Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Riau

16,041 views

Published on

Contoh Proposal skripsi

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,041
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
330
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat UMP terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Riau

  1. 1. A. PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU B. LATAR BELAKANG MASALAH Untuk mengatasi permasalah pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti kemiskinan, pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengambangan perekonomian dengan cara menyelesaikan permasalahan yang ada seperti menciptakan lapangan kerja. Kemiskinan merupakan masalah yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global yang sedang berlangsung. Menurut Todaro (2000), bahwa pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utamapembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa kemiskinan menjadi salah satu masalah yang harus diatasi dalam konteks pembangunan ekonomi sesuai pandangan ekonomi baru. Keberhasilan suatu perekonomian tidak lagi hanya diukur melalui peningkatan PDB, melainkan juga kemampuan suatu negara dalam mengatasi masalah kemiskinan. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomiandunia sehingga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan disuatu wilayah. 1
  2. 2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tulus T.H. Tambunan,2009). Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menciptakan pembangunan yang berkesinambungan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah Negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Lanjouw dalam Ginting, dalam jurnal Deni Mirza (2012) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan, Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan negara berkembang, salah satunya Indonesia. Seperti yang telah banyak diketahui, telah banyak kebijakan dan program-program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan namun tetap saja 2
  3. 3. penanggulangan kemiskinan tidak sesuai harapan karena terkendala dengan kondisi masyarakat yang ada. Bicara tentang kemiskinan, pada dasarnya dapat didefinisikan secara sederhana maupun dalam arti luas. Dalam pengertian yang sederhana kemiskinan dapat diterangkan sebagai kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu dalam arti yang lebih luas kemiskinan dapat meliputi ketidakcukupan yang lain seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja dan berusaha, keterbatasan akses terhadap berbagai hal, dan lain-lain. Karakteristik penduduk miskin secara lebih spesifik, di antaranya dicirikan oleh beberapa hal sebagai berikut : (a) masyarakat miskin sebagian besar tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian dominan berusaha sendiri di sektor pertanian (60,0 %); (b) sebagian besar (60 %) penduduk berpenghasilan rendah mengkonsumsi energi kurang dari 2.100 kkal/ hari; (c) berdasarkan indikator silang proporsi pengeluaran pangan (> 60 %) dan kecukupan gizi (energi < 80%), diperoleh proporsi rumah tangga rawan pangan nasional mencapai sekitar 30,0 %; dan (d) penduduk miskin dengan tingkat SDM yang rendah, umumnya tinggal di wilayah dengan karakteristik marjinal, dukungan infrastruktur terbatas, dan tingkat adopsi teknologi rendah (Asiah Hamzah, 2012). Dari sekian banyak penduduk miskin, masyarakat yang berprofesi sebagai petani merupakan jumlah terbanyak dari kelompok masyarakat miskin. Data statistik indonesia tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk miskin berjumlah 31 juta jiwa dengan jumlah perkotaan 11 juta jiwa dan pedesaan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani sebanyak 19 juta jiwa. Kondisi ini 3
  4. 4. disebabkan oleh faktor penduduk desanya yang mengalami ketidakmerataan pendistribusian hasil-hasil pembangunan, selain itu kemisinan di pedesaan juga merupakan sikap mental penduduknya yang mengalami kemiskinan alamiah dan kultural, keadaan ini dapat dilihat dari ketidakberdayaan mereka dalam penguasaan modal, keterampilan, teknologi serta hambatan struktur yang membuat mereka berada dalam lingkaran kemiskinan yang tidak ada ujungnya selama turun-temurun. Kemiskinan berpengaruh besar terhadap angka pengangguran. Salah satu cara untuk keluar dari lingkaran kemiskinan adalah dengan menawarkan diri untuk masuk kedalam pasar kerja, dengan bergabungnya seseorang dalam pasar kerja tentu saja kesejahteraan seseorang tersebut meningkat, sehingga seseorang tersebut bebas dari kemiskinan. Secara umum pengertian pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja dan belum memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan salah satu masalah pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara berkembang karena seperti yang kita tahu negara berkembang mempunyai masalah dengan jumlah penduduk sehingga sering kali negara berkembang mengalami ledakan penduduk. Kebijakan-kebijakan untuk mengatasi ledakan penduduk sudah dilaksanakan namun tetap saja penduduk setiap tahunnya selalu bertambah. Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain: perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Namun jika perkembangan jumlah penduduk melebihi peluang kesempatan kerja 4
  5. 5. tentu saja menyebabkan sebagian orang tidak mendapatkan pekerjaan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu sebagai pelaku pembangunan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan kita. Bahkan, masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah-masalah baru di bidang ekonomi maupun nonekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan. Indeks kemiskinan di Provinsi Riau dan kabupaten/kota terlihat menurun pada tahun belakangan, hal ini terlihat dari urutan 24 tahun 1999, menjadi urutan 20 tahun 2002. Keberhasilan penurunan Indeks kemiskinan di Provinsi Riau tidak terlepas dari semakin membaiknya akses penduduk terhadap air bersih dan fasilitas kesehatan serta adanya perbaikan gizi balita. Keberhasilan menurunkan nilai Indeks kemiskinan di kabupaten/kota merupakan hasil dari peningkatan penyediaan pendidikan dasar, perbaikan akses terhadap air bersih dan perbaikan gizi balita. Kemiskinan dari sudut pandang pendapatan tidak selalu sejalan dengan Indeks kemiskinan, karena kedua ukuran tersebut mengukur aspek kemiskinan yang berbeda. Kemiskinan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (angka kemiskinan) mengukur deprivasi relatif pada standar kehidupan yang sudah tercapai, sedangkan indeks kemiskinan mengukur deprivasi yang dapat menghambat kesempatan yang dimiliki penduduk untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik. 5
  6. 6. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurut indikator kemiskinan BPS, terlihat pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin 722.410 jiwa menjadi 482.050 jiwa pada tahun 2011, ini berarti kebijakan-kebijakan dilaksanakan dengan baik meskipun tetap saja angka kemiskinan Provinsi Riau masih tergolong tinggi dan tidak mendorong pembangunan lebih baik sama sekali. Tabel B.1: Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, dan Jumlah Pengangguran di Provinsi Riau Tahun 2002-2011 Jumlah Penduduk (Jiwa) 4.125.295 4.413.432 4.491.393 4.614.930 4.764.205 4.984.304 5.189.154 5.306.533 5.538.367 5.738.543 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 722.410 751.300 744.400 600.400 564.900 574.500 566.700 527.500 500.300 482.050 Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa) 215.157 250.286 364.594 307.862 202.387 207.138 183.522 193.505 207.247 136.222 Sumber: Riau dalam angka 2002-2011, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota 20022011 Sementara pada jumlah pengangguran terbuka mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat pada tahun 2002 angka pengangguran sebesar 215.157 jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu 250.286 jiwa. Angka ini terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2006 mengalami penurunan sebanyak 202.387 jiwa hingga tahun 2010 kembali angka pengangguran kembali naik sebanyak 207.247 jiwa. Namun dari sekian tahun, angka pengangguran yang paling besar terdapat pada tahun 2004 dimana pada tahun tersebut tercatat sebesar 364.594 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi 6
  7. 7. Riau relatif besar yang tersebar pada daerah pesisir, aliran sungai, kepulauan dan daerah pedalaman yang terisolir. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagaikebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjaminkelangsungan hidup.Menurut BPS (2007), seseorang masuk dikategorikan miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Harga kebutuhan yang semakin naik membuat orang berpikir bahwa jika ingin mendapatkan pekerjaan harus dengan upah yang sesuai sehingga kebutuhannya tercukupi dan terbebas dari kemiskinan, sehingga pemerintah menetapkan upah minimum sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per- 01/Men/1999,Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.Menurut UU No. 13/2003, upah minimum diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu kebijakan upah minimum adalah salah satu strategi pemerintah menanggulangi kemiskinan, dengan menghitung kebutuhan dasar, seperti: pangan, sandang, dan perumahan, sekaligus sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa transportasi. Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang 7
  8. 8. besarnya upahminimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM),sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhanhidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitaskerja dan kesejahteraan buruh (Sonny Sumarsono, 2003). Riau merupakan salah satu provinsi dengan upah minimum yang tinggi. Ini menjadi salah satu daya tarik para pencari kerja dari luar provinsi masuk dan bergabung dalam pasar tenaga kerja di Provinsi Riau.kebijakan pemerintah untuk meningkatkan upah minimum di suatu daerah akan berdampak terhadap peningkatan upah rata-rata buruh Provinsi Riau. Semakin tinggi peningkatan upah minimum, semakin rendah peningkatan tingkat kemiskinan di Riau. Tabel B.2: Jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2002-2011 Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Upah Minimum Provinsi (Rp) 394.000 437.500 476.900 551.500 637.000 710.000 800.000 901.600 1.016.000 1.120.000 Sumber: Riau Dalam Angka 2002-2011 Tingkat upah minimum meningkat dari tahun ke tahun, terlihat pada tahun 2002 sebesar Rp. 394.000,- dan menjadi Rp. 1.120.000,- pada tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk mengurangi pengangguran yang memicu pada menurunnya angka kemiskinan Provinsi Riau. 8
  9. 9. Dengan tingkat upah minimum yang meningkat setiap tahunnya, hanya sebagian saja yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Terbukti dari masih meningkatnya angka kemiskinan dan angka pengangguran yang masih tinggi. C. RUMUSAN MASALAH Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang melekat dan sulit untuk ditanggulangi. untuk menanggulangi masalah kemiskinan tentu harus ditanggulangi dari dasar. Seperti menaikkan upah minimum dan perluasan kesempatan kerja sehingga masyarakat mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Dari latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. 2. Bagaimana pengaruh tingkat upah minimum provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah, dapat disimpulkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Tujuan penelitian: 1. Menganalisis pengaruh jumlah pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. 2. Menganalisis pengaruh upah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Riau. Manfaat penelitian: 9
  10. 10. 1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam berfikir terutama menyangkut masalah yang sedang diteliti. 2. Bagi pengambil kebijakan, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapak kebijakan pembangunan daerah. 3. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait. E. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : TINJAUAN PUSTAKA BAB III : METODE PENELITIAN BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN F. TELAAH PUSTAKA 1. Konsep kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa yang selalu hadir ditengah masyarak khususnya negara berkembang dalam konteks masyarakat Indonesia. Masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk terus dikaji. Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan pendapatan tapi juga dari aspek sosial, lingkungan dan tingkat partisipasi. Sen (1995) menyatakan bahwa kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah (low income), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas (capability handicap). kemiskinan dapat menjadi penentu dan faktor dominan yang mempengaruhi 10
  11. 11. persoalan kemanusiaan seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kriminalitas, kekerasan, perdagangan manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak. Dengan demikian kemiskinan tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi rendahnya pendapatan tetapi harus dari banyak aspek yang saling terkait sehingga bersifat multidimensi. Menurut Chambers dalam Nanga (2006) dalam junal Yarlina Yakub (2012) menyatakan, kemiskinan terutama di daerah pedesaan (rural poverty) adalah masalah ketidakberdayaan (powerlessness), keterisolasian (isolation), kerentanan (vulnarability) dan kelemahan fisik (physical weakness), dimana satu sama lain saling terkait dan mempengaruhi. Namun demikian, kemiskinan merupakan faktor penentu yang memiliki pengaruh paling kuat dari pada yang lainnya. Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari kekuatan yang ada pada-Nya. (Bellinger, 2007) mengatakan konsep kemiskinan melibatkan multidimensi, multidefinisi dan alternatif pengukuran. Kemiskinan merupakan satu dari masalah yang sulit untuk didefinisikan dan dijelaskan. Secara umum, kemiskinan dapat diukur dalam dua dimensi yaitu dimensi income atau kekayaan dan dimensi non-faktor keuangan. Kemiskinan dalam dimensi income atau kekayaan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima karena pendapatan rendah biasanya bersifat sementara, tetapi juga diukur melalui kepemilikan harta kekayaan seperti lahan bagi petani kecil dan melalui akses jasa pelayanan publik. Sedangkan dari dimensi non-faktor keuangan ditandai dengan adanya keputusasaan atau ketidakberdayaan yang juga dapat menimpa berbagai rumah tangga berpenghasilan rendah. 11
  12. 12. Menurut Suparlan dalam Juwanita (2004) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam kehidupan masyarakat bersangkutan. Standar hidup rendah ini secara langsung nampak mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin. Suparlan mendefinisikan penduduk miskin antara lain: 1. Konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non-makanan. 2. Seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 3. Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disertakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan. Menurut Puji Hardiyanti (2006), secara teoritis kemiskinan menurut penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua kategori: 1. Kemiskinan natural atau alamiah Kemiskinan natural atau alamiah adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat terbatasnya jumlah sumber daya atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang 12
  13. 13. lain. Mungkin sajadalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan kekayaan tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak olehadanya pranata-pranata sosial untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial. 2. Kemiskinan struktural Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana atau fasilitas yang ada. Dengan demikian sebagian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dalam kemiskinan. Ada beberapa isu sentral yang menjadifokus perhatian bagi upaya penanggulangan kemiskinan (Beni, 2001), yaitu sebagai berikut: 1. Upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat local spesific. Maksudnya bahwa penanggulangan kemiskinan harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat lokal sesuai dengan kondisi daerah tersebut. 2. Upaya pengentasan kemiskinan dalam era otonomi daerah harus diikuti dengan perbaikan faktor-faktor produksi, antara lain: (a) melalui penetapan kebijakan land reform melaluiperaturan daerah; (b) terbentuknya lembaga keuangan mikro untuk membiayai usaha rakyat. 3. Program penanggulan kemiskinan harus merupakan program pembangunan yang produktif dan memberi sumbangan terhadap 13
  14. 14. peningkatan pendapatan masyarakat miskin di tingkat akar rumput secara berkelanjutan dan dengan pendampingan yang intensif. 4. Dalam suasana demokratisasi dan desentralisasi, upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan tidak lepas dari berbagai hal yang terkait, yaitu (a) terselenggaranya praktik pemerintahan yang baik (good governance); (b) pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah; (c) kerja sama (partnership) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil (civil society) dalam penanggulangan kemiskinan; dan (d) upaya pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada kekuatan setempat. 1.1 Indikator Kemiskinan Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bappenas mempunyai makna yang relatif luas, yaitu dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, antara lain adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat 14
  15. 15. terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Indikator kemiskinan yang umum digunakan di Indonesia adalah garis kemiskinan (poverty line). BPS (Badan Pusat Statistik) menentukan batas garis kemiskinan di Indonesia berdasarkan besaran rupiah yang digunakan untuk dibelanjakan per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimu makanan dan bukan makanan. Indikator menurut BPS adalah: 1. Tidak miskin. adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610,2. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488,- sampai Rp 350.610,- atau sekitar antara Rp 9.350,sampai Rp11.687,- per orang per hari. 3. Hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740,- sampai Rp 280.488,- atau sekitar antara Rp 7.780,- sampai Rp 9.350,- per orang per hari. 4. Miskin, dengan pengeluaran perbulan per kepala Rp 233.740,kebawah atau sekitar Rp 7.780,- kebawah per orang per hari. 5. Sangat miskin (kronis) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlas pastinya. 15
  16. 16. Kebutuhan minimum makanan digunakan standar 2.100 kalori per hari, sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan mencakup pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dalam upaya pengidentifikasian penduduk miskin, indikator kemiskinan yang digunakan BKKBN Provinsi Riau yang dikombinasikan dengan indikator yang digunakan Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau yaitu: 1. Frekuensi makanan minimal 2 kali sehari. 2. Konsumsi lauk paku berprotein tinggi. 3. Memiliki pakaian yang berbeda untuk kegiatan yang berbeda. 4. Kepemilikan aset. 5. Luas lantai perkapita. 6. Jenis lantai 7. Ketersediaan air bersih 8. Kepemilikan jamban 2. Teori pengangguran Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara tidak langsung dan paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekrjaan berarti menurunnya standar kehidupan dan tekanan psikologis (Mankiw, 2000) Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan (Sadono Sukirno, 2004) 16
  17. 17. Menurut Badan Pusat Statistik (2010) pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Menurut BPS pengangguran di Indonesia diklasifikan kedalam dua jenis kelompok besar. Pertama, pengangguran terbuka, yaitu seluruh angkatan kerja yang mencari kerja, baik para pencari kerja baru (first time job) maupun mereka yang sebelumnya pernah bekerja. Kedua, setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan. Menurut Kuncoro (2000) dengan menggunakan pendekatan angkatan kerja, pengangguran terbagi menjadi tiga jenis yaitu pertama, pengangguran friksional. Pengangguran jenis ini adalah pengangguran yang muncul karena pekerja masih masih mencari pekerjaan yang sesuai jadi ia menganggur bukan karena bukan karena tidak adak ada pekerjaan. Pengagguran ini tidak menimbulkan masalah dan bisa diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengangguran struktural, yaitu pengagguran yang muncul karena perubahan struktur dan kondisi perekonomian. Pengangguran ini sulit diatasi karena terkait dengan strategi pembangunan sebuah negara. Meskipun demikian pengagguran ini dapat diatasi dengan melakukan pelatihan agar tercipta tenaga kerja terampil. Ketiga, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena faktor musim. Misalnya para pekerja industri yang mengandalkan hidupnya dari 17
  18. 18. pesanan.Pengagguran ini juga tidak menimbulkan masalah, meskipun belum ada bukti empirik yang mendukung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran menurut Marhaeni dan Manuati (2004) terdapat beberapa faktor yangmempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebagai berikut: 1. Tingkat upah; dimana tingkat upah memegang peranan penting atau sangat berpengaruh besar dalam kondisi ketenagakerjaan. 2. Teknologi; penggunaan teknologi yang tepat guna akan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan jumlah pengangguran. 3. Fasilitas modal; fasilitas modal mempengaruhi permintaan tenaga kerja melalui dua sisi. Pengaruh substitutif, dimana bertambahnya modal akan mengurangi permintaan tenaga kerja. Pengaruh komplementer, dimana bertambahnya modal akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mengelola modal yang tersedia. 4. Struktur perekonomian; perubahan struktur ekonomi menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja. Adapun secara dasar penyebab terjadinya pengangguran adalah karena terjadinya ketidak seimbangan antara faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran sebagaimana diketahui secara umum (Sugiyanto,2006), antara lain: 1. Rendahnya tingkat pendidikan 2. Rendahnya keterampilan dan pengalaman yang dimiliki 3. Tidak sebandingnya antara kerja dan lahan pekerjaan 4. Faktor-faktor lain (misalnya pilih-pilih pekerjaan) 18
  19. 19. 6. Teori upah Besaran upah dapat memiliki hubungan positif atau negatif dengan tingkat pengangguran. Hal ini terjadi karena upah minimum yang diterima adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja. Hal tersebut memiliki hubungan antara seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dan tentunya upah yang tinggi. Jika tenaga kerja menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum yang diterima dan seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah besaran upah tersebut maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut. Pada pihak pengusaha, penetapan upah minimum yang tinggi akan menyebabkan tingkat pengangguran yang bertambah. Hal ini dikarenakan perusahaan mengambil kebijakan efisiensi biaya produksi dengan mengurangi tenaga kerja. Besaran yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran yang dilakukan adalah dengan besaran upah rata-rata per propinsi dalam satu tahun (Ronny. P dan Bannatul, 2012) Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1992) Studi Waisgrais (2003) dalam Rini Sulistiawati (2011) menemukan bahwa kebijakan upah minimum menghasilkan efek positif dalam hal mengurangi kesenjangan upah yang terjadi pasar tenaga kerja. Studi Askenazy (2003) juga menunjukkan bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap 19
  20. 20. pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal manusia. Implikasi upah minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang kompetitif. (Ricardo dalam Deliarnov, 2009) nilai tukar suatu barang ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya untuk bertahan hidup bagi buruh yang bersangkutan. Upah sebesar ini disebut sebagai upah alami (natural wage). Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar hidup masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium , secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa (Mankiw, 2003). Gambar 1: Model Pasar Bebas Kompetitif Tradisional DL W2 SL F G We W1 SL DL Le Titik We melambangkan tingkat upah ekuilibrium (equilibrium wage rate), pada tingkat upah yang lebih tinggi seperti pada W2 , penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehingga persaingan di antara individu dalam rangka 20
  21. 21. memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibriumnya, yakni We. Sebaliknya pada upah yang lebih rendah seperti W1, jumlah total tenaga kerja yang akan diminta oleh produsen akan melebihi kuantitas penawaran yang ada sehingga terjadi persaingan diantara para pengusaha dalam memperebutkan tenaga kerja dan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekulibrium, We. Kelemahan dari model Pasar Bebas Kompetitif Tradisional adalah kurang memberikan petunjuk yang berarti mengenai kenyataan determinasi upah dan lapangan kerja khususnya di negara berkembang. Mekanisme penyesuaian otomatis dalam pasar tidak akan mampu mendorong tingkat upah riil sampai pada tingkat We yang merupakan tingkat upah ekuilibrium (Todaro, 2000) Kebijakan upah minimum harus diintegrasikan dengan kebijakan lain agar upaya peningkatan kesejahteraan buruh dapat lebih efektif. Kewajiban negara ini dapat dilakukan diantaranya melalui penyediaan akses terhadap pelayanan publik (seperti perumahan, pelayanan kesehatan, tranportasi, pendidikan untuk anak),subsidi dan pengelolaan jaminan sosial bagi buruh, penegakan hukum dalam masalah jaminan sosial, insentif pajak bagi perusahaan yang memberikan opsi kepemilikan saham, serta upaya peningkatan kesejahteraan buruh secara lokal dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah (M. Adriani Kappatari, 2002). Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja (No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30): "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 21
  22. 22. pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan." 7. Penelitian terdahulu Penelitian oleh Yarlina Yacoub (2012) berjudul “Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. Penelitian ini ingin menguji hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini berbasis pada penelitian deskriptif dan explanatory, dengan teknik analisis regresi melalui bantuan SPSS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS yang merupakan pooled the data yaitu gabungan antara time series (tahun 2005 - tahun 2010, selama 6 tahun dengan cross section 12 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa penganggur yang ada di rumahtangga tersebut tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan keluarganya hidup berada di atas garis kemiskinan. Ini terutama terjadi pada pengangguran terdidik dan total pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, sebanyak 47,86% adalah pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan Tamat SLTA ke atas (pengangguran terdidik). Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Denni Sulistio Mirza (2012) yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap IPM di Jawa Tengah tahun 2006-2009”. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan badan pusat statistik (BPS 22
  23. 23. Jateng) khususnya data tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dengan Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan time series dan cross section. Data time series periode tahun 2006 – 2009 sedangkan data cross section adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2006-2009 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,49.Analisis regresi dengan panel data pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 20062009 diperoleh hasil bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti kemiskinan yang semakin menurun maka Indeks Pembangunan Manusia semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Nano Prawoto (2009) dengan judul “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya”. Hasil penelitian menyimpulkan strategi untukmeningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas agar terhindar dari kemiskinanadalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan, melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan strategi pemberdayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Tufan Permana, Hasbi Yasin, dan Agus Rusgiyono yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dengan Pendekatan Geographically Weighted Regression”. Penelitian ini mencoba menganalisis persentase banyaknya penduduk miskin di 23
  24. 24. Kabupaten Wonosobo dengan membandingkan model regresi global dengan geographically weighted regressin (GWR) yaitu adalah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis heterogenitas spasial. Model GWR hanya sedikit menaikkan nilai R2. yaitu hanya0.18%. Jadi model yang cocok digunakan untuk persentase rumah tangga miskin di Kabupaten Wonosobo adalah Model Regresi Global yang mampu menerangkan keragaman tingkat kemiskinan (Y) sebesar 58.07% dengan nilai jumlah kuadrat errornya 23.1494 dan nilai AIC 101.7120. Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo adalah Persentase banyaknya keluarga yang memiliki permukiman kumuh, Persentase banyaknya keluarga penderita gizi buruk, dan Persentase banyaknya keluarga yang memiliki lahan pertanian. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Sulistiawati (2012) dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data berbentuk times series dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dan data cross-section yang terdiri atas 33 provinsi, sehingga merupakan data panel atau pooled the data yaitu gabungan antara data times series (tahun 2006 s.d 2010 = 5 tahun) dengan data cross-section (33 provinsi) oleh karena itu tidak diperlukan pengujian data. Berdasarkan hasil pengujian koeffisien jalur sesuai persamaan struktur 1 dan struktur 2 diperoleh hasil bahwa variabel Upah Minimum (X1) berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, sedangkan variabel Penyerapan Tenaga kerja (Y1) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y2). 24
  25. 25. Agi Ridzki Darajat (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Tasikmalaya Periode Tahun 20012010”. Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran dengan alat analisis yang digunakan adalah Analisis Koefisien Determinasi (R²), Uji t-statistik, Uji F-statistik, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastis, dan Uji Normalitas analisis deskriptif yaitu menganalisis masalah dengan cara mendeskripsikannya melalui tabel, dengan menggunakan software Eviews dan analisis kuantitatif.Hasil pengukuran pengukuran statistik diperoleh bahwa pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara bersama memiliki pengaruh sebesar kuat 95,79% terhadap kemiskinan. Namun secara parsial untuk pertumbuhan ekonomi tidak kuat hal ini diduga laju pertumbuhan ekonomi belum mencerminkan pemerataan pembangunan di Kota Tasikmalaya sehingga berkontribusi terjadinya kemiskinan. Sedangkan untuk pengangguran dan upah minimum sangatlah berpengaruh kuat terhadap kemiskinan di Kota Tasikmalaya dengan arah hubungan yang berlawanan. G. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN Berdasarkan dari penjelasan dari latar belakang dan landasan teori yang ada maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah pengangguran dan tingkat upah minimum merupakan factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Riau. Berikut gambar kerangka penelitian : Tingkat Pengangguran Tingkat Kemiskinan Upah Minimum Provinsi 25
  26. 26. Penelitian inimencoba mendeskripsikan hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkatkemiskinan. Selain itu, penelitian ini melihat hubungan upah minimum provinsi dengan tingkatkemiskinan di Provinsi Riau. HIPOTESIS. Hipotesis adalah kesimpulan atau pemikiran sementara yang masih perlu diuji kebenarannya untuk menjawab permasalahanyang diajukan didalam penelitian.Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut : 1 : Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. 2 : Upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. H. METODE PENELITIAN 1. Lokasi dan waktu penelitian Penelitian ini dilakukan di provinsi Riau, karena penulis melihat sebagai provinsi yang tergolong pesat kemajuannya serta perkembangannya. Selain itu memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dan memiliki letak yang strategis untuk jalur perdagangan. Akan tetapi jumlah penduduk miskin masih relatif besar. 2. Jenis dan sumber data Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder yaitudata yang telah disusun secara teratur dan berupa laporan-laporan yang telah diterbitkan oleh instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik maupun publikasi, 26
  27. 27. jurnal-jurnal maupun brosur-brosur serta buku referensi dan kepustakaan yang dianggap relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. 3. Teknik pengumpulan data Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pakai yaitu pengumpulandata langsung kepada Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya guna memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan seperti data jumlah pengangguran, upah minimum provinsi dan jumlah penduduk miskin, serta studi kepustakaan yaitu mencari, mempelajari serta memahami buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 4. Definisi operasional dan indikator variabel Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin tahun 2002-2011 dalam satuan jiwa. Jumlah Pengangguran merupakan jumlah penduduk yang sudah masuk sebagai angkatan kerja tetapi belum mendapat perkerjaan atau sedang mencari pekerjaan baik pencari kerja baru atau yang sebelumnya pernah bekerja. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jumlah pengangguran terbuka tahun 2002-2011. Upah yaitu suatu balas jasa yang diterima oleh para pekerja sebagai imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh para pemberi kerja.Didalam penelitian ini upah yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2002-2011 dalam satuan rupiah. 27
  28. 28. 5. Metode analisis Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode yang bersifat kuantitatif yaitu untuk melihat seberapa besar dan bagaimana hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat upah terhadap tingkat kemiskinan di Riau. Dalam penelitian ini menggunakan metode linear regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independent yaitu jumlah pengangguran dan tingkat upah terhadap variabel dependent yaitu tingkat kemiskinan di Riau. Hubungan antara variabel tersebut dapat ditulis sebagai berikut : Dengan menggunakan persamaan regresi liner berganda persamaan diatas dapat ditulis sebaai berikut : Dimana : Y Jumlah penduduk miskin (orang) = Konstanta = Koefisian regresi = Jumlah pengangguran (orang) = µ = Tingkat Upah Minimum (Rp) = Disturbance Error atau kesalahan pengganggu pada persamaan linier Pengujian Hipotesisdilakukan beberapa uji koefisien regresi secara simultan (uji F) parsial atau individual (uji T), uji koefisien korelasi (r), dan uji koefisien determinasi . 28
  29. 29. 1. Uji Simultan ( Uji F ), Uji simultan menunjukkan bahwa apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas/prediktor terhadap variabel terikat/respon secara simultan. Hipotesis pada uji F yaitu : - H0 : Seluruh variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara simultan - H1 : Seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan. Pada regresi linier berganda, kondisi yang diharapkan adalah menerima hipotesis H1. Hipotesis H1 diterima apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ( Fdf1,df2 (α)) atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5% (0.050). 2. Uji Parsial ( Uji T ), Uji parsial menunjukkan bahwa apakah setiap variabel bebas dapat memberikan pengaruh pada variabel terikat. 3. Koefisien Korelasi (r),digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. semakin besar nilai koefisien korelasi maka semakin erat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen atau sebaliknya. 4. Determinasi Berganda dari suatu perhitungan berkisar antara +1 dan -1, koefisien korelasi yang bertanda (+) menunjukkan arah korelasi yang positif, sedangkan yang bertanda (-) menunjukan arah yang negatif. Sementara itu bila koefisien korelasi bernilai 0, berarti tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Koefisien korelasi bernilai 1, berarti hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya kuat. 29
  30. 30. I. DAFTAR PUSTAKA Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Omas Bulan Samosir. 2010. Dasar-Dasar Demografi. Jakarta: Salemba Empat. Badan Pusat Statistik. 2002-2011. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. 2002-2011. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. 2005. Pendataan Penduduk/ Keluarga Miskin Provinsi Riau 2004. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. 2011. Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Provinsi Riau. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik. Basriman. 2013. Profil Masyarakat Riau, http://distan.riau.go.id/index.php/profilriau/masyarakat. (diakses 22 Januari 2013) 30
  31. 31. Darajat, Agi Ridzki. 2012. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2001-2010”. Journal Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Tasikmalaya. Hasan, Iqbal. 2004. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara. Jhingan, M.L. 2003. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka. Mankiw, N. Gregory. 2000. Teori Makro Ekonomi: edisi keempat. Jakarta: Erlangga. Mirza, Sulistio Deni. 2012. “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009”. Economics Development Analysis Journal. Semarang. Mubiyarto. 1999. Reformasi Sistem Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media. Mulyadi, S. 2003. “Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Nursetyo, Dody, Yekti Hapsoro, Gunanto. 2013. “Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus 44 Kota di Indonesia tahun 2007-2010).” Diponegoro Journall of Economics Vol. 2 No. 2, 2011. Semarang. Prawoto, Nano. 2009. “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya”. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 9 No. 1, 2009. Yogyakarta. Purwanto. 2005. “Menanggulangi Masalah Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi”. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan vol. 2 No. 3, 2005. Yogyakarta. Republik Indonesia. 1999. Peraturan Menteri tentang Upah Minimum. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Upah Minimum. Jakarta: Sekretariat Negara. Sukirno, Sadono. 2000. Ekonomi Dasar.Jakarta : LPFE-UI. Pembangunan Proses dan Masalah Sukirno, Sadono. 2002. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press. 31
  32. 32. Sulistiawati, Rini. 2012. “Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”. Jurnal EKSOS Vol. 8 No. 3, 2012. Pontianak. Tambunan, Tulus T. H. 2001.Transformasi Ekonomi di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat. Todaro, Michael. P. 2006. Economic Development. Jakarta: Erlangga. Usmaliadanti, Christina. 2011. Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran PemerintahSekor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks PembangunanManusia Di Provinsi Jawa TengahTahun 2007-2009. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. Yacoub, Yarlina. 2012. “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. Jurnal EKSOS Vol. 8 No. 3. 2010. Pontianak. 32

×