SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Penatagunaan
Tanah
Sugiasih
Agenda
1. Ruang Lingkup Penatagunaan Tanah
 Dasar hukum kebijakan penatagunaan tanah
 Pengertian penatagunaan tanah
 Landasan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah
 Konsep penatagunaan tanah
 Ruang lingkup penatagunaan tanah
 Asas penatagunaan tanah
 Tujuan penatagunaan tanah
2. Data penatagunaan tanah
Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,
kemampuan tanah, evaluasi tanah serta data pendukung.
3. Pembuatan peta dasar untuk pemetaan
tematik penatagunaan tanah
 Contoh : peta topografi dan peta rupa bumi
 Peta dasar untuk pemetaan tematik penatagunaan tanah
4. Pembuatan peta-
peta tematik
penatagunaan
tanah
Dasar Hukum dan Pengertian
Penatagunaan Tanah
1. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2. PP No. 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
3. PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang
Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan
tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan
tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan
pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk
kepentingan masyarakat secara adil.(PP No. 16 tahun 2004
Tentang Penatagunaan Tanah)
3 July 11, 2023
Landasan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah
 Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 : Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
Kebijakan dasar ini intinya mengatur 2 hal :
1. Penguasaan negara atas sumberdaya alam nasional.
2. Tujuan yang hendak dicapai dengan pengelolaan sumberdaya alam untuk
mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat indonesia.
 Pasal 2 ayat (1) UUPA :
Atas dasar pasal 33 ayat (3), bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat.
“Dikuasai” bukan berarti dimiliki tetapi pengertian tersebut memberikan wewenang kepada negara
sebagai ORGANISASI TERTINGGI UNTUK :
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan
ruang angkasa.
b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa.
4 July 11, 2023
Ruang, Wilayah, dan Kawasan
 RUANG adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan
dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan
serta memelihara kelangsungan hidupnya. (Pasal 1 ayat (1) UU
No.26 Tahun 2007)
 WILAYAH adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek
fungsional. (Pasal1 ayat (1) UU No.26 Tahun 2007).
 KAWASAN adalah wilayah dengan fungsi utamanya lindung atau
budidaya. (Pasal 1 UU No.26 Tahun 2007).
a. Kawasan lindung memiliki fungsi utamanya melindungi
kelestarian lingkungan hidup.
b. Kawasan budidaya memiliki fungsi utamanya untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumberdayanya.
5 July 11, 2023
Tata Guna Tanah dan Pola Pengelolaan TGT
 TATA GUNA TANAH adalah struktur dan pola penggunaan
tanah baik yang direncanakan maupun tidak yang meliputi
persediaan, peruntukan dan penggunaan serta
pemeliharaannya. (PMNA/KBPN No.1 Tahun 1997 Pasal 1).
 POLA PENGELOLAAN TATA GUNA TANAH adalah
penatagunaan tanah yang dikembangkan dalam rangka
pemanfatan ruang yang merupakan kegiatan di bidang
pertanahan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya dan
diselenggarakan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota serta
dengan jangka waktu sesuai yang ditetapkan dalam RTRW
Kabupaten/Kota.
6 July 11, 2023
Penggunaan Tanah, Pemanfaatan
Tanah, dan Peruntukan Tanah
 PENGGUNAAN TANAH
 Wujud kegiatan menggunakan tanah baik secara
lingkungan buatan maupun secara lingkungan alami.
(PMNA/KBPN No.1 Tahun 1997 Pasal 1)
 Wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan
bentukan alami maupun buatan manusia.(PP No. 16
Tahun 2004 Pasal 1).
 PEMANFAATAN TANAH adalah kegiatan untuk mendapatkan
nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan
tanahnya. (PP No. 16 Tahun 2004 Pasal 1)
 PERUNTUKAN TANAH merupakan keputusan terhadap suatu
bidang tanah guna dimanfaatkan bagi tujuan penggunaan
tanah tertentu.
7 July 11, 2023
Konsep Penatagunaan Tanah
1. Penataguaan tanah merupakan :
 bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang;
 unsur yang paling dominan dalam Penataan ruang;
 penatagunaan tanah merupakan sub sistem dalam penataan ruang.
2. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa perencanaan
tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang yang meliputi:
tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumberdaya
lainnya.
3. Penatagunaan tanah = pola pengelolaan tata guna tanah yang mengandung
arti: proses penyesuaian penggunaan dan penguasaan tanah untuk
mewujudkan pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW yang meliputi :
 perencanaan tata guna tanah,
 pengaturan pemanfaatan tanah,
 pengendalian pemanfaatan tanah baik yang telah atau belum
dikuasai/dimiliki oleh orang-orang atau badan hukum.
4. Penatagunaan tanah tidak dapat dilepaskan dengan sistem penyelenggaraan
pembangunan nasional, karena penatagunaan tanah merupakan subsistem
pembangunan, keberhasilan pembangunan tergantung dari ketersediaan
tanah.
8 July 11, 2023
Konsep Penatagunaan Tanah
5. Penatagunaan tanah harus mampu menampung kegiatan
pembangunan yang dinamis di atas tanah (yang sifatnya
statis), maka perlu:
 perencanaan, pengaturan pemanfaatan tanah dan
pengendalian, data tata guna tanah yang selalu mutakhir,
data pendukung lain (data sosek), dan sistem pengelolaan
yang baik.
6. Penatagunaan tanah mendasarkan atas asas-asas
pemanfaatan tanah bagi semua kepentingan secara terpadu,
berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang,
berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan
perlindungan hukum.
7. Pengaturan pemanfaatan tanah dimaksud untuk :
 dapat menjamin terarahnya/terwujudnya peruntukan
tanah sesuai dengan RTRW,
 Adanya kepastian penggunaan tanah bagi setiap orang atau
badan hukum. 9 July 11, 2023
Ruang Lingkup Penatagunaan Tanah
Ruang Lingkup Penatagunaan Tanah meliputi : Penyelenggaraan Perencanaan Tata Guna Tanah, Pengaturan Pemanfaatan
Tanah, dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah
1. Penyelenggaraan Perencanaan Tata Guna Tanah
Perencanaan Tata Guna Tanah Meliputi penyiapan dan pelaksanaan, berupa:
 Data tata guna tanah --- data penggunaan tanah, kemampuan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah, serta data
lainnya, baik fisik maupun sosek.
 Program pengaturan peruntukan penggunaan dan persediaan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
2. Pengaturan Pemanfaatan Tanah
Dalam hal ini dikembangkan pola pengelolaan tata guna tanah, berupa :
 Penyediaan tanah untuk pembangunan (pencadangan, pemberian izin (izin lokasi), pemberian hak atas tanah).
 Konsolidasi tanah
 Pemberiaan pertimbangan aspek tata guna tanah
 Perolehan tanah berdasarkan perencanaan
Dalam rangka pengaturan pemanfaatan tanah dikembangkan :
 Perangkat insentif : berupa subsidi, pemberian keringanan tarif pajak, pembebasan/pengurangan biaya perizinan, pemberian
fasilitas.
 Perangkat disinsentif : berupa sangsi atas mentelantarkan tanah (pencabutan haknya), pengenaan pajak yang tinggi
10 July 11, 2023
Ruang Lingkup Penatagunaan Tanah
3. Pengendalian pemanfaatan tanah
a. Pemberian perizinan :
Pemberian izin, pembatasan jangka waktu perizinan, pemberian
pertimbangan aspek pertanahan dalam permohonan hak, pembatasan
waktu penyesuaian penggunaan tanah dengan RTRW.
b. Pemantauan penggunaan tanah :
Terhadap Bidang-bidang tanah yang dikuasai/dimiliki oleh setiap
orang/badan hukum dalam rangka pengawasan & penertiban
pemanfaatan tanah.
c. Pengendalian harga tanah :
melalui upaya-upaya pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka
menunjang perpajakan dan pengadaan bank tanah.
11 July 11, 2023
Asas Penatagunaan Tanah
Asas penatagunaan tanah ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2004 adalah sebagai berikut.
1. Asas keterpaduan, maksudnya adalah penatagunaan tanah dilakukan untuk
mengharmoniskan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
2. Asas berdaya guna dan berhasil guna, maksudnya adalah penatagunaan tanah
harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi
ruang.
3. Asas serasi, selaras, dan seimbang, maksudnya adalah penatagunaan tanah
menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hak
dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya, sehingga
meminimalkan benturan kepentingan antar penggunaan dan pemanfaatan tanah.
4. Asas berkelanjutan, maksudnya adalah penatagunaan tanah menjamin
kelestarian fungsi tanah demi memerhatikan kepentingan antargenerasi.
5. Asas keterbukaan, maksudnya adalah penatagunaan tanah dapat diketahui oleh
seluruh lapisan masyarakat.
6. Asas persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum, maksudnya adalah
dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah tidak dapat mengakibatkan
diskiriminasi antar pemilik tanah, sehingga ada perlindungan hukum dalam
menggunakan dan memanfaatkan tanah. 12 July 11, 2023
Tujuan Penatagunaan Tanah
a. Mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfataan tanah bagi berbagai
kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah;
b. Mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfataan tanah agar sesuai
dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan
memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum
dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah
ditetapkan.
13 July 11, 2023
Data Penatagunaan Tanah
 Data Fisik Penatagunaan Tanah merupakan bagian dari
data pertanahan yang cenderung berkaitan dengan
keruangan. Data fisik wilayah diwujudkan dalam bentuk
peta-peta tematik.
 Dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah dilaksanakan
inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah. Dengan kata lain dilakukan pengumpulan dan
pengolahan data penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi tanah
serta data pendukung.
14 July 11, 2023
Peta Penggunaan Tanah
Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi,
baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan
manusia. Penggunaan tanah dikelompokkan menjadi 2 yaitu
penggunaan tanah perdesaan dan penggunaan tanah
perkotaan.
Pemetaan penggunaan tanah dilakukan dengan :
 Pengambilan data dari citra foto udara atau citra satelit.
 Pengambilan data dengan survei langsung di lapangan.
15 July 11, 2023
Peta Kemampuan Tanah
 Kemampuan tanah adalah karakteristik fisik tanah yang
menggambarkan potensi tanah untuk berbagai tujuan.
Karakteristik fisik tanah tersebut adalah unsur lereng,
kedalaman efektif tanah, tekstur, faktor erosi, faktor
drainase dan faktor pembatas lainnya.
 Pemetaan kemampuan tanah dilakukan dengan pengolahan
data dan survei langsung lapangan.
16 July 11, 2023
Peta Pemanfaatan Tanah
Peta Pemanfaatan tanah sangat berkolerasi dengan Peta
Penggunaan Tanah karena pemanfaatan tanah ini menambah
nilai lebih dari penggunaan tanah tanpa merubah wujud
penggunaannya. Isi Peta Pemanfaatan adalah:
 Pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi;
 Pemanfaatan untuk kegiatan sosial;
 Pemanfaatan campuran;
 Pemanfaatan untuk tempat tinggal;
 Tidak ada Pemanfaatan.
17 July 11, 2023
Kawasan Lindung dan Kawasan
Budidaya
Kebijakan penatagunaan tanah meliputi penguasaan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dan
kawasan budi daya sebagai pedoman umum penatagunaan
tanah di daerah.
 Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.
 Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18 July 11, 2023
Kawasan Penyangga
Kawasan penyangga adalah kawasan yang ditetapkan berfungsi
menyangga antara kawasan lindung dan kawasan budidaya
dimana diperkenankan adanya budidaya namun harus
menunjang fungsi lindung. Letaknya di antara kawasan fungsi
lindung dan kawasan fungsi budidaya dengan penggunaan tanah
yang diperbolehkan adalah hutan tanaman rakyat atau kebun
sistem wanatani yang pengolahan lahannya sangat minim, seperti
hutan produksi terbatas dan perkebunan (tanaman keras).
19 July 11, 2023
Peta Dasar
 Peta dasar adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi
secara umum, baik kenampakan alami misalnya sungai, gunung,
laut, danau, maupun kenampakan buatan misalnya jalan raya, rel
kereta api dan pemukiman. Contoh peta dasar diantaranya adalah
peta topografi dan peta rupa bumi.
 Peta dasar berisi unsur-unsur dasar yang telah diketahui letaknya
di lapangan secara pasti, sehingga dapat digunakan untuk
pembuatan peta-peta lain. Unsur-unsur data tersebut antara lain
meliputi :
1. Unsur hidrografi, seperti : sungai, garis pantai, danau, rawa dan
atau tata air;
2. Unsur fisiografi, seperti : titik ketinggian, puncak bukit atau
gunung, tugu trianggulasi atau titik dasar teknik (TDT);
3. Unsur perhubungan, seperti : jaringan jalan dan rel kereta api;
4. Unsur geografi, seperti : gratikul, nomor lembar peta, lintang
bujur, nama wilayah serta tempat penting lainnya;
5. Unsur administrasi wilayah, seperti : batas administrasi
padukuhan, desa, kecamatan, kabupaten, dan batas provinsi.
20 July 11, 2023
Peta Tematik
 Peta tematik adalah peta yang disusun untuk penggunaan
ruang pada tempat tertentu dan dibuat dengan tujuan
tertentu/khusus. Dalam menyusun peta tematik terkadang
dibutuhkan beberapa data dan overlay beberapa peta
untuk menghasilkan sebuah peta dengan tujuan khusus .
 Peta tematik menonjolkan tema atau unsur tertentu sesuai
dengan kebutuhan dalam unit area, baik berbasis bidang
tanah maupun wilayah. Unsur-unsur tertentu tersebut
dapat diambil dari sumber daya fisik tanah, sumber daya
alam, ekosistem, penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah, bahkan unsur sosial-ekonomi
yang disesuaikan dengan keperluan perumusan kebijakan
pertanahan.
 Pemetaan tematik sendiri merupakan proses
pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, analisis dan
penyajian data yang secara khusus menyajikan informasi
permukaan bumi tertentu.
21 July 11, 2023
Thank you
Thanks to your commitment and strong work ethic, we
know next year will be even better than the last.

More Related Content

What's hot

Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah 181121
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah   181121Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah   181121
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah 181121
WahyudiAgustian1
 
Peran pemerintah pusat dan daerah dalam perumahan swadaya
Peran pemerintah pusat dan daerah dalam perumahan swadayaPeran pemerintah pusat dan daerah dalam perumahan swadaya
Peran pemerintah pusat dan daerah dalam perumahan swadaya
Oswar Mungkasa
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Leks&Co
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
Leks&Co
 

What's hot (20)

Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptxPaparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
 
Membangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanMembangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahan
 
Manajemen lahan dan pertanahan
Manajemen lahan dan pertanahanManajemen lahan dan pertanahan
Manajemen lahan dan pertanahan
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
 
BANK TANAH.pptx
BANK TANAH.pptxBANK TANAH.pptx
BANK TANAH.pptx
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan Tanah
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
 
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah 181121
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah   181121Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah   181121
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah 181121
 
PTSL 2023.ppt
PTSL 2023.pptPTSL 2023.ppt
PTSL 2023.ppt
 
JUKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
JUKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKATJUKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
JUKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
 
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuContoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
 
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
Tanah Terlantar (Hak Atas Tanah)
 
Peran pemerintah pusat dan daerah dalam perumahan swadaya
Peran pemerintah pusat dan daerah dalam perumahan swadayaPeran pemerintah pusat dan daerah dalam perumahan swadaya
Peran pemerintah pusat dan daerah dalam perumahan swadaya
 
Kebijakan Penyelenggaraan KKPRL
Kebijakan Penyelenggaraan KKPRLKebijakan Penyelenggaraan KKPRL
Kebijakan Penyelenggaraan KKPRL
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
 
Pemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas DesaPemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas Desa
 

Similar to 07. penatagunaan tanah.pptx

KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
ssuser318a6e
 
Diskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdf
Diskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdfDiskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdf
Diskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdf
Indra Sofian
 
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikPendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Retno Pratiwi
 
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.pptkuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
IkutaTomakun
 

Similar to 07. penatagunaan tanah.pptx (20)

Fatwa tata guna tanah
Fatwa tata guna tanahFatwa tata guna tanah
Fatwa tata guna tanah
 
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan TanahPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
 
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
 
pp_16_2004.pdf
pp_16_2004.pdfpp_16_2004.pdf
pp_16_2004.pdf
 
Diskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdf
Diskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdfDiskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdf
Diskusi 7 Penatagunaan Tanah INDRA SOFIAN 042051183.pdf
 
Diskusi 4 Landreform.doc.pdf
Diskusi 4 Landreform.doc.pdfDiskusi 4 Landreform.doc.pdf
Diskusi 4 Landreform.doc.pdf
 
Pp 16 2004penatagunaantanah
Pp 16 2004penatagunaantanahPp 16 2004penatagunaantanah
Pp 16 2004penatagunaantanah
 
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikPendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
 
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
 
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdfPP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
PP Nomor 19 Tahun 2021.pdf
 
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.pptkuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
kuliah--i-hukum-agraria-semester-genap-2015-2016.ppt
 
Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 07 tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pemanfaatan...
Perda Kab. Padang Pariaman No 07 tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pemanfaatan...Perda Kab. Padang Pariaman No 07 tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pemanfaatan...
Perda Kab. Padang Pariaman No 07 tahun 2004 tentang Penetapan Dan Pemanfaatan...
 
Uu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruangUu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruang
 
12 uu no26-2007
12 uu no26-200712 uu no26-2007
12 uu no26-2007
 
uu no26-2007
uu no26-2007uu no26-2007
uu no26-2007
 
Uu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruangUu 26 2007 penataan ruang
Uu 26 2007 penataan ruang
 
Undang-undang No. 26 tahun 2007
Undang-undang No. 26 tahun 2007Undang-undang No. 26 tahun 2007
Undang-undang No. 26 tahun 2007
 
Uu no.26 th.2007 penataan ruang
Uu no.26 th.2007 penataan ruangUu no.26 th.2007 penataan ruang
Uu no.26 th.2007 penataan ruang
 

07. penatagunaan tanah.pptx

  • 2. Agenda 1. Ruang Lingkup Penatagunaan Tanah  Dasar hukum kebijakan penatagunaan tanah  Pengertian penatagunaan tanah  Landasan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah  Konsep penatagunaan tanah  Ruang lingkup penatagunaan tanah  Asas penatagunaan tanah  Tujuan penatagunaan tanah 2. Data penatagunaan tanah Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi tanah serta data pendukung. 3. Pembuatan peta dasar untuk pemetaan tematik penatagunaan tanah  Contoh : peta topografi dan peta rupa bumi  Peta dasar untuk pemetaan tematik penatagunaan tanah 4. Pembuatan peta- peta tematik penatagunaan tanah
  • 3. Dasar Hukum dan Pengertian Penatagunaan Tanah 1. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 2. PP No. 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah 3. PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.(PP No. 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah) 3 July 11, 2023
  • 4. Landasan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah  Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 : Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan dasar ini intinya mengatur 2 hal : 1. Penguasaan negara atas sumberdaya alam nasional. 2. Tujuan yang hendak dicapai dengan pengelolaan sumberdaya alam untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat indonesia.  Pasal 2 ayat (1) UUPA : Atas dasar pasal 33 ayat (3), bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. “Dikuasai” bukan berarti dimiliki tetapi pengertian tersebut memberikan wewenang kepada negara sebagai ORGANISASI TERTINGGI UNTUK : a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 4 July 11, 2023
  • 5. Ruang, Wilayah, dan Kawasan  RUANG adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. (Pasal 1 ayat (1) UU No.26 Tahun 2007)  WILAYAH adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. (Pasal1 ayat (1) UU No.26 Tahun 2007).  KAWASAN adalah wilayah dengan fungsi utamanya lindung atau budidaya. (Pasal 1 UU No.26 Tahun 2007). a. Kawasan lindung memiliki fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup. b. Kawasan budidaya memiliki fungsi utamanya untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdayanya. 5 July 11, 2023
  • 6. Tata Guna Tanah dan Pola Pengelolaan TGT  TATA GUNA TANAH adalah struktur dan pola penggunaan tanah baik yang direncanakan maupun tidak yang meliputi persediaan, peruntukan dan penggunaan serta pemeliharaannya. (PMNA/KBPN No.1 Tahun 1997 Pasal 1).  POLA PENGELOLAAN TATA GUNA TANAH adalah penatagunaan tanah yang dikembangkan dalam rangka pemanfatan ruang yang merupakan kegiatan di bidang pertanahan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya dan diselenggarakan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota serta dengan jangka waktu sesuai yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota. 6 July 11, 2023
  • 7. Penggunaan Tanah, Pemanfaatan Tanah, dan Peruntukan Tanah  PENGGUNAAN TANAH  Wujud kegiatan menggunakan tanah baik secara lingkungan buatan maupun secara lingkungan alami. (PMNA/KBPN No.1 Tahun 1997 Pasal 1)  Wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.(PP No. 16 Tahun 2004 Pasal 1).  PEMANFAATAN TANAH adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. (PP No. 16 Tahun 2004 Pasal 1)  PERUNTUKAN TANAH merupakan keputusan terhadap suatu bidang tanah guna dimanfaatkan bagi tujuan penggunaan tanah tertentu. 7 July 11, 2023
  • 8. Konsep Penatagunaan Tanah 1. Penataguaan tanah merupakan :  bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang;  unsur yang paling dominan dalam Penataan ruang;  penatagunaan tanah merupakan sub sistem dalam penataan ruang. 2. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang yang meliputi: tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumberdaya lainnya. 3. Penatagunaan tanah = pola pengelolaan tata guna tanah yang mengandung arti: proses penyesuaian penggunaan dan penguasaan tanah untuk mewujudkan pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW yang meliputi :  perencanaan tata guna tanah,  pengaturan pemanfaatan tanah,  pengendalian pemanfaatan tanah baik yang telah atau belum dikuasai/dimiliki oleh orang-orang atau badan hukum. 4. Penatagunaan tanah tidak dapat dilepaskan dengan sistem penyelenggaraan pembangunan nasional, karena penatagunaan tanah merupakan subsistem pembangunan, keberhasilan pembangunan tergantung dari ketersediaan tanah. 8 July 11, 2023
  • 9. Konsep Penatagunaan Tanah 5. Penatagunaan tanah harus mampu menampung kegiatan pembangunan yang dinamis di atas tanah (yang sifatnya statis), maka perlu:  perencanaan, pengaturan pemanfaatan tanah dan pengendalian, data tata guna tanah yang selalu mutakhir, data pendukung lain (data sosek), dan sistem pengelolaan yang baik. 6. Penatagunaan tanah mendasarkan atas asas-asas pemanfaatan tanah bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. 7. Pengaturan pemanfaatan tanah dimaksud untuk :  dapat menjamin terarahnya/terwujudnya peruntukan tanah sesuai dengan RTRW,  Adanya kepastian penggunaan tanah bagi setiap orang atau badan hukum. 9 July 11, 2023
  • 10. Ruang Lingkup Penatagunaan Tanah Ruang Lingkup Penatagunaan Tanah meliputi : Penyelenggaraan Perencanaan Tata Guna Tanah, Pengaturan Pemanfaatan Tanah, dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah 1. Penyelenggaraan Perencanaan Tata Guna Tanah Perencanaan Tata Guna Tanah Meliputi penyiapan dan pelaksanaan, berupa:  Data tata guna tanah --- data penggunaan tanah, kemampuan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah, serta data lainnya, baik fisik maupun sosek.  Program pengaturan peruntukan penggunaan dan persediaan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan. 2. Pengaturan Pemanfaatan Tanah Dalam hal ini dikembangkan pola pengelolaan tata guna tanah, berupa :  Penyediaan tanah untuk pembangunan (pencadangan, pemberian izin (izin lokasi), pemberian hak atas tanah).  Konsolidasi tanah  Pemberiaan pertimbangan aspek tata guna tanah  Perolehan tanah berdasarkan perencanaan Dalam rangka pengaturan pemanfaatan tanah dikembangkan :  Perangkat insentif : berupa subsidi, pemberian keringanan tarif pajak, pembebasan/pengurangan biaya perizinan, pemberian fasilitas.  Perangkat disinsentif : berupa sangsi atas mentelantarkan tanah (pencabutan haknya), pengenaan pajak yang tinggi 10 July 11, 2023
  • 11. Ruang Lingkup Penatagunaan Tanah 3. Pengendalian pemanfaatan tanah a. Pemberian perizinan : Pemberian izin, pembatasan jangka waktu perizinan, pemberian pertimbangan aspek pertanahan dalam permohonan hak, pembatasan waktu penyesuaian penggunaan tanah dengan RTRW. b. Pemantauan penggunaan tanah : Terhadap Bidang-bidang tanah yang dikuasai/dimiliki oleh setiap orang/badan hukum dalam rangka pengawasan & penertiban pemanfaatan tanah. c. Pengendalian harga tanah : melalui upaya-upaya pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka menunjang perpajakan dan pengadaan bank tanah. 11 July 11, 2023
  • 12. Asas Penatagunaan Tanah Asas penatagunaan tanah ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. 1. Asas keterpaduan, maksudnya adalah penatagunaan tanah dilakukan untuk mengharmoniskan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. 2. Asas berdaya guna dan berhasil guna, maksudnya adalah penatagunaan tanah harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang. 3. Asas serasi, selaras, dan seimbang, maksudnya adalah penatagunaan tanah menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya, sehingga meminimalkan benturan kepentingan antar penggunaan dan pemanfaatan tanah. 4. Asas berkelanjutan, maksudnya adalah penatagunaan tanah menjamin kelestarian fungsi tanah demi memerhatikan kepentingan antargenerasi. 5. Asas keterbukaan, maksudnya adalah penatagunaan tanah dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. 6. Asas persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum, maksudnya adalah dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah tidak dapat mengakibatkan diskiriminasi antar pemilik tanah, sehingga ada perlindungan hukum dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah. 12 July 11, 2023
  • 13. Tujuan Penatagunaan Tanah a. Mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfataan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfataan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; c. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. 13 July 11, 2023
  • 14. Data Penatagunaan Tanah  Data Fisik Penatagunaan Tanah merupakan bagian dari data pertanahan yang cenderung berkaitan dengan keruangan. Data fisik wilayah diwujudkan dalam bentuk peta-peta tematik.  Dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah dilaksanakan inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dengan kata lain dilakukan pengumpulan dan pengolahan data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi tanah serta data pendukung. 14 July 11, 2023
  • 15. Peta Penggunaan Tanah Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Penggunaan tanah dikelompokkan menjadi 2 yaitu penggunaan tanah perdesaan dan penggunaan tanah perkotaan. Pemetaan penggunaan tanah dilakukan dengan :  Pengambilan data dari citra foto udara atau citra satelit.  Pengambilan data dengan survei langsung di lapangan. 15 July 11, 2023
  • 16. Peta Kemampuan Tanah  Kemampuan tanah adalah karakteristik fisik tanah yang menggambarkan potensi tanah untuk berbagai tujuan. Karakteristik fisik tanah tersebut adalah unsur lereng, kedalaman efektif tanah, tekstur, faktor erosi, faktor drainase dan faktor pembatas lainnya.  Pemetaan kemampuan tanah dilakukan dengan pengolahan data dan survei langsung lapangan. 16 July 11, 2023
  • 17. Peta Pemanfaatan Tanah Peta Pemanfaatan tanah sangat berkolerasi dengan Peta Penggunaan Tanah karena pemanfaatan tanah ini menambah nilai lebih dari penggunaan tanah tanpa merubah wujud penggunaannya. Isi Peta Pemanfaatan adalah:  Pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi;  Pemanfaatan untuk kegiatan sosial;  Pemanfaatan campuran;  Pemanfaatan untuk tempat tinggal;  Tidak ada Pemanfaatan. 17 July 11, 2023
  • 18. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kebijakan penatagunaan tanah meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagai pedoman umum penatagunaan tanah di daerah.  Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.  Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 18 July 11, 2023
  • 19. Kawasan Penyangga Kawasan penyangga adalah kawasan yang ditetapkan berfungsi menyangga antara kawasan lindung dan kawasan budidaya dimana diperkenankan adanya budidaya namun harus menunjang fungsi lindung. Letaknya di antara kawasan fungsi lindung dan kawasan fungsi budidaya dengan penggunaan tanah yang diperbolehkan adalah hutan tanaman rakyat atau kebun sistem wanatani yang pengolahan lahannya sangat minim, seperti hutan produksi terbatas dan perkebunan (tanaman keras). 19 July 11, 2023
  • 20. Peta Dasar  Peta dasar adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik kenampakan alami misalnya sungai, gunung, laut, danau, maupun kenampakan buatan misalnya jalan raya, rel kereta api dan pemukiman. Contoh peta dasar diantaranya adalah peta topografi dan peta rupa bumi.  Peta dasar berisi unsur-unsur dasar yang telah diketahui letaknya di lapangan secara pasti, sehingga dapat digunakan untuk pembuatan peta-peta lain. Unsur-unsur data tersebut antara lain meliputi : 1. Unsur hidrografi, seperti : sungai, garis pantai, danau, rawa dan atau tata air; 2. Unsur fisiografi, seperti : titik ketinggian, puncak bukit atau gunung, tugu trianggulasi atau titik dasar teknik (TDT); 3. Unsur perhubungan, seperti : jaringan jalan dan rel kereta api; 4. Unsur geografi, seperti : gratikul, nomor lembar peta, lintang bujur, nama wilayah serta tempat penting lainnya; 5. Unsur administrasi wilayah, seperti : batas administrasi padukuhan, desa, kecamatan, kabupaten, dan batas provinsi. 20 July 11, 2023
  • 21. Peta Tematik  Peta tematik adalah peta yang disusun untuk penggunaan ruang pada tempat tertentu dan dibuat dengan tujuan tertentu/khusus. Dalam menyusun peta tematik terkadang dibutuhkan beberapa data dan overlay beberapa peta untuk menghasilkan sebuah peta dengan tujuan khusus .  Peta tematik menonjolkan tema atau unsur tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam unit area, baik berbasis bidang tanah maupun wilayah. Unsur-unsur tertentu tersebut dapat diambil dari sumber daya fisik tanah, sumber daya alam, ekosistem, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bahkan unsur sosial-ekonomi yang disesuaikan dengan keperluan perumusan kebijakan pertanahan.  Pemetaan tematik sendiri merupakan proses pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang secara khusus menyajikan informasi permukaan bumi tertentu. 21 July 11, 2023
  • 22. Thank you Thanks to your commitment and strong work ethic, we know next year will be even better than the last.