Manajemen pertanahan adalah usaha dan kegiatan organisasi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya. Tugas utamanya mencakup penataan penggunaan dan penguasaan tanah, pengurusan hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah.
2. Manajemen pertanahan merupakan suatu usaha
dan kegiatan suatu organisasi dan manjemen yang
berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan
pemerintah di bidang pertanahan dengan
mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
PENGERTIAN
3. a.Merencanakan penyediaan dan penggunaan tanah
b.Pertimbangan aspek tata guna tanah
c.Pengadaan dan penataan penguasaan tanah
d.Pengorganisasian menajemen pertanahan
e.Koordinasi penanganan masalah pertanahan
f.Peningkatan pelayanan pertanahan
g.Pengawasan pelaksanaan penggunaan tanah
Kegiatan Manajemen Pertanahan (umum)
4. a.Masalah pertanahan yang bersifat administratif (tdk
dipenuhinya kewajiban2 oleh pemegang hak)
b.Masalah pertanahan yang bersifat yuridis perdata
(menyangkut gugatan terhadap suatu dasar hak/peralihan hak)
c.Masalah pertanahan yang bersifat yuridis
administratif (perselisihan suatu hak utama utk memperoleh
hak atas tanah, seperti sengketa batas tanah dll
Permasalahan Bidang Pertanahan
5. 1.Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh RI menurut ketentuan yang diatur dengan UU
2.Pendaftaran tsb pada ayat 1 Pasal ini meliputi
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
b. Pendaftaran hak2 atas tanah dan peralihan hak2 tersebut
c. Pemberian surat2 tanda bukti hak yang berlaku sbg alat pembuktian
yang kuat.
3.Pendaftaran tanah diselenggarakan mengingat keadaan negara dan
masyarakat, keperluan lali lintas ekonomi serta kemungkinan
penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria
4.Dalam PP diatur biaya2 ybs dgn pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di
atas dgn ketentuan bahwa rakyat tdk mampu dibebaskan dari pembayaran
biaya2 tsb
Tugas Utama Pemerintah di Bidang
Manajemen Pertanahan (Pasal 19 UUPA)
8. a.Pengumpulan dan pengelolaan data fisik
b.Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta
pembukuan haknya
c.Penerbitan sertifikat
d.Penyajian data fisik dan data yuridis
e.Penyimpanan daftar umum dan dokumen
Kegiatan Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah