2. Pendahuluan
Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, Indonesia telah mengalami pergantian
konstitusi. Perubahan konstitusi tersebut memengaruhi bentuk negara dan sistem pemerintahan
negara. Dalam dinamika penyelenggaraan negara Indonesia menerapkan konsep negara kesatuan
namun pada pelaksanaannya konsep persatuan mengalami pergeseran menjadi konsep federal.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berekedaulatan rakyat dengan berdasarkan
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan
social bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini dimanika kehidupan bernegara di Indonesia.
3. Dinamika
Berbangsa dan
Bertanah Air
Bangsa Indonesia
Sesudah Merdeka
Bangsa Indonesia
Sebelum Merdeka
Dinamika Sistem
Pemerintahan Di Negara
Indonesia
Masa Penjajahan Kolonial
Belanda
Masa Penjajahan Kolonial
Belanda
Periode 1950-1959
Periode 1945-1949
5. Dinamika Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia
Masuknya bangsa-bangsa asing di Idonesia merupakan masa-masa pahit dimana
bangsa Indonesia harus terjajah oleh bangsa asing tersbut yang pada awalnya datang ke
Indonesia untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Dimulai dari bangsa Portugis
yang pertama kali tiba di Malaka pada tahun 1509 dan berakhir pada tahun 1602 setelah
Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 untuk pertama kalinya mendarat di Banten.
Setelah 350 tahun Belanda menjajah bangsa Indonesia, pemerintahan Belanda akhirnya
digantikan oleh bangsa Jepang. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui
perjanjian Kalijati pada tanggal 8 maret 1942. Masa pendudukan Jepang dimulai pada
tahun 1942 dan berakhir pada 17 agustus 1945.
6. Masa Penjajahan Kolonial Belanda
Ketika Jepang mendekati kekalahan mereka mengijinkan pendirian Dewan Daerah
dengan tujuan untuk menggalang dukungan kepada bala tentara Jepang. Bahkan sebelum
mereka menyerah, Jepang mendirikan suatu Komite yang beranggotakan pemimpin-
pemimpin nasional untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI.
Pemerintah pendudukan Jepang kemudian berakhir, seiring dengan kekalahan mereka
dalam perang Asia Timur Raya dan dengan proklamasi kemerdekaan tersebut dimulai era
Pemerintahan daerah pasca kemerdekaan.
7. Masa Penjajahan Kolonial Jepang
Belanda mendarat di Indonesia tepatnya di Banten pada tahun 1596 dengan tujuan
untuk mendapatkan rempah-rempah. Pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda
dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberinama VOC (Verenigde Oost
Indesche Compagnie ) atau ‘Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur’, pengurus
pusat VOC terdiri dari 17 orang. Dan membuka kantor pertamanya di Banten yang
dikepalai oleh Francois Witter. Tujuan dibentuknya VOC adalah untuk menghindari
persaingan tidak sehat diantara sesama pedagang Belanda dan mengambil keuntungan
maksimal serta memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan,baik dengan
bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia dan juga untuk
membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol.
9. Periode 1945-1949
Periode ini menjadi tahun-tahun bersejarah dalam memperjuangkan
dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bapak proklamator Indonesia memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Indonesia berhak menentukan
sendiri ritme kehidupan bernegara tanpa camper tangan pikhak lain.
Konsep negara kesatuan pada periode 1945-1949 dituangkan dalam Undang-Undang Dasar
negara. Pada periode tersebut Undang-undang Dasar negara Indonesia adalah UUD 19454. UUD
1945 menjadi konstitusi pertama yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam UUD 1945
ditegaskan beberapa hal tentang negara Indonesia.
10. Periode 1945-1949
1. Susunan bentuk negara ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “negara
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbenyuk republik”.
2. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik.
3. Kedaulatan negara Indonesia adalah di tangan rakyak dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyak. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi
“kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat”.
4. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal
4 ayat (1) yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-undang Dasar”.
5. Lembaga-lembaga negara merurut konstitusi pertama terdiri atas MPR,
Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan
Rakya (DPR). Badan Pemeriksa Keungan (BPK), dan Mahkamah
11. Periode 1950-1959
Pemerintahan berdasar Konstitusi RIS tidak berjalan karena negara RIS bukan cita-cita
bangsa Indonesia. Oleh karena itu muncul tuntutan untuk kembali pada negara kesatuan.
Negarta-negara yang tergabung dalam RIS satu persatu bergabung dengtan negara
Republik Indonesia. Akibat penggabungan tersebut,negara federasi RIS tinggal tiga negara
bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra
Timur. Ketiga bagian negara itu bermusyawarah dan akhirnya mencapai kata sepakat
kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945. pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan UUD Sementara yang merupakan
perubahan dari konstitusi RIS. Perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara tertuang
Dalam UU No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesiaa
menjadi UUD Sementara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan
UUDS 1950. Pada priode ini susunan negara telah kembali pada kesatuan. Konsep Negara
Kesatuan ditegaskan dalam Konstitusi yang beralaku pada masa itu yaitu UUDS.
12. Kesimpulan
Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-
lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain
menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga
negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu
eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain
atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian
sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial
dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem pemerintahan presidensial
dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif
dan legislatif.
