SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Oleh:
Mukhtaruddin, SE., M.AP
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
PENGGUNAAN DANA DESA YANG
DILAKSANAKAN UNTUK KEGIATAN
P4GN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(PERMENDES NO. 11 TAHUN 2019)
• UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
• INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
P4GN TAHUN 2020-2024;
• PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI NO. 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020.
• QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
• INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG UPAYA FASILITASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA PEMBENTUKAN DESA BERSIH
NARKOBA (DESA BERSINAR) DI PROVINSI ACEH.
DASAR HUKUM
• Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan
kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber
daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar.
• Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai
kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk
hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan
batin
DEFINISI KETAHANAN
KELUARGA
INDIKATOR KETAHANAN KELUARGA
 Ketahanan Fisik
(Kondisi fisik yang sehat bagi semua anggota keluarga merupakan syarat yang
penting bagi tercapainya ketahanan keluarga. Dengan adanya kemampuan fisik
anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas
dari berbagai penyakit dan kelemahan, maka keluarga akan memiliki tingkat
ketahanan keluarga yang tinggi)
 Ketahanan Ekonomi
(Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga
dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan
kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan keluarga
yang nyaman akan terjadi apabila keluarga tersebut memiliki dan menempati
rumah atau tempat tinggal yang kondisinya layak)
 Ketahanan Sosial Psikologi
• (Keluarga mempunyai ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu
apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah
non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif
(termasuk terhadap harapan dan kepuasan), kepedulian suami
terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga)
 Ketahanan Sosial Budaya.
• (Ketahanan sosial budaya merupakan salah satu dimensi yang menggambarkan
tingkat ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga
terhadap lingkungan sosial sekitarnya)
PERAN KELUARGA DALAM P4GN
• Ketahanan keluarga menjadi hal penting dan utama dalam mencegah
pengaruh buruk terhadap anak-anak masuk kedalam jeratan narkoba.
Sehingga diperlukan peran keluarga dalam pelaksanaan program P4GN
dan PN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika)
• P4GN tidak bisa hanya dilaksanakan oleh institusi tertentu seperti BNN
dan Kepolisian saja, namun perlu didukung oleh semua lapisan dari
pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/Kelurahan sampai ke
semua lapisan masyarakat.
• Untuk membantu ketahanan Keluarga saat pandemi ini agar semua
pengulu dapat menganggarkan Dana Desa nya Untuk membantu
Ketahanan Keluarga sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yaitu
Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat.
Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa : Penggunaan Dana
Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
di atas harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi
masyarakat Desa berupa:
 peningkatan kualitas hidup;
 peningkatan kesejahteraan;
 penanggulangan kemiskinan; dan
 peningkatan pelayanan publik.
PERMENDES NO. 11 TAHUN 2019 TTG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Ketujuh Pasal 9 Fasilitasi pencegahan melalui
Hotel/Penginapan dan tempat usaha :
a. Mewajibkan karyawan menandatangi surat pernyataan di atas
kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan
dan/atau menyalahgunakan narkotika:
b. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan
narkotika ditempat yang mudah dibaca
c. Melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Perdaran
Narkotika kepada pihak berwenang; dan
d. Bertindak koorporatif dan proaktif kepada aparat penegak
hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan
peredaran Narkotika
QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG
FASILITASI P4GN
 Pecandu/penyalahgunaan narkotika yang belum
cukup umur yang terindikasi menggunakan
narkotika melalui test urine/darah;
 Pecandu yang tertangkap tangan membawa
narkotika dan tidak melebihi ketentuan
perundang-undangan (SEMA);
 Pecandu narkotika yang sudah cukup umur,
yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarga
ke BNN atau Instansi Penerima Wajib Lapor
(IPWL) ;
UPAYA KHUSUS YANG DILAKUKAN DALAM PENDAMPINGAN /
PERLINDUNGAN KHUSUS KELUARGA, DIANTARANYA :
Terima
Kasih

More Related Content

Similar to Kadis PMK - Penggunaan dana desa yang dilaksnakan untuk kegiatan P4GN.ppt

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021CIkumparan
 
Inmendagri nomor 14 tahun 2021
Inmendagri nomor 14 tahun 2021Inmendagri nomor 14 tahun 2021
Inmendagri nomor 14 tahun 2021CIkumparan
 
Se mendagri no. 440 3929 sj tahun 2021
Se mendagri no. 440 3929 sj tahun 2021Se mendagri no. 440 3929 sj tahun 2021
Se mendagri no. 440 3929 sj tahun 2021CIkumparan
 
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
 
Perbup PSBB Kabupaten Tangerang
Perbup PSBB Kabupaten TangerangPerbup PSBB Kabupaten Tangerang
Perbup PSBB Kabupaten TangerangAgaton Kenshanahan
 
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...BADAR_HAMID
 
Model Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
Model Perda Pengendalian Kawasan KumuhModel Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
Model Perda Pengendalian Kawasan KumuhBagus ardian
 
Uu 23 th 2014 depdagri
Uu 23 th 2014 depdagriUu 23 th 2014 depdagri
Uu 23 th 2014 depdagriita syarwani
 
03._Kebijakan_Umum_BSPS_Rev02_.pdf
03._Kebijakan_Umum_BSPS_Rev02_.pdf03._Kebijakan_Umum_BSPS_Rev02_.pdf
03._Kebijakan_Umum_BSPS_Rev02_.pdfhaidar4pajak
 
PKP dan BUMDES (Junita 030418).pptx
PKP  dan BUMDES (Junita 030418).pptxPKP  dan BUMDES (Junita 030418).pptx
PKP dan BUMDES (Junita 030418).pptxNita Nonci
 
Pengantar program kotaku
Pengantar program kotakuPengantar program kotaku
Pengantar program kotakuAsmandat Ziano
 
Pembentukan Destana 2023.pptx
Pembentukan Destana 2023.pptxPembentukan Destana 2023.pptx
Pembentukan Destana 2023.pptxFitriah27
 
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRAdvisory Specialist for P2KP
 
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Oswar Mungkasa
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanMoh TP
 
Presentasi comdev karbindo
Presentasi comdev karbindoPresentasi comdev karbindo
Presentasi comdev karbindoEko Juandri
 
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...Tri Eka Sari
 
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Agus hariyanto
 

Similar to Kadis PMK - Penggunaan dana desa yang dilaksnakan untuk kegiatan P4GN.ppt (20)

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021
 
Inmendagri nomor 14 tahun 2021
Inmendagri nomor 14 tahun 2021Inmendagri nomor 14 tahun 2021
Inmendagri nomor 14 tahun 2021
 
Se mendagri no. 440 3929 sj tahun 2021
Se mendagri no. 440 3929 sj tahun 2021Se mendagri no. 440 3929 sj tahun 2021
Se mendagri no. 440 3929 sj tahun 2021
 
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
 
Perbup PSBB Kabupaten Tangerang
Perbup PSBB Kabupaten TangerangPerbup PSBB Kabupaten Tangerang
Perbup PSBB Kabupaten Tangerang
 
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
Kebijakan pemerintah daerah kabupaten garut dalam penyelenggaraan ketertiban ...
 
Model Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
Model Perda Pengendalian Kawasan KumuhModel Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
Model Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
 
Uu 23 th 2014 depdagri
Uu 23 th 2014 depdagriUu 23 th 2014 depdagri
Uu 23 th 2014 depdagri
 
03._Kebijakan_Umum_BSPS_Rev02_.pdf
03._Kebijakan_Umum_BSPS_Rev02_.pdf03._Kebijakan_Umum_BSPS_Rev02_.pdf
03._Kebijakan_Umum_BSPS_Rev02_.pdf
 
PKP dan BUMDES (Junita 030418).pptx
PKP  dan BUMDES (Junita 030418).pptxPKP  dan BUMDES (Junita 030418).pptx
PKP dan BUMDES (Junita 030418).pptx
 
Pengantar program kotaku
Pengantar program kotakuPengantar program kotaku
Pengantar program kotaku
 
Pembentukan Destana 2023.pptx
Pembentukan Destana 2023.pptxPembentukan Destana 2023.pptx
Pembentukan Destana 2023.pptx
 
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
 
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
 
Presentasi comdev karbindo
Presentasi comdev karbindoPresentasi comdev karbindo
Presentasi comdev karbindo
 
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Perencanaan kawasan perdesaan provinsi ke...
 
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
 

Recently uploaded

ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananriniaandayani
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxdedyfirgiawan
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptputrisari631
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurDoddiKELAS7A
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptretno12886
 
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptxM5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptxAndrewKen3
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungPenyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungSemediGiri2
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxWulanEnggarAnaskaPut
 

Recently uploaded (20)

ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidananASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
ASPEK KIMIA TUBUH dalam ilmu kesehatan dan kebidanan
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
 
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptxM5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungPenyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
 

Kadis PMK - Penggunaan dana desa yang dilaksnakan untuk kegiatan P4GN.ppt

  • 1. Oleh: Mukhtaruddin, SE., M.AP Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PENGGUNAAN DANA DESA YANG DILAKSANAKAN UNTUK KEGIATAN P4GN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PERMENDES NO. 11 TAHUN 2019)
  • 2. • UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA; • INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL P4GN TAHUN 2020-2024; • PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NO. 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020. • QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA • INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG UPAYA FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA PEMBENTUKAN DESA BERSIH NARKOBA (DESA BERSINAR) DI PROVINSI ACEH. DASAR HUKUM
  • 3. • Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. • Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin DEFINISI KETAHANAN KELUARGA
  • 4. INDIKATOR KETAHANAN KELUARGA  Ketahanan Fisik (Kondisi fisik yang sehat bagi semua anggota keluarga merupakan syarat yang penting bagi tercapainya ketahanan keluarga. Dengan adanya kemampuan fisik anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan, maka keluarga akan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi)  Ketahanan Ekonomi (Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan keluarga yang nyaman akan terjadi apabila keluarga tersebut memiliki dan menempati rumah atau tempat tinggal yang kondisinya layak)
  • 5.  Ketahanan Sosial Psikologi • (Keluarga mempunyai ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga)  Ketahanan Sosial Budaya. • (Ketahanan sosial budaya merupakan salah satu dimensi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya)
  • 6. PERAN KELUARGA DALAM P4GN • Ketahanan keluarga menjadi hal penting dan utama dalam mencegah pengaruh buruk terhadap anak-anak masuk kedalam jeratan narkoba. Sehingga diperlukan peran keluarga dalam pelaksanaan program P4GN dan PN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) • P4GN tidak bisa hanya dilaksanakan oleh institusi tertentu seperti BNN dan Kepolisian saja, namun perlu didukung oleh semua lapisan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/Kelurahan sampai ke semua lapisan masyarakat. • Untuk membantu ketahanan Keluarga saat pandemi ini agar semua pengulu dapat menganggarkan Dana Desa nya Untuk membantu Ketahanan Keluarga sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat.
  • 7. Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa : Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud di atas harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa:  peningkatan kualitas hidup;  peningkatan kesejahteraan;  penanggulangan kemiskinan; dan  peningkatan pelayanan publik. PERMENDES NO. 11 TAHUN 2019 TTG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
  • 8. Bagian Ketujuh Pasal 9 Fasilitasi pencegahan melalui Hotel/Penginapan dan tempat usaha : a. Mewajibkan karyawan menandatangi surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika: b. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika ditempat yang mudah dibaca c. Melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Perdaran Narkotika kepada pihak berwenang; dan d. Bertindak koorporatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG FASILITASI P4GN
  • 9.  Pecandu/penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur yang terindikasi menggunakan narkotika melalui test urine/darah;  Pecandu yang tertangkap tangan membawa narkotika dan tidak melebihi ketentuan perundang-undangan (SEMA);  Pecandu narkotika yang sudah cukup umur, yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarga ke BNN atau Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) ; UPAYA KHUSUS YANG DILAKUKAN DALAM PENDAMPINGAN / PERLINDUNGAN KHUSUS KELUARGA, DIANTARANYA :

Editor's Notes

  1. 1