Tongkat kemiskinan di indonesia yang masih tinggi menimbulkan banyak permasalahan di indonesia. Pemerintah diminta untu k segera bertindak untuk menurunkan angka kemiskinan dengan membentuk sebuah badan ynag menanggulangi kemiskinan.
2. Pengertian
Menurut Pasal 1 ayat(1) UU NO. 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan Fakir Miskin :
▸Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai
sumber mata pencaharian dan/atau
▸mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
▸yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
2
3. Maps
Indonesia
3
Indonesia sekarang ini tercatat menempati urutan
ke – 68 negara termiskin di dunia.
Itu membuktikan bahwa Indonesia harus lebih
meningkatkan kualitas masyarakatnya.
Bila di bandingkan dengan negara tetangga
seperti malaysia dan singapura, Indonesia cukup
tertinggal jauh.
4. 4 Maps
Indonesia
4
Kemiskinan menjadi alasan rendahnya Human
Development Index (Indeks Pembangunan
Manusia) Indonesia. Secara menyeluruh, kualitas
manusia Indonesia relatif sangat rendah jika
dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-
negara lain di dunia. United Nations Development
Programme (UNDP) menempatkan HDI Indonesia
di peringkat 124 dari 187 negara pada tahun 2011
8. ± 10,340,000Jumlah penduduk miskin di perkotaan
10,86%Persentase penduduk miskin dari total penduduk di
Indonesia
± 17,670,000Jumlah penduduk miskin di pedesaan
8
Menurut
Badan
Pusat
Statistik
(BPS)
pada
Maret
2016
9. 9
Indikator-Indikator Kemiskinan
Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan
terbatasnya sumber daya alam
Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial
masyarakat
Ketidakmampuan social
Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan
mata pencaharian yang berkesinambungan.
11. “
11
Merosotnya standar perkembangan
pendapatan per-kapita secara global.
Menurunnya etos kerja dan produktivitas
masyarakat.
Biaya kehidupan yang tinggi
Pembagian subsidi in come pemerintah yang
kurang merata.
12. “Tata kelola pemerintahan yang buruk
Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
Terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan
kesehatan, pendidikan, dan sempitnya lapangan pekerjaan
Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam
16. Tantangan kemiskinan bagi kaum wanita
▸masih rendahnya angka pembangunan gender
(Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka
Indeks pemberdayaan Gender (Gender Empowerment
Measurement, GEM).
16
18. kesenjangan antara desa dan kota
▸. Proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif lebih tinggi
dibanding perkotaan. Data Susenas (National Social Ekonomi
Survey) 2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0% penduduk
Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar
bekerja di sektor pertanian.
18
19. OTONOMI DAERAH
▸ketika meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah
daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak
mustahil dalam jangka waktu yang relatif singkat kita akan
bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada
skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan
dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah
daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar,
hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa
masyarakat ke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan
bahaya laten dalam skala nasional.
19
20. rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM)
▸rendahnya Indeks
Pembangunan Masyarakat
(IPM) Indonesia yang masih
menempati peringkat lebih
rendah dari Malaysia dan
Thailand di antara negara-
negara ASEAN.
▸Indeks Kemiskinan Manusia
(IKM) Indonesia pada tahun
yang sama sebesar 0,178.
masih lebih tinggi dari Filipina
dan Thailand.
20
28. ▸Pasal 34 ayat 3
UUD 1945
▸“Negara bertanggung
jawab atas penyediaan
fasilitas kesehatan dan
fasilitas pelayanan
umum yang layak”
Meningkatkan pelayanan dasar
Kepada masyarakat miskin4
29. ▸Pasal 34 ayat 2 UUD
1945
▸“Negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat”
Membangun dan menyempurnakan sistem
perlindungan sosial bagi masyarakat miskin5
30. Salah satu bentuk upaya pemerintah menanggulangi
kemiskinan
▸Tim Nasional percepatan Penanggulangan kemiskinan
30
31. DEFINISI
Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan
lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil
Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan
berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
DASAR HUKUM
Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
31
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistik, antara lain sebagai berikut :
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).
Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
Yang penting digaris bawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan.
Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini sangat urgent dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal
Biaya kehidupan yang tinggi
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.
Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.
Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.
Oleh sebab itu, mereka yang berada di kelompok rentan miskin bisa dengan mudah tergelincir ke dalam kategori miskin.
"Ketika tidak ada kebijakan yang bisa mengerek pendapatan masyarakat untuk naik, maka tentu saja makin tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan minimal. Jadi ketika pendapatan tidak naik, kemudian dibarengi kenaikan harga pokok dan terjadi penyempitan lapangan pekerjaan formal, ini tentu saja akan mendorong kelompok rentan miskin masuk ke kemiskinan. Jadi tidak ada faktor tunggal, misalnya disebabkan rokok semata. Jika seperti itu analisisnya tidak lengkap dan jadi misleading,