PKPU 10 Tahun 2020

1. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi ketentuan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu
melakukan penyesuaian ketentuan pemeriksaan
kesehatan Pasangan Calon, penyebaran bahan
kampanye, iklan kampanye, serta metode sosialisasi,
pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam
kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
jdih.kpu.go.id

2. - 2 -
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
201);
jdih.kpu.go.id

3. - 3 -
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
716);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 716), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 dan angka 33 diubah, dan di
antara angka 33 dan angka 34 disisipkan 1 angka, yakni
angka 33a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi
dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
jdih.kpu.go.id

4. - 4 -
Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan
demokratis.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan
Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan
jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh
wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau
seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan
sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan
serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat
KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang yang mengatur tentang
Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
jdih.kpu.go.id

5. - 5 -
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya
disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh
KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan
Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh
KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan
Pemilihan di tingkat desa atau sebutan
lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum
yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang
selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan
umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang Pemilihan.
jdih.kpu.go.id

6. - 6 -
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum
yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah
panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa
yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa
adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu
Kecamatan yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau
sebutan lain.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang
selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas
yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk
membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
15. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali
Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan
Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang
diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau
mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
jdih.kpu.go.id

7. - 7 -
16. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan
Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah
memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta
Pemilihan.
17. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang
selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai
politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai
peserta Pemililhan Umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
18. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau
lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai
Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional
dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling
rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah
kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
20. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang
selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang
diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam
melakukan pemutakhiran data Pemilih.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat
DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran
Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau
Pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
jdih.kpu.go.id

8. - 8 -
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT
adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan
ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk
memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar
Pemilih Tetap dari pemilihan umum atau Pemilihan
terakhir dan yang dimutakhirkan oleh KPU
Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP
dengan mempertimbangkan daftar penduduk
potensial Pemilih Pemilihan dan dilakukan
pencocokan dan penelitian.
24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut
Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP
dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan menemui
Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan
dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain,
dan tambahan Pemilih.
25. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut
Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi,
dan program Pasangan Calon yang bertujuan
mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh
Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon
Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota.
27. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang
ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi
penghubung atau membangun komunikasi antara
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
jdih.kpu.go.id

9. - 9 -
28. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau
bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program
Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar
Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan
Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang
memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi
oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang
didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
29. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk
lain yang memuat visi, misi, program Pasangan
Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar
untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk
mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu,
yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh
Pasangan Calon.
30. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan
Kampanye melalui media cetak dan elektronik
berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara,
peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya
yang dimaksudkan untuk memperkenalkan
Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi
dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi
oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang
didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
31. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga
penyiaran yang berbentuk badan hukum yang
didirikan oleh negara, bersifat independen, netral,
tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan
untuk kepentingan masyarakat.
32. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga
penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia,
yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan
siaran radio atau siaran televisi.
jdih.kpu.go.id

10. - 10 -
33. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut
Media Daring adalah segala bentuk platform media
dalam jaringan internet atau online yang memiliki
tautan, konten aktual secara multimedia, atau
fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan
teknologi informasi.
33a. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang
bersifat dua arah yang sifatnya gratis dan terbuka
bagi siapa saja, yang memungkinkan para
penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi,
berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten
berbasis komunitas.
34. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa
uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan
Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk
membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
35. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya
disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat
informasi rekening khusus Dana Kampanye, sumber
perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian
perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang
diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus
Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang
bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
36. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah
pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang
diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan
kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
37. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah
pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan
pengeluaran Dana Kampanye.
jdih.kpu.go.id

11. - 11 -
38. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat
KAP adalah badan usaha yang didirikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Akuntan Publik.
39. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara
oleh Pemilih di tempat pemungutan suara dengan
cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto
Pasangan Calon.
40. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan
Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara
sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara
yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak
digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
41. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah
proses pencatatan hasil penghitungan perolehan
suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU
Provinsi.
42. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan
Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas
dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih
untuk memberikan suara pada Pemilihan yang
memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
43. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk
Pemilihan.
44. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut
Saksi adalah seseorang yang mendapat surat
mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim Kampanye
untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS.
45. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya
disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara
jdih.kpu.go.id

12. - 12 -
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang– Undang tentang
Administrasi Kependudukan.
46. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah
dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di
bidang kependudukan dan catatan sipil.
47. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan
menempati tempat tidur di tempat pelayanan
kesehatan.
48. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak
sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga
mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang
dilakukan di rumah atau di tempat lain yang
disediakan sebagai tempat karantina.
49. Hari adalah hari kalender.
2. Di antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3
(tiga) pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B, dan Pasal 50C,
yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 50A
(1) Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan Real
Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebelum
masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2) Hasil pemeriksaan Real Time Polymerase Chain
Reaction (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku paling kurang sampai dengan jadwal
pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika.
(3) Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil
pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction
(RT-PCR) pada saat pendaftaran.
jdih.kpu.go.id

13. - 13 -
(4) Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu
Bakal Pasangan Calon dinyatakan positif Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dari hasil
pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction
(RT-PCR), Bakal Pasangan Calon atau salah satu
Bakal Pasangan Calon dimaksud tidak
diperkenankan hadir pada saat pendaftaran.
(5) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
menuangkan data ketidakhadiran Bakal Pasangan
Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon pada
saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) karena dinyatakan positif Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), ke dalam berita acara.
(6) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
memanfaatkan teknologi informasi untuk
melakukan penelitian Bakal Pasangan Calon atau
salah satu Bakal Pasangan Calon yang tidak dapat
hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).
Pasal 50B
(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan
jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan
narkotika bagi Bakal Pasangan Calon yang
dinyatakan negatif Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).
(2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi
persyaratan calon, dan kesehatan jasmani, rohani,
dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagai
Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan
jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana
diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur
mengenai tahapan, program dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan.
jdih.kpu.go.id

14. - 14 -
(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan
pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah
ditetapkan sebagai peserta Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Pasal 50C
(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menunda
tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani,
dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal
Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan
Calon yang dinyatakan positif Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
(2) Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pencegahan dan pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
(3) Dalam hal setelah dilakukan penanganan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bakal
Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan
Calon dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian
administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan calon, dan tahapan pemeriksaan
kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Jangka waktu penelitian administrasi Bakal
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dilakukan
pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika.
jdih.kpu.go.id

15. - 15 -
(5) Dalam hal jangka waktu penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) melewati jadwal penetapan
dan pengundian nomor urut Pasangan Calon
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang
mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penetapan
Pasangan Calon peserta Pemilihan yang telah
dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dengan Keputusan KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota.
(6) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi
persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani,
dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagai
Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan
jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).
(7) Pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang
telah dinyatakan negatif atau sembuh dari
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
ditetapkan sebagai Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nomor
urut Pasangan Calon yang bersangkutan
mengikuti nomor urut berikutnya setelah
nomor urut Pasangan Calon yang sudah
ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan
yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang
mengatur mengenai tahapan, program dan
jadwal penyelenggaraan Pemilihan; atau
b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon yang telah dinyatakan negatif atau
sembuh dari Corona Virus Disease 2019
jdih.kpu.go.id

16. - 16 -
(COVID-19) dan ditetapkan sebagai Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dilakukan pengundian nomor urut di antara
Pasangan Calon yang bersangkutan dengan
mengikuti nomor urut berikutnya setelah
nomor urut Pasangan Calon yang sudah
ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan
yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang
mengatur mengenai tahapan, program dan
jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
3. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 58 diubah, sehingga
Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58
(1) Pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka
dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan
Calon dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung
tertutup;
b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling
banyak 50 (lima puluh) orang dan
memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1
(satu) meter antarpeserta Kampanye serta dapat
diikuti peserta Kampanye melalui Media Daring;
c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus
menerapkan protokol kesehatan pencegahan
dan pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19); dan
d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan
setempat.
jdih.kpu.go.id

17. - 17 -
(2) Dalam hal metode Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan,
pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka
dan dialog dilakukan melalui Media Daring.
4. Di antara ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 59
disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, huruf b dan
huruf d Pasal 59 diubah, Pasal 59 huruf c dihapus, dan
setelah huruf e Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) huruf,
yakni huruf f, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59
Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c
diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran
Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di
tempat lainnya;
a1. membatasi jumlah undangan dan/atau pendukung
yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang
untuk seluruh Pasangan Calon dan
memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu)
meter antarpeserta Kampanye;
b. dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim
Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;
c. dihapus;
d. menerapkan secara ketat protokol kesehatan
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sesuai standar yang ditetapkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di
bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);
jdih.kpu.go.id

18. - 18 -
e. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga
Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta,
apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan; dan
f. materi debat publik atau debat terbuka dalam
Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah visi dan misi
Pasangan Calon dalam rangka:
1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan persoalan daerah;
5. menyerasikan pelaksanaan pembangunan
daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan
nasional;
6. memperkokoh Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kebangsaan; dan
7. kebijakan penanganan, pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).
5. Ketentuan Pasal 60 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (3) sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60
(1) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d
dapat disebarkan pada setiap metode Kampanye
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
(2) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan
dan pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang
akan dibagikan harus dalam keadaan bersih,
dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap
jdih.kpu.go.id

19. - 19 -
zat cair, dan telah disterilisasi;
b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye
mengggunakan masker yang menutupi hidung
dan mulut hingga dagu dan sarung tangan;
dan
c. pembagian Bahan Kampanye tidak
menimbulkan kerumunan.
(3) Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan
dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai
Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim
Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan
Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri
atas:
a. masker;
b. sarung tangan;
c. pelindung wajah (face shield); dan/atau
d. cairan antiseptik berbasis alkohol
(handsanitizer).
6. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 61
Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
memfasilitasi:
1. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau
spanduk; dan/atau
2. pemasangan billboard atau penayangan
videotron;
jdih.kpu.go.id

20. - 20 -
b. fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
meliputi:
1. baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x
7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah
setiap Pasangan Calon untuk setiap
kabupaten/kota;
2. billboard atau videotron paling besar ukuran 4
m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling
banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon
untuk setiap kabupaten/kota;
3. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima
meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter),
paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap
Pasangan Calon untuk setiap kecamatan;
dan/atau
4. spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma
lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak
2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk
setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
c. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak,
dipasang dan/atau ditayangkan oleh Pasangan
Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari
jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 62
(1) Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f
dapat dilakukan melalui Media Daring.
(2) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14
(empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
jdih.kpu.go.id

21. - 21 -
8. Ketentuan huruf g ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 diubah,
sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 63
(1) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni,
panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai,
dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor
darah;
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik;
dan/atau
g. melalui Media Sosial.
(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan
membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak
100 (seratus) orang, menerapkan protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), dan berkoordinasi
dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) setempat.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 diubah, Pasal 64
ayat (2) huruf c dihapus, dan setelah huruf f ayat (2)
Pasal 64 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g,
sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 64
(1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
jdih.kpu.go.id

22. - 22 -
63 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui Media
Daring dan/atau pertemuan tatap muka.
(2) Dalam hal rapat umum dilakukan melalui
pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), rapat umum dilakukan dengan
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan di ruang terbuka;
b. dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan
berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu
setempat dengan menghormati hari dan waktu
ibadah di Indonesia;
c. dihapus;
d. membatasi jumlah peserta yang hadir paling
banyak 100 (seratus) orang dan
memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1
(satu) meter antarpeserta rapat umum, serta
dapat diikuti peserta rapat umum melalui
Media Daring;
e. pelaksanaan rapat umum harus menerapkan
protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);
f. wajib mematuhi ketentuan mengenai status
penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) pada wilayah setempat; dan
g. dilarang melibatkan bayi, balita, anak-anak,
ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut
usia.
(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun
jadwal Kampanye rapat umum berkoordinasi
dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat.
jdih.kpu.go.id

23. - 23 -
10. Setelah angka 4 huruf b Pasal 84 ditambahkan 1 (satu)
angka, yakni angka 5, sehingga Pasal 84 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 84
Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi
masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai
berikut:
a. metode langsung, meliputi:
1. forum warga;
2. komunikasi tatap muka;
3. rumah pintar pemilihan umum;
4. pembentukan komunitas peduli pemilihan
umum dan demokrasi; dan/atau
5. pembentukan agen-agen atau relawan
demokrasi; dan
b. metode tidak langsung, meliputi:
1. media massa cetak, media elektronik, dan
Media Daring;
2. media luar ruang yaitu brosur, leaflet, pamflet,
booklet, poster, stiker, spanduk, baliho,
billboard, dan/atau videotron;
3. laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
4. media sosial resmi KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota; dan/atau
5. penyebaran bahan sosialisasi, pendidikan
Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa
alat pelindung diri, yang terdiri atas:
a. masker;
b. sarung tangan;
c. pelindung wajah (face shield); dan/atau
d. cairan antiseptik berbasis alkohol
(handsanitizer).
jdih.kpu.go.id

24. - 24 -
11. Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 96A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 96A
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Komisi ini merupakan Satuan Tugas
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pasal II
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
jdih.kpu.go.id

25. - 25 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIEF BUDIMAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 981
jdih.kpu.go.id