Bahan paparan ini merupakan hasil riset terkait perubahan mindset

1. PERUBAHAN MINDSET DALAM
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
AIR TANAH
Disampaikan oleh Dr. A.Hasanudin , ME,
pada acara :
Perencanaan Teknis Air Tanah di Balai Diklat III
Jakarta , 6 Agustus 2018
1

2. PENDIDIKAN
 1987 : Civil Engineering, University of Roorkee
 1988 : Master of Civil Engineering, University of Roorkee
 2004 : Doktor Bidang Teknik Sipil, UNPAR Bandung
PENGALAMAN KERJA
 Jan 2018 – saat ini
 2016 – 2017
 2015 – 2016
 2014 – 2015
 2013 – 2014
 2011 – 2013
 2005 – 2011
 1999 – 2002
: Widyaiswara Utama PUPR
: Sekretaris Badan Pengembangan SDM
: Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan
Kerjasama Luar Negeri.
: Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar
Negeri.
: Direktur Bina Program, Ditjen SDA.
: Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.
: Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro
PKLN.
: Pinpro PSAPB Ciliwung Cisadana
DIKLAT KEPEMIMPINAN
 2013 : Lemhannas XLIX
 2005 : SPAMEN/SESPA/SESPANAS/DIKLAT PIM TK. II
 1996 : SEPADYA/SPAMA/DIKLAT PIM TK. III
 1992 : SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV
Dr. A. Hasanudin, ME
Pangkat/gol : IV/D
Tempat & Tanggal Lahir
Bandung, 29 Mei 1959
Alamat
Jl. Pengadilan D.20
Klender, Jakarta Timur

3. TANTANGAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
AGENDA PELATIHAN
3
DASAR HUKUM PERUBAHAN
MINDSET
7
SIKLUS PEMBANGUNAN
4
PENGEMBANGAN JIAT
6
PERUBAHAN MINDSET
5

4. PERAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DALAM
PEMBANGUNAN NASIONAL
• TUR
• BIN
• BAN
G
• WAS

5. 1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA
DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT
DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA
KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN
PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN
TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI
PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN
SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL
INDONESIA
NAWACITA PRESIDEN RI
5

6. a. Rasio elektrifikasi mencapai
100% (81,4% pada tahun 2014)
b. Akses air minum layak
mencapai 100% (68.5% pada
tahun 2014)
c. Sanitasi layak mencapai 100%
(60.5% pada tahun 2014)
d. Akses perumahan layak
mencapai 100%
e. Kondisi mantap jalan mencapai
100% (94 % pada tahun 2014)
f. Biaya logistik menurun menjadi
20% terhadap PDB (27% pada
tahun 2014)
g. Pangsa Pasar Angkutan Umum
menjadi 32% (23% pada tahun
2014)
h. Fixed broadband populasi 30%
(kota) dan 6% (desa) dan mobile
broadband 100% populasi
i. Areal irigasi yang dilayani
waduk menjadi 20% (11% pada
tahun 2014)i.
j. Kapasitasi air baku menjadi
109,5 m3/detik
SASARAN
RPJMN 2015-2019
ISU STRATEGIS
PENINGKATAN
KETERSEDIAAN
INFRASTRUKTUR
PELAYANAN DASAR
PENINGKATAN KETAHANAN
AIR, PANGAN DAN ENERGI
PENGUATAN KONEKTIVITAS
NASIONAL
Gambaran Umum
saat ini
1. Kondisi jalan khususnya jalan
daerah kurang memadai
2. Pembangunan Kereta api masih
terbatas.
3. Kurang berimbangnya komposisi
moda dalam bidang transportasi
4. Kinerja yang kurang kompetitif
dari sektor Pelabuhan
5. Jaringan Transportasi Udara
yang melebihi kapasitas
6. Rendahnya Rasio Elektriikasi –
Krisis Energi
7. Kurangnya infrastruktur sumber
daya air – Krisis Pangan dan
Managemen Bencana
8. Kapasitas cadangan air masih
terbatas– Krisis Air
KERANGKA PELAKSANAAN
Kerangka Pendanaan:
APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi Kerangka
Kelembagaan
KEBIJAKAN & STRATEGI
 Peningkatan bauran energi (diversifikasi
energi), konservasi energi dan iklim
investasi infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan
 Peningkatan peran pemerintah daerah
dalam penyediaan rumah baru layak huni
dan meningkatkan kualitas hunian MBR
 Penyelenggaraan sinergi air minum dan
sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota,
dan masyarakat
 Optimalisasi neraca air domestik
 Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa
 Peningkatan cakupan pemenuhan dan
kualitas layanan air baku
 Pengendalian daya rusak air
 Peningkatan kapasitas kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam
pengelolaan sumber daya air
 Pembangunan Transportasi Multimoda dan
transportasi yang mendukung Sislognas.
 Membangun transportasi yang berorientasi
lokal dan kewilayahan.
 Membangun transportasi yang terintegrasi
dengan investasi untuk mendukung Koridor
Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri,
dan pusat-pusat pertumbuhan.
 Mendorong pembangunan fixed/wireline
broadband infrastruktur broadband di
daerah perbatasan negara.
 Mempercepat implementasi e-government
dengan mengutamakan prinsip keamanan,
interoperabilitas dan cost effective.
 Mengembangkan Transportasi Massal
Perkotaan
PENGEMBANGAN SISTEM
TRANSPORTASI MASSAL
PERKOTAAN
PENINGKATAN EFEKTIVITAS,
SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN
DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
Arahan RPJPN
(untuk RPJMN III)
 Pemenuhan Infrastruktur
dasar:
o Rasio Elektrifikasi 100%
o Akses Air kepada
sumber air bersih 100 %
o Permukiman kumuh 0%
 Dimulainya pemanfaatan
tenaga nuklir dan
pembangkit listrik
KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BIDANG INFRASTRUKTUR
6

7. DUKUNGAN SEKTOR JALAN
• terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru
• terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi
• terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan
• terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di
Metropolitan dan kota besar
• terhadap 15 kawasan industri prioritas
• terhadap kawasan pariwisata pada 25 KSPN prioritas
• terhadap pembangunan 15 Bandara baru
• terhadap intermoda dengan jalur KA
SEKTOR
SUMBER
DAYA AIR
SEKTOR PERUMAHAN
Akses Air Minum
Layak
KONDISI
AKHIR THN
2014
70 %
TARGET
AKHIR THN
2019
100 %
Kawasan permukiman
kumuh perkotaan
38.431 Ha 0 ha
Akses Sanitasi Layak 62 % 100 %
• Fasilitasi PSU untuk Pembangunan
Rumah Umum Tapak Layak Huni:
676.950 unit
• Pembangunan Rumah Khusus:
50.000 unit
• Pembangunan Rumah Susun
untuk MBR: 550.000 unit
• Bantuan Stimulan Pembangunan
Rumah Swadaya: 450.000 unit
29.859 m
Pembangunan
jembatan
2.650 km
Pembangunan
jalan baru
1.000 km
Pembangunan
jalan tol
(pemerintah &
swasta)
3.073 km
Peningkatan
kapasitas jalan
nasional
19.951 m
Peningkatan
jembatan
65
Pembangunan
waduk
1 juta hektar
Pembangunan jaringan irigasi
baru
3 juta hektar
Rehabilitasi jaringan irigasi
500 km
Pembangunan DrDrinking&
peningkatan sarana &
prasarana pengamanan
pantai
3.000 km
Pembangunan
sarana &
prasarana
pengendali banjir
67,52 m3/detik
Pembangunan/ peningkatan
sarana & prasarana
pengelolaan air baku
SEKTOR CIPTA KARYA
SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019

8. PROYEK STRATEGIS NASIONAL – BIDANG PUPR (PERPRES NOMOR 3 TAHUN 2016)
• Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol (panjang jalan +1757,79 km)
• Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional
Non-Tol
• Program Satu Juta Rumah
• Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah
Komunal
• Pembangunan 60 Bendungan
• Pembangunan Tanggul Penahan
Banjir
Adanya Tantangan Pembangunan Infrastruktur yang Semakin Besar
Tahap 1 : 603.516 unit
Tahap 2 : 98.020 unit
Tahap 3 : 173.803 unit

9. Indeks Daya Saing Global
Indonesia (GCI)
Tahun Ranking
2010 – 2011 44
2011 – 2012 46
2012 - 2013 50
2013 - 2014 38
2014 - 2015 34
2015 - 2016 37
2016 - 2017 41
2017-2018 36
Singapura Malaysia Thailand Indonesia Brunei D. Vietnam
Indeks Daya
Saing
Infrastruktur
2 22 43 52 60 79
Keseluruhan
Infrastruktur
2 21 67 68 51 89
Jalan 2 23 59 64 33 92
Rel Kereta Api 4 14 72 30 n/a 59
Pelabuhan 2 20 63 72 74 82
Transportasi
Udara
1 21 39 51 63 103
Tahun Ranking
2010 – 2011 90
2011 – 2012 82
2012 - 2013 92
2013 - 2014 82
2014 - 2015 72
2015 - 2016 62
2016 - 2017 60
2017-2018 52
Indeks Daya Saing
Infrastruktur Indonesia
Sumber: The Global Competitiveness Report 2017-2018 (World Economic Forums)
9
GCI 2017-2018
Rankings Indonesia 36
Singapore 3
Malaysia 23
Thailand 32
Vietnam 55
Brunei Darussalam 46
TANTANGAN DAYA SAING GLOBAL INDONESIA

10. 10
MEA, COMMUNITY OF OPPORTUNITIES
1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi:
•Aliran bebas barang
•Aliran bebas sektor Jasa (a.l. Jasa Konstruksi, Jasa Logistik, Jasa Pariwisata)
•Aliran bebas investasi
•Aliran modal lebih bebas
•Arus bebas tenaga kerja terampil (disepakati MRA untuk memudahkan perpindahan tenaga
profesional (a.l. Insinyur))
2. Kawasan Ekonomi berdaya saing tinggi
•Kerjasama pembangunan infrastruktur sesuai standard ASEAN (a.l. Asean Highway)
3. Pembangunan Ekonomi yang setara
•Pengembangan UKM
4. Integrasi dalam Ekonomi Global
•Kerjasama ASEAN dengan a.l. China, Eropa, Jepang, India, Australia-New Zealand, dll
BERLAKUNYA MEA (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN)

11. TANTANGAN
PEMBANGUNAN PERKOTAAN
DEMOGRAFI & KOHESI SOSIAL
Populasi Penduduk
Perkotaan:
dalam 4 dekade (1970 – 2010),
meningkat 6 kali lipat
48,39% ~ 126,89 juta jiwa (2010)
70,02% ~ 183,66 juta jiwa (2035)
Rata-rata pertumbuhan
Penduduk per tahun 2,75%
PENATAAN RUANG PERKOTAAN
Pengendalian urban
sprawl
52,1% ~ 136,63 juta jiwa (2015)
Tingkat Urbanisasi:
Berdasarkan New Urban Agenda, UN-HABITAT
EKONOMI PERKOTAAN
Kontribusi perkotan
terhadap PDRB
Nasional
74%
Pada level perkotaan, kecenderungan populasi
penduduk perkotaan terus meningkat yang
menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan
perkotaan yang merefleksikan belum terpenuhinya
berbagai tuntutan kebutuhan infrastruktur PUPR.
Di sisi lain, penanganan perkotaan merupakan
kebutuhan yang strategis karena perkotaan
berfungsi sebagai mesin pertumbuhan.
Rumah..sanitasi..air bersih
..sampah..air limbah..jalan..RTH dll

12. 12
TANTANGAN DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI
SULAWESI: 6.01%thd PDB
Pertanian, konstruksi, perdagangan
10.5%
6.3%
5.6%
4.5%
26.4%
6.7%
12.2% 3.4%
19.0%
4.5%
5.6%
8.6%
Pertanian, pariwisata, perdagangan
Tingkat Kemiskinan Daerah, per 2017
Source: BPS
Pertumbuhan PDRB, rata-rata 2016-2017, YoY
Source: BPS
NUSTRA: 1.58% thd PDB
JAWA & BALI: 60.14% thd
PDB Industri pengolahan, perdagangan,
konstruksi
PAPUA: 1.96%thd PDB
Pertambangan, pertanian, dan
administrasi pemerintahan
SUMATERA: 21.36% thd PDB
Pertanian, Industri pengolahan,
pertambangan
KALIMANTAN: 8.45% thd PDB
Pertambangan, Industri, Pertanian
Pada tataran wilayah, permasalahan yang dihadapi berupa keterbatasan konektivitas, disparitas wilayah, dan eksploitasi sumber
daya alam yang berlebihan dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Sebagai ilustrasi, terdapat disparitas pada Kawasan
Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), dimana dukungan infrastruktur lebih terkonsentrasi di KBI
MALUKU:
0.51% thd
PDB
6.5%
12.4
%
12.4%

13. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SDM PUPR KE DEPAN
Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat yang handal
Sebagai pelayan publik
yang mumpuni dengan
berpegang teguh pada
integritas
1. PROFESIONAL
Berdaya saing
tinggi dengan
mengutamakan
prinsip kerjasama
dan kemitraan
2. KOMPETITIF 3. KOMPETEN
Memiliki kemampuan sesuai
bidang pekerjaan dalam
pembangunan infrastruktur

14. BPSDM
• TANTANGAN SDM PUPR 2015 - 2019
Tantangan ke Depan
HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA
• GLOBALISASI
• COMPETITIVE ANTAR
NEGARA
• TEKNOLOGI INFORMASI &
DIGITASI
• HIGH COLLABARATION
SMART ASN PUPR
1. BERWAWASAN GLOBAL
2. MENGUASAI IT/DIGITAL
DAN BAHASA ASING
3. DAYA NETWORKING
TINGGI
4. INOVATIF DAN BERJIWA
SENI
2019
ASN
PUPR
YANG
DIHARPKAN
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

15. • UPAYA/PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KE DEPAN
a. Standar kompetensi dapat secara resmi digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi
pegawai.
b. Unit kompetensi akan disusun lebih spesifik berdasarkan
jenis keahlian yang dibutuhkan
c. Pelaksanaan penilaian kompetensi, potensi dan kinerja
seluruh pegawai PUPR (pemetaan pegawai berdasarkan
kompetensi dan kinerja)
d. Pengembangan Sistem Karir Pegawai
Penetapan Standar Kompetensi dan Persyaratan Jabatan dalam bentuk
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

16. 16
Transformasi Manajemen PNS
Visi dan Misi
Manajemen ASN
Visi dan Misi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
(UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN)

17. BPSDM
17
Talent Matriks

18. Tugas pembangunan infrastruktur yang
begitu berat dengan kondisi sdm saat ini
masih perlu perbaikan/peningkatan dan
tantangan ke depan yang competitive tidak
ada jalan lain yaitu perlu segera melakukan
perubahan mindset dalam melaksanakan
pembangunan infrastruktur

19. PERUBAHAN MINDSET
8/4/2022

20. BPSDM
• PERLUNYA PERUBAHAN PARADIGMA SDM APARATUR
DILAYANI MENJADI MELAYANI
MEMBERIKAN PELAYANAN BIROKRASI YANG CEPAT,
MUDAH DAN MURAH
ASN YANG BERINTEGRITAS, PROFESIONAL
DAN VISIONER
INOVATIF DAN BERJIWA SENI
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
EASY

21. POLA
PIKIR
Sistim kepercayaan
/Sistim Nilai yg ada
Nilai-nilai
Keluarga
Pendidikan
Lingkungan
diluar
KARAKTER
SIKAP
PERILAKU
MIND SET ( POLA PIKIR)

22. konflik kepentingan
Apa itu konflik kepentingan ?
Situasi yang menimbulkan Potensi penyalah gunaan
kewenangan yang merugikan institusi
Apa BAHAYAkonflik kepentingan ?
Inkonsisten, tidak adil
Apa saja BENTUK konflik kepentingan ?
Apa saja AKIBAT konflik kepentingan ?
Kepercayaan publik turun, biaya mahal,

23. Bentuk konflikkepentingan
SITUASI yg berpotensi
1. Menerima imbalan
2. Penggunaan aset jabatan utk pribadi/gol
3. Pembocoran rahasia
4. Perangkapan jabatan
5. Akses khusus melanggar prosedur
6. Pengawasan tidak optimal
7. Menilai hasil kerja sendiri
8. Memberikan informasi lebih dri yang diperlukan yg
menguntungkan pihak lain/memberikan peluang lebih
9. Hubungan Afiliasi / hubungan keluarga

24. Mengapa perlu PERUBAHAN mindset
• Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan
pola pikir (mindset) aparatur negara. Kesiapan dan
kemauan untuk merubah pola pikir, sikap dan perilaku
sebagai pegawai negeri sipil yang berintegritas dan
profesional menjadi pondasi dan esensi strategis yang
menentukan keberhasilan reformasi birokrasi di
Indonesia.
8/4/2022
 Memiliki mindset yang positif perlu dimiliki karena
dengan memiliki pola pikir positif bisa mempengaruhi
kehidupan kita, lingkungan dan orang-orang disekitar
kita.

25. DASAR HUKUM PERUBAHAN MINDSET
25
1. Undang undang no.25/2009 , tentang : Pelayanan
Publik
2. Undang undang no. 5/2014, tentang : Aparatur Sipil
Negara
3. Peraturan Pemerintah no. 53/2010, tentang ; Disiplin
PNS
4. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara no.
27/2014, tentang : Penyelenggaraan Negara
5. Permen PUPR no. 7/2017, tentang ; Kode Etik dan
Kode Perilaku

26. 1. bekerja sebagai Ibadah, JABATAN HANYAALAT BUKAN TUJUAN
2. menghindari sikap tidak terpuji,
3. bekerja secara profesional,
4. Berusaha meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus,
5. Menjadi pelayan dan pengayom masyarakat,
6. Bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku
7. Tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis.
REFORM DAN PERUBAHAN POLA PIKIR

27. 1. BERFIKIR POSITIF , bersyukur
2. Berani mencoba dan berani gagal
3. Fokus, bekerja tuntas
4. Siap kerja keras
5. Konsisten dan sabar
6. Komitmen
7. Pantang menyerah
POLA PIKIR MENUJU KEBERHASILAN

28. Mental adalah tingkah laku yang menunjukan cara berpikir
positif dalam arti independensi dan tidak terpengaruh oleh hal-
hal negatif (Ananda Santoso AR Al Hanafi (1998 / 252)
Sikap Mental bagi yang ingin menjadi SDM unggulan meliputi :
SDM Mandiri, SDM bertanggung Jawab, SDM aspirasi (cita-cita)
dan SDM siap dikritik (Fitri Tanjung 2003 / 1)
Mempunyai sikap jujur (perpaduan dari keteguhan watak dalam
prinsip2 moral/lurus hati), mempunyai tabiat suka akan kebenaran
(tidak curang), tulus hati (ikhlas) serta berperasaan halus mengenai
etika, keadilan dan kebenaran) dan integritas (kepribadian yg
dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab
sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat
PENGERTIAN PERILAKU SIKAP DAN MENTAL

29. Contoh :
REALISASI PERUBAHAN MINDSET PADA
KEMENTERIAN PUPR
TATA KELOLA/ MANAJMEN DAN
PENGEMBANGAN ASN PUPR
PROGRAM/PERENCANAAN
PENGADAAN /PELELANGAN KEGIATAN
PELAKSANAAN DILAPANGAN
POLA PEMBANGUNAN
PELAYANAN PUBLIK
PENGADAAN LAHAN
SUMBER DANA
3
1
8
7
6
5
4
2

30. PEMBANGUNAN AIR TANAH
8/4/2022

31. SIKLUS Pembangunan
SIDLACOM
PROM
17

32. Ketersediaan
air/ CAT
Prasaran
a jIAT
Manajemen
JIAT
Kelembagaan
SDM
Pengelola
Unsur O&P
-Pengaturan
-Pengamanan
-Kelestarian
Keberlanjutan
Pengelolaan Irigasi
15

33. Pasal 2.
Sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah
dikelola secara menyeluruh, terpadu dan
berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan
untuk mewujudkan kemanfaatan air yang
berkelanjutan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Pasal 3 (1) Air tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dikelola dengan prinsip
keterpaduan dengan air permukaan. (2)
Ketentuan mengenai air permukaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan pemerintah tersendiri.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INESIA NOMOR 43 TAHUN 2008. TENTANG AIR TANAH

34. Terima Kasih