Rapat koordinasi membahas program prioritas pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan terpencil untuk mendukung distribusi orang dan barang. Program-program prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, ekonomi, energi, pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur dan transportasi."

1. Rabu, 12 Juli 2017
Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AKSESBILITAS JALUR
DISTRIBUSI ORANG DAN BARANG DI KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU
KECIL TERLUAR

2. 2
Pendidikan
•Pendidikan
Vokasi
•Peningkatan
kualitas
guru
Kesehatan
•Peningkatan
Kesehatan Ibu
dan Anak
•Pencegahan
dan
Penanggulang
an Penyakit
•Preventif dan
Promotif
(Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat)
Perumahan dan
Pemukiman
•Penyediaan
Perumahan
Layak
•Air Bersih dan
Sanitasi
Pengembangan
Dunia Usaha
dan Pariwisata
• Pengembangan 3
Kawasan
Pariwisata (dari
10)
• Pengembangan 5
Kawasan
Ekonomi Khusus
(KEK) (dari 10)
• Pengembangan 3
Kawasan Industri
(KI) (dari 14)
• Perbaikan Iklim
Investasi dan
Penciptaan
Lapangan Kerja
Ketahanan
Energi
•EBT dan
Konservasi
Energi
•Pemenuhan
Kebutuhan
Energi
Ketahanan
Pangan
•Peningkatan
Produksi
pangan
•Pembangunan
sarana dan
prasarana
pertanian
(termasuk
irigasi)
Penanggulanga
n Kemiskinan
•Jaminan dan
Bantuan Sosial
Tepat Sasaran
•Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar
•Peningkatan
Daya Saing
UMKM dan
Koperasi
Infrastruktur, Konektivitas,
dan Kemaritiman
•Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Transportasi (darat,
laut, udara, dan
inter-moda)
•Pengembangan
Telekomunikasi dan
Informatika
Pembangunan
wilayah
• Pembangunan
Wilayah
Perbatasan dan
Daerah
Tertinggal
• Pembangunan
Perdesaan
• Reforma Agraria
• Pencegahan dan
Penanggulangan
Bencana (a.l
Kebakaran
Hutan)
• Percepatan
Pembangunan
Papua
Politik, Hukum,
dan Pertahanan
Keamanan
•Penguatan
Pertahanan
•Stabilitas
Politik dan
Keamanan
•Kepastian
Hukum
•Reformasi
Birokrasi
Fokus Pembangunan dan Prioritas Nasional 2018
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 :
“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018
• Memperbaiki Kualitas Belanja.
• Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif
• Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri
• Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur
Memprioritaskan Belanja Pemerintah
Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional
melalui penyusunan program/kegiatan prioritas K/L
dilakukan dengan pendekatan Money Follow Program
yang bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
Pendekatan Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
Pendekatan
Holistik, Tematik, Integratif Dan Spasial
Money Follow Program
10 PRIORITAS
NASIONAL

3. 3
Kegiatan Prioritas
Peningkatan sarana dan
Prasarana di Daerah
Tertinggal dan Kawasan
Perbatasan Negara
Kegiatan Prioritas
Pelayanan Dasar di Daerah
tertinggal dan Kawasan
Perbatasan Negara
Proyek Prioritas
Pembangunan Infrastruktur
Pengelolaan Air Bersih
Pembangunan/rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendidikan
Pembangunan/rehabilitasi
Puskesmas/Pustu
Pengadaan alat kesehatan
Kegiatan Prioritas
Penguatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia (SDM)
Proyek Prioritas
Distribusi tenaga pendidik
Distribusi tenaga kesehatan
Pengembangan Kompetensi
Fungsional dan Teknis
Aparatur Pemda
Penguatan kapasitas tenaga
kerja dengan Mobile Training
Unit (MTU) dan pelaku usaha
Kegiatan Prioritas
Pengembangan Ekonomi di
Daerah Tertinggal dan
Kawasan Perbatasan Negara
Kegiatan Prioritas
Pengelolaan PLBN,
Kedaulatan dan Lintas Batas
Proyek Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kelembagaan dan Regulasi
Pengelolaan Kawasan
Perbatasan
Proyek Prioritas
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL
Penyediaan akses
ketenagalistrikan
Rancangan Program Prioritas :
Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
Proyek Prioritas
Pembangunan, Peningkatan
Kapasitas, dan Pemeliharaan
jalan & jembatan
Pembangunan dermaga
Pembangunan dan
rehabilitasi bandara
Pelayanan angkutan
keperintisan
Penyediaan Akses
Telekomunikasi
Penyediaan Moda Transportasi
Penyediaan akses
ketenagalistrikan
Proyek Prioritas
Pemberian Bantuan
peralatan pengolahan pasca
panen
Fasilitasi Pemasaran dan
Pengendalian Harga
Komoditas Lokal
Pemberian Fasilitas Kredit
Usaha Ekonomi Produktif /
UMKM
Peningkatan Kapasitas
Nelayan/Petani/ Pelaku
Ekonomi Kreatif
Perijinan, Kemitraan dan
Penguatan Kelembagaan
Usaha
Penyediaan Bahan Baku dan
Input Produksi
Proyek Prioritas
Operasionalisasi Unit
Pengelola Teknis Pos Lintas
Batas Negara (PLBN) Terpadu
Proyek Prioritas Penyelesaian
Segmen Batas Negara
Proyek Prioritas Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kawasan
Perbatasan
Proyek Prioritas Penataan
Kelembagaan Diplomasi
Perundingan
Proyek Prioritas Harmonisasi
Peraturan Perundangan
Pengelolaan Wilayah Negara
dan Kawasan Perbatasan
Proyek Prioritas Penyusunan
RDTR Kawasan Perbatasan
Proyek Prioritas Pembuatan
Peta Kawasan Perbatasan,
Database Regulasi dan
Dokumen Teknis Pengelolaan
Perbatasan
Proyek Prioritas Operasi
Keamanan Laut di Perairan
Perbatasan
Proyek Prioritas Penyusunan
Peraturan tentang Penguatan
Kelembagaan Pengelolaan
Kawasan Perbatasan
Pembangunan dan
Peningkatan Prasarana
Pemerintahan Kawasan
Perbatasan Negara

4. REPUBLIK INDONESIA BERBATASAN (MARITIM)
DENGAN 10 NEGARA
4
Perbatasan maritim dengan 10 negara : Australia, Thailand, Papua Nugini, India, Vietnam, Timor Leste, Malaysia, Filipina,
Singapura dan Palau. Perbatasan Darat dengan 3 Negara : Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste

5. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI
DALAM MELAYANI DAERAH-DAERAH TERPENCIL
(PERBATASAN)
1. Menyediakan
jaringan
prasarana dan
pelayanan
dalam
mendukung
distribusi barang
dan jasa.
2. Menyediakan
jaringan
prasarana dan
pelayanan
untuk
meningkatkan
konektivitas di
berbagai
wilayah.
3. Meningkatkan
keterpaduan
pelayanan
angkutan
antarmoda/
multimoda
4. Mengatur tarif
angkutan
terutama pada
angkutan
perintis dan
penumpang
ekonomi.
5. Memberikan
subsidi operasi
kepada
angkutan
daerah
terpencil,
terbelakang dan
perbatasan.
6. Meningkatkan
konektivitas
pelayanan
perintis dengan
angkutan
komersial.
5

6. TUJUAN PELAKSANAAN
UMUM :
• Melaksanakan diklat gratis bagi masyarakat berbasis
kompetensi bidang Transportasi pada tahun 2017
sejumlah 48.335 di seluruh Indonesia.
• Mendorong Percepatan Pembangunan Sektor
Transportasi dan Menekan angka Pengangguran Usia
Produktif guna meningkatkan daya saing Tenaga
Kerja Indonesia.
DASAR PELAKSANAAN
6
Pendidikan Vokasi

7. SASARAN PESERTA
1. Anggota masyarakat minimal berijazah SLTP, berusia minimal 16
Tahun;
2. Lulusan SMA / SMK / Sederajat atau masih menempuh pendidikan
minimal kelas 11, berusia minimal 16 Tahun;
3. Prioritas bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara
ekonomis di seluruh wilayah Indonesia (terutama di daerah terluar,
terisolir, rawan bencana dan perbatasan);
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah c.q. Disnaker Daerah yang
bersangkutan;
5. Bekerjasama dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) untuk
memfasilitasi pemanfaatan fasilitas praktik yang ada di Perguruan
Tinggi / Politeknik Negeri;
6. Bekerjasama dengan Operator Prasarana dan Sarana Transportasi
untuk penyerapan hasil diklat;
7. Bekerjasama dengan TNI/POLRI untuk memberi kesempatan diklat
kepada putra/i prajurit TNI/POLRI.
JENIS DIKLAT
 BASIC SAFETY TRAINING (9 HARI);
 SECURITY AWARENESS TRAINING (1 HARI);
 ADVANCE FIRE FIGHTING (4 HARI).
Diklat Basic Safety Training
7
Diklat Vokasi Perhubungan Dalam Rangka
Pemberdayaan Masyarakat

8. TARGET PESERTA DIKLAT VOKASI
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ATKP Medan
120 Orang
BP2IP Malahatyati
Aceh 4.750 Orang
BP2P Padang Pariaman
3.510 Orang
BP2TD Palembang
180 Orang
BP3 Palembang
145 Orang
STTD Bekasi : 180 Orang
STIP Jakarta : 6.000 Orang
STPI Curug: 150 Orang
BP3 Curug : 120 Orang
BP2IP Tangerang : 5.800 Orang
BP2TL Jakarta : 180 Orang
PKTJ Tegal
340 Orang
PIP Semarang
6.150 Orang
BP2IP Sorong
2.150 Orang
BP3 Jayapura
540 Orang
ATKP Makassar : 150 Orang
BP2IP Barombong : 4.175 Orang
PIP Makassar : 6.000 Orang
API Madiun
185 Orang
BP3 Banyuwangi
40 Orang
ATKP Surabaya : 150 Orang
Poltekpel Sby : 6.000 Orang
BP2TD Bali
600 Orang
BP2P Minahasa Selatan
720 Orang
Calon Peserta:
1. Pulau Natuna 90 Orang Peserta
2. Pulau Rote 90 Orang Peserta
8
TOTAL PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2017 : 48.335 ORANG

10. 10
Pembangunan Infrastruktur Mendukung Kawasan
Perbatasan NKRI
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Kalimatan Utara
NTT
Papua
KawasanPerbatasan
Kalimantan
Bali-Nusa
Tenggara
DUKUNGAN LANJUTAN TERHADAP
5 Prioritas Wilayah Perbatasan
Pengembangan Bandara Tebelian (2017 : Rp. 72,03 M; 2018 : Rp. 61,72 M)
Pengembangan Bandara Datah Dawai (2017 : Rp. 10,84 M; 2018 : 15,74 M)
Pengembangan Bandara Long Apung (2017 : Rp. 37,71 M; 2018 : Rp. 23,43 M)
Pengembangan Bandara Haliwen-Atambua (2017 : Rp. 61,14 M; 2018 : Rp. 45,35 M)
Pengembangan Bandara DC Saudale (2017 : Rp. 21,67 M; 2018 : Rp.28,75 M)
Pembangunan Pelabuhan Depapre (2017 : 39 M; 2018 : Rp. 50 M)
Pembangunan Bandara Towe Hitam (2018 : 90 Juta)
Pengembangan Bandara Oksibil (2017 : Rp. 39,24 M; 2018 : Rp. 63,54 M)
Pembangunan Bandara Tanah Merah (2017 : Rp. 93,24 M; 2018 : Rp. 41,68 M)
Pengembangan Bandara Koroway Batu (2017 : Rp. 102,44 M; 2018 : Rp.5,48 M)
PROYEK STRATEGIS
Maluku-
Papua
Bandar udara di daerah perbatasan :
1. Harus dapat mendukung keamanan wilayah dan mampu melayani
pesawat berpenumpang 50 orang dengan pesawat hercules C-130;
2. Tersedia sarana dan prasarana penunjang bandara sehingga mampu
mengelola/mengendalikan/melayani operasi penerbangan;
3. Bandar udara di daerah perbatasan dibangun atau dikembangkan
dengan klasifikasi landasan 3C (landas pacu 1.200 m – 1.800 m).

11. 11
Sri Aman, Serawak
KALTARA
Long Boh – Metulang – Long Nawang(SBSN)
Long Nawang – Long Pujungan(RPM)
Ruas Tering - Long Bagun(RPM)
Malinau – Long Bawan(RPM)
Mesalong – Tou Lumbis(RPM)
Bandar Udara Long Apung(RPM)
KALTIM
Akses Bandara Tebelian (RPM)
Jembatan Ruas Temajuk - Badau Cs (SBSN)
Bts. Kec. Sekayan/Entikong - Rasau 2 (SBSN)
Jembatan Entikong Cs (RPM)
Dermaga Penyeberangan Jangkang II RPM)
Dermaga Penyeberangan Sintete (RPM)
KALBAR
Simpang Tanjung - Aruk II (RPM)
Bts. Kec. Siding/Seluas – Bts. Kec. Sekayam/Entikong (SBSN)
Long Pangahai - Long Boh(RPM)
Tering - Long Bagun (RPM)
Tiong Ohang - Long Pangahai(RPM)
Bts Kalbar - Tiong Ohang(RPM)
KALBAR
Rasau - Sepulau - Batas Kapuas Hulu/Sintang(RPM)
Jalan Sintang – Sejiram (RPM)
Nanga Era - Batas Prov. Kaltim
Infrastruktur Perhubungan di Perbatasan Kalimantan
Tahun Anggaran 2017 dan 2018
Entikong
• Pengembangan Bandar udara untuk menunjang kelancaran,
keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara,
penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan
penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda
serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan
Negara.
• Bandar udara pengumpan, meliputi: Bandar Udara Datah
Dawai , Bandar Udara Long Ampung; Bandar Udara Yuvai
Semaring; dan Bandar Udara Long Layu
• Bandar udara pengumpul, meliputi: Bandar Udara Paloh,
Bandar Udara Pangsuma , Bandar Udara Nunukan.
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan
Alokasi
Anggaran
2017
Indikasi
2018
(Ribu)
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Pembangunan
Dermaga
Penyeberangan Sintete
21 - Selesai Kemenhub
Pembangunan
Dermaga
Penyeberangan
Jangkang Tahap II
17 - Selesai Kemenhub
Pembangunan Bandara
Long Apung
37,71 23,43 RPM Kemenhub
Pembangunan Bandara
Tebelian
72,03 61,72 RPM Kemenhub
Pembangunan Bandara
Nunukan
84,81 50,43 RPM Kemenhub
Dukungan Kementerian Perhubungan di
Perbatasan Kalimantan TA 2018
Perpres No. 31 Tahun 2015 Tentang RTR
Kawasan Perbatasan Negara Pulau Kalimantan

12. 12
Infrastruktur Perhubungan di Perbatasan NTT (Sabuk Merah)
Tahun Anggaran 2017 dan 2018
Jalan Nualain – Dafala (RPM)
Jalan Dafala - Motamasin (Motamauk)
(RPM)
Bandar Udara Haliwen
(Atambua) (2017-2018)
(RPM)
RDTL Sektor Barat Jalan Noelelo – Oenaek(RPM)
RDTL Sektor Barat Jalan Oenaek - Saenam (RPM)
RDTL Sektor Barat Jalan Oepoli - Noelelo (RPM)
Jembatan Ruas Perbatasan Sektor Timur
(RPM)
Jalan Motaain - Silawan - Salore - Haliwen -
Sadi - Asumanu - Haekesak - Sp. Turiskain
Jalan Sp.Turiskain – Nualain (RPM)
PLBN Motoain
PLBN Motomasin
PLBN Wini
Jembatan Asulait
Jembatan Baukama
Perpres No.179 Tahun 2014 Tentang RTR
Kawasan Perbatasan Negara Provinsi NTT
• Pembangunan Jaringan jalan dalam rangka menghubungkan
antar pusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan
dan bandar udara.
• Jaringan jalan strategis nasional meliputi jaringan jalan yang
menghubungkan: a. Baranusa-Kabir; b. Batuputih-Panite-Kalbano-
Boking-Wanibesak-Besikama-Motamasin; c. Lahafeham-Batas
TTU-Atapupu-Wini-Sakatu; d. Motamasin-Laktutus-Henes-
Turiskain-Salore-Motaain; e. Atambua-Weluli-Turiskain; f. Amol-
Oehose-Manufono-Wini; g. Oepoli-Fefa-Tubona-Saenam-
Haumeni Ana-Fainake; h. Panite-Oemoro-Oekabiri-Burain-
Tablolong-Kupang; i. Batutua-Baa-Pantebaru-Papela-Eakun; j.
Mesara-Seba-Bolow; dan k. Melolo-Ngalu-Baing.
Pelabuhan laut pengumpan meliputi: Pelabuhan Baranusa,
Pelabuhan Atapupu, Pelabuhan Baa, Pelabuhan Biu
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan
Alokasi
Anggaran
2017
Indikasi 2018
(Milyar)
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Pembangunan Dermaga Penyeberangan
Raijua Tahap II 22 43 RPM
KEMENHUB
Pembangunan Bandar Udara Kabir Pantar 40,26 22,9 RPM KEMENHUB
Pengembangan Bandar Udara DC-Saudale 21,67 28,75 RPM KEMENHUB
Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan
Pengumpan Baranusa 1 0,5 RPM
KEMENHUB
Pengembangan Bandar Udara Haliwen 61,14 45,35 RPM KEMENHUB
Dukungan Kemenhub di Perbatasan NTT
• Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier meliputi
Bandar Udara Haliwen
• Bandar udara pengumpan meliputi: (a) Bandar Udara Kabir; (b)
Bandar Udara Lekunik (DC Saudale); (c) Bandar Udara Tardamu

13. 13
Bandar Udara Korowai Batu (RPM)
Bandar Udara Tanah Merah (2016,
2017, 2018) (RPM)
Bandar Udara Oksibil (2017, 2018)
Jalan Oksibil – Towe Hitam (RPM)
Jalan Ubrub – Towe Hitam (RPM)
Pembangunan Pelabuhan Depapre (2017,
2018) (RPM)
Infrastruktur Perhubungan di Perbatasan Papua
Tahun Anggaran 2017 dan 2018
Perpres No. 32 Tahun 2015 Tentang RTR Kawasan
Perbatasan Negara Provinsi Papua
• Jaringan lintas perbatasan Pulau Papua, meliputi: (a) Yeti – Ubrub –
KM. 201; dan (b) Waropko – Mindiptana – Tanah Merah – Getentir –
Muting Bupul – Erambu – Sota - Merauke
• Jaringan jalan strategis nasional, meliputi jaringan jalan yang
menghubungkan: (a) KM. 201 – Batom - Oksibil; (b) Dodalin - Poletom; (c)
Okaba - Wanam; (d) Wanm – Nakias - Kaliki; (e) Merauke – Jagebob -
Bongkrang; (f) Sentani-Depapre-Bongkrang; (g) Arbais-Sarmi; (h) Lingkar
Supiori; (i) Oksibil-Kawor (Iwur)-Waropko; (j) Batas Batu-Dermaga
Mumugu; (k) Waemeanam-Sumuraman; (l) Jl. Agats; (m) Ring Road
Jayapura; dan (n) Jalan Base G
Pelabuhan laut utama meliputi: Pelabuhan Biak; Pelabuhan Depapre;
Pelabuhan Merauke
Bandar udara pengumpan meliputi: (a) Bandar Udara Ubrub;
(b) Bandar Udara Waris; (c) Bandar Udara Batom; (d) Bandar Udara Tanah
Merah; (e) Bandar Udara Oksibil; dan (f) Bandar Udara Kimam
Kegiatan Alokasi
Anggaran
2017
Indikasi
2018
(Milyar)
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Pembangunan Bandar Udara Koroway
Batu 102,44 5,48 RPM
KEMENHUB
Pengembangan Bandar Udara Tanah
Merah 93,24 41,68 RPM
KEMENHUB
Pengembangan Bandar Udara Oksibil 39,24 63,54 RPM KEMENHUB
Pengembangan Pelabuhan Depapre 39 50 RPM KEMENHUB
Dukungan Kemenhub di Perbatasan Papua

14. 14
Infrastruktur Perhubungan di Perbatasan Laut
Tahun Anggaran 2017 dan 2018
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas
Maimun Saleh
Seibati
Haliwen
DC Saudale
Mali
Tardamu
Malinau
Data Dawai
Nunukan
Pangsuma
Naha
Melongguane
Miangas
Dobo
Kisar
Saumlaki
Sentani
Mopah
Manggelum
Enarotali
Sarmi
Tanah Merah
Oksibil
Okaba
Kebar
KAB. ANAMBAS
Pembangunan Bandar Udara Letung
Pembangunan Pelabuhan di Pulau Laut(RPM)
Pembangunan Pelabuhan di Subi (RPM)
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
Pembangunan Bandar Udara Siau (RPM)
Kab. Kepulauan Talaud
Pembangunan Pelabuhan di Karatung
(RPM)
Pembangunan Dermaga
Penyeberangan Leti(RPM)
Pembangunan Dermaga Penyeberangan
Moa(RPM)
Pembangunan Dermaga Penyeberangan
Sedanau (RPM)
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pulau Burung
(RPM)
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lukit
Sagu-sagu (RPM)
Kab. Maluku Barat DayaPembangunan Dermaga Penyeberangan Pecah
Buyunh (RPM)
Pembangunan Pelabuhan di Midai (RPM)
Kegiatan
Alokasi
Anggaran 2017
Indikatif 2018
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lukit Sagu-sagu - 10 RPM KEMENHUB
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sedanau - 10 RPM KEMENHUB
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pecah Buyung 9,3 20 RPM KEMENHUB
Pembangunan Bandar Udara Letung 20,49 45,7 RPM KEMENHUB
Pembangunan Pelabuhan di Pulau Laut 4,9 50 RPM KEMENHUB
Pembangunan Pelabuhan di Subi 20,4 52 RPM KEMENHUB
Pembangunan Bandar Udara Siau 211,3 134,81 RPM KEMENHUB
Pembangunan Pelabuhan Midai 8,8 - RPM KEMENHUB
Pembangunan Pelabuhan di Karatung 1,2 1,0 RPM KEMENHUB

15. SEKIAN DAN TERIMAKASIH

16. LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR YANG
DI DUKUNG PEMBANGUNAN TRANSPORTASI
( BERDASARKAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK
PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2015–2019)
•Kota Sabang
•Kab. Aceh Besar
Provinsi Aceh
•Serdang BadagaiProvinsi Sumut
•Rokan Hilir
•Kep. Meranti
•Kota Dumai
•Indragiri Hilir
Provinsi Riau
•Natuna
•Kep. Anambas
•Kota Batam
•Bintan
•Karimun
Provinsi Kepri
•Sambas
•Sintang
•Kapuas Hulu
Provinsi Kalbar
•Mahakam Ulu
•Berau
Provinsi Kaltim
•Malinau
•Nunukan
Provinsi Kaltara
• Kota Kupang
• Kab. Belu
• Kab. Alor
• Kab. Sabu Raijua
Provinsi NTT
• Kep. Sangihe
• Kep. Talaud
Provinsi Sulut
• Maluku Barat Daya
• Maluku Tenggara Barat
• Kep. Aru
Provinsi Maluku
• MorotaiProvinsi Maluku Utara
• Peg. Bintang
• Boven Digoel
• Merauke
Provinsi Papua
• Raja AmpatProvinsi Papua Barat