Sumber : Rino Desanto W., S.E., M.M. Politeknik Negeri Madiun https://rinomdn.wordpress.com

1. BANK & LEMBAGA KEUANGAN
BUKAN BANK

2. Daftar Isi
• Perbankan di Indonesia
• Bank Indonesia
• Analisa Kesehatan Bank
• Rahasia Bank
• Klasifikasi Bank
• Sumber-sumber Dana Bank
• Produk dan Jasa Bank
• Perbankan Syariah
• Leasing (Sewa Guna) dan Modal Ventura
• Pegadaian dan Asuransi
• Pasar Modal dan Dana Pensiun
• Reksadana dan Anjak Piutang
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
2

3. Perbankan di Indonesia

4. Peranan Lembaga Keuangan
Pada prinsipnya sistem Keuangan.
di Indonesia, dibagi :
• sistem moneter
• sistem perbankan
• sistem lemb. keu. Bukan bank
Sistem Moneter
Sistem Keuangan
Indonesia
Sistem LKBB
Otoritas Moneter
Dep. KeuanganBank Indonesia
Dewan Moneter
Sist. Perbankan
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
4

5. Sistem LKBB
Lemb.
Pembiayaan
Sewa
Guna
Usaha
Anjak
Piutang
Modal
Ventura
Pemb.
Konsumen
Usaha
Asuransi
Kerugian
Jiwa
Sosial
Reasuransi
Broker
Asuransi
Dana
Pensiun
DPPK
DPLK
Pegadaian
Pasar
Modal
Bursa
Efek
Reksadana
Pasar
Uang
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
5

6. Bank adalah :
- suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari
pihak ketiga
- suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk
menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu
yang ditentukan
- suatu badan yang usaha utamanya menciptakan kredit
- suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kredit, baik
dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang
yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan
memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
6

7. Fungsi pokok bank umum
• menyediakan mekanisme dan alat
pembayaran yang lebih efisien
dalam kegiatan ekonomi.
• menciptakan uang melalui
pembayaran kredit dan investasi.
• menghimpun dana dan
menyalurkannya kepada masyarakat.
• menyediakan jasa-jasa pengelolaan
dana dan trust atau wali amanat
kepada individu dan perusahaan.
• menyediakan fasilitas untuk
perdagangan internasional.
• memberikan pelayanan peyimpanan
untuk barang-barang berharga.
• menawarkan jasa-jasa keuangan lain
misalnya kartu kredit, cek
perjalanan, ATM, transfer dana, dan
sebagainya.
Tugas dan Lapangan Usaha
Bank
Badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya
kepada
masyarakat dalam bentuk kredit
atau
bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.
• Lapangan Usaha Bank Umum :
1. Menghimpun Dana (Funding)
2. Menyalurkan Dana (Lending)
3. Memberikan jasa- jasa Bank
Lainnya (Services)
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
7

8. Menghimpun dana (funding)
• Simpanan Giro (Demand Deposit)
: merupakan simpanan pada bank
yang penarikannya dapat
dilakukan dengan menggunakan
cek atau bilyet giro. Pemegang
rekening giro -- bunga -- jasa giro -
- dana murah
• Simpanan Tabungan (Saving
Deposit) : merupakan simpanan
pada bank yang penarikan sesuai
dengan persyaratan yang
ditetapkan oleh bank --- buku
tabungan, slip penarikan, kuitansi
atau kartu Anjungan Tunai
Mandiri (ATM)---bunga tabungan -
- jasa atas tabungannya.
• Simpanan Deposito (Time Deposit) :
merupakan simpanan yang memiliki
jangka waktu tertentu (jatuh
tempo). Penarikannyapun --- jangka
waktu tersebut. Dalam praktiknya
jenis deposito terdiri dari deposito
berjangka, sertifikat deposito dan
deposit on call.
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
8

9. Menyalurkan Dana (Lending)
• Kredit Investasi, Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada
pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.
Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif
panjang yaitu di atas 1(satu) tahun. Contoh : kredit untuk
membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti
mesin-mesin
• Kedit Modal Kerja, Merupakan kredit yang digunakan sebagai
modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek
yaitu tidak.lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh : untuk membeli
bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
9

10. Lending
• Kredit Perdagangan, Merupakan kredit yang diberikan kepada para
pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau
memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh : untuk membeli
barang dagangan yang diberikan kepada para suplier atau agen.
• Kredit Produktif, Merupakan kredit yang dapat berupa investasi,
modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk
diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari
hasil usaha yang dibiayai
• Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk
keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan,
sandang maupun papan. Contoh : kredit perumahan, kredit
kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.
• Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para
kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
10

11. Services
• Kiriman Uang (Transfer) merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman
uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman
uang juga dapat dilakukan derigan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri.
Khusus untuk pengiriman uang keluar negeri harus melalui bank devisa.
• Kliring (Clearing) merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek,
bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya
memakan waktu 1 (satu) hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang
bersangkutan.
• Bank Notes merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank
menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).
• Inkaso (Collection) merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek,
bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat
inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 (satu)
minggu sampai 1 (satu) bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang
bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya.
• Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah safe loket jasa pelayanan ini
memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan
surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biasanya surat-
surat atau barang-barang berharga yang disimpan di dalam box tersebut aman dari
pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa box dikenakan biaya sewa yang
besarnya tergantung dari ukuran box serta jangka waktu penyewaan.
• Bank Draft merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya.
Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya
10/12/2019 Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 11

12. Services
• Bank Card (Kartu kredit) atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit
atau juga uang plastik. Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya
iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan.
Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan
dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jika melewati
tenggang waktu yang telah ditetapkan.
• Bank Garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah
dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si
pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan
pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan bank terlebih dulu
mempelajari kredibilitas nasabahnya.
• Letter of Credit (L/C) merupakan surat kredit yang diberikan kepada para
eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas
transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat
berbagai macam jenis L/C, sehingga nasabah dapat meminta sesuai
dengan kondisi yang diinginkannya.
• Cek Wisata (Travellers Cheque) merupakan cek perjalanan yang biasa
digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek Wisata dapat dipergunakan
sebagai alat pembayaran diberbagai tempat pembelanjaan atau hiburan
seperti hotel, supermarket. Cek Wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah
kepada para relasinya.
10/12/2019 Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 12

13. Services
• Menerima setoran-setoran. Dalam hal ini bank membantu
nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai
tempat antara lain : Pembayaran pajak ; Pembayaran telepon ;
Pembayaran air ; Pembayaran listrik ; Pembayaran uang kuliah
• Melayani pembayaran-pembayaran. Sama halnya seperti dalam hal
menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang
diperintahkan oleh nasabahnya antara lain : Membayar
Gaji/Pensiun/honorarium ; Pembayaran deviden Pembayaran
kupon; Pembayaran bonus/hadiah
• Bermain di dalam pasar modal. Kegiatan bank dapat memberikan
atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat
berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi :
- Penjamin emisi (underwriter)
- Penjamin (guarantor)
- Wali amanat (trustee)
- Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
- Pedagang efek (dealer)
- Perusahaan pengelola dana (invesment company)
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
13

14. Jasa perbankan lainnya
• Wholesale banking atau corporate banking adalah
kegiatan layanan bank kepada nasabah yang berskala
besar. Untuk nasabah yang berskala besar (biasanya
perusahaan-perusahaan besar) biasanya dibedakan
dengan layanan kepada individu.
• Retail banking atau consumer banking adalah kegiatan
layanan bank kepada nasabah berskala kecil dan
menengah. ATM adalah salah satu contoh layanan bank
kepada nasabah berskala kecil dan menengah,
• Private banking adalah kegiatan layanan bank kepada
nasabah terkemuka dan orang-orang kaya yang lebih
menyukai layanan secara khusus dari bank. Banyak orang-
orang kaya lebih menyukai layanan khusus yang tidak sama
dengan orang-orang lain.
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
14

15. BANK INDONESIA

16. BANK INDONESIA
1. SEJARAH
2. STATUS DAN KEDUDUKAN
3. TUGAS
4. DEWAN GUBERNUR
5. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
6. HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
16

17. Bank Sirkulasi
(De Javasche Bank NV)
Pusat Bank Indonesia Cikal bakal Bank Negara Indonesia
Sept 45
De Javasche Bank = BS
1949
Bank Indonesia = BS
1953
-Menjaga stabilitas moneter
-Mengedarkan uang
-Mengembangkan sistem perbankan
-Menjalankan fungsi bank komersial
-Tanggungjawab Kebijakan moneter ada pada pemerintah
Bank Indonesia = BS -Fungsi Bank Komersil dihapuskan
-Agen Pembagunan - Kasir Pemerintah
-Banker’s bank - Dewan Moneter
1968
Bank Indonesia = BS
(Independen)
1999 -Kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia
-Menolak campurtangan pihak luar
-Menjadi badan hukum
1. Sejarah
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
17

18. 2. STATUS BI
• LEMBAGA INDEPENDEN
• PEMERINTAH ATAU PIHAK LAIN TIDAK BOLEH
INTERVENSI
• BI WAJIB MENOLAK INTERVENSI
10/12/2019 Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 18
*TUJUAN BI
 Mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah
= Internal // inflasi
= Eksternal // kurs

19.  Sesuai dengan UU 23/1999 yang telah diamandemen dengan
UU 3/2004, BI mempunyai:
 Instrument independence:
 BI diberikan kewenangan untuk menetapkan sasaran-sasaran
dan instrumen kebijakan moneter untuk mencapai sasaran
inflasi yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan
dampaknya thd perkembangan ekonomi dan keuangan.
 Personal independence:
 Pihak lain dilarang mencampuri kebijakan moneter BI.
 Masa jabatan Dewan Gubernur lima tahun, dengan akhir
jabatan secara berjenjang, dan dapat diangkat kembali.
 Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat Presiden dengan
persetujuan oleh DPR.
 BI tidak mempunyai goal independence karena sasaran inflasi
ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI.
Independensi Bank Indonesia 19
10/12/2019 Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 19

20. 3. TUGAS BI
UNTUK MENCAPAI TUJUAN MENSTABILKAN
RUPIAH, BI MEMILIKI 3 TUGAS:
• MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
MONETER
• MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM
PEMBAYARAN
• MENGATUR DAN MENGAWASI BANK
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
20

21. A. TUGAS PENETAPAN DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN MONETER
• Menetapkan sasaran moneter dengan
memperhatikan sasaran laju inflasi;
- BI menetapkan sasaran inflasi dengan
memperhatikan perkembangan dan prospek
ekonomi makro, terutama perkembangan
harga
- Untuk mencapai sasaran inflasi tersebut, BI
menetapkan besaran-besaran moneter atau
likuiditas perekonomian
• Mengatur dan Mengawasi Bank
• BI Tetap berfungsi sebagai lender of last
resort yang memungkinkan BI membantu
kesulitan pendanaan jangka pendek yang
dihadapi bank dengan syarat:
- # jangka waktu maksimal 90 hari
- # penggunaan hanya untuk mismacth
- # Harus dijamin dengan surat berharga
yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan
• Mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran
• Pengendalian moneter menggunakan
instrumen kebijakan moneter
- Penetapan tagihan diskonto
- Pengaturan kredit dan pembiayaan
- Penetapan cadangan minimal
- Operasi pasar terbuka
• Mengelola cadangan devisa
• Melaksanakan kebijakan nilai tukar
berdasarkan sistem yg ditetapkan - UU
Lalu Lintas Devisa
• Mengelola Cadangan Devisa Negara
Dengan Syarat:
- Security
- Liquidity
- Profitability
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
21

22. B. TUGAS PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN
• Mencetak , mengedarkan, mencabut,
menarik, dan memusnahkan rupiah dari
peredaran
• Mengatur sistem kliring antar bank
• Melaksanakan dan memberi izin atas
penyelenggaran jasa sistem pembayaran
• Menetapkan penggunaan alat pembayaran
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
22

23. C. TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK
• Menetapkan peraturan berdasarkan prinsip prudential
banking
• Memberikan dan mencabut izin kelembagaan dan
kegiatan usaha bank
• Melaksanakan pengawasan
• Melaksanakan pemeriksaan
• Memberikan sanksi
• Tugas pengawasan akan dialihkan kepada pengwas
sektor jasa keuangan
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
23

24.  Calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan
diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputi Gubernur diusulkan
oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Gubernur.
 Dewan Gubernur berwenang untuk menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis
(tidak membedakan kebijakan moneter, perbankan, sist.pembayaran).
 Dewan Gubernur secara keseluruhan bertindak sebagai Policy making body,
sedang Deputi Gubernur dan Direktur-Direktur bertindak sebagai executing body.
 Kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia dinilai oleh DPR.
Kepemimpinan Bank Indonesia
Gubernur
Deputi
Gubernur
Deputi
Gubernur
Deputi
Gubernur
Deputi
Gubernur
Deputi
Gubernur
Deputi
Gubernur
Deputi
Gubernur Senior
Susunan Dewan Gubernur BI
24
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
24

25. 4. HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH
• PEMEGANG KAS PEMERINTAH
• MENGELOLA KEWAJIBAN PEMERINTAH THP
LUAR NEGERI
• MEMBANTU PENERBITAN SURAT HUTANG
• TIDAK BOLEH MEMBERI PINJAMAN KEPADA
PEMERINTAH
• MEMBERI PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN
MENGENAI RAPB
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
25

26. HUBUNGAN INTERNASIONAL
• KERJASAMA DENGAN BANK
SENTRAL NEGARA LAIN,
ORGANISASI DAN LEMBAGA
INTERNASIONAL
• BERTINDAK ATAS NAMA
PEMERINTAH
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
26

27. 5. AKUNTABILITAS DAN ANGGARAN
• Menyampaikan informasi kepada
masyarakat.
= Evaluasi kebijakan moneter
= Rencana kebijakan moneter
• BPK dapat melakukan pemeriksaan
khusus
• Sisa surplus usaha BI diserahkan
kepada pemerintah
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
27

28. Amandemen Undang-Undang Bank indonesia (UU
N0 3 th 2004)
• Penetapan Sasaran Inflasi oleh Pemerintah
• Penundaan Pengalihan Tugas Pengawasan Bank
• Pengaturan Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi
Perbankan
• Peneyempurnaan Mekanisme Pencalonan Dewan
Gubernur
• Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi
• Pembentukan Badan Supervisi
• Persetujuan Anggaran Operasional oleh DPR
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
28

29. ANALISIS & PENILAIAN KESEHATAN BANK

30. PEMBAHASAN
• PENDAHULUAN
• METODE PENILAIAN
• PERMODALAN
• KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
• MANAJEMEN
• RENTABILITAS
• LIKUIDITAS
• PEMENUHAN KETENTUAN
• FAKTOR YANG MENGGUGURKAN
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
30

31. PEDAHULUAN
TUJUAN
• Tolok ukur bagi manajemen untuk menilai apakah pengelolaan bank
dilakukan sejalan dengan azas-azas perbankan yang sehat dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
• Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank
baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan
KETENTUAN
• SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR & SE BI No.30/3/UPPB masing-masing tgl 30
April 1997 Perihal TKS BPR
• SK DIR BI No.30/11/KEP/DIR tgl 30 April 1997 & SK DIR BI
No.30/277/KEP/DIR tgl 19 Maret 1998 Perihal TKS Bank Umum
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
31

32. METODE PENILAIAN
PENILAIAN DILAKUKAN DENGAN MENGKUANTIFIKASIKAN DUA
ASPEK :
• Aspek pertama mencakup lima faktor yang dikenal sebagai
CAMEL
• Aspek kedua mencakup faktor penilaian terhadap Pelaksanaan
ketentuan yg sanksinya dikaitkan dengan dgn tingkat kesehatan
KUANTIFIKASI TERSEBUT DIMUNGKINKAN DILAKUKAN PENILAIAN
LEBIH LANJUT DGN MENGGUNAKAN JUDGEMENT YAITU:
• Judgement yg berkaitan dgn penilaian tambahan untuk
mendapatkan tingkat kesehatan yg sebenarnya
• Judgement yg berkaitan dgn faktor-faktor yg menggugurkan
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
32

33. FAKTOR2 YG DINILAI
CAMEL BOBOT BOBOT
BPR BANK UMUM
• Permodalan 30% 25%
• Kualitas Aktiva Produktif 30% 30%
• Kualitas Manajemen 20% 25%
• Rentabilitas 10% 10%
• Likuiditas 10% 10%
PELAKSANAAN KETENTUAN
• BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)
• PDN (Posisi Devisa Neto; khusus Bank Umum Devisa)
FAKTOR JUDGEMENT
• Faktor yang menggugurkan
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
33

34. PREDIKAT
 TINGKAT KESEHATAN DIGOLONGKAN DALAM EMPAT
KETEGORI.
 SISTEM PEMBERIAN NILAI DALAM MENETAPKAN TINGKAT
KESEHATAN DIDASARKAN PADA “SISTEM KREDIT” DENGAN
NILAI KREDIT : 0 – 100
 NILAI KREDIT PREDIKAT
81 – 100 SEHAT
66 -< 81 CUKUP SEHAT
51 -< 66 KURANG SEHAT
0 -< 51 TIDAK SEHAT
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
34

35. 1. PERMODALAN
• Mengukur kemampuan bank dalam rangka pengembangan usaha
& menampung resiko kerugian
• Penyediaan Modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut
Resiko (ATMR)
• Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) => Modal
(inti+pelengkap)/ATMR
• Rasio 8%  predikat SEHAT  NK = 81
Setiap kenaikkan 0,1% NK ditambah 1 dgn maks. 100.
• Rasio dibawah 8% atau 7,9%  predikat KURANG SEHAT  NK =
65
Setiap penurunan 0,1% dari 7,9% NK dikurangi 1 dgn min 0.
• Hasil Penilaian NK komponen  Bobot 30%
S : >= 8,0%
KS : >= 6,5% - < 8,0%
TS : < 6,5%
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
35

36. 2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
• Menunjukkan kualitas penanaman aktiva serta porsi penyisihan
utk menutupi kerugian akibat penghapusan aktiva produktif
• Semua aktiva rupiah/valas yang dimiliki oleh bank dgn maksud
untuk memperoleh penghasilan (SE No.26/4/BPPP tgl. 27 Mei
1993)
• Aktiva produktif digolongkan menurut kualitasnya berdasarkan
kolektibilitas (BPR  Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet;
BU  L, Dalam Perhatian Khusus, KL, D, M)
• Unsur AP yg diklasifikasikan (BPR  KL = 50%, D = 75%, M =
100%; BU  DPK = 25%, KL = 50%, D = 75%, M = 100%)
• Unsur AP untuk BPR  Kredit yg diberikan, Surat Berharga,
Penempatan pd bank lain (kecuali giro) dan penyertaan. Untuk
BU  Kredit yg diberikan, Surat Berharga, Penempatan pd
bank lain (kecuali giro) dan penyertaan serta off-balanced)
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
36

37. Bobot Total KAP 30%
• Rasio KAP (APD/AP)  bobot 25%
- Rasio 22,5% atau lebih NK = 0 dan setiap
penurunan 0,15% NK ditambah 1 dgn maks 100  BPR.
- Rasio 15,5% atau lebih NK = 0 dan setiap
penurunan 0,15% NK ditambah 1 dgn maks 100  BU.
- Rasio KAP pada prinsipnya menggunakan data
LapBul BPR/BU, hasil pemeriksaan atau lainnya
termasuk laporan manajemen ttg perbaikan KAP.
• Rasio PPAP/PPAPWD  bobot 5%
- Rasio 0% NK = 0 dan setiap kenaikkan 1% 
NK ditambah 1 dgn maks 100.
- Pembentukan PPAPWD : BPR  0,5% dari AP Lancar; 10% dari
AP Kurang Lancar; 50% dari AP Diragukan; dan 100% dari AP
Macet.
BU  1% dari AP; DPK= 5% dari AP Lancar; 15% dari AP Kurang
Lancar; 50% dari AP Diragukan; dan 100% dari AP Macet.
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
37

38. • Hasil Penilaian Rasio KAP (APD/AP)
- S : 0,00% - <=10,35%
- CS : >10,35% - <=12,60%
- KS : >12,60% - <=14,85%
- TS : >14,85%
• Hasil Penilaian Rasio PPAP/PPAWD
- S : >=81,0%
- CS : >=66,0% - <81,0%
- KS : >=51,0% - <66,0%
- TS : <51,0%
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
38

39. 3. MANAJEMEN
• Menilai pelaksanaan manajemen bank & keputusan2
strategis yg sangat mempengaruhi kondisi
permodalan, penempatan dana, profitabilitas serta
likuiditas bank.
• Penilaian faktor manajemen meliputi 2 komponen :
manajemen umum dan manajemen resiko, yg terdiri
25 aspek pertanyaan/pernyataan yakni manajemen
umum 10 & manajemen resiko 15  Untuk BPR; dan
untuk Bank umum  100 aspek
pertanyaan/pernyataan yakni manajemen umum 40
& manajemen resiko 60.
• Skala penilaian : 0 = kondisi lemah; 1,2,3 = kondisi
antara; 4 = kondisi baik.
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
39

40. MATERI PERTANYAAN/PERNYATAAN:
• Manajemen Umum
- Strategi/sasaran, Struktur, Sistem, dan Kepemimpinan
• Manajemen Risiko
- Risiko likuiditas
- Risiko kredit
- Risiko operasional
- Risiko hukum
- Risiko pemilik & pengurus
• Bobot manajemen umum 8% (BPR); 10% (BU) dan manajemen
resiko 12% (BPR); 15% (BU).
• Hasil Penilaian
- S : 81 - 100
- CS : 66 - <81
- KS : 51 - <66
- TS : <51
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
40

41. 4. RENTABILITAS
• Mengukur tingkat profitabilitas bank dalam mengelola aktiva produktif dan sumber
pendapatan lainnya serta tingkat efisiensi operasional.
• Rasio
- ROA = (laba selama 12 bln terakhir)/(rata2 total asset dlm
12 bln terakhir)x100%
- BOPO = biaya operasional/pendapatan operasionalx100%
• Rasio ROA = 0 atau negatif  NK = 0
Setiap naik 0,015% mulai dari 0  NK ditambah 1 maks 100.
• Rasio BOPO = 100 atau lebih  NK = 0
Setiap penurunan 0,08% mulai dari 100NK ditambah 1 maksimal 100.
• Bobot total Rentabilitas 10%
• Hasil Penilaian ROA Bobot 5%
- S : >=1,215%
- CS : >=0,999% - <1,215%
- KS : >= 0,765 - < 0,999%
- TS : <0,765
• Hasil Penilaian BOPO Bobot 5%
- S : <=93,52%
- CS : >93,53% - <=94,72%
- KS : >94,72% - <=95,92%
- TS : >95,92%10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
41

42. 5. LIKUIDITAS
 Menilai kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban2 jangka pendek terhadap
pihak III
 Bobot total likuiditas 10%
 Rasio
- Cash Ratio=Alat likuid/Hutang Lancar x 100%
Rasio 0%  NK = 0, setiap kenaikkan 0,05%  BPR
Cash Ratio=Kewajiban bersih antarbank/Modal inti x 100%
Rasio 0%  NK = 0, setiap penurunan 0,1%  BU
mulai dari 0%  NK ditambah 1 maks 100
- Rasio LDR = Kredit/dana yg diterima x 100%
Rasio 115% atau lebih  NK = 0, setiap
penurunan 1% mulai dari 115%  NK
ditambah 4 maks 100.
• HASIL PENILAIAN Cash Ratio  bobot 5%
- S : >=4,05%
- CS : >=3,30% - <4,05%
- KS : >=2,55% - <3,30%
- TS : <2,55%
• HASIL PENILAIAN LDR  bobot 5%
- S : <=94,75%
- CS : >94,75% - <=98,50%
- KS : >98,50% - <=102,25%
- TS : >102,25%
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
42

43. PEMENUHAN KETENTUAN
• BMPK (individu tdk terkait <
20%, kelompok tidak terkait <
30% & terkait < 10%) dan PDN
(maks 20% dari Modal)
• Untuk setiap pelanggaran
BMPK atau PDN  NK
dikurangi 5, dan
• Untuk setiap 1% pelanggaran
BMPK NK dikurangi lagi dgn
0,05 dgn maks 10
• Perhitungan = Jumlah
Pelanggaran/Modal Bank x
100%
FAKTOR YG MENGGUGURKAN
• Predikat tingkat kesehatan
Bank yg S/CS/KS akan
diturunkan menjadi TS, jika
terdapat :
- Perselihan intern
- Campur tangan pihak2 di luar
bank dalam kepengurusan
bank
- Windows dressing
- Praktek bank dalam bank
- Penghentian dalam kliring
- Praktek perbankan yang
dapat
membahayakan kesehatan
bank
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
43

44. CONTOH
Misal hasil perhitungan :
• CAR = 17,50%
• Rasio KAP = 10,83%
• Rasio PPAP/PPAPWD =
191,51%
• Manj. Umum nilai 33 & Manj.
Risiko nilai 46
• ROA = 1,91%
• Rasio BOPO = 92,91%
• Cash Rasio = 3,96%
• LDR = 99,10%
• Pelanggaran BMPK/Modal =
15%
Perhitungan NK:
• CAR = (17,50% 8%)/0,1x1NK+81NK
=176 NK maks NK = 100.
• Rasio KAP = (22,5%-10,83%)/0,15x1
NK = 77,8NK
• Rasio PPAP/PPAPWD = (191,51%-
0%)/0,01x1 NK = 191,5 NK, maks NK
= 100
• ROA = (1,91%-0%)/0,015x1NK
=127,3 NK, maks NK = 100
• Rasio BOPO = (100%-
92,91%)/0,08x1NK =88,6 NK
• Cash Rasio = 3,96%/0,05% x 1 NK
= 79,20 NK
• LDR = (115%-99,10%)X4nk =
63,60NK
• Pelanggaran BMPK/Modal =
5+(0,05x15)=5,75 sbg pengurang.
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
44

45. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN
MENGGUNAKAN PID
ATMR untuk Risiko Operasional = 12,5 x beban modal Risiko Operasional.
* beban modal Risiko Operasional adalah ratarata dari penjumlahan pendapatan
bruto
(gross income) tahunan (Januari-Desember) yang positif pada 3 (tiga) tahun
terakhir dikali
15% (lima belas persen).
• Rumus Perhitungan beban modal Risiko Operasional sebagai berikut:
KPID = [ Σ(GI 1...n x a)]/n
*KPID = beban modal Risiko Operasional menggunakan PID
*GI = pendapatan bruto positif tahunan dalam tiga tahun terakhir
*n = jumlah tahun di mana pendapatan bruto positif
*a = 15%
• Contoh: *(dalam Jutaan Rp)
Bank A 2010 2009 2008 2007 2006
Pendapatan Bruto 750 3.000 2.250 1.750 2.500
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
45

46. Berdasarkan data di atas, maka pendapatan
bruto dalam rangka
menghitung ATMR untuk Risiko Operasional
posisi tahun 2011
adalah sebagai berikut:
ATMR Risiko Operasional = 12,5 x beban modal
Risiko
Operasional
• = 12,5 x [15%x{(750+3.000+2.250)/3}]
• = Rp.3.750 juta
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
46

47. RAHASIA BANK

48. PENGERTIAN
• RAHASIA
SESUATU YANG DIPERCAYAKAN SESEORANG
UNTUK TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG
YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUINYA
• RAHASIA BANK
SESUATU YANG DIPERCAYAKAN NASABAH
KEPADA BANK AGAR TIDAK DICERITAKAN
KEPADA ORANG LAIN YANG TIDAK
BERWENANG MENGETAHUI
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
48

49. MENGAPA RAHASIA BANK
PENTING?
• RAHASIA BANK ADALAH LANDASAN ETIKA
BISNIS ANTARA BANK DENGAN CUSTOMER
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
49

50. SEJARAH:
• SEMULA TUMBUH DALAM PRAKTIK BAHWA RAHASIA
BANK ADALAH MASALAH NASABAH, BUKAN MASALAH
BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI
• PADA NEGARA YANG MENGANUT SISTEM LIBERALISME,
PERLINDUNGAN HAK MILIK HARUS DIREALISASI,
SEHINGGA DALAM “BANKING ACT” DIATUR
–RESTRICTION ON DISCLOSURE OF INFORMATION ATAU
–OBSERVANCE OF SECRECY AND RESPONSIBILITY
– DI EROPA DIANUT FILOSOFI: KERAHASIAAN BANK
ADALAH HAL YANG PRIMA DALAM LANDASAN ETIKA
BISNIS ANTARA BANK DENGAN CUSTOMER
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
50

51. lanjutan…….. SEJARAH
SWISS: KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA BANK BERDASAR:
1. RIGHT TO PERSONAL PRIVACY: TERDAPAT DALAM UU
2. CONTRACTUAL RELATIONSHIP, ANTARA NASABAH DENGAN BANK SEBAGAI
AGEN
 BANK HARUS MENJAGA RAHASIA BANK SEBAGAI BAGIAN
HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI KONSEKWENSI
BERLAKUNYA “PRINCIPLE OF GOOD FAITH INHERENT IN
CISTOMARY LAW”
3. PASAL 47 BANKING LAW: … BANK SECRECY IS PROTECTED BY STATUTE,
THE VIOLATION OF WHICH IS A PUNISHABLE OFFENCE”
AUSTRIA:
DALAM KONTRAK BANK DENGAN NASABAH DIATUR MENGENAI LARANGAN TERHADAP
PEJABAT BANK UNTUK MEMBUKA INFORMASI NASABAH KEPADA PIHAK LAIN
 DENGAN BATASAN, TIDAK MELANGGAR UU DLL
INDONESIA:
 UU 23 PRP 1960, UU 14 TAHUN 1967, UU 7 TAHUN 1992 DAN UU 10 TAHUN 1998
MENGALAMI PERKEMBANGAN SIGNIFIKAN DALAM CAKUPAN RAHASIA BANK DAN
PENEROBOSANNYA
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
51

52. TEORI RAHASIA BANK
(Muhammad Djumhana)
• TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT MUTLAK
(ABSOLUTELY THEORY)
BANK BERKEWAJIBAN UNTUK MENYIMPAN RAHASIA
NASABAH YANG DIKETAHUI BANK KARENA KEGIATAN
USAHANYA DALAM KEADAAN APAPUN, BIASA ATAU DALAM
KEADAAN LUAR BIASA.
• TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT NISBI
BANK DIPERBOLEHKAN MEMBUKA RAHASIA NASABAHNYA,
APABILA UNTUK KEPENTINGAN YANG MENDESAK, MISALNYA
UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
52

53. Ketentuan – Rahasia Bank
• Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 23 Tahun
1960 tentang Rahasia Bank
• UU RI Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok
Perbankan
• UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “segala
sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-
hal lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia
perbankan wajib dirahasiakan”.
• UU RI Nomor 10 Tahun 1998 (Revisi UU Nomor 7 Tahun
1992)
“sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan
keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
53

54. Falsafah Pengaturan Rahasia Bank:
1. Meyakinkan dan menenangkan nasabah .
2. Penyimpanan keterangan nasabah – tidak disalah gunakan
3. Rahasia bank diatur dalam UU Negara (Negara pihak penguasa
dan Rakyat pihak yang dikuasai) – campur tangan penguasa.
Pengecualian Rahasia Bank
1. Untuk memenuhi kepentingan peradilan dan perkara pidana
2. Untuk kepentingan pajak
3. Dalam rangka tukar-menukar informasi antara Bank
4. Dalam perkara perdata antara Bank dan nasabah
5. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah
penyimpan yang
dibuat secara tertulis
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
54

55. Sanksi Pelanggaran Rahasia Bank
1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan
Bank
Indonesia, dengan sengaja memaksa Bank atau pihak terafiliasi untuk
memberikan keterangan, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya
2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 milyar
rupiah dan paling banyak 200 milyar rupiah.
2. Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi
lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib
dirahasiakan,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahundan paling
lama 7
tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 milyar rupiah dan paling banyak 8
milyar rupiah.
3. Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank yang dengan sengaja
tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, diancam dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda
sekurang-kurangnya 4 milyar rupiah dan paling banyak 15 milyar rupiah
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
55

56. SEJARAH RAHASIA BANK DI
INDONESIA
1. UU NO 11 TAHUN 1953 TENTANG TUGAS POKOK
BANK INDONESIA
• PASAL 7 DAN 8: TUGAS BANK INDONESIA “ ….. MEMAJUKAN
PERKEMBANGAN YANG SEHAT …. DAN PENGAWASAN URUSAN
KREDIT”
• MENUNJUKKAN ADANYA OTORITAS BANKING SUPERVISION
• PP 1 TAHUN 1955 TENTANG PENGAWASAN URUSAN KREDIT:
“KETERANGAN TENTANG BADAN KREDIT YANG
DIPEROLEH BI TIDAK DIUMUMKAN DAN BERSIFAT
RAHASIA”
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
56

57. 2. UU 23 PRP TAHUN 1960 TENTANG
RAHASIA BANK
• ISI: 7 PASAL
• PASAL 2: BANK TIDAK BOLEH MEMBERIKAN
KETERANGAN-KETERANGAN TENTANG
KEADAAN KEUANGAN LANGGANANNYA
YANG TERCATAT PADANYA DAN HAL-HAL LAIN
YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK
MENURUT KELAZIMAN, KECUALI PERPAJAKAN
DAN KEPENTINGAN PERADILAN
• LANGGANAN BANK ADALAH ORANG-ORANG
YANG MEMPERCAYAKAN UANGNYA PADA
BANK, MENERIMA CEK, BUNGA DARI BANK
DAN LAIN SEBAGAINYA10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
57

58. • RAHASIA BANK HANYA BERLAKU UNTUK NASABAH
DEPOSAN & WALKING CUSTOMER
• PENEROBOSAN OLEH MENKEU (PAJAK), DAN JA-GUNG
DAN KETUA MA (PERADILAN)
• DICABUT DENGAN LAHIRNYA UU 14/1967 TENTANG
POKOK-POKOK PERBANKAN
• RAHASIA BANK MASUK DALAM UU PERBANKAN, TIDAK
TERPISAH DALAM UU TERSENDIRI
• TIDAK TERDAPAT RUMUSAN YANG JELAS TENTANG
RAHASIA BANK
• DIBUTUHKAN SUATU PENAFSIRAN RESMI BANK
INDONESIA
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
58

59. 3. UU 14 TAHUN 1967 TENTANG
POKOK-POKOK PERBANKAN
PASAL 36:
BANK TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN2
TENTANG KEADAAN KEUANGAN NASABAHNYA
YANG
TERCATAT PADANYA DAN HAL-HAL LAIN YANG
HARUS
DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN
DALAM DUNIA PERBANKAN, KECUALI DALAM HAL-
HAL
YANG DITENTUKAN DALAM UU INI
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
59

60. SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 2/377/UPPB/PbB
PERIHAL PENAFSIRAN TENTANG PENGERTIAN RAHASIA BANK
TANGGAL 11 SEPTEMBER 1969
• KEADAAN KEUANGAN YANG TERCATAT PADANYA ADALAH KEADAAN
MENGENAI KEUANGAN YANG TERDAPAT PADA BANK YANG MELIPUTI
SEGALA SIMPANANNYA YANG TERCANTUM DALAM SEMUA POS PASIVA,
DAN SEGALA POS AKTIVA YANG MERUPAKAN PEMBERIAN KREDIT
DALAM BERBAGAI MACAM BENTUK KEPADA YANG BERSANGKUTAN
• HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT
KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN, IALAH SEGALA KETERANGAN
ORANG ATAU BADAN YANG DIKETAHUI OLEH BANK KARENA KEGIATAN
DAN USAHANYA, YAITU:
 PEMBERIAN PELAYANAN, DAN JASA DALAM LALU LINTAS UANG, BAIK
DALAM MAUPUN LUAR NEGERI
 PENDISKONTOAN. DAN JUAL-BELI SURAT BERHARGA
RAHASIA BANK MENCAKUP NASABAH: DEPOSAN, DEBITUR, DAN KEGIATAN
DALAM SISTEM PEMBAYARAN
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
60

61. 4. RAHASIA BANK DALAM UU 7
TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
PENGERTIAN:
PASAL 1 ANGKA 16
“RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG
BERHUBUNGAN DENGAN KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN
DARI NASABAH BANK YANG MENURUT KELAZIMAN DUNIA
PERBANKAN WAJIB DIRAHASIAKAN”
PASAL 40 AYAT 1:
BANK DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN YANG
DICATAT PADA BANK TENTANG KEADAAN KEUANGAN DAN
HAL-HAL LAIN DARI NASABAHNYA, YANG WAJIB
DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM
DUNIA PERBANKAN
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
61

62. • NASABAH MENCAKUP NASABAH AKTIVA DAN
PASIVA
• KELAZIMAN: MIS. CARA SIMPAN DAN TARIK
DANA, BESAR DEPOSITO, JUMLAH KREDIT,
BESAR BUNGA DLL
• DIATURNYA TENTANG PIHAK TERAFILIASI
(DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEJABAT,
KARYAWAN DLL)
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
62

63. PENGECUALIAN RAHASIA BANK
DALAM UU 7 TAHUN 1992
1. PASAL 41: KEPENTINGAN PERPAJAKAN
2. PASAL 42: KEPENTINGAN PERADILAN
DALAM PERKARA PIDANA
3. PASAL 43: DALAM PERKARA PERDATA
ANTARA BANK DENGAN NASABAH
4. PASAL 44: TUKAR-MENUKAR INFORMASI
ANTAR BANK
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
63

64. RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN
1998 TENTANG PERUBAHAN UU 7
TAHUN 1992 TENTANGPERBANKAN
PENGERTIAN:
PASAL 1 ANGKA 28
“RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG
BERHUBUNGAN DENGAN KETERANGAN MENGENAI
NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA”
RAHASIA BANK HANYA TERBATAS
KEPADA NASABAH PENYIMPAN
(DEPOSAN) DAN SIMPANANNYA SAJA
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
64

65. PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU
10 TAHUN 1998
PASAL 41 (1):
“UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN PIMPINAN BANK
INDONESIA ATAS PERMINTAAN MENTRI KEUANGAN
BERWENANG MENGELUARKAN PERINTAH TERTULIS KEPADA
BANK AGAR MEMBERIKAN KETERANGAN DAN MEMPERLIHATKAN
BUKTI-BUKTI TERTULIS SERTA SURAT-SURAT MENGENAI
KEADAAN KEUANGAN NASABAH PENYIMPAN TERTENTU KEPADA
PEJABAT PAJAK”
PASAL 42 (1):
“UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA
PIDANA, PIMPINAN BANK INDONESIA DAPAT MEMBERIKAN
IZIN KEPADA POLISI, JAKSA ATAU HAKIM UNTUK MEMPEROLEH
KETERANGAN DARI BANK MENGENAI SIMPANAN TERSANGKA
ATAU TERDAKWA PADA BANK”
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
65

66. PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM
UU 10 TAHUN 1998
PASAL 41 A (1):
“UNTUK PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG TELAH DISERAHKAN
KEPADA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG
NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA, PIMPINAN BANK
INDONESIA MEMBERIKAN IZIN KEPADA PEJABAT BADAN URUSAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN DARI BANK MENGENAI
SIMPANAN NASABAH DEBITUR”
PASAL 43:
“DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN
NASABAHNYA, DIREKSI BANK YANG BERSANGKUTAN DAPAT
MENGINFORMASIKAN KEPADA PENGADILAN TENTANG KEADAAN
KEUANGAN NASABAH YANG BERSANGKUTAN DAN MEMBERIKAN
KETERANGAN LAIN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA TERSEBUT”
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
66

67. PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10
TAHUN 1998
PASAL 44 (1):
“DALAM RANGKA TUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK,
DIREKSI BANK DAPAT MEMBERITAHUKAN KEADAAN KEUANGAN
NASABAHNYA KEPADA BANK LAIN”
PASAL 44 A (1):
“ATAS PERMINTAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH PENYIMPAN
YANG DIBUAT SECARA TERTULIS, BANK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN
MENGENAI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YBS KEPADA PIHAK
YANG DITUNJUK OLEH NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT”
PASAL 44 A (2):
“DALAM HAL NASABAH PENYIMPAN TELAH MENINGGAL DUNIA, AHLI
WARIS YANG SAH DARI PENYIMPAN YANG BERSANGKUTAN BERHAK
MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN
TERSEBUT”
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
67

68. PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10/1998:
1. IJIN DARI PEMERINTAH/BI
(PAJAK, PIUTANG BANK YANG DISERAHKAN BUPLN/PUPN,
PERADILAM DALAM PERKARA PIDANA)
2. TANPA IJIN
(PERKARA PERDATA, TUKAR INFORMASI ANTAR BANK,
KUASA NASABAH, AHLI WARIS)
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
68

69. SANKSI ATAS KETENTUAN RAHASIA
BANK DALAM UU PERBANKANBENTUK SANKSI: PIDANA DAN DENDA SECARA
AKUMULATIF
• PASAL 47 (1): TANPA MEMBAWA PERINTAH TERTULIS ATAU
TANPA IJIN MEMAKSA BANK ATAU PIHAK TERAFILIASI UNTUK
MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 - 4
TAHUN, DAN DENDA 10 - 200 M
• PASAL 47 (2): ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK
TERAFILIASI YANG SENGAJA MEMBERI KETERANGAN DIANCAM
PIDANA PENJARA 2 – 4 TAHUN DAN DENDA 4 – 800 M
• PASAL 47 A: ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK
TERAFILIASI YANG SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN,
DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 7 TAHUN DAN DENDA 4 – 15 M
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
69

70. KESIMPULAN
UU CAKUPAN RAHASIA
BANK
PENEROBOSAN RAHASIA
BANK
UU 23 PRP
TAHUN 1960
NASABAH DEPOSAN & WALKING
CUSTOMER
PERPAJAKAN
PERADILAN
UU 14 TAHUN
1967
KEUANGAN NASABAH PADA POS
AKTIVA DAN PASIVA, SERTA KEGIATAN
DALAM SISTEM PEMBAYARAN
SDA
UU 7 TAHUN
1992
KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI
NASABAH
41-44: PERPAJAKAN, PERADILAN PERKARA
PIDANA, PERKARA PERDATA ANTARA BANK
DENGAN NASABAH,TUKAR-MENUKAR
INFORMASI ANTAR BANK
UU 10 TAHUN
1998
NASABAH PENYIMPAN (DEPOSAN)
DAN SIMPANANNYA
1. IJIN DARI PEMERINTAH/BI (PAJAK,
PIUTANG BANK YANG DISERAHKAN
BUPLN/PUPN, PERADILAM DALAM
PERKARA PIDANA)
2. TANPA IJIN (PERKARA PERDATA, TUKAR
INFORMASI ANTAR BANK, KUASA
NASABAH, AHLI WARIS)
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
70

71. PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN
TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
71

72. PBI NO. 2/19/PBI/2000 TANGGAL 7
SEPTEMBER 2000
• PASAL 1: PENGERTIAN BANK, SIMPANAN, NASABAH, NASABAH
DEBITOR, DAN RAHASIA BANK
• PASAL 2 AYAT 4: KEWAJIBAN MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU
SEHUBUNGAN DENGAN NASABAH PENYIMPAN TIDAK BERLAKU
UNTUK:
a. KEPENTINGAN PERPAJAKAN
b. PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG SUDAH DISELESAIKAN KEPADA
BUPLN/PUPN
c. KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA
d. KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK
DENGAN NASABAHNYA
e. TUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK
f. PERMINTAAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH PENYIMPAN
YANG DIBUAT SECARA TERTULIS
g. PERMINTAAN AHLI WARIS YANG SAH DARI NASABAH PENYIMPAN YANG
TELAH MENINGGAL DUNIA10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
72

73. Lanjutan……..
• KEWAJIBAN RAHASIA BANK BERLAKU UNTUK PIHAK TERAFILIASI
• BUTIR A, B DAN C WAJIB MEMPEROLEH PERINTAH ATAU IZIN
TERTULIS UNTUK MEMBUKA RAHASIA BANK DARI PIMPINAN BI:
– KEPENTINGAN PAJAK DIDASARKAN PERMINTAAN
TERTULIS MENTERI KEUANGAN
– PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA ATAS PERMINTAAN
TERTULIS KEPALA BUPLN/PUPN
– PEADILAN PERKARA PIDANA ATAS PERMINTAAN
TERTULIS DARI KAPOLRI, JAKSA AGUNG DAN KETUA
MAHKAMAH AGUNG
• DAN BUTIR D,E, F DAN G TIDAK DIPERLUKAN PERINTAH
• DALAM KAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DILAKSANAKAN OLEH GBI DALAM WAKTU SELAMBAT-
LAMBATNYA 3 HARI KERJA TERHITUNG SEJAK SURAT
PERMINTAAN DITERIMA SECARA LENGKAP OLEH DIREKTUR
HUKUM BI10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
73

74. Lanjutan……..
• GBI DAPAT MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN PERINTAH SECARA
TERTULIS APABILA SURAT PERMINTAAN TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN, YANG HARUS DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS
SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH SURAT PERMINTAAN
DITERIMA
• PEMBLOKIRAN DAN ATAU PENYITAAN SIMPANAN ATAS NAMA
SEORANG NASABAH YANG TELAH DINYATAKAN SEBAGAI
TERSANGKA ATAU TERDAKWA OLEH POLISI, JAKSA, ATAU HAKIM
DAPAT DILAKUKAN TANPA MEMERLUKAN IZIN PIMPINAN BI.
DALAM HAL POLISI, JAKSA ATAU HAKIM BERMAKSUD
MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI NASABAH
PENYIMPANAN DAN SIMPANANNYA YANG DIBLOKIR DAN ATAU
DISITA, MAKA BERLAKU KETENTUAN MENGENAI CARA-CARA
MEMBUKA RAHASIA BANK
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
74

75. PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI
LUAR UU PERBANKAN
• SURAT MAHKAMAH AGUNG NO.
KMA/694/R.45/XII/2004 PERIHAL PERTIMBANGAN
HUKUM ATAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
• BERISI PENEGASAN BAHWA KETENTUAN PASAL 12
UU 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK MERUPAKAN
KETENTUAN KHUSUS (LEX SPECIALIS) YANG
MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA KPK DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN
DAN PENUNTUTAN”
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
75

76. PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI
LUAR UU PERBANKAN
PROSEDUR IJIN MEMBUKA RAHASIA
BANK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
PASAL 42 UU PERBANKAN TIDAK
BERLAKU BAGI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI.
10/12/2019
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
76