SKP yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih bedar daripada pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). SKPN
adalah SKP yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak

34. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk
mendapatkan NPWP
2. Kewajiban mendaftarkan diri untuk
mendapatkan pengukuhan NPPKP
3. Kewajiban Pembayaran,
Pemotongan/Pemungutan, Dan
Pelaporan
4. Kewajiban Dalam Hal Diperiksa

35. HAK WAJIB PAJAK: KERAHASIAAN WAJIB
PAJAK
Wajib Pajak mempunyai hak
untuk mendapat
perlindungan kerahasiaan
atas segala sesuatu
informasi yang telah
disampaikannya kepada
Direktorat Jenderal Pajak
dalam rangka menjalankan
ketentuan perpajakan.
1. Surat Pemberitahuan,
laporan keuangan, dan
dokumen lainnya yang
dilaporkan oleh Wajib Pajak;
2. Data dari pihak ketiga yang
bersifat rahasia;
3. Dokumen atau rahasia Wajib
Pajak lainnya sesuai
ketentuan perpajakan yang
berlaku.

36. Hak Wajib Pajak
Pengurangan
PBB
Pengurangan
PPh Pasal 25
Pengangsuran
Pembayaran
Penundaan

37. Penundaan Pelaporan
SPT Tahunan
Pembebasan Pajak
Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak
Pajak Ditanggung
Pemerintah
Insentif Perpajakan
Hak WajbPajak

38. Banding
Peninjauan
Kembali (PK).
Kelebihan
Pembayaran
Keberatan
Hak WajbPajak

39. DALUARSA DALAM PAJAK
Besarnya pajak yang terutang yang
diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam SPT
menjadi pasti sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan apabila
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah
saat terutangnya pajak atau berakhirnya
masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun
pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.