1. APIP berperan mengawasi realisasi APBN dan mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah. 2. Status penyerapan anggaran Maret 2016 mencapai 182 triliun atau 14,43% dari total anggaran. 3. Beberapa fokus APIP adalah mengawasi perencanaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta penyerapan anggaran.

1. Peran APIP sbg Early Warning
Penyerapan Anggaran & PBJ
pd Pemerintah Pusat
Disajikan pada acara RAKORNAS APIP di BPKP - Jakarta, 23 Maret 2016
Oleh: Daryanto
Irjen Kemendikbud

2. LATAR BELAKANG
2
Berdasarkan Keppres No. 20/2015; Tgl.
7 Sep 2015 Tentang Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi APBN dan APBD
(TEPRA):
“APIP berperan melakukan pengawasan
atas realisasi APBN pada setiap TA
berjalan, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program pemeritah yang
telah ditetapkan dalam RPJM dan RKP”

3. Wilayah kerja

4. Siswa, Guru, &
Pemerhati =
MAJIKAN
www.kemdikbud.go.id

5. FOCUS : Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2015-2019
1.KEUANGAN
• Opini LK WTP, Asset Clear, TL temuan tuntas
• Prinsip Zero Findings, Forum PPK, Kontes PPK (PPK Award)
• Risk Based PKPT, Continuous Audit (CA), Psikologi Audit
• Tugaskan LO di setiap UKE dan Petakan Risk & Ctrl
• Maksimalkan inputing PBJ ke e-Proc + Pakta Integritas Vendor.
2.KINERJA
• Kawal LAKIP (LKJ) UKE dan Petakan Risk & Ctrl
• Evaluasi Kinerja & Laporan Capaian Kinerja Per-UKE I, di-TTD 3
pihak (Menteri, Dirjen/Ka UKE I, dan Irjend)
• Reviu tajam TOR & RAB (bila perlu undang tenaga ahli/expert)
• Koord Tim Teknis Baperjakat: usulkan penempatan Auditor senior memperkuat Biro Umum & Biro Keuangan
3.RB
• Kawal area perubahan (di semua lini) dan memanfaatkan PIC - UKE
• Khusus Area Pengawasan: pantau LHKPN, LHKASN, Konfirmasi Gratifikasi UKE I & II, WBS/Pengaduan
(tuntaskan layanan karya siswa).
• Peningkatan IACM + Kompetensi Auditor (Comm skill, business process, regulasi)
• Bantu meyakinkan RI-1, MenPANRB, dan Menkeu bahwa Kemdikbud pantas dinaikkan Tukin-nya (dengan
menunjukkan KINERJA-nya!).
Governance
Ctrl
Risk
MITRA : BPK RI, BPKP, KPK, KEPOLISIAN & KEJAKSAAN (APH), OMBUDSMAN; PPATK; LPSK; LKPP; AAIPI
(Kode Etik, Standard Audit, Profesionalism); IIA-Ind Chapter, YPIA , LSM & PERS

6. Kompak !

7. Melibatkan Satker DAERAH dlm
penyusunan RKA, TOR, & RAB

8. AUDIT
CHARTER

9. TUNAS
INTEGRITAS
Di semua Lini
Eselon I
s.d.
Staf
Operasional

10. Peraturan MENTERI
Utk Penguatan Tata kelola
73
Manajemen RISK
LHKPN
C.O.I

11. Rp.2.095 T
POSTUR : Belanja Negara APBN 2016
Rp.419 T
Anggaran Pendidikan
(20%)
Belanja Pemerintah Pusat
146,3
1. Kementerian Dikbud
49,2
2. Keme Ristek Dikti
39,5
3. Kementerian Agama
46,9
4. K/L lainnya
10,7
Belanja Transfer Daerah
267,9
1. DAU yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan 142,1
2. DAK Pendidikan 2,6
3. Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD 1,0
4. Tunjangan Profesi Guru PNSD 71,0
5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 43,9
6. BOP PAUD 2,3
7. Dana Insentif Daerah 0
8. OTSUS yg diperkirakan utk Anggaran Pendidikan 4,7
(63,9%)
(34,9%) (Rp. Triliun) (Rp. Triliun)
Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan 5 T
Rencana Pelaksanaan APBN 2016
Postur Anggaran Pendidian 2016
Anggaran Kemendikbud
Kerangka Strategis Kemendikbud
2015-2019
Kegiatan Prioritas 2016
Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan
(1,2%)

12. 14,43 %
Total
3,89 %
Antara: 2,37 % s.d. 14,43 %
Sistem Pemantau Penyerapan Anggaran
SP2A

13. Status:Maret2016
Total Total
(Rp.)
Jumlah
Paket
(Rp.)
Jumlah
Paket
Jumlah
Paket
Realisasi(Rp.)
Jumlah
Paket
Realisasi(Rp.)
Jumlah
Paket
Jumlah
Paket
SekretariatJenderal 109.806.131.000 61 103.866.856.600 71 132 51.950.358.720 13 13.772.650.000 8 21
DirektoratJenderalGurudanTenagaKependidikan 109.894.761.000 185 161.980.234.000 199 384 4.394.746.200 5 2.186.208.500 5 10
DirektoratJenderalPendidikanAnakUsiaDinidanPendidikanMasyarakat 29.117.684.240 67 78.294.218.000 78 145 1.721.023.700 6 0 0 6
DirektoratJenderalPendidikanDasardanMenengah 90.260.698.100 146 141.845.307.000 177 323 41.278.664.860 15 5.154.220.000 5 20
DirektoratJenderalKebudayaan 226.966.261.850 329 44.640.179.000 110 439 4.386.390.730 6 6.398.500.000 4 10
InspektoratJenderal 0 0 11.094.775.000 18 18 0 0 0 0 0
BadanPengembangandanPembinaanBahasa 5.826.304.000 4 4.277.119.000 10 14 0 0 0 0 0
BadanPenelitiandanPengembangan 101.838.092.000 46 17.369.996.000 22 68 78.549.001.468 30 548.860.150 4 34
Total 673.709.932.190 838 563.368.684.600 685 1.523 182.280.185.678 75 28.060.438.650 26 101
NB:
1.Datae-Announcement,telahterintegrasidenganAplikasiSIRUP-LKPP(http://sirup.lkpp.go.id/sirup/)
2.Datae-Procurement,dimonitormelaluilamanLPSEKemendikbuddenganbasisdatanilaikontrakyangsudahberjalan,bukanberdasarkanrealisasiSPM
e-Announcement/RUP
TAHUNANGGARAN2016
e-Procurement
UnitUtama
BelanjaBarang BelanjaModal BelanjaBarang BelanjaModal
Rekapitulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Secara e-Procurement - 2016

14. FOKUS Perhatian APIP
• Tahap PERENCANAAN
–Reviu RKA (TOR & RAB)
• Tahap PELAKSANAAN
–Pantau Pengadaan Barang & Jasa
–Pantau Penyerapan Anggaran
• Tahap PENGAWASAN
– Cek Pertgjwban & Pelaporan Keuangan
– Pastikan posisi BMN / asset adalah benar
TERARAH TERUKUR TERTIB

15. Senin, 25 Januari 2016:
“PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA 2016, Eselon I”

16. Senin, 25 Januari 2016:
“PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA 2016, Eselon I”
Termasuk:
TARGET
PENYERAPAN

18. Forum PPK :
Informasi & Komunikasi antar PPK
( Praktik-praktik Terbaik)

19. SIMPULAN
1. Koordinasi (awal tahun) percepatan pelaksanaan anggaran, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan (seluruh KPA dan PPK).
2. Tetapkan Perjanjian Kinerja Pimpinan / Eselon I.
3. Pantau secara on-line realisasi anggaran dan paparkan di depan
RAPIM (setiap SELASA, Eselon I & II). Catat usulan SOLUSI
percepatan, dan tagih hasilnya pada saat RAPIM minggu berikutnya.
4. Berdayakan SPI (Satuan Pengawas Intern) di masing-masing
Unit Utama dalam membantu mengawal percepatan penyerapan.
5. Terapkan Pakta Integritas bagi para vendor / pelaksana PBJ.
PANTAU… PANTAU… & PANTAU… !

20. TERIMA KASIH
www.kemdikbud.go.id