sekilas administrasi pertanahan

1. Sekilas Administrasi Pertanahan
22052010
REVIEW MATERI PERTANAHAN
Dosen Tamu : Bpk. Tjahyo Widianto
Kepala Kantor BPN Bandung
Tanah atau “soil” (Bhs Inggris) menurut ahli pertanian yaitu bagian daratan Bumi yang tipis yang merupakan media
bagi vegetasi, menurut pendapat ahli geologi tanah sebagai lapisan batuan paling atas, sedangkan menurut ahli
ekonomi tanah adalah salah satu aspek ekonomi.
Lahan: “land” (Bhs Inggeris), yaitu tanah beserta faktor-faktor fisik lingkungannya, seperti lereng, hidrologi, iklim
dsb. (Hardjowigeno 20023)
Dalam bidang pertanahan yang dimaksud dengan tanah adalah lahan, sehingga muncul kosakata pendaftaran
tanah, bukan pendaftaran lahan.
Pertanahan yaitu suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan antara tanah
dengan orang agar tercipta keamanan dan ketentraman dalam mengelola tanah tersebut sehingga tidak
melampaui batas.
Menurut Bpk. Cahyo ada tiga aspek di dalam pertanahan, yaitu :
1. Aspek Hukum, yaitu kelembagaan yang mengurusi masalah keperdataan tentang tanah. Dan lembaga yang
mengurusi hukum perdata pertanahan ini yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional).
2. Aspek Tata Ruang, yaitu kelembagaan yang menangani masalah penataan ruang bagi pembangunan dan tata
kota ataupun desa. Masalah tata ruang ini diatur pada Keputusan Presiden No.10 tahun 2003, ada 9
kewenangan di dalamnya, dan pihak yang menangani tata ruang ini yaitu Pemerintah Daerah.
3. Aspek Pajak, yaitu kelembagaan yang berperan dalam mengurusi pajak bagi pertanahan, diantaranya yaitu
pajak bumi dan bangunan. Aspek ini merupakan aspek yang memberikan pemasukan bagi Negara. Pada
aspek ini lembaga yang berperan yaitu Departemen Keuangan.
Masalah keperdataan tentang pertanahan setelah diurusi oleh Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya akan
diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk penyelesaiannya. Segala keputusan di PTUN tidak dapat lagi
dirubah dan diganggu gugat. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk mendapatkan kekuatan hukum tentang
pertanahan agar tidak terjadi masalah. Oleh karena itu demi terjadinya ketertiban di bidang pertanahan
pemerintah mengusulkan administrasi pertanahan yang terpadu dan terencana.
ADMINISTRASI PERTANAHAN : Menuju kepada penerimaan kegiatan sektor publik untuk mendukung kepemilikan,
pembangunan, penggunaan, hak atas tanah dan pemindahan hak atas tanah.
TUJUAN ADMINISTRASI PERTANAHAN:

2. 1. Komponen yuridis memegang kendali utama dalam administrasi pertanahan untuk mendapatkan kepastian
hak atas tanah.
2. Komponen Regulator yang penting untuk dihubungkan dengan pembangunan dan pengunaan lahan.Hal ini
termasuk pembangunan lahan dan ketatnya penggunaan pajak melalui mekanisme yang berlaku.
3. Komponen fiskal lebih mengutamakan pada pemberian pajak lahan yang menunjang perekonomian.Proses
ini digunakan untuk mendukung naiknya nilai pengumpulan dan produksi,serta sebagai insentif untuk
mendisrtibusikan lahan terhadap tujuan-tujuan khusus lainnya.
4. Manajemen informasi,untuk memberi berbagai kelengkapan data yang memuat tiga aspek diatas yaitu fiskal
kadaster dalam nilai dan pajak,dan pembagian wilayah dari sistem informasi yang lain dalam perencanaan
dan pematuhan peraturan yang berkaitan.
MANFAAT ADMINISTRASI PERTANAHAN:
1. Memberikan jaminan atas kepastian hak,maksud semakin jelas penentuan hak milik seseorang akan
mempermudah untuk orang tersebut mempertahankan haknya atas klaim dari orang lain.
2. Stabilitas sosial,catatan publik yang tepat akan melindungi dari pengunjingan mengenai kepemilikan yang
sah (bila nantinya ada yang menggugat),dan membantu menyelesaikan masalah-masalah lain dengan cepat
sejak batasan dan kepemilikan tanah dibuat .
3. Kredit,catatan publik akan mengurangi ketidakpastian informasi melalui pemberian kewenagan pada kreditor
untuk menentukan apakah peminjam potensial telah memiliki hak untuk pemindahan hak yang diminta
menurut apa yang diminta sebagai jaminan peminjam.
4. Proses perbaikan lahan,pembaharuan jaminan atas kepastian hak pemilik akan menaikan kecenderungan
seseorang untuk mencari keuntungan ketika akan berinvestasi pada bangunan,peralatan atau perbaikan
infrastruktur termasuk pengukuran perlindungan lahan. Cara kredit yang sudah diperbaiki menyediakan
sumber daya keuangan yang bisa mempengaruhi nilai lahan.
5. Produktivitas,faktor-faktor seperti nilai guna, perpindahan lahan, kepemilikan, pembanguan, hak atas tanah
dan lain-lain dikombinasikan untuk meyakinkan bahwa lahan itu sedang berkembang menuju nilai dan
manfaat yang terbaik,misalnya,pertanian komersil dilakukan oleh petani yang cerdik untuk mendapatkan
keuntungan dan lahan lebih. Beda dengan petani biasa yang tidak bisa mengembangkan lahannya.
6. Likuiditas,ketika hak kepemilikan sudah dapat legalitas formal aset-aset tersebut bisa ditukar dengan cepat
dalam skala besar dan pada harga yang rendah. Pada Negara-negara berkembang,mayoritas hak kepemilikan
dalam stastus informal,oleh karena itu mereka tidak dapat memasuki tempat pasaran formal sebagai aset
yang bisa dinegosiasikan
Pada pelaksanaan administrasi pertanahan ada aspek yang penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik
tanah, yaitu pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini lebih jelasnya diatur dalam Peraturan
Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pedoman pendaftaran tanah.
Ada dua jenis pendaftaran, yaitu :
1. Pendaftaran Akta
Berdasarkan sistem pendaftaran akta, tempat penyimpanan publik ditetapkan untuk mendaftar dokumen -
dokumen yang berhubungan dengan transaksi-transaksi hak milik (akta-akta, gadai, rencana-rencana
peninjauan, dsb). Terdapat tiga unsur dasar dalam pendaftaran akta :pencatatan waktu pemasukan dokumen hak

3. milik; penyusunan daftar instrumen; dan pengarsipan dokumen atau salinannya. Meskipun terdapat banyak jenis
sistem pendaftaran akta, system-sistem pendaftaran tersebut didasarkan pada tiga prinsip (Nichols 1993) :
1. Jaminan-pendaftaran dokumen pada kantor publik menentukan beberapa ukuran jaminan terhadap
kehilangan, kerusakan atau penggelapan.
2. Bukti-dokumen-dokumen yang didaftarkan dapat digunakan sebagai bukti dalam mendukung tuntutan
terhadap kepentingan-kepentingan hak milik (meskipun dokumen-dokumen tersebut tidak dapat memberi
jaminan hak).
3. Pemberitahuan dan Prioritas-pendaftaran dokumen memberi pemberitahuan publik bahwa transaksi hak
milik telah terjadi, dengan pengecualian-pengecualian, waktu pendaftaran menetapkan tuntutan prioritas.
Pendaftaran akta menentukan cara untuk mendaftarkan dokumen-dokumen hukum saja; pendaftaran akta tidak
mendaftarkan hak pada hak milik.
2. Pendaftaran Hak
Pendaftaran hak dimaksudkan untuk mengatasi cacat-cacat pendaftaran akta dan untuk menyederhanakan
proses-proses pelaksanaan transaksi-transaksi hak milik. Menurut sistem seperti itu pendaftaran
menggambarkan pemilikan hak milik saat ini dan beban-beban dan gadai-gadai yang belum diselesaikan.
Pendaftaran biasanya adalah wajib dan negara memainkan peranan yang aktif dalam memeriksa dan menjamin
transaksi-transaksi.
Terdapat berbagai jenis system pendaftaran hak, yang paling dikenal yang diperkenalkan oleh Sir Robert Torrens
di Australia pada abad kesembilan belas. Sistem pendaftaran Torrens didasarkan pada tiga prinsip :
1. The mirror principle-pendaftaran menggambarkan hak saat ini secara akurat dan lengkap
2. The curtain principle-pendaftaran adalah satu-satunya sumber informasi hak. Sebenarnya
3. The insurance principle-negara berkewajiban untuk ketelitian pendaftaran dan untuk memberikan index-
index patok dan membatasi batas-batas hak milik secara tepat.
Pendaftaran hak menunjukkan peningkatan yang berarti atas sistem pendaftaran akta yang belum sempurna abad
kesembilan belas.
Selain itu ada beberapa keuntungan dalam sistem pendaftaran hak yaitu terdiri dari:
v Sengketa mengenai batas tanah dapat diatasi karena batas-batas persil yang telah ditentukan sesuai dengan
batas-batas yang yang tergambar pada peta pendaftaran tanah.
v Batas-batas yang hilang dapat direkonstruksi
v Seseorang yang akan membeli persil dapat mengetahui secara pasti posisi batas-batas serta luas tanah.
Maka perlu ditegaskan bahwa betapa pentingnya kita melakukan administrasi pertanahan yaitu dengan melakukan
pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan melaksanakan ketertiban administrasi pertanahan.
https://eleveners.wordpress.com/2010/05/22/perbedaan-pendaftaran-akta-dan-pendaftaran-hak/

4. SISTEM INFORMASI PERTANAHAN
undefined
undefined
SISTEM INFORMASI PERTANAHAN
I. PENDAHULUAN
Informasi pertanahan saat ini menjadi demand/ kebutuhan pokok berbagai pihak yang harus segera terlayani.
Ketersediaan informasi pertanahan merupakan salah satu unsurpenting dalam tata pengelolaan negara guna
perencanaan,perancangan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah.Sebelum era perkembangan
sisteminformasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, Indonesia telah melaksanakan Sistem Informasi
Pertanahan secara konvensional, yaitu sistemmanajemen basis data terpadu antara obyek grafis persil (peta) dan
non-grafis (atribut persil). Pengumpulan, pengolahan,penyajian dan analisa informasi pertanahan lengkap dengan
keseluruhan atributnya, secara konvensional memerlukan banyak tenaga dan waktu, sulit dipertukarkan, sulit
dimutakhirkan, terbatas dalam ragam analisa dan penyajiannya.
Sekarang, dengan perkembangan sisteminformasi dan teknologi informasi, termasuk perkembangan komputer,
telekomunikasi, termasuk layanan internet menjadi supply atas kebutuhan-kebutuhan akan informasi, termasuk
informasi pertanahan. Kompilasi sisteminformasi dan teknologi informasi dalam pengumpulan, pemrosesan dan
pengolahan data guna menghasilkan informasi telah mendorong dan meningkatkan : efisiensi, efektifitas,
keterbukaan, jangkauan pelayanan dan interaksi karena kemampuannya mereduksi ruang dan waktu/time and space.
Sistem Informasi merupakan sekumpulan data dasaryang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dan telah
melalui proses pengolahan (basis data) dengan menggunakan teknologi informasi (media/alat/tool) guna :
perencanaan,perancangan dan pengambilan berbagai keputusan berbasis keruangan. Sedangkan teknologi informasi
dapat kita katakana merupakan sekumpulan media/tool/alat utamanya komputer dan segala software pengolahannya
dan juga jaringan internet yang digunakan.

5. Lahirnya sistem informasi pertanahan ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan/demand informasi guna perencanaan,
perancangan dan pengambilan keputusan secara cepat,murah dan terjangkau yang tidak dibatasi oleh waktu dan
ruang. Informasi pertanahan yang dikelola dalam Sistem Informasi Pertanahan (SIP) menerapkan teknologi-
teknologi tersebut di bidang pertanahan dan merupakan unsurdasardalam perencanaan,perancangan dan
pengambilan keputusan keruangan. Sistem Informasi Pertanahan (SIP) merupakan sistem informasi pendukung
dalam pengelolaan (management) pertanahan secara terintegrasi. SIP dapat didefinisikan sebagaikombinasi manusia
dan sumberdaya keteknikan yang disertai dengan tata-laksana organisasiuntuk memproduksi informasi yang
diperlukan untuk pendukung pengelolaan pertanahan. Sistem Informasi Pertanahan (SIP) adalah kombinasi
sumberdaya manusia dan sumberdaya teknik bersama dengan seperangkat prosedurmengorganisir yang
menghasilkan pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, penyebaran,dan pemakaian informasi pertanahan dalam
suatu cara yang sistematis (Walijatun; 2002).
Satuan spasialpertanahan yang dijadikan dasar pengelolaan adalah persil, lengkap dengan informasi kepemilikan,
ukuran, posisi(koordinat, alamat administratif) dan atribut lainnya yang melekat dengan keberadaan tanah itu pada
suatu saat tertentu.Persil dan kumpulan persil lazimnya dikelola dan disajikan dalam bentukpeta. Bisa dipahami,
karena persil harus bisa disajikan dengan teliti dan akurat, maka peta persil pertanahan merupakan peta skala besar.
Tampilan dan keluaran data ataupun informasi SIP dengan bantuan komputer berupa peta, tabel dan bagan terpadu
dalam bentuk hardcopy (cetakan) dan softcopy (file digital).
Persoalannya adalah, bagaimana implementasi SIP yang ada dan SIP yang seharusnya?
II. IMPLEMENTASI SIP DI INDONESIA
Perkembangan sisteminformasi dan teknologi informasi telah banyakmempengaruhi pelayanan pertanahan di
Indonesia. Berbagai institusi stakeholders,baik di tataran birokrasi pusat atau daerah berlomba-lomba membangun
jaringan sisteminformasi pertanahan.Kata “Pelayanan” sering dijadikan tujuan masing-masing stakeholders.
Dengan kemampuan SDM, keuangan dan sarana pendukung lainnya saling berlomba mewujudkannya.
Di Indonesia secara kelembagaan terdapat paling sedikit 12 (dua belas) instansiyang terlibat dengan masalah
pertanahan,yang meliputi Bappenas yang melakukan koordinasi pembangunan sektoral dan koordinasi penataan
ruang secara nasional, Departemen Pertambangan dan Energi, Kantor menteri Negara Lingkungan Hidup dan
Bapedal yang menangani aspek lingkungan dalam pendayagunaan tanah,BPN-RI dengan tanggung jawab dalam hal
pendaftaran dan administrasi hak tanah dan sertipikat, pengelolaan tanah negara dan perencanaan tata gun a tanah,
Departemen Keuangan dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan yang menyangkut masalah penetapan pajak
tanahnya,Departemen Kehutanan yang merupakan lembaga yang mengelola tanah perhutanan yang pada saat ini
mencakup 70% wilayah luas daratan Indonesia. Bakosurtanal yang bertugas bertanggung jawab dalam hal pemetaan,
serta Kantor Menteri Negara Penggerak Investasidan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang menilai
pengajuan pengembangan investasiasing maupun domestik.
Dengan membangun SIP di Indonesia, diharapkan :
· Mampu mengoptimalkan pengelolaan sistem administrasi pertanahan dan wilayah berdasarkan data pertanahan
yang terpadu dan mutakhir,
· Mampu mengelola basis data terpadu pertanahan sebagai data dasar dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah
kota,
· Mudah dan cepat dalam analisa pantauan,evaluasi dan perencanaan pemanfaatan lahan, khususnya pada wilayah
kota atau relatif menjadi kota.

6. · Mampu meningkatkan pendapatan aslidaerah secara langsung ataupun tidak langsung.
· Menghemat anggaran/biaya.
Dari semua implementasi SIP tersebut,dapat disimpulkan bahwa SIP di Indonesia dilaksanakan :
1. dari proyek-proyek percontohan,bukan dari sistemyang berjalan secara operasionaldan berkesinambungan.
2. pada tataran regional, bukan pada tataran pusat,sehingga tidak ada sistematika yang seragam dalam
pengelolaannya.
3. dengan mutu informasi yang dihasilkan secara umum belum mengikuti ketentuan :
- attribute accuracy, yaitu : atribut/ notasiyang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk, letak, yang
sebenarnya,baik itu dalam berupa angka, teks, dari suatu real world dan dapat memberikan informasi kualitas
maupun kuantitas dari suatu obyek. mis : memberikan pengkodean suatu bidang tanah (NIB).
- temporal accuracy meliputi : accuracy and precision of time measurement, temporal consistency ofdata sets and
temporal validaty of spatial data.
- Lineage meliputi : Source (s) and material, Methods ofaquisition and compilation, Conversion, Transpormation,
Analysisi operations,Derivations
- Completeness, yaitu : gambaran kelengkapan data/ informasi suatu bidang tanah,baik itu mengenai subyekdan
obyeknya, misalnya : adanya suatu informasi peralihan hak atas tanah dari seseorang (informasi yang up to date).
- logical consistency,yaitu : adanya suatu gambaran dari suatu penampakan obyek dalam suatu atribut secara
konsisten.
(Federal Geographic Data Committee, 1994)
4. tergantung kebijakan pimpinan, dimana sudut pandang pimpinan institusi sangat mempengaruhi implementasinya.
5. tergantung sumber dana, keterbatasan dana dalam hal pengadaan jaringan dan pendidikan SDM sebagai
pengelola.
6. Perbedaan tupoksi masing-masing institusiyang mempengaruhi perspektif terhadap sistemdan metode yang
dianut, sehingga satu pekerjaan dilakukan oleh banyak institusi.
7. tidak mengacu pada aturan/hukum yang jelas, yang dapat menimbulkan konflik antar pelaku pembangunan.
Sebagai contoh :
Pajak tanah (PBB) yang menyediakan rincian pajak yang harus dibayar berdasarkan luasan,letak sebidang tanah,
oleh suatu kepemilikan tanah berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Departemen
Keuangan. Subsistempendaftaran tanah dalam rangka pemberian hak atas tanah (regristration), dilakukan
pengukuran dan pemetaan oleh institusiBPN-RI dengan akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan institusi
lainnya. Ketelitian dan akurasi hasil pengukuran dan pemetaan ini ditujukan pada bukti kepemilikan yang sah secara
hukum atas suatu bidang tanah (validity). Di sisi lain bahwa pembayaran PBB (land taxation) didasarkan pada
luasan dan letak sekaligus juga syarat dalam perolehen hak atas tanah. Dengan demikian dapat kita deskripsikan,
dua institusimengerjakan satu pekerjaan yang sama, demikian juga dengan beberapa pekerjaan lainnya.

7. Kendala dan permasalahan pengembangan SIP di Indonesia, pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi
permasalahan keteknikan (technical) , keorganisasian (organizational) dan kelembagaan (institutional) [Dale dan
McLaughlin, 1989]. Permasalahan ini juga dikategorikan sebagai permasalahan infrastruktur SIP [Azis, 1996], juga
permasalahan infrastruktur dan kepemimpinan dalam pengembangan e-Government [Indrajit dkk, 2002].
III. KONSEP SIP MODERN
Suatu konsep modern mengenai Land Information System menurut Stephen J. Ventura, 1997, Institute for
Environmental Studies and Department of Soil Science, University of Wisconsin-Madison ,Amerika Serikat adalah :
· Sistem yang terdokumen baik –status kepemilikan maupun dokumen-dokumen lain yang terkait (as registered),
dapat diolah dari jauh oleh siapapun (remote terminal)
· Peta digital berbasis unit persil (digital parcel map)
Ø Setiap unit persil memiliki nomer identitas persil yang unik
Ø Terbentuk dari deskripsi kepemilikan –melekat secara langsung dengan bukti-bukti kepemilikan yang (legal
evidence)
Ø Data yang selalu di-update setiap saat oleh instansiberwenang
Ø Dapat memecahkan masalah-masalah pertanahan yang terkait dengan sepertiduplikasi data (redundancy), dan
pengulangan data yang sama (discrepancy)
Ø Dapat memecahkan masalah-masalah kepemilikan / penguasaan atas tanah dengan landasan hukumkuat
· on-line parcel index and grantor/grantee index
· Mudah mengakses segala data-data yang terkait dari seluruh fungsi kelembagaan pemerintah
· Terdapat akses publik setiap saat oleh swasta maupun masyarakat, dengan batasan tertentu yang sesuai
Untuk mewujudkan konsep modern land information systems diatas , maka hal-hal penting terkait yang perlu
diperhatikan adalah (Stephen J. Ventura, 1997) :
· Kaitan "legal" description of property dengan coordinate-based systems
· Batas-batas kepemilikan yang jelas
· Data-data atribut yang lengkap dapat di relasi mudah dengan data-data atribut lain
· Akses kepada publik yang selalu terbuka
Disamping itu, standarisasimenurut (Wyatt & Ralph; 2003), dalam Land Information System meliputi :
· Interopability :
kemampuan untukmengkomunikasikan antara sistemyang tidak sama dengan suatu cara sistemmenyediakan
layanan kepada pengguna secara jelas.
· Portability :

8. kemampuan perpindahan sebagian dari perangkat lunak dan data yang berhubungan dari satu jenis perangkat keras
ke jenis lainnya. Termasuk diantaranya portabilitas manusianya, yaitu kemampuan perpindahan yang mudah antara
sistemdan jaringan yang berbeda tanpa memerlukan pelatihan ulang.
· Scability :
kemampuan untukmenjalankan perangkat lunak yang sama atau menggunakan data dengan pencapaian yang dapat
diterima dalam beragam ukuran sistem.
IV. EVALUASI SIP DI INDONESIA
Melihat kesenjangan SIP yang ada sebagaifakta dan pelaksanaan SIP yang seharusnya,perlu diperhatikan hal-hal
sebagaiberikut :
1. Bahwa pelaksanaan SIP harus dilaksanakan sebagaibagian dari sistem, yang dilaksanakan secara
berkesinambungan.
2. Standarisasi data spasialdan atribut.
3. Konsistensidari pimpinan untukmemandang SIP sebagaibagian dari sis teminstitusi.
4. Ketercukupan dana dalam pembiayaan/pengadaan sistemjaringan informasi dan pelatihan SDM nya.
5. Perlunya kesamaan visi dan misi dalam memandang SIP berdasarkan suduk pandang tupoksimasing-masing,
diharapkan dapat mereduksi egoisme sektoral, sehingga dapat dilakukan access dan sharing data/informasi.
6. Menerapkan aturan/hukum yang jelas dalam pelaksanaan SIP berdasarkan kesepakatan antar institusi terkait,
termasuk pembiayaan dan keuntungan dari clearinghouse dan custodian.
Reformasi menuntut adanya demokratisasi, keterbukaan, efisiensi dan efektifitas, akuntabel, pemberantasan KKN,
menekan ekonomi biaya tinggi, yang merupakan amanat yang perlu segera dilaksanakan.. Hal-hal yang mendorong
perkembangan Sistem Informasi Pertanahan di Indonesia pada khususnya (Subaryono 2003) adalah :
· Adopsicara berpikir ilmiah dan sistematik.
· Jenis dan volume informasi pertanahan yang semakin besar.
· Sifat informasi yang dinamis.
· Perubahan sikap manajemen yang tertutup menjadi transparan.
· Perubahan praktek manajemen hirarkis menjadi terdistribusi.
· Kebutuhan memperoleh informasi secara cepat dan akurat.
· Ketersediaan teknologi baru yang memungkinkan penetapan posisiberdasarkan satelit (GPS), teknik pengumpulan
data spasialyang lebih baik seperti theodolit digital, dan perbaikan dalam fotogrametri, dan juga makin banyaknya
peralatan informasi dan komunikasi baru.
· Selama paruh kedua abad ini kadaster juga telah menjadi komponen penting untuk mengelola sejumlah peraturan
perundangan lingkungan.

9. · Sistem kadastral mampu menyediakan informasi dasar untukmendukung beberapa kegiatan, seperti pengoperasian
proses perencanaan desa,kota, dan negara, perencanaan konstruksi dan implementasi, administrasi penggunaan
sistemsaluran pembuangan limbah, SIPtrik, gas,telekomunikasi, dan lain-lain.
· Ketika informasi kadastral menjadi bagian dari sisteminformasi terpadu,akan dapat memperbaiki efisiensi proses
peralihan hak atas tanah dan juga seluruh proses manajemen pertanahan.
V. PENUTUP
Tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sebagaisumberdaya alam utama, yang keberadaannya harus
dikelola dengan baik, termasuk informasi mengenai tanah.Sistem Informasi Pertanahan sebagaisalah satu media,
harus dikelola dengan baik dan dapat memenuhi semua kebutuhan akan informasi.
Sistem informasi pertanahan yang dikelola dengan baik akan menghasilkan informasi pertanahan yang baik, yang
pada akhirnya akan melahirkan kebijakan pertanahan yang memenuhi harapan-harapan kita semua.
http://artikelfaikar.blogspot.co.id/2016/12/sistem-informasi-pertanahan.html