Laporan Panitia Rakor 3 Pilar

1. Rakor FORKOPIMDA se Kaltim dalam rangka Pemilu 2019 Kesbangpol
Kaltim
RAPAT KOORDINASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
SE KALIMANTAN TIMUR
DALAM RANGKA MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
DAN PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
I. PENDAHULUAN
Sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Tugas
Gubernur sebagai Kepala Daerah di antaranya adalah
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Sedangkan kewajibannya antara lain :
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- mengembangkan kehidupan demokrasi;
- menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di
Daerah dan semua Perangkat Daerah.
Dan merujuk pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah pasal 26dijelaskan bahwa untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintah Umum,
maka dibentuklah Forkopimda Provinsi, Forkopimda
Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
Untuk tingkat Provinsi, Gubernur merupakan Ketua
FORKOPIMDA.
Tahun 2019 kita kembali akan menghadapi pesta
demokrasi, yaitu Pemilihan Umum Legislatif yang bersamaan
dengan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden untuk periode 2019-
2024. Pelaksanaannya telah ditetapkan pada tanggal 17 April
2019. Stabilitas keamanan di masing-masing daerah sangat
penting dalam menyambut Pileg dan Pilpres 2019. Karena itu,
diharapkan seluruh stakeholder yang bertanggung jawab ikut
terlibat mengantisipasi berbagai potensi kerawanan. Selain Polri,
TNI perlu terlibat di Pemilu 2019 dalam hal menjaga stabilitas
keamanan dan pertahanan negara. Untuk itu perlu kerjasama
yang baik antara Pemerintah, TNI dan Polri.
1

2. Rakor FORKOPIMDA se Kaltim dalam rangka Pemilu 2019 Kesbangpol
Kaltim
Berbagai upaya saling dukung mendukung terhadap Calon
saat ini sudah mulai muncul, bahkan dengan penggunaan politik
identitas dalam meraih simpati publik. Penggunaan politik
identitas dalam politik sangat berbahaya. Tak jarang
implementasinya di lapangan bisa melahirkan konflik dan
kekerasan di antara kelompok masyarakat. Pada akhirnya
tatanan kebangsaan nasional yang sudah kita rawat dengan
susah payah bisa rusak seketika
Untuk itu dipandang perlu memastikan kesiapan dukungan
seluruh unsur baik itu pihak penyelenggara, aparat keamanan
dan pemerintah mulai dari provinsi, kabupaten/kota sampai pada
tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam
rangka memastikan dukungan seluruh elemen dalam
pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden tahun 2019, akan diselenggarakan “Rapat
Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka
Menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan
Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019”.
II. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum;
III. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud Kegiatan :
Terjalinnya komunikasi dan sinergitas antara unsur Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) mulai dari
tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai
Provinsi se Kalimantan Timur.
2. Tujuan Kegiatan :
Untuk memastikan komitmen dan dukungan seluruh unsur
baik itu penyelenggara pemilu, aparat keamanan dan
Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan
2

3. Rakor FORKOPIMDA se Kaltim dalam rangka Pemilu 2019 Kesbangpol
Kaltim
dan Desa/Kelurahan) dalam mendukung pelaksanaan
Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil
Presiden Tahun 2019.
IV. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
3. Waktu kegiatan
Direncanakan dilaksanakan pada
Minggu Pertama bulan September 2018.
4. Tempat kegiatan
Convention Hall Sempaja Samarinda.
II. METODE KEGIATAN
Kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan
pengarahan oleh :
1. Gubernur Kaltim
2. Pangdam VI/Mulawarman
3. Kapolda Kaltim
III. PESERTA
Peserta terdiri dari sebagai berikut :
1. Bupati dan Walikota se Kaltim beserta Dandim dan
Kapolres sebanyak 30 orang.
2. Seluruh Camat se Kaltim beserta Danramil dan Kapolsek
sebanyak 309 orang.
3. Seluruh Kepala Desa dan Lurah se Kaltim beserta
Babinsa dan Babinkamtibmas sebanyak 3.114 orang.
Dengan jumlah peserta sebanyak 3.453 orang.
IV. BEBAN ANGGARAN
Biaya pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi ini dibebankan
melalui APBD Pemprov Kaltim Tahun 2018.
3

4. Rakor FORKOPIMDA se Kaltim dalam rangka Pemilu 2019 Kesbangpol
Kaltim
V. PENUTUP
Demikian proposal penyelenggaraan kegiatan “Rapat Koordinasi
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka Menghadapi
Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil
Presiden Tahun 2019” kami sampaikan.
Mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.
Terima kasih.
Samarinda, Agustus 2018
Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Kalimantan Timur,
Yudha Pranoto
Pembina Utama Madya
NIP. 196408172010061001
4