SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
DEMOKRASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
ANTI TESIS dari HIPOTESIS LEE
By :
FEBRIN DWI GLORIA TAMPUBOLON / NIM 187054014
HARRY PERDANA HARAHAP / NIM 187054013
ANDY ELKANA GINTING / NIM 187054012
FACHRUR RAZI JUNED / NIM 187054015
LIZA NOVIANI / NIM 187054016
NURLAINA / NIM 187054017
MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH / NIM : 187054011
Lee Kuan Yew atau yang lebih populer LKY,
lahir pada tanggal 16 September 1923
Tamat dari Fitzwilliam College, Cambridge, dengan
gelar kehormatan bintang dua dalam bidang hukum,
Lee menjadi pengacara di daerah Kuil Tengah pada
tahun 1950.
Perdana Menteri pertama Singapura pada 5
Juni 1959 yang berkuasa selama tiga dekade.
Pada tahun 1954, Lee ikut mendirikan Partai
Aksi Rakyat (PAP)
Dengan kendaraan partai Lee dan
partainya memimpin Singapura delapan
kali berturut-turut hingga pada tahun
1990 Lee mundur dari kursi Perdana
Menteri digantikan oleh Goh Chok Tong.
Pada masa pemerintahannya, Lee
dikritik oleh banyak kalangan karena
dinilai terlalu mengontrol kebebasan
media dan sipil serta membelenggu
aksi kebebasan protes publik. Lee
menilai langkah-langkah pembatasan
tersebut bertujuan untuk menjaga
stabilitas politik demi kemajuan
ekonomi yang dikenal dengan
sebutan Hipotesis Lee.
Demokrasi mempunyai dampak buruk terhadap
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di
Asia, dan secara jelas ia menegaskan bahwa
kediktatoran merupakan suatu hal yang beneficial
(bermamfaat) bagi pertumbuhan ekonomi dalam
konteks Asia.
Namun pada kenyataannya, hipotesis Lee
mengalami pertentangan bahkan berdasarkan
analisis data panel pada lebih dari 20 negara di
Asia menyebutkan bahwa kediktatoran yang
dimaksud Lee tidak sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi di Asia. yang dimaksud
dengan kediktatoran Lee adalah kediktatoran
yang melakukan orientasi investasi ekonomi
lebih besar dibandingkan pertumbuhan nilai-
nilai demokrasi (Carl Henrik Knutsen, 2010).
kebebasan dan kontestasi politik,
pemerintahan yang demokratis
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
lambat. Dengan model kepemimpinan
otoriter diyakini dapat menjawab
persoalan ekonomi serta sebagai solusi
dalam mempromosikan kebijakan ekonomi
dan sebagai upaya menghilangkan
pertikaian politik yang bisa menghambat
investasi.
Hipotesis ini menunjukkan bahwa kediktatoran
mempunyai relevansi dengan ekonomi adalah sangat
berlebihan dan bias. berikut beberapa alasannya yang
kami rangkum dari empat sumber jurnal sebagai
berikut:
Lee Kuan Yew mempopulerkan argumen bahwa ‘nilai-nilai
Asia’ yang berasal dari tradisi budaya Konfusianisme tidak
konsisten dengan perkembangan demokrasi di Asia Timur.
Namun modernisasi sosial di Asia Timur selama akhir abad
kedua puluh telah mengubah opini publik.
Demokrasi di Asia Timur tidak sesuai nilai-nilai di kawasan
tersebut.
Hubungan otoritas (lingkungan kerja dan keluarga) dan sikap
politik (demokrasi) menunjukkan bukti yang lemah.
1. Russell J. Dalton and Nhu-Ngoc T. Ong, Authority Orientations and
Democratic Attitudes: A Test of the ‘Asian Values’ Hypothesis, 2005,
Japanese Journal of Political Science.
Oleh karena itu, prospek untuk demokratisasi lebih lanjut di Asia
Timur mungkin tidak sesuai dengan orientasi keluarga atau tempat
kerja Konfusianisme.
Sikap demokratis menunjukkan tidak bertentangan dengan tradisi
budaya di wilayah tersebut. Pertumbuhan demokratisasi lebih cepat
dari pada pertumbuhan perubahan hubungan sosial atau tradisi
budaya yang cendrung lebih lambat.
Selama tidak ada pertentangan yang dirasakan antara politik dan
nilai-nilai nonpolitis, perkembangan demokrasi tidak akan
mempengaruhi pergeseran budaya.
2. Michael. T. Rock, Has Democracy Slowed Growth in Asia?, 2009,
World Development Journal.
Negara-negara di Asia yang mengalami
perlambatan pertumbuhan ekonomi didominasi
oleh negara-negara yang menganut rezim otoriter
sejak tahun 1960.
Selain karena sistem otoriter, hal ini didorong oleh
prilaku korupsi yang dilakukan oleh elit-elit politik
baik di parlemen atau di level birokrasi
pemerintahan.
Selain itu masih ditemukannya sejumlah angkatan
bersenjata (tentara) aktif yang berkecimpung
dalam gelanggang politik praktis atau masuk dalam
struktur politik pemerintah.
Pejabat-pejabat memberi perlindungan kepada para pengusaha
sebagai hubungan timbal balik dari praktek-praktek pemerasan dan
suap.
Berbeda halnya yang terjadi di negara-negara yang tidak menganut
sistem otoriter diantaranya Korea Selatan, Jepang, pertumbuhan
perkapitanya tumbuh rata-rata di atas 5 persen per tahun.
Demokrasi dapat digunakan sebagai motor dalam membangun modal
manusia melalui pembentukkan lembaga-lembaga demokrasi dalam
upaya untuk merangsang pertumbuhan dan investasi .
Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang diisi oleh
sumber daya manusia yang terlatih dalam hal penguasaan bidang
ekonomi yang tujuannya sebagai agen sosialisasi ekonomi melalui
distribusi informasi dan program-program kebijakan pemerintah.
Tujuan pembentukkan
lembaga-lembaga demokrasi
Unggul dalam mentransmisikan
informasi
Lebih efisien
Lebih baik dalam memecahkan
komitmen
Lebih baik dalam mengatasi
guncangan ekonomi negatif
Investasi jangka panjang pada
manusia lebih baik.
Lebih baik dalam melakukan
banyak hal yang dibutuhkan dan
reformasi kebijakan ekonomi
mendasar
Pembangun ekonomi memerlukan kemampuan kolektif bukan
individual
Pola pemerintahan yang mulai relatif bersih, transparan, akuntabel
dan jauh dari budaya korup.
Demokrasi akan mendapat tempat di masyarakat seiring laju dengan
peningkatan kualitas pelayan publik dan pertumbuhan ekonomi
bertahap yang signifikan. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel
dan implementasi peraturan dan hukum yang konsisten serta adil akan
meningkatkan kredibilitas negara.
3. Amartya Sen, Democracy as a Universal Value, 1999, Journal of
Democracy
• Demokrasi memiliki
kualitas lebih dari
sekadar memerintah
oleh mayoritas.
• Sebuah negara tidak
harus dianggap layak
untuk demokrasi;
melainkan harus
menjadi fit melalui
demokrasi.
Demokrasi
sebagai Nilai
Universal
• Beberapa orang berpendapat bahwa
demokrasi bukan nilai universal karena
tidak semua orang setuju bahwa
demokrasi itu berharga dan penting.
Namun, menurut Sen, persetujuan
penuh dan bulat oleh semua orang
tidak diperlukan untuk sesuatu yang
dianggap sebagai nilai universal.
Demokrasi
sebagai Nilai
Universal
Demokrasi dan
pembangunan
ekonomi
 Dalam sejarah mengerikan dari
bencana kelaparan di dunia, tidak ada
kelaparan besar yang pernah terjadi di
negara demokrasi.
 Studi empiris yang dilakukan oleh Robert
Barro dan Adam Przeworski, tidak
memberikan dukungan nyata untuk
mengklaim bahwa adanya konflik umum
antara hak-hak politik dengan kinerja
ekonomi.
 Ide adalah kebutuhan termasuk
“kebutuhan ekonomi”, membutuhkan
diskusi publik dan pertukaran informasi,
pandangan, dan analisis. Artinya
demokrasi bersifat konstruktif
4. Kim Dae Jung, Is Culture Destiny? The Myth of Asia's Anti-
Democratic Values, 2014, Council on Foreign Relations.
Asia telah membuat langkah besar ke arah
demokratisasi dan memiliki kondisi yang diperlukan
untuk mengembangkan demokrasi bahkan melampaui
tingkat Barat.
Demokrasi yang mempromosikan kebebasan,
kesejahteraan, dan keadilan dalam setiap negara dan di
antara bangsa-bangsa
Bagaimana kekuatan tradisional masyarakat Asia dapat
memberikan demokrasi yang lebih baikdari pada
mengkambing hitamkan budaya barat.
Demokrasi bisa mendorong kemandirian yang lebih besar saat
menghormati nilai-nilai budaya.
Langkah pertama untuk mewujudkan demokrasi melalui
pengakuan dan kepatuhan terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia negara-negara Asia harus mengambil peran dalam
mengimplementasikannya.
Asia seharusnya tidak kehilangan waktu dengan tegas membangun
demokrasi dan memperkuat hak asasi manusia.
Hambatan terbesar bukan warisan budayanya tetapi perlawanan
dari penguasa otoriter.
Asia memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada seluruh dunia;
warisan yang kaya dari filosofi yang berorientasi demokrasi dan
tradisi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
evolusi demokrasi global.
Menurut bukunya "Politik Royal Ways, "raja adalah" Anak dari
Surga, "dan surga memberikan mandat kepada putranya untuk
memberikan pemerintahan yang baik, yaitu untuk memberikan
yang baik bagi rakyat.
Jika dia tidak memerintah dengan benar, rakyat memiliki hak untuk
bangkit dan menggulingkan pemerintahannya atas nama surga
Meng-tzu bahkan membenarkan tindakan bunuh diri, mengatakan
bahwa sekali seorang raja kehilangan mandat surga ia tidak lagi
layak menerima kesetiaan rakyatnya.
"Kehendak rakyat adalah kehendak surga "dan seseorang harus"
menghormati manusia sebagai surga "itu sendiri.
Filsuf Cina Meng-Tzu 372 – 289 BC
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

GG dan Paradigma Baru Manajemen Pembangunan
GG dan Paradigma Baru Manajemen PembangunanGG dan Paradigma Baru Manajemen Pembangunan
GG dan Paradigma Baru Manajemen PembangunanTri Widodo W. UTOMO
 
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Tri Widodo W. UTOMO
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRooy John
 
Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasiLutfianah Lail
 
Pemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparanPemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparanGuntur Raharjo
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Operator Warnet Vast Raha
 
Otda, Pilkada dan Pembangunan Demokrasi
Otda, Pilkada dan Pembangunan DemokrasiOtda, Pilkada dan Pembangunan Demokrasi
Otda, Pilkada dan Pembangunan DemokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Fungsi partisipasi politik
Fungsi partisipasi politikFungsi partisipasi politik
Fungsi partisipasi politikMuh. Husriadi
 
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia windari27
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanFriska Ridha
 
Akar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannyaAkar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannyaEry Arifullah
 

What's hot (14)

Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
GG dan Paradigma Baru Manajemen Pembangunan
GG dan Paradigma Baru Manajemen PembangunanGG dan Paradigma Baru Manajemen Pembangunan
GG dan Paradigma Baru Manajemen Pembangunan
 
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desa
 
Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasi
 
Pemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparanPemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparan
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
 
Otda, Pilkada dan Pembangunan Demokrasi
Otda, Pilkada dan Pembangunan DemokrasiOtda, Pilkada dan Pembangunan Demokrasi
Otda, Pilkada dan Pembangunan Demokrasi
 
Fungsi partisipasi politik
Fungsi partisipasi politikFungsi partisipasi politik
Fungsi partisipasi politik
 
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
Konsep Korupsi & Kondisi saat ini di Indonesia
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Makalah pemerintahan yang baik STIP WUNA
Makalah pemerintahan yang baik STIP WUNA Makalah pemerintahan yang baik STIP WUNA
Makalah pemerintahan yang baik STIP WUNA
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
 
Akar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannyaAkar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannya
 

Similar to Antitesis Hipotesis Lee

Numpang ta
Numpang taNumpang ta
Numpang ta33335
 
Ppt demokrasi era reformasi
Ppt demokrasi era reformasiPpt demokrasi era reformasi
Ppt demokrasi era reformasimuhammad riezky
 
Aura zahari 06_hubunganinternasional
Aura zahari 06_hubunganinternasionalAura zahari 06_hubunganinternasional
Aura zahari 06_hubunganinternasionalTania Azhari
 
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...Succes Zen
 
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...Eny Ardhika Putri
 
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...Ariz Frends
 
Dasar ilmu politik
Dasar ilmu politikDasar ilmu politik
Dasar ilmu politikRasyidmaruf
 
Budaya Politik Negara Berkembang dan Maju (Thailand dan Singapura)
Budaya Politik Negara Berkembang dan Maju (Thailand dan Singapura)Budaya Politik Negara Berkembang dan Maju (Thailand dan Singapura)
Budaya Politik Negara Berkembang dan Maju (Thailand dan Singapura)Dwinita Murbarani
 
Tugas makalah sosiologi agama
Tugas makalah sosiologi agamaTugas makalah sosiologi agama
Tugas makalah sosiologi agamaFitrah Plur
 
Perkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Perkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di IndonesiaPerkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Perkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di IndonesiaYogyakarta State University
 

Similar to Antitesis Hipotesis Lee (20)

72523867 pembangunan-politik
72523867 pembangunan-politik72523867 pembangunan-politik
72523867 pembangunan-politik
 
72523867 pembangunan-politik
72523867 pembangunan-politik72523867 pembangunan-politik
72523867 pembangunan-politik
 
Numpang ta
Numpang taNumpang ta
Numpang ta
 
Ppt demokrasi era reformasi
Ppt demokrasi era reformasiPpt demokrasi era reformasi
Ppt demokrasi era reformasi
 
Aura zahari 06_hubunganinternasional
Aura zahari 06_hubunganinternasionalAura zahari 06_hubunganinternasional
Aura zahari 06_hubunganinternasional
 
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
 
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
 
Islam dan demokrasi
Islam dan demokrasiIslam dan demokrasi
Islam dan demokrasi
 
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...
 
Partisipasi politik
Partisipasi politikPartisipasi politik
Partisipasi politik
 
Budayapolitik 130918123340-phpapp02
Budayapolitik 130918123340-phpapp02Budayapolitik 130918123340-phpapp02
Budayapolitik 130918123340-phpapp02
 
Bab 1 daftar isi
Bab 1    daftar isiBab 1    daftar isi
Bab 1 daftar isi
 
Dasar ilmu politik
Dasar ilmu politikDasar ilmu politik
Dasar ilmu politik
 
Budaya Politik Negara Berkembang dan Maju (Thailand dan Singapura)
Budaya Politik Negara Berkembang dan Maju (Thailand dan Singapura)Budaya Politik Negara Berkembang dan Maju (Thailand dan Singapura)
Budaya Politik Negara Berkembang dan Maju (Thailand dan Singapura)
 
Tugas makalah sosiologi agama
Tugas makalah sosiologi agamaTugas makalah sosiologi agama
Tugas makalah sosiologi agama
 
Politik ekonomi-rayhan
Politik ekonomi-rayhanPolitik ekonomi-rayhan
Politik ekonomi-rayhan
 
Governance-Manajemen
Governance-ManajemenGovernance-Manajemen
Governance-Manajemen
 
Pancasila kuliah
Pancasila kuliahPancasila kuliah
Pancasila kuliah
 
Pancasila kuliah(1)
Pancasila kuliah(1)Pancasila kuliah(1)
Pancasila kuliah(1)
 
Perkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Perkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di IndonesiaPerkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Perkembangan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
 

Recently uploaded

Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 

Recently uploaded (17)

Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 

Antitesis Hipotesis Lee

  • 1. DEMOKRASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTI TESIS dari HIPOTESIS LEE By : FEBRIN DWI GLORIA TAMPUBOLON / NIM 187054014 HARRY PERDANA HARAHAP / NIM 187054013 ANDY ELKANA GINTING / NIM 187054012 FACHRUR RAZI JUNED / NIM 187054015 LIZA NOVIANI / NIM 187054016 NURLAINA / NIM 187054017 MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH / NIM : 187054011
  • 2. Lee Kuan Yew atau yang lebih populer LKY, lahir pada tanggal 16 September 1923 Tamat dari Fitzwilliam College, Cambridge, dengan gelar kehormatan bintang dua dalam bidang hukum, Lee menjadi pengacara di daerah Kuil Tengah pada tahun 1950. Perdana Menteri pertama Singapura pada 5 Juni 1959 yang berkuasa selama tiga dekade. Pada tahun 1954, Lee ikut mendirikan Partai Aksi Rakyat (PAP)
  • 3. Dengan kendaraan partai Lee dan partainya memimpin Singapura delapan kali berturut-turut hingga pada tahun 1990 Lee mundur dari kursi Perdana Menteri digantikan oleh Goh Chok Tong. Pada masa pemerintahannya, Lee dikritik oleh banyak kalangan karena dinilai terlalu mengontrol kebebasan media dan sipil serta membelenggu aksi kebebasan protes publik. Lee menilai langkah-langkah pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas politik demi kemajuan ekonomi yang dikenal dengan sebutan Hipotesis Lee.
  • 4. Demokrasi mempunyai dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Asia, dan secara jelas ia menegaskan bahwa kediktatoran merupakan suatu hal yang beneficial (bermamfaat) bagi pertumbuhan ekonomi dalam konteks Asia. Namun pada kenyataannya, hipotesis Lee mengalami pertentangan bahkan berdasarkan analisis data panel pada lebih dari 20 negara di Asia menyebutkan bahwa kediktatoran yang dimaksud Lee tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Asia. yang dimaksud dengan kediktatoran Lee adalah kediktatoran yang melakukan orientasi investasi ekonomi lebih besar dibandingkan pertumbuhan nilai- nilai demokrasi (Carl Henrik Knutsen, 2010).
  • 5. kebebasan dan kontestasi politik, pemerintahan yang demokratis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dengan model kepemimpinan otoriter diyakini dapat menjawab persoalan ekonomi serta sebagai solusi dalam mempromosikan kebijakan ekonomi dan sebagai upaya menghilangkan pertikaian politik yang bisa menghambat investasi.
  • 6. Hipotesis ini menunjukkan bahwa kediktatoran mempunyai relevansi dengan ekonomi adalah sangat berlebihan dan bias. berikut beberapa alasannya yang kami rangkum dari empat sumber jurnal sebagai berikut:
  • 7. Lee Kuan Yew mempopulerkan argumen bahwa ‘nilai-nilai Asia’ yang berasal dari tradisi budaya Konfusianisme tidak konsisten dengan perkembangan demokrasi di Asia Timur. Namun modernisasi sosial di Asia Timur selama akhir abad kedua puluh telah mengubah opini publik. Demokrasi di Asia Timur tidak sesuai nilai-nilai di kawasan tersebut. Hubungan otoritas (lingkungan kerja dan keluarga) dan sikap politik (demokrasi) menunjukkan bukti yang lemah. 1. Russell J. Dalton and Nhu-Ngoc T. Ong, Authority Orientations and Democratic Attitudes: A Test of the ‘Asian Values’ Hypothesis, 2005, Japanese Journal of Political Science.
  • 8. Oleh karena itu, prospek untuk demokratisasi lebih lanjut di Asia Timur mungkin tidak sesuai dengan orientasi keluarga atau tempat kerja Konfusianisme. Sikap demokratis menunjukkan tidak bertentangan dengan tradisi budaya di wilayah tersebut. Pertumbuhan demokratisasi lebih cepat dari pada pertumbuhan perubahan hubungan sosial atau tradisi budaya yang cendrung lebih lambat. Selama tidak ada pertentangan yang dirasakan antara politik dan nilai-nilai nonpolitis, perkembangan demokrasi tidak akan mempengaruhi pergeseran budaya.
  • 9. 2. Michael. T. Rock, Has Democracy Slowed Growth in Asia?, 2009, World Development Journal. Negara-negara di Asia yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi didominasi oleh negara-negara yang menganut rezim otoriter sejak tahun 1960. Selain karena sistem otoriter, hal ini didorong oleh prilaku korupsi yang dilakukan oleh elit-elit politik baik di parlemen atau di level birokrasi pemerintahan. Selain itu masih ditemukannya sejumlah angkatan bersenjata (tentara) aktif yang berkecimpung dalam gelanggang politik praktis atau masuk dalam struktur politik pemerintah.
  • 10. Pejabat-pejabat memberi perlindungan kepada para pengusaha sebagai hubungan timbal balik dari praktek-praktek pemerasan dan suap. Berbeda halnya yang terjadi di negara-negara yang tidak menganut sistem otoriter diantaranya Korea Selatan, Jepang, pertumbuhan perkapitanya tumbuh rata-rata di atas 5 persen per tahun. Demokrasi dapat digunakan sebagai motor dalam membangun modal manusia melalui pembentukkan lembaga-lembaga demokrasi dalam upaya untuk merangsang pertumbuhan dan investasi . Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang diisi oleh sumber daya manusia yang terlatih dalam hal penguasaan bidang ekonomi yang tujuannya sebagai agen sosialisasi ekonomi melalui distribusi informasi dan program-program kebijakan pemerintah.
  • 11. Tujuan pembentukkan lembaga-lembaga demokrasi Unggul dalam mentransmisikan informasi Lebih efisien Lebih baik dalam memecahkan komitmen Lebih baik dalam mengatasi guncangan ekonomi negatif Investasi jangka panjang pada manusia lebih baik. Lebih baik dalam melakukan banyak hal yang dibutuhkan dan reformasi kebijakan ekonomi mendasar
  • 12. Pembangun ekonomi memerlukan kemampuan kolektif bukan individual Pola pemerintahan yang mulai relatif bersih, transparan, akuntabel dan jauh dari budaya korup. Demokrasi akan mendapat tempat di masyarakat seiring laju dengan peningkatan kualitas pelayan publik dan pertumbuhan ekonomi bertahap yang signifikan. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan implementasi peraturan dan hukum yang konsisten serta adil akan meningkatkan kredibilitas negara.
  • 13. 3. Amartya Sen, Democracy as a Universal Value, 1999, Journal of Democracy • Demokrasi memiliki kualitas lebih dari sekadar memerintah oleh mayoritas. • Sebuah negara tidak harus dianggap layak untuk demokrasi; melainkan harus menjadi fit melalui demokrasi. Demokrasi sebagai Nilai Universal
  • 14. • Beberapa orang berpendapat bahwa demokrasi bukan nilai universal karena tidak semua orang setuju bahwa demokrasi itu berharga dan penting. Namun, menurut Sen, persetujuan penuh dan bulat oleh semua orang tidak diperlukan untuk sesuatu yang dianggap sebagai nilai universal. Demokrasi sebagai Nilai Universal
  • 15. Demokrasi dan pembangunan ekonomi  Dalam sejarah mengerikan dari bencana kelaparan di dunia, tidak ada kelaparan besar yang pernah terjadi di negara demokrasi.  Studi empiris yang dilakukan oleh Robert Barro dan Adam Przeworski, tidak memberikan dukungan nyata untuk mengklaim bahwa adanya konflik umum antara hak-hak politik dengan kinerja ekonomi.  Ide adalah kebutuhan termasuk “kebutuhan ekonomi”, membutuhkan diskusi publik dan pertukaran informasi, pandangan, dan analisis. Artinya demokrasi bersifat konstruktif
  • 16. 4. Kim Dae Jung, Is Culture Destiny? The Myth of Asia's Anti- Democratic Values, 2014, Council on Foreign Relations. Asia telah membuat langkah besar ke arah demokratisasi dan memiliki kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan demokrasi bahkan melampaui tingkat Barat. Demokrasi yang mempromosikan kebebasan, kesejahteraan, dan keadilan dalam setiap negara dan di antara bangsa-bangsa Bagaimana kekuatan tradisional masyarakat Asia dapat memberikan demokrasi yang lebih baikdari pada mengkambing hitamkan budaya barat.
  • 17. Demokrasi bisa mendorong kemandirian yang lebih besar saat menghormati nilai-nilai budaya. Langkah pertama untuk mewujudkan demokrasi melalui pengakuan dan kepatuhan terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia negara-negara Asia harus mengambil peran dalam mengimplementasikannya. Asia seharusnya tidak kehilangan waktu dengan tegas membangun demokrasi dan memperkuat hak asasi manusia. Hambatan terbesar bukan warisan budayanya tetapi perlawanan dari penguasa otoriter. Asia memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada seluruh dunia; warisan yang kaya dari filosofi yang berorientasi demokrasi dan tradisi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap evolusi demokrasi global.
  • 18. Menurut bukunya "Politik Royal Ways, "raja adalah" Anak dari Surga, "dan surga memberikan mandat kepada putranya untuk memberikan pemerintahan yang baik, yaitu untuk memberikan yang baik bagi rakyat. Jika dia tidak memerintah dengan benar, rakyat memiliki hak untuk bangkit dan menggulingkan pemerintahannya atas nama surga Meng-tzu bahkan membenarkan tindakan bunuh diri, mengatakan bahwa sekali seorang raja kehilangan mandat surga ia tidak lagi layak menerima kesetiaan rakyatnya. "Kehendak rakyat adalah kehendak surga "dan seseorang harus" menghormati manusia sebagai surga "itu sendiri. Filsuf Cina Meng-Tzu 372 – 289 BC