SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Istilah tata guna tanah juga dikenal dengan istilah asingnya sebagai Land Use
Planning. Apabila dikaitkan dengan obyek hukum agraria (UUPA), maka
penggunaan istilah tersebut kurang tepat.
Hukum Tata Ruang setidaknya mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang. Dinyatakan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang
darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan,
dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan Tata Ruang adalah wujud
struktur ruang dan pola ruang tersebut.
Tujuan adanya penataan ruang adalah untuk menjamin kepastian hukum, sebagai
pedoman penerbitan izin kepemilikan ruang, sebagai instrumen pengendalian dari
pemanfaatan ruang, dengan metode perencanaan, pemanfaatan, pengendalian
diharapkan munculnya hasil positif berupa keteraturan.
Berdasarkan Pasal 7 UU Penataan Ruang, Negara menyelenggarakan penataan
ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyelenggaraannya diberikan
pada pemerintah dan pemerintah daerah, dengan tetap menghormati hak yang
dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata Guna Tanah
Istilah tata guna tanah juga dikenal dengan istilah asingnya sebagai Land Use
Planning. Apabila dikaitkan dengan obyek hukum agraria (UUPA), maka
penggunaan istilah tersebut kurang tepat. Hal ini dikarenakan obyek hukum agraria
meliputi: bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya. Sedangkan tata guna tanah hanya berobyek tanah yang merupakan
salah satu bagian dari obyek hukum agraria. Tanah, menurut PP Nomor 16 Tahun
2004 tentang Penatagunaan Tanah, ialah wujud tutupan permukaan bumi baik
yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan, peruntukan
dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan
pembangunan nasional.Tata guna tanah adalah usaha untuk menata proyek-
proyek pembangunan, baik yang diprakarsai pemerintah maupun yang tumbuh dari
prakarsa dan swadaya masyarakat sesuai dengan daftar sekala prioritas, sehingga
di satu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, sedangkan di pihak lain tetap
dihormati peraturan perundangan yang berlaku.
Ketentuan yang mengatur penatagunaan tanah lebih lanjut diatur dalam PP Nomor
16 Tahun 2004.
5 TEKNOLOGI BERBEDA PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK ONSIDE

More Related Content

What's hot

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
154680320 amdal-pelabuhan
154680320 amdal-pelabuhan154680320 amdal-pelabuhan
154680320 amdal-pelabuhanAry Ajo
 
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)Joy Irman
 
Sistem transportasi pertemuan ke 1
Sistem transportasi pertemuan ke 1Sistem transportasi pertemuan ke 1
Sistem transportasi pertemuan ke 1Lampung University
 
PERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIA
PERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIAPERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIA
PERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIAMOSES HADUN
 
02 r1 -__kapasitas_jalan_perkotaan
02 r1 -__kapasitas_jalan_perkotaan02 r1 -__kapasitas_jalan_perkotaan
02 r1 -__kapasitas_jalan_perkotaana_agung_kartika
 
Dasar-dasar perencanaan geometrik jalan
Dasar-dasar perencanaan geometrik jalanDasar-dasar perencanaan geometrik jalan
Dasar-dasar perencanaan geometrik jalanTanjungpura Universuty
 
Gambar teknis perencanaan drainase
Gambar teknis perencanaan drainaseGambar teknis perencanaan drainase
Gambar teknis perencanaan drainaseinfosanitasi
 
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)Dokter Kota
 
(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia
(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia
(MKJI) manual kapasitas jalan indonesiaMira Pemayun
 
Analisa lalu lintas harian rata
Analisa lalu lintas harian rataAnalisa lalu lintas harian rata
Analisa lalu lintas harian rataPawanto Atmajaya
 
3.8 perhitungan debit rencana
3.8 perhitungan debit rencana3.8 perhitungan debit rencana
3.8 perhitungan debit rencanavieta_ressang
 
Struktur Beton Bertulang
Struktur Beton BertulangStruktur Beton Bertulang
Struktur Beton BertulangMira Pemayun
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaanOperasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaaninfosanitasi
 

What's hot (20)

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
154680320 amdal-pelabuhan
154680320 amdal-pelabuhan154680320 amdal-pelabuhan
154680320 amdal-pelabuhan
 
Siklus hidrologi
Siklus hidrologiSiklus hidrologi
Siklus hidrologi
 
Proyeksi penduduk
Proyeksi pendudukProyeksi penduduk
Proyeksi penduduk
 
Sistem transportasi
Sistem transportasiSistem transportasi
Sistem transportasi
 
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 
Sistem transportasi pertemuan ke 1
Sistem transportasi pertemuan ke 1Sistem transportasi pertemuan ke 1
Sistem transportasi pertemuan ke 1
 
PERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIA
PERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIAPERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIA
PERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIA
 
02 r1 -__kapasitas_jalan_perkotaan
02 r1 -__kapasitas_jalan_perkotaan02 r1 -__kapasitas_jalan_perkotaan
02 r1 -__kapasitas_jalan_perkotaan
 
Presentasi 03
Presentasi 03Presentasi 03
Presentasi 03
 
Dasar-dasar perencanaan geometrik jalan
Dasar-dasar perencanaan geometrik jalanDasar-dasar perencanaan geometrik jalan
Dasar-dasar perencanaan geometrik jalan
 
Gambar teknis perencanaan drainase
Gambar teknis perencanaan drainaseGambar teknis perencanaan drainase
Gambar teknis perencanaan drainase
 
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
 
(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia
(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia
(MKJI) manual kapasitas jalan indonesia
 
Analisa lalu lintas harian rata
Analisa lalu lintas harian rataAnalisa lalu lintas harian rata
Analisa lalu lintas harian rata
 
9 contoh desain turap
9 contoh desain turap9 contoh desain turap
9 contoh desain turap
 
3.8 perhitungan debit rencana
3.8 perhitungan debit rencana3.8 perhitungan debit rencana
3.8 perhitungan debit rencana
 
Struktur Beton Bertulang
Struktur Beton BertulangStruktur Beton Bertulang
Struktur Beton Bertulang
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaanOperasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
 

Similar to Fatwa tata guna tanah

07. penatagunaan tanah.pptx
07. penatagunaan tanah.pptx07. penatagunaan tanah.pptx
07. penatagunaan tanah.pptxyofaaditama
 
pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...
pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...
pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...arfinjumadi
 
Kewengan Pemerintah Daerah
Kewengan Pemerintah Daerah Kewengan Pemerintah Daerah
Kewengan Pemerintah Daerah Samsul La Dunga
 
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.pptkuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.pptIkutaTomakun
 
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)Sabar Artiyono
 
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...ssuser318a6e
 
HUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptxHUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptxAdeFitri22
 
pp_16_2004.pdf
pp_16_2004.pdfpp_16_2004.pdf
pp_16_2004.pdfhamdy41
 
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikPendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikRetno Pratiwi
 
Kebijakan Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Kerangka Investasi
Kebijakan Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Kerangka Investasi Kebijakan Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Kerangka Investasi
Kebijakan Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Kerangka Investasi Dadang Solihin
 
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdfPP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdfFaizRivaldy1
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruanggege52
 
PENGANTAR UKUM AGRARA.pptx
PENGANTAR UKUM AGRARA.pptxPENGANTAR UKUM AGRARA.pptx
PENGANTAR UKUM AGRARA.pptxAchmadZuhri5
 
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Vallen Hoven
 
Diskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdf
Diskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdfDiskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdf
Diskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 4 Landreform.doc.pdf
Diskusi 4 Landreform.doc.pdfDiskusi 4 Landreform.doc.pdf
Diskusi 4 Landreform.doc.pdfIndra Sofian
 

Similar to Fatwa tata guna tanah (20)

07. penatagunaan tanah.pptx
07. penatagunaan tanah.pptx07. penatagunaan tanah.pptx
07. penatagunaan tanah.pptx
 
pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...
pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...
pengertian hukum agraria.pptxMenurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adal...
 
Kewengan Pemerintah Daerah
Kewengan Pemerintah Daerah Kewengan Pemerintah Daerah
Kewengan Pemerintah Daerah
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.pptkuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
 
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
 
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
 
HUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptxHUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptx
 
pp_16_2004.pdf
pp_16_2004.pdfpp_16_2004.pdf
pp_16_2004.pdf
 
Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...
Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...
Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...
 
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikPendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
 
Kebijakan Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Kerangka Investasi
Kebijakan Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Kerangka Investasi Kebijakan Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Kerangka Investasi
Kebijakan Pertanahan dan Penataan Ruang dalam Kerangka Investasi
 
Edit hukum adat
Edit hukum adatEdit hukum adat
Edit hukum adat
 
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdfPP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruang
 
PENGANTAR UKUM AGRARA.pptx
PENGANTAR UKUM AGRARA.pptxPENGANTAR UKUM AGRARA.pptx
PENGANTAR UKUM AGRARA.pptx
 
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
 
Diskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdf
Diskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdfDiskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdf
Diskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdf
 
Diskusi 4 Landreform.doc.pdf
Diskusi 4 Landreform.doc.pdfDiskusi 4 Landreform.doc.pdf
Diskusi 4 Landreform.doc.pdf
 

Recently uploaded

Konsep rangkaian filter aktif berbasis operational amplifier
Konsep rangkaian filter aktif berbasis operational amplifierKonsep rangkaian filter aktif berbasis operational amplifier
Konsep rangkaian filter aktif berbasis operational amplifierbudi194705
 
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptxManajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptxarifyudianto3
 
PEMELIHARAAN JEMBATAN pada Ujian Kompete
PEMELIHARAAN JEMBATAN pada Ujian KompetePEMELIHARAAN JEMBATAN pada Ujian Kompete
PEMELIHARAAN JEMBATAN pada Ujian KompeteIwanBasinu1
 
397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx
397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx
397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptxVinaAmelia23
 
B_Kelompok 4_Tugas 2_Arahan Pengelolaan limbah pertambangan Bauksit_PPT.pdf
B_Kelompok 4_Tugas 2_Arahan Pengelolaan limbah pertambangan Bauksit_PPT.pdfB_Kelompok 4_Tugas 2_Arahan Pengelolaan limbah pertambangan Bauksit_PPT.pdf
B_Kelompok 4_Tugas 2_Arahan Pengelolaan limbah pertambangan Bauksit_PPT.pdf114210034
 
Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...
Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...
Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...rororasiputra
 
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptxEnginerMine
 
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.pptPresentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.pptarifyudianto3
 
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptxPresentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptxyoodika046
 
sample for Flow Chart Permintaan Spare Part
sample for Flow Chart Permintaan Spare Partsample for Flow Chart Permintaan Spare Part
sample for Flow Chart Permintaan Spare Parthusien3
 
LAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdf
LAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdfLAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdf
LAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdfIftitahKartika
 
Pengolahan Kelapa Sawit 1 pabrik pks.pdf
Pengolahan Kelapa Sawit 1 pabrik pks.pdfPengolahan Kelapa Sawit 1 pabrik pks.pdf
Pengolahan Kelapa Sawit 1 pabrik pks.pdffitriAnnisa54
 
perbedaan jalan raya dan rel bahasa Indonesia.pptx
perbedaan jalan raya dan rel bahasa Indonesia.pptxperbedaan jalan raya dan rel bahasa Indonesia.pptx
perbedaan jalan raya dan rel bahasa Indonesia.pptxMuhamadIrfan190120
 
Pengeloaan Limbah NonB3 KLHK-Upik-090921.pdf
Pengeloaan Limbah NonB3 KLHK-Upik-090921.pdfPengeloaan Limbah NonB3 KLHK-Upik-090921.pdf
Pengeloaan Limbah NonB3 KLHK-Upik-090921.pdfPusatKeteknikanKehut
 
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).pptBAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).pptDellaEkaPutri2
 
UTILITAS BANGUNAN BERUPA PENANGKAL PETIR.pptx
UTILITAS BANGUNAN BERUPA PENANGKAL PETIR.pptxUTILITAS BANGUNAN BERUPA PENANGKAL PETIR.pptx
UTILITAS BANGUNAN BERUPA PENANGKAL PETIR.pptxAndimarini2
 
ppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptx
ppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptxppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptx
ppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptxArisatrianingsih
 
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE TriwulanpptxLaporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptxilanarespatinovitari1
 

Recently uploaded (19)

Konsep rangkaian filter aktif berbasis operational amplifier
Konsep rangkaian filter aktif berbasis operational amplifierKonsep rangkaian filter aktif berbasis operational amplifier
Konsep rangkaian filter aktif berbasis operational amplifier
 
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptxManajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung - Endy Aitya.pptx
 
PEMELIHARAAN JEMBATAN pada Ujian Kompete
PEMELIHARAAN JEMBATAN pada Ujian KompetePEMELIHARAAN JEMBATAN pada Ujian Kompete
PEMELIHARAAN JEMBATAN pada Ujian Kompete
 
397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx
397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx
397187784-Contoh-Kasus-Analisis-Regresi-Linear-Sederhana.pptx
 
B_Kelompok 4_Tugas 2_Arahan Pengelolaan limbah pertambangan Bauksit_PPT.pdf
B_Kelompok 4_Tugas 2_Arahan Pengelolaan limbah pertambangan Bauksit_PPT.pdfB_Kelompok 4_Tugas 2_Arahan Pengelolaan limbah pertambangan Bauksit_PPT.pdf
B_Kelompok 4_Tugas 2_Arahan Pengelolaan limbah pertambangan Bauksit_PPT.pdf
 
Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...
Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...
Lecture 02 - Kondisi Geologi dan Eksplorasi Batubara untuk Tambang Terbuka - ...
 
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
2024.02.26 - Pra-Rakor Tol IKN 3A-2 - R2 V2.pptx
 
Abortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get Cytotec
Abortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get CytotecAbortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get Cytotec
Abortion Pills In Doha // QATAR (+966572737505 ) Get Cytotec
 
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.pptPresentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
Presentasi gedung jenjang 6 - Isman Kurniawan.ppt
 
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptxPresentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
 
sample for Flow Chart Permintaan Spare Part
sample for Flow Chart Permintaan Spare Partsample for Flow Chart Permintaan Spare Part
sample for Flow Chart Permintaan Spare Part
 
LAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdf
LAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdfLAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdf
LAJU RESPIRASI.teknologi hasil pertanianpdf
 
Pengolahan Kelapa Sawit 1 pabrik pks.pdf
Pengolahan Kelapa Sawit 1 pabrik pks.pdfPengolahan Kelapa Sawit 1 pabrik pks.pdf
Pengolahan Kelapa Sawit 1 pabrik pks.pdf
 
perbedaan jalan raya dan rel bahasa Indonesia.pptx
perbedaan jalan raya dan rel bahasa Indonesia.pptxperbedaan jalan raya dan rel bahasa Indonesia.pptx
perbedaan jalan raya dan rel bahasa Indonesia.pptx
 
Pengeloaan Limbah NonB3 KLHK-Upik-090921.pdf
Pengeloaan Limbah NonB3 KLHK-Upik-090921.pdfPengeloaan Limbah NonB3 KLHK-Upik-090921.pdf
Pengeloaan Limbah NonB3 KLHK-Upik-090921.pdf
 
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).pptBAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
BAB_3_Teorema superposisi_thevenin_norton (1).ppt
 
UTILITAS BANGUNAN BERUPA PENANGKAL PETIR.pptx
UTILITAS BANGUNAN BERUPA PENANGKAL PETIR.pptxUTILITAS BANGUNAN BERUPA PENANGKAL PETIR.pptx
UTILITAS BANGUNAN BERUPA PENANGKAL PETIR.pptx
 
ppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptx
ppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptxppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptx
ppt hidrolika_ARI SATRIA NINGSIH_E1A120026.pptx
 
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE TriwulanpptxLaporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
Laporan Tinjauan Manajemen HSE/Laporan HSE Triwulanpptx
 

Fatwa tata guna tanah

  • 1. Istilah tata guna tanah juga dikenal dengan istilah asingnya sebagai Land Use Planning. Apabila dikaitkan dengan obyek hukum agraria (UUPA), maka penggunaan istilah tersebut kurang tepat. Hukum Tata Ruang setidaknya mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dinyatakan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang tersebut. Tujuan adanya penataan ruang adalah untuk menjamin kepastian hukum, sebagai pedoman penerbitan izin kepemilikan ruang, sebagai instrumen pengendalian dari pemanfaatan ruang, dengan metode perencanaan, pemanfaatan, pengendalian diharapkan munculnya hasil positif berupa keteraturan. Berdasarkan Pasal 7 UU Penataan Ruang, Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyelenggaraannya diberikan pada pemerintah dan pemerintah daerah, dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata Guna Tanah Istilah tata guna tanah juga dikenal dengan istilah asingnya sebagai Land Use Planning. Apabila dikaitkan dengan obyek hukum agraria (UUPA), maka penggunaan istilah tersebut kurang tepat. Hal ini dikarenakan obyek hukum agraria meliputi: bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan tata guna tanah hanya berobyek tanah yang merupakan salah satu bagian dari obyek hukum agraria. Tanah, menurut PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, ialah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan, peruntukan dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.Tata guna tanah adalah usaha untuk menata proyek- proyek pembangunan, baik yang diprakarsai pemerintah maupun yang tumbuh dari prakarsa dan swadaya masyarakat sesuai dengan daftar sekala prioritas, sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, sedangkan di pihak lain tetap dihormati peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan yang mengatur penatagunaan tanah lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2004. 5 TEKNOLOGI BERBEDA PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK ONSIDE