Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

13,631 views

Published on

Lembaga Kepresidenan,2014.

Published in: Law
  • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

  1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS HUKUM KARYA TULIS LEMBAGA KEPRESIDENAN “KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA” DISUSUN OLEH : NAMA : ELVINA LUHULIMA NIM : 12/328647/HK/19099 YOGYAKARTA 2014
  2. 2. DAFTAR ISI 1. COVER 2. DAFTAR ISI 3. PERNYATAAN KEASLIAN 4. RINGKASAN (SUMMARY) 5. BAB I : PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. RUMUSAN MASALAH C. METODE PENELITIAN 6. BAB II : PEMBAHASAN A. POSISI KONSTITUSIONAL WAKIL PRESIDEN B. KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN C. HUBUNGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN D. PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN 7. BAB III : PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN 8. DAFTAR PUSTAKA
  3. 3. PERNYATAAN KEASLIAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: ELVINA LUHULIMA No.Mahasiswa: 12/328647/HK/19099 Alamat: Jalan Teratai Nomor 6a, Baciro, Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa penelitian/karya tulis ini benar-benar merupakan karya asli dari peneliti yang berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya dan belum pernah digunakan untuk keperluan akademis. Jika di kemudian hari ternyata penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, saya bersedia mempertanggungjawabkannya dengan menerima sanksi akademik dari Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta,16 Oktober 2014 ELVINA LUHULIMA
  4. 4. RINGKASAN (SUMMARY) Judul Karya Tulis yang diambil yaitu “Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”. Penelitian ini berbicara mengenai: 1. Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD NRI 1945 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/1973. Dalam peraturan-peraturan diatas tidak dijelaskan secara tegas dan terperinci kewenangan dan kedudukan Wakil Presiden. Jadi dapat dikatakan posisi Konstitusional Wakil Presiden belum jelas berdasarkan Peraturan Dasar diatas. 2. Hubungan Wakil Presiden dan Wakil Presiden terkhususnya dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu “dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden”. Dalam pasal ini dapat dimungkinkan posisi Wakil Presiden terhadap Presiden yaitu sebagai wakil, pembantu, pendamping, pengganti, dan bersifat mandiri. Dimana dalam melakukan tugas membantu Presiden berbeda dengan menteri-menteri Negara. Salah satunya dilihat bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Wakil Presiden pilih bersama Presiden secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 3. Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Dasar. Dalam peraturan dasar tidak dijelaskan dan diatur secara tegas dan terperinci mengenai peran,fungsi bahkan kewenangannya. Tetapi dapat ditafsirkan bahwa di satu pihak, Wakil Presiden bertanggungjawab kepada MPR (dalam arti luas) dan dipihak lain bertanggungjawab kepada Presiden (dalam arti sempit) sebagai Pembantu Presiden. Tetapi berbeda dengan menteri-menteri Negara.
  5. 5. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” bukan Negara Kekuasaan. Hal ini berarti adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut system konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hokum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi). Pemilik kekuasaan tertinggi dalam Negara adalah rakyat. Kekuasaan sesungguhnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui system perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah (Legislatif) ; Presiden dan Wakil Presiden (Eksekutif) ; dan Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (Yudikatif). Kekuasaan pemerintahan Negara oleh Presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III UUD 1945 yang diberi judul Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III UUD 1945 ini berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimiliki dalam memegang kekuasaan pemerintah. Dapat diakatakan bahwa Bab inilah yang paling banyak materi yang diatur didalamnya, yaitu mulai dari Pasal 4 sampai pasal 16. Bahkan sampai dengan ketentuan Bab V tentang Kementrian Negara yang terdiri dari Pasal 17, sebenarnya sama- sama memuat ketentuan mengenai pemerintahan Negara dibawah Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya Bab VI tentang Pemerintah Daerah yang berisi Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, dapat pula disebut termasuk domain pemerintahan eksekutif. Sehubungan dengan uraian diatas maka dalam system Pemerintahan Presidensial kekuasaan tertinggi ada pada eksekutif dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden
  6. 6. dibawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakikatnya, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi kekuasaan eksekutif yang tidak terpisahkan karena mereka berdua dipilih dalam satu paket pemilihan secara langsung oleh rakyat. Jika kita kembali melihat dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara sangat jelas memuat mengenai kedudukan dan kewenangan Presiden sedangkan mengenai kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden tidak dimuat secara tegas dan jelas. Padahal dalam system pemerintahan presidensial di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden dimana dalam stuktur ketatanegaraan Indonesia kedudukannya sejajar, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan demikian penulis berpandangan bahwa ketidakjelasan sejauh mana kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam system pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-undang Dasar perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan penulisan ini. B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah kedudukan Wakil Presiden dalam Pemerintahan Presidensial di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? 2. Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden menurut konstitusi dan peraturan Perundang-undangan? 3. Bagaimanakah pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya? C. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu Penelitian Kepustakaan. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan literatur yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian kepustakaan meliputi :
  7. 7. A. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari : 1. Norma/ kaidah dasar : Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Peraturan Dasar : - Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 - Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) 3. Peraturan Perundang-undangan : UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 4. Bahan hokum yang tidak dikodifikasikan 5. Yurisprudensi 6. Traktat 7. Bahan hokum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku B. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang member penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji oleh bahan-bahan hukum primer, yang bertujuan memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kea rah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan bahan-bahan pustaka tentang : 1. Buku-buku tentang Konstitusi dan Teori-teori Konstitusi 2. Buku-buku tentang Hukum Tata Negara di Indonesia 3. Buku-buku tentang Lembaga Kepresidenan 4. Buku-buku tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia 5. Buku-buku tentang Masalah-masalah Hukum Tata Negara Indonesia 6. Buku-buku tentang Kekuasaan Eksekutif Indonesia 7. Buku-buku tentang Lembaga-lembaga Negara di Indonesia C. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus, penulisan- penulisan hokum, makalah-makalah, karya tulis, pendapat para ahli, bahan-bahan dari internet dan lainnya.
  8. 8. BAB II PEMBAHASAN System pemerintahan Indonesia setelah amandemen keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah Sistem Presidensial. Dalam Sistem Presidensial ini ada 5 (lima) hal penting yang perlu diperhatikan1 : (1) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab politik berada ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President). (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. (3) Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi. (4) Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena bertanggung-jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen. (5) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam system presidentil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan. Di samping itu, beberapa badan atau lembaga negara dalam lingkungan cabang kekuasaan eksekutif ditentukan pula independensinya dalam menjalankan tugas utamanya. Posisi Konstitusional Wakil Presiden. Sebagai hukum dasar tertulis Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok atau garis-garis besar saja mengenai kedudukan, mekanisme kerja atau hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga Negara. Selain Presiden, dalam pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga diatur tentang satu orang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (2) 1 Makalah Struktur Kenegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 oleh Prof. Dr. Jimly Assiddiqie,S.H. dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional di Denpasar, 14-18 Juli 20703
  9. 9. menegaskan “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Dalam Pasal 6A ayat (1) ditentukan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Ketentuan mengenai satu pasangan ini menunjukan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya adalah dwi-tunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan. Akan tetapi, meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah. Oleh karena itu, meskipun di satu segi keduanya merupakan satu kesatuan tapi di segi lain, keduanya memang merupakan dua organ yang berbeda satu sama lain, yaitu dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lainnya.2 Kedudukan Wakil Presiden Kedudukan menurut Hasan Zaini Zaenal3 yaitu kedudukan lembaga Negara sebagai tempat suatu lembaga Negara dalam hubungannya dengan dengan lembaga-lembaga lainnya secara keseluruhan. Bila dianalogikan, maka yang dimaksud dengan kedudukan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga Negara liannya, terutama dengan jabatan Presiden dan MPR. Apabila dihubungkan dengan lembaga MPR, jelas tergambar bahwa kedudukan Wakil Presiden beradah dibawah Majelis. Tetapi dalam kaitannya dengan Presiden, maka nampaknya ada dua kemungkinan mengenai kedudukan Wakil Presiden4 : 1. Pertama, kedudukan sederajat dengan Presiden 2. Kedua, kududukannya beradah dibawah Presiden (tidak sederajat) Mengenai kedudukan wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden,bahwa kedudukan Wakil Presiden sederajat dengan Presiden (menurut kemungkinan pertama), dapat diketahui dengan pendekatan yuridis terhadap Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD NRI 1945 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/1973. Dengan demikian, antara Presiden dan Wakil Presiden tidak ada hierarki hubungan atasan dan bawahan. Adapun yang nampak, hanya pembagian prioritas dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahab, dimana Presiden adalam pemegang prioritas (the first man), sedangkan Wakil Presiden prioritas kedua 2 Jimly Assiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hlm. 110-111 3 Hasan Zaini Zaenal, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1971 4 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung,Edisi Kedua, 1997, hlm. 22
  10. 10. (the second man). Selain itu menurut kemungkinan pertama, Wakil Presiden bukan semata-mata pembantu Presiden. Wakil Presiden adalah unsure pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dengan demikian, pimpinan pemerintahan dijalankan bersama (kolegial)oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tindakan Presiden adalah juga tindakan Wakil Presiden, dan sebaliknya tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Presiden juga. Konsekuensinya, tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Pemerintah, oleh karena menurut system UUD 1945, Presiden merupakan Pemerintah (Pasal 4 ayat (1)). Sebaliknya atas dasar kemungkinan kedua, bahwa kedudukan Wakil Presiden berada dibawah Presiden (tidak sederajat), dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) dihubungkan dnegan Pasal 5 UUD NRI tahun 1945 serta penjelasannya. Ternyata Presiden adalah satu-satunya penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi, berada ditangan Presiden. Dengan kata lain, pengertian “dibantu” pada Pasal 4 ayat (2) merupakan pencerminan dari keduduakan Presiden berada diatas Wakil Presiden. Artinya Wakil Presiden tidak dapat bertindak sendiri, karena semata-mata merupakan “pembantu” Presiden yang tugas dan kewajibannya tergantung pada Presiden, meskipun berbeda dengan Menteri. Konsekuensinya, dalam kedudukannya sebagai Pembantu Presiden, tugas dan wewenang Wakil Presiden tergantung pada adanya Pemberian dan atau Pelimpahan kekuasaan dari Presiden. Dalam hal pemeberian kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas namanya sendiri (sebagai Wakil Presiden) , sedangkan dlam pelimpahan kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden.5 Hubungan Presiden dan Wakil Presiden Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa pada Pasal 4 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menetapkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.sesuai dengan muatan dari pasal ini, Wakil Presiden bertindak mewakili Presiden dalam hal Presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu di lingkungan kewajiban konstitusional Presiden. Dalam berbagai kesempatan dimana Presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hokum, maka Wakil Presiden dapat bertindak sebagai Pengganti Presiden. Sementara itu, dalam berbagai kesempatan Wakil Presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi 5 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, Edisi Kedua, 1997, hlm. 27-29.
  11. 11. Presiden dalam melakukan kewajibannya.6 Dengan demikian, Wakil Presiden mempunyai lima kemungkinan posisi terhadap Presiden, yaitu7 : 1. Sebagai wakil yang mewakili Presiden. Dalam mewakili Presiden, Wakil Presiden haruslah mendapat mandat, baik secara langsung, resmi, ataupun tidak langsung atau tidak resmi. 2. Sebagai pengganti yang menggantikan Presiden. Pergantian dilakukan karena dua kemungkinan : - Presiden berhalangan sementara. Jika sementara, Wakil Presiden diharuskan menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian kewenangan sebagai pengganti dengan Keputusan Presiden (dapat dilihat Keppres Nomor 8 tahun 2000 dan Keppres Nomor 121 tahun 2000) - Presiden berhalangan tetap. Dalam hal ini proses pengalihan kewenangan haruslah dilakukan dengan keputusan pihak lain, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Sebagai pembantu yang membantu Presiden. Sebagai Pembantu Presiden, kedudukan Wakil Presiden seolah-olah mirip dengan menteri Negara yang juga bertindak membantu Presiden. Tentu saja kedudukan Wakil Presiden lebih tinggi dari menteri, karena menteri bertanggungjawab kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan jabatan. Tetapi dalam pelaksanaan bantuan itu,yaitu: - Ada bantuan yang diberikan atas inisiatif Wakil Presiden sendiri - Ada bantuan yang diberikan karena diminta oleh Presiden - Ada pula bantuan yang diberikan oleh Wakil Presiden karena ditetapkan oleh Keputusan Presiden 4. Sebagai pendamping yang mendampingi Presiden 5. Sebagai wakil Presiden yang bersifat mandiri. Dalam posisi ini, Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan, instruksi atau penugasan khusus dari Presiden. Walaupun demikian dalam UUD NRI tahun 1945, tidak dijelaskan/diperinci tugas-tugas seorang Wakil Presiden. Demikian pula dalam Ketetapan MPR tidak ditemukan suatu Ketetapan yang 6 Jimly Assiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hlm. 111 7 Jimly Assiddiqie, op.cit, hlm. 112-113
  12. 12. mengatur tugas Wakil Presiden secara terinci. Dalam Pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 berbunyi : 1. Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bekerjasama. 2. Calon Wakil Presiden selain memenuhi persyaratan yang ditentukan pada Pasal 1 ketetapan ini. Harus juga menyatakan sanggup bekerjasama dengan Presiden. Dalam ketentuan ini ditekankan lagi bahwa Wakil Presiden harus dapat bekerjasama dengan Presiden, sedangkan Presiden tidak perlu menyatakan harus dapat bekerjasama dengan Wakil Presiden.8 Sejauh mana pembagian tugas Presiden dan Wakil Presiden belum ada pengaturannya. Dengan demikian tugas Wakil Presiden akan ditentukan oleh Presiden sendiri. Besar kecilnya tugas yang akan diserahkan kepada Wakil Presiden akan sangat tergantung serta ditentukan oleh kesamaan serta perbedaan kebijaksanaan politik dari masing-masing pejabat tersebut.9 Istilah dibantu ini dalam UUD 1945 dipergunakan pula pada Pasal 17 ayat (1) yang menetapkan : “Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara”. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa kedudukan Wakil Presiden tidak sama dengan Menteri. Pembantuan yang dilakukan keduanya berbeda. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari10 : 1. Pertama, Wakil Presiden diberhentikan dipilih oleh MPR, sedangkan menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 2. Kedua, Wakil Presiden bukan pembantu Kepala Pemerintahan, tetapi merupakan Pembantu Kepala Negara. Menteri-menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (3) adalah Pembantu Kepala Pemerintahan. 3. Ketiga, apabila Presiden berhalangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUD NRI tahun 1945, maka Wakil Presiden dapat menggantikan Presiden. Jika Presiden berhalangan, menteri tidak dapat menggantikan Presiden, kecuali dalam waktu yang sama Wakil Presiden juga berhalangan Bertolak dari ketidakjelasan tugas dan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945 maupun dalam Ketetapan MPR, maka kita dapat melihat contoh tugas Wakil Presiden pada jaman Orde Baru dimana dalam Penjelasan Presiden Suharto pada Pengumuman Pembentukan Kabinet 8 Muhammad Ridwan Indra,Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji menurut UUD 1945, Sinar Grfika, Jakarta, 1987, hlm.68 9 Soehino, Hukum Tata Negara (Hubungan Fungsional antara Lembaga-lembaga Negara tingkat Pusat menurut UUD 1945),Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 36 10 Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 150
  13. 13. Pembangunan II tanggal 27 Maret 1973, yang menyatakan bahwa tugas Wakil Presiden adalah sebagai berikut11 : 1. Tugas Umum: Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, tugas Wakil Presiden ialah membantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya. 2. Tugas Khusus : a. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah dan mengusahakan pemecahan masalah-masalah yang perlu, yang menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. b. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen- departemen, dalam hal ini adalah inspektur-inspektur jenderal daripada departemen- departemen yang bersangkutan. Tugas Wakil Presiden Adam Malik dalam Kabinet Pembangunan III, secara prinsipiil juga tidak berbeda dengan tugas Wakil Presiden dalam Kabinet Pembangunan II. Disamping tugas yang bersifat umum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945, ada tugas khusus yang dilaksanakan oleh Wakil presiden dalam Kabinet Pembanguna III ini ialah terus-menerus memimpin dan mengikuti pelaksanaan pengawasan pembangunan, yang dalam REPELITA III meningkat terus.12 Pertanggungjawaban Wakil Presiden Jabatan apapun yang memiliki kekuasaan, sebaiknya dilengkapi dengan pertanggungjawaban, supaya dapat diadakan penilaian terhadap pelaksana jabatan yang bersangkutan dalam melakukan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Sehingga akan menjadi motivasi yang bersangkutan untuk berprestasi sebaik-baiknya. Begitu pula halnya dengan jabatan Wakil Presiden. Tetapi yang menjadi masalah kepada siapa atau lembaga Negara mana Wakil Presiden bertanggung jawab. Atau dengan perkataan lain, Lembaga Negara apa yang berhak meminta pertanggungjawaban kepada Wakil Presiden, sebab mengenai hal ini tidak dijumpai ketentual formil yang secara tegas mengatur (baik dalam UUD NRI tahun 1945 maupun Ketetapan- ketetapan MPR). 11 Mashuri Maschab, Kekuasaan Eksekutif di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 17-18 12 Pidato Kenegaraan Presiden R.I Di depan Sidang DPR 16 Agustus 1978, Departemen Penerangan R.I, 1978, P.54
  14. 14. Namun dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang telah disinggung diatas (diantaranya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI tahun 1945), dapat ditarik beberapa alternatif, antara lain13 : a. Wakil Presiden bertanggung jawab kepada MPR, atas dasar dipilih oleh MPR. Konsekuensinya akan mengakibatkan timbulnya dua pertanggungjawaban eksekutif yang seolah-olah terpisah. b. Wakil Presiden bertanggung jawab kepada PResiden atas dasar merupakan pembantu Presiden (tetapi tidak sama dengan menteri). Kelemahannya : - Bahwa Wakil Presiden tidak dipilih oleh Presiden adalah untuk menunjukan perbedaan kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri-menteri selaku pembantu Presiden. - Akan berakibat pertanggungjawaban Presiden kepada MPR menjadi bertambah berat, karena selain harus mempertanggungjawabkan setiap kebijaksanaannya, juga harus mimikul tanggung jawab tindakan Wakil Presiden. c. Wakil Presiden bertanggungjawab baik kepada MPR, maupun kepada Presiden, atas dasar di satu pihak dipilih oleh MPR, di lain pihak merupakan Pembantu Presiden. Disatu pihak, Wakil Presiden bertanggungjawab kepada MPR (dalam arti luas) karena dipilih MPR. Di lain pihak Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden dalam kedudukannya sebagai Pembantu Presiden (dalam arti sempit) 13 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandunag, Edisi Kedua, 1997, hlm. 30-32 dan Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan. FH UII Press, Yogyakarta, Edisi Ketiga, 2006, hlm. 46
  15. 15. BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa: a. Secara yuridis kedudukan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD NRI 1945 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/1973. Peraturan diatas hanya memuat kewenangan Wakil Presiden secara umum, sedangkan tidak mengatur kewenangan Wakil Presiden secara khusus. Konsekuensinya Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya tergantung pada Pemberian dan atau Pelimpahan kekuasaan Presiden. b. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) yang menetapkan bahwa : “Dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Berdasarkan pasal ini, kemungkinan 5 posisi Wakil Presiden terhadap Presiden yaitu: - Sebagai wakil yang mewakili Presiden. - Sebagai pengganti yang menggantikan Presiden. - Sebagai pembantu yang membantu Presiden. - Sebagai pendamping yang mendampingi Presiden - Sebagai wakil Presiden yang bersifat mandiri. Tetapi dalam menjalankan tugasnya untuk membantu Presisen berbeda dengan menteri. Salah satunya Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Wakil Presiden bersama Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. c. Wakil Presiden dalam menjalankan jabatannya, pertanggungjawaban Wakil Presiden tidak diatur secara jelas dan tegas baik dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 maupun Ketetapan-ketetapan MPR. Tetapi dari penjelasan diatas dapat ditafsirkan, bahwa Presiden bertanggungjawab kepada MPR (dalam arti luas) dan bertanggungjawab kepada Presiden (dalam arti sempit). Dengan demikian, dari semua permasalahan yang diungkap diatas, sebenarnya kuncinya disebabkan karena belum ada aturan permainan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan Wakil Presiden, khususnya yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan pertanggungjawabannya, baik dalam UUD 1945 maupun dalam Ketetapan-ketetapan MPR.
  16. 16. B. SARAN Berdasarkan penulisan karya tulis ini adapun saran-saran yang dapat diberikan: a. Bagi Pemerintah (Pembuat peraturan perundangan-undangan) agar dibuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai peran, fungsi, tugas serta kewenangan Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Bahkan dalam Peraturan Dasar pun tidak diatur secara jelas b. Bagi Peneliti agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Keduduka dan Kewenangan Wakil Presiden khususnya dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Ketatanegaraan Indonesia. c. Bagi Penulis agar dalam melakukan penelitian bukan hanya Kepustakaan tetapi juga Penelitian Lapangan agar lebih jelas data yang didapat. d. Bagi Pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran untuk pembuatan karya tulis selanjutnya yang lebih baik dan bermanfaat. Demikianlah penulisan karya tulis ini. Atas perhatian para pembaca, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat!
  17. 17. DAFTAR PUSTAKA A. BAHAN BACAAN :  Mahzumar. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Bandung: Nusa Media..  Zainal, Hasan Aini. 1971. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.  Maschab,Mashuri.1983. Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.  Manan, Bagir. 2006. Lembaga Kepresidenan.Yogyakarta: FH UII PRESS.  Assiddiqie, Jimly. 2010. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.  Huda, Ni’matul. 2008. UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: Rajawali Press.  Assiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1993. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.  Thaib, Dahlan. 1998. Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty.  Indra, Muhammad Ridhwan.1987. Kedudukan Lembaga-lembaga dan Hak Menguji Menurut Undang-undang Dasar 1945. B. PERATURAN DASAR  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973  Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973  Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983 C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden  Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  18. 18. D. BAHAN HUKUM LAINNYA  Makalah Struktur Kenegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 oleh Prof. Dr. Jimly Assiddiqie,S.H. dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional di Denpasar, 14-18 Juli 2003  Pidato Kenegaraan Presiden R.I Di depan Sidang DPR 16 Agustus 1978, Departemen Penerangan R.I, 1978, P.54  Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan Tugas Presiden dalam hal Presiden berada di Luar Negeri.  Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.  http://elisa1.ugm.ac.id/files/andi.sandi/uZVkF7Bj/Lembaga- lembaga%20Negara%20dalam%20Mekanisme%20Checks%20and%20Balances.doc.

×