Dokumen tersebut membahas mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah propinsi. Beberapa poin kunci yang diangkat antara lain mekanisme pemetaan urusan pemerintahan yang akan dialihkan, perubahan kewenangan di bidang pendidikan menengah, serta perlunya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pengalihan kewenangan tersebut.

1. PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN MENENGAH DITINJAU DARI
ASPEK OTONOMI DAERAH
1

2. ISU – ISU STRATEGIS PERUBAHAN
2
1. HUBUNGAN PUSAT DN DAERAH DALAM KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
2. URUSAN PEMERINTAHAN; ABSOLUT DAN KONKUREN; WAJIB DAN
PILIHAN DAN SPM DAN PEMETAAN URUSAN
3. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
4. KEWENANGAN DAERAH DI LAUT DAN PROVINSI BERCIRI
KEPULAUAN
5. PENATAAN DAERAH; PEMBENTUKAN/ PEMEKARAN DAERAH
6. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; KEPALA DAERAH
DAN DPRD
7. GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
8. PERANGKAT DAERAH; TIPOLOGI
9. PERDA DAN PERKADA; PENGAWASAN DAN REGISTRASI
10. PEMBANGUNAN DAERAH; SINERJI PUSAT DAN DAERAH
11. KEUANGAN DAERAH; SUMBER KEUANGAN, PENGELOLAAN DAN
BUMD
12. PELAYANAN PUBLIK; KEWAJIBAN PEMDA, AKSES MASYARAKAT
DAN SANKSI

3. ISU – ISU STRATEGIS PERUBAHAN
3
13. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA
14. PERKOTAAN; KAWASAN PERKOTAAN
15. KAWASAN KHUSUS; HAK DAN KEWAJIBAN PEMDA
16. KERJASAMA PEMDA; INSENTIF DAN DISINSENTIF
17. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SINERJI PENGAWASAN
18. TINDAKAN HUKUM TERHADAP ASN DI DAERAH
19. INOVASI DAERAH; MERANGSANG TEROBOSAN
20. SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
21. DPOD; MENINGKATKAN EFEKTIFITAS

4. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHANANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
(Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT
(Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
SPM
(Standar Pelayanan Minimal)
- Pertahanan
- Keamanan
- Moneter dan Fiscal
Nasional
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama
Contoh: kesehatan,
pendidikan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan
Contoh: pertanian,
industri, perdagangan,
pariwisata, kelautan dsb
4

5. PILIHAN
1. kelautan dan
perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan
sumberdaya
mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian;
dan
8. transmigrasi.
1. kelautan dan
perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan
sumberdaya
mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian;
dan
8. transmigrasi.
1. Pendidikan;
2. kesehatan;
3. Pekerjaan umum;
4. sosial;
5. ketentraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan
masyarakat; dan
6. perumahan
1. Pendidikan;
2. kesehatan;
3. Pekerjaan umum;
4. sosial;
5. ketentraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan
masyarakat; dan
6. perumahan
WAJIB
1. penataan ruang;
2. pertanahan;
3. pembangunan daerah;
4. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
5. penanaman modal;
6. kepemudaan dan olah raga;
7. pemberdayaan masyarakat;
8. pemberdayaan perempuan;
9. lingkungan hidup;
10. ketahanan pangan;
11. kependudukan dan pencatatan sipil;
12. keluarga berencana;
13. tenaga kerja;
14. perlindungan anak;
15. Perhubungan
16. statistik;
17. persandian;
18. kebudayaan;
19. Perpustakaan;
20. kearsipan; dan
21.komunikasi dan informatika
1. penataan ruang;
2. pertanahan;
3. pembangunan daerah;
4. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
5. penanaman modal;
6. kepemudaan dan olah raga;
7. pemberdayaan masyarakat;
8. pemberdayaan perempuan;
9. lingkungan hidup;
10. ketahanan pangan;
11. kependudukan dan pencatatan sipil;
12. keluarga berencana;
13. tenaga kerja;
14. perlindungan anak;
15. Perhubungan
16. statistik;
17. persandian;
18. kebudayaan;
19. Perpustakaan;
20. kearsipan; dan
21.komunikasi dan informatika
tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar
berkaitan dengan
pelayanan dasar
5

6. URUSAN PEMERINTAHAN
PEMETAAN
PILIHANWAJIB
Melakukan pemetaan prioritas urusan
wajib dan urusan pilihan dari provinsi
dan kab/kota yang dikoordinasikan
dengan Menteri Dalam Negeri.
KEMENTERIAN/LPNK
Dasar untuk memfasilitasi
daerah dalam pelaksanaan
urusan wajib dan urusan
pilihan secara nasional
Sinergi Pembangunan
Pusat dan Daerah
mencapai tujuan nasional
6

7. KEUANGAN DAERAH
PUSAT PEMDA
PAD/DBH
Fiscal gap
SPM
DAK
Equalizer
Via
GUBERNUR
32 Urusan
Pelayanan Dasar
SPM
Urs. Pilihan
Urs.Wajib Non Pelayanan Dasar
Pendanaan
berdasarkan pada
standar
pelayanan teknis
dan regional cost
DAU
7

8. 8

9. 9
PERMASALAHAN
 MEKANISME PEMETAAN ?
 PP URUSAN KONKUREN DAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
BELUM ADA KESEPAKATAN APAKAH
JADI 1 ATAU MASING2
 PERATURAN PELAKSANA
 MEKANISME TERSEBUT DIATAS
MASIH DALAM PROSES

10. PERUBAHAN KEWENANGAN
URUSAN PENDIDIKAN
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN MENENGAH
DAN KHUSUS KEW. PROV
SMA, SMK, SLB DAN MA
10
UU 32/2004UU 23/2014
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

11. 11
URUSAN PENDIDIKAN

12.  PEMPROV MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI UNTUK
MENSINERGIKAN DATA INVENTARISASI DARI KAB/KOTA;
 ELABORASI (DAERAH DALAM HAL INI PEMPROV DAN
KAB/KOTA BERSURAT KEPADA PUSAT YAITU KEMENDAGRI
TENTANG TURUNAN LAMPIRAN UU 23/2014;
 PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DI DAERAH;
 SEMENTARA DIPERSIAPKAN BERITA ACARA PENYERAHAN
URUSAN SAMBIL MENUNGGU KEBIJAKAN DARI PUSAT YANG
MASIH DALAM PROSES;
 PEMBAHASAN DRAFT SURAT EDARAN KEPADA PROV DAN
KAB/KOTA TENTANG MEKANISME PENGALIHAN
KEWENANGAN TERMASUK DIANTARANYA MENGENAI
PENGANGGARAN
12
HASIL
KONSULTASI

13. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
PEMERINTAHPEMERINTAH
MendagriMendagri
Pembinaan Pengawasan Evaluasi
Binwas Umum Binwas Teknis
K/LK/L
Secara Nas.
koordinasi
Mendagri Provinsi
Gubernur sbg wakil Pem. Binwas
umum & teknis (dibantu Perangkat
Gubernur)
Kab/KotaKab/Kota
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
PemdaPemda
Penghargaan
& Sanksi
13

14. Designed by Anshori ‘10
14
S U M A T E R A
K A L I M A N T A N
J A V A
I R I A N J A Y A