Kebijakan pemerintah terkait padi dan beras masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seperti produktivitas penanaman padi yang rendah, penyelewengan subsidi benih, dan penimbunan beras oleh mafia pangan. Diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan peraturan untuk mencegah penyimpangan dan mendorong ketahanan pangan nasional.

1. PADI/BERAS SEBAGAI SALAH
SATU KEBUTUHAN PANGAN
MASYARAKAT INDONESIA
Kajian kebijakan pemerintah tentang pangan

2. Anggota kelompok
 Agus Faiz Gilang R. 135100301111044
 Alpecka Serang Oloan 125100307111017
 Imam Taris Mahran 125100318113036
 Moh. Hasan Saiful R. 125100300111004
 Muhammad Dimas A. 125100307111096
 Renaldhi Harfiya P. 135100307111038
 Tarmizi Abidin 135100301111124

3. Pendahuluan
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah
satu hak asasi yang harus dipenuhi secara
bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya
Indonesia > ketahanan pangan
Konsumsi beras yang tinggi > subsidi pemerintah
Adanya mafia > benih, beras plastic dll

4. Tujuan
Mengetahui celah Kebijakan terkait padi yang
dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk
menguntungkan dan memperkaya pribadi
maupun kelompok. Celah tersebut diantaranya
adalah produktivias penanaman padi, impor dan
ekspor beras, berkurangnya lahan pertanian,
penyelewengan terhadap benih subsidi,
penimbungan beras, serta perlindungan
konsumen terkait adanya isu beras plastik

5. Pengertian
Kebijakan pangan adalah suatu wilayah kebijakan
publik yang khusus menangani masalah bagaimana
makanan diproduksi, diproses, didistribusikan, dan
diperjualbelikan.
Kebijakan pangan dapat berada pada berbagai level,
dari lokal hingga glbal, dan oleh pemerintah,
komersial, hingga organisasi.
Kebijakan pangan juga melibatkan institusi
pendidikan untuk mendidik, peraturan untuk

6. Beras merupakan salah satu bahan
makanan pokok di Indonesia
Kebutuhan akan beras di Indonesia terus
meningkat seiring dengan pertumbuhan
penduduk yang meningkat pesat.

7. Landasan Hukum Proses Penyusunan
KUKP
 UU No. 7Tahun 1996 (mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia, yang dijabarkan menjadi :
 PP No 68Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
 PP No 69Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
 PP No 28Tahun 2004 yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi
pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke wilayah Indonesia,
pengawasan dan pembinaan, serta peran serta masyarakat mengenai hal-
hal di bidang mutu dan gizi pangan.
 UU No 45 tahun 2004 tentang Perikanan
 UU No 18Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (khususnya
pasal 35 ayat (2) dan pasal 76 ayat (4))
 UU No 41Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

8.  UU No 7Tahun 1996 tentang Pangan yang merupakan acuan dari
berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pangan
 Deklarasi World Food Summit 1996 danWorld Food Summit: five
years later 2002
 Sustainable Development Goals (SDGs) 2015
 Universal Declaration of Human Rights 1948
 Konvensi Internasional tentang ekonomi, sosial, dan budaya
(ECOSOC) tahun 1968
 Konvensi tentang HakAnak

9. Produksi beras Indonesia (ton)

10. Data impor beras indonesia

11. Data ekspor beras (ton)
Tahun Angka Ekspor (Kg) Seharga (US$)
2010 345.232 451.624
2011 377.494 836.730
2012 897.176 1.186.000
2013 2.585.000 1.191.000
2014 516.069 759.928
2015 200.755 258.270

12. Kebijakan pangan terkait padi
 Kebijakan Terkait Konsumsi dan Ekspor Impor
Peraturan Menteri NOMOR 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketenuan ekspor dan impor
beras.
 Pasal 1 ayat 4
Impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat,
masyarakat miskin dan kerawanan pangan adalah pengadaan beras dari luar negri
sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh pemerintah.
 Pasal 3 ayat 1
Ekspor beras hanya dapat dilakukan apabila persediaan beras dalam negri telah
melebihi kebutuhan.

13.  Kebijakan Terkait Produktivitas dan Lahan Pertanian
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, Bagian Kedua, Perencanaan,
Pasal 9
 Kebijakan Terkait Benih Subsidi
 Perpres Nomor 172 Tahun 2015 perubahan ketiga yang berisi “Perlunya percepatan penyediaan
benih dan pupuk kepada petani melalui upaya khusus bantuan benih unggul dan pupuk dalam
rangka mencapai swasembada pangan dan mengantisipasi perubahan iklim”.
 Kebijakan Terkait Mafia Pangan
 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Terutama pada ayat 1 dan 2.
 Kebijakan Terkait dengan Perlindungan Konsumen
 UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN, Bab III Terkait Hak dan Kewajiban Konsumen, Pasal 4. Hak konsumen.

14. Realita Implementasi Kebijakan
 Tingginya Konsumsi Beras di Indonesia
 Data validasi konsumsi beras masyarakat Indonesia sebesar 114
kilogram (kg) per kapita per tahun (metronews.com: 20maret 2015)
 Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendukung penuh
program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dengan mencanangkan
program 'One Day No Rice', Sehari Tanpa Nasi. Saat ini konsumsi beras
di Indonesia 316 gram per kapita per hari, padahal cukup dengan 275
gram per kapita per hari. Sementara itu, konsumsi umbi-umbian hanya
40 gram per kapita per hari, dari jumlah ideal 100 gram per kapita per
hari. (republika.co.id)

15.  Masih Rendahnya Tingkat Produktivitas
Kecamatan Kuala Jelai dan Pantai Lunci selama ini menjadi sentra
produksi beras di Kabupaten Sukamara. Namun, akibat
produktivitas yang tidak merata maka menghambat program
swasembada beras. Menurut Evi (Distanak) kepada wartawan
Borneonews menyetakan ketidak siapan terkait swasembada beras
karena masih rendahnya tingkat produktivitas (borneonews: 11
agustus 2015)
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil
Sembiring mengatakan, produksi padi nasional pada bulan Oktober
hingga Januari diperkirakan akan defisit. (19 November 2015).

16.  Kebijakan Terkait dengan Subsidi Benih
 Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 939,4 miliar
untuk benih subsidi. Dengan adanya subsidi ini, biaya produksi yang
ditanggung petani bisa ditekan sehingga penghasilannya bertambah.
(gatranews :30 mei 2015)
 Mengingat secara persentase jumlah benih bersubsidi, baik yang gratis
maupun subsidi harga, kecil dibandingkan kebutuhan total benih petani,
peran benih bersubsidi cukup kecil dalam produksi pertanian di Indonesia.
Selain itu, sudah rahasia umum di kalangan petani, mutu benih bersubsidi
buruk meskipun tidak semuanya. Sayangnya, mutu benih bantuan
pemerintah yang buruk baru diketahui Menteri Pertanian ketika berdialog
dengan petani di Pekalongan, Jawa Tengah, (Kompas, 13/1/13).

17.  Mafia Pertanian
 Ada perusahaan perkebunan swasta memanfaatkan subsidi pupuk dari
pemerintah untuk petani, diambil oleh swasta tanpa melanggar undang-
undang dengan cara sistem tumpang sari, ada kerja sama yang baik saling
menguntungkan antara pengusaha perkebunan dengan petani. (23 april
2015)
 Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengungkapkan dengan
terang-terangan soal keberadaan mafia beras di Indonesia. Gobel sempat
menyebutkan keberadaan mafia juga ada di Pasar Induk Cipinang, Jakarta
Timur, bahkan terkait pendistribusian beras OP Perum Bulog sempat
dilakukan secara ilegal yang diduga melibatkan oknum Bulog. (detik.com: 23
februari 2015)

18.  Perlunya Peningkatan Keamanan
 Selama beberapa pekan terakhir, masyarakat resah dengan kabar
beredarnya beras mengandung plastik. Pedagang tradisional was-was
temuan beras plastik yang dioplos dengan beras lokal akan mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Kondisi ini berdampak pada
pedagang di berbagai daerah di Tanah Air. Salah satu contohnya di Pasar
Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Pembeli menahan diri karena takut
dan akibatnya pedagang merugi. (lipuan6.com: 30 mei 2015)
 Sungguh malang nasib Naiman dan keluarganya. Pria berusia 55 tahun yang
berprofesi sebagai petugas kebersihan di komplek perumahan di Depok,
Jawa Barat, itu diduga keracunan beras plastik yang kini tengah ramai
dibicarakan.
(viva.co.id: 26 mei 2015)

19. ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERKAIT BERAS/PADI
 Tingkat Konsmsi Beras Indonesia
 Import beras dan konsumsi beras dapat ditekan dengan mengarahkan
masyarakat untuk mengkonsumsi makanan pokok subtitusi sebagai
sumber karbohidrat
 Memberikan penyadaran masyarakat terkait dengan pola pikir “belum
dikatakan makan kalau belum makan nasi”
 Pengurangan tingkat konsumsi masyarakat terhadap beras yang masih
sangat tinggi

20.  Mendorong Produktivitas Padi, Perlindungan Petani Dan Lahan Pertanian
 Pemerintah harus membuat peraturan mengenai kepemilikan luas tanah.
 Pemerintah pusat maupun daerah harus memberi batasan luas lahan
pertanian pada setiap wilayah berdasarkan tingkat ekonominya.
 Mendukung petani untuk meningkatkan produktivitas lahan dalam segi
ekonomi.
 Perlindungan petani terhadap kestabilan harga.
 Pemerintah menjamin kestabilan harga pada saat musim panen atau saat
tidak musim panen dengan cara menetapkan standar harga gabah giling.
 Pemberian pendampingan insentif dalam pengelolaan dan pendistribusian.
 Pemerintah harus mengalihkan sebagian besar pendistribusian dan
persediaan beras.

21.  Benih Subsidi
Pemerataan benih bersubsidi ditentukan berdasarkan varietas
tertentu.
 Mafia Pertanian
Transparansi keanggotaan kelompok tani agar terbebas dari
mafia.
Pemenrintah melakukan pengawasan terhadap benih subsidi
yang digunakan perusahaan dan kelompok tani
 Perlindungan Konsumen
Pengawasan dari hulu ke hilir serta melakukan inspeksi secara
mendadak secara intensif.

22. Penutup
 Kesimpulan
 Berdasarkan bahasan diatas masih terdapat celah Kebijakan terkait padi yang dapat
dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menguntungkan dan memperkaya pribadi
maupun kelompok. Celah tersebut diantaranya adalah produktivias penanaman padi,
impor dan ekspor beras, berkurangnya lahan pertanian, penyelewengan terhadap
benih subsidi, buruknya kualitas benih bersudsidi, masih kurangnya pemanfaatan
benih secara maksimal oleh petani, penimbungan beras, serta perlindungan
konsumen terkait adanya isu beras plastik.
 Saran
 Pengawasan terhadap kebijakan seharusnya dilakukan mulai dari hulu ke hilir.
Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut masih perlu adanya evaluasi-evaluasi yang
harus dilakukan oleh pemerintah. Hasil Evaluasi tersebut nantinya dapat diterapkan
dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang sehingga undang-undang
tersebut sesuai dengan jaman dan tidak ada celah untuk dipermainkan.