Sistem pemerintahan awal Indonesia setelah kemerdekaan mengalami perubahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer melalui beberapa kebijakan seperti Maklumat Wakil Presiden Nomor X dan pembentukan berbagai partai politik. KNIP kemudian diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara.

1. XII IPA 3 – MAN 6 JAKARTA
SISTEM
PEMERINTAHAN DI
INDONESIA
KELOMPOK 3
• Clarenatha Syifa U
• Danang Naufal R
• Herlambang Dwi P
• Istiqomah M
• Maeune Aribah
• Naufal Fauzan R
• Nukhe Nurtaviana P
• Rifa Zata Lini

2. PENGERTIAN SISTEM
PEMERINTAHAN
SISTEM
suatu keseluruhan yang terdiri atas
beberapa bagian yang mempunyai
hubungan fungsional.
PEMERINTAHAN
Pemerintah/lembaga-lembaga
Negara yang menjalankan segala
tugas pemerintah baik sebagai
lembaga eksekutif, legislatif maupun
yudikatif.
SISTEM PEMERINTAHAN
Suatu kebulatan atau keseluruhan yang
utuh dari komponen-komponennya, yaitu
legislatif, eksekutif, dam yudikatif yang
masing-masing mempunyai fungsi
tersendiri.

3. PENGELOMPOKKAN SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PARLEMENTER
SISTEM CAMPURAN
SISTEM PRESIDENSIAL
PERANCIS
INDONESIA, FILIPHINA, AMERIKA
SERIKAT, SERTA SEBAGIAN BESAR
AMERIKA TENGAH
INGGRIS, JEPANG, BELANDA,
SINGAPURA, DAN MALAYSIA

4. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
PENGERTIAN
Merupakan system pemerintahan
di mana kepala pemerintahan dipegang
oleh presiden dan pemerintah tidak
bertanggung jawab kepada parlemen
(legislatif).
Menteri bertanggung jawab kepada
Presiden karena Presiden berkedudukan
sebagai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan.
CIRI - CIRI
1. Presiden adalah kepala eksekutif yang
memimpin kabinet
2. Pemerintahan Presidensial didasarkan
pada prinsip pemisahan kekuasaan.
3. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan
untuk menyatu dengan legislatif
4. Kabinet bertanggung jawab kepada
Presiden.
5. Eksekutif dipilih melalui pemilu.
6. Presiden tidak punya wewenang untuk
membubarkan badan legislatif

5. Kekuasaan legislatif Indonesia berada di
tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang
terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih
secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.
Kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden
dan wakil Presiden yang juga dipilih secara langsung
dalam pemilu.
Kekuasaan yudikatif berada ditangan
Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada
dibawahnya beserta Mahkamah Konstitusi dan
Mahkamah Yudisial.

6. Kekuasaan Presiden
1. Di bidang pelaksanaan undang-undang (eksekutif), presiden memgang kekuasan
pemerintahannya menurut undang-undang.
Misal, membuat keputusan presiden, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
undang-undang, serta mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
2. Di bidang pembentukan undang-undang (legislatif), presiden mempunyai kekuasaan
membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang.
3. Di bidang kehakiman (yudikatif), presiden mempunyai kekuasaan memberikan hal-hal seperti
berikut :
a. Grasi atau ampunan yang diberikan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
b. Amnesti atau penghapusan (pengampunan) yang diberikan kepada seseorang atau
sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu
c. Abolisi atau peniadaan atau penghapusan peristiwa pidana
d. Rehabilitasi atau pemulihan kepada kependudukan (keadaan nama baik seseorang) yang
dulu (semula)

7. Kekuasaan Legislatif (DPR)
1. Membentuk undang-undang
2. Mengajukan usulan pemberhentian presiden apabila presiden melakukan kesalahan
3. Memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
4. Mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usulan, dan pendapat serta hak imunitas

8. Sistem Pemerintahan
Indonesia Pada Masa
Awal Kemerdekaan
Indonesia

9. Pada tanggal 16 dan 17 oktober 1945, lembaga pembantu dan penasihat
presiden, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), mengadakan sidang
pertamanya yang bertempat di Balai Muslimin, Jalan Kramat Raya, Jakarta. Sidang
di pimpin Kasman Singodimejo. Dalam sidang ini Soekarno diwakili oleh Moh.Hatta .
Sidang pertama KNIP ini berjalan sangat gaduh. Meskipun begitu,
sebagaimana sudah di rencanakan, pokok utama perdebatan menyangkut wewenang
KNIP. Dalam suasana yang gaduh itu KNIP berhasil merekomendasikan perluasan
tugas dan wewenangnya, yang tercermin dalam MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN
NOMOR X tertanggal 16 oktober 1945.

10. Isi maklumat tersebut adalah “ Bahwa komite nasional Indonesia
pusat, sebelum terbentuknya MPR dan DPR, diserahi kekuasaan
legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis haluan negara,
serta pekerjaan KNIP sehari-hari berhubungan dengan
gentingnya dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih
diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komita
Nasional Indonesia Pusat.”

11. Sejak di terbitkannya maklumat tersebut,terjadi perubahan mendasar
menyangkut kedudukan,tugas serta wewenang KNIP. Lembaga ini diserahi
kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara
(GHBN) dan bukan lagi sebagai pembantu atau penasihat presiden. Dengan
maklumat tersebut pula, kekuasaan presiden dibatasi, yaitun hanya dalam bidang
eksekutif saja.
Pada tanggal 17 Oktober 1945 sidang dilanjutkan dipimpin Latuharyhary.
Agenda utama sidang adalah mendengarkan pidato Soekarni. Soekarni
mengusulkan agar perjuangan Republik Indonesia menjadi lebih revolusioner.
Meskipun ada usaha dari Sartono dan Latuharyhary untuk memblela pimpinan
KNIP lama.
sebagian besar anggota sidang setuju agar pimpinan KNIP lama
mengundurkan diri dan diganti oleh yang baru.

12. Saat itu nama Sutan Sjahrir dan Amir Syariffudin di tonjolkan sebagai
pimpinan baru. Oleh para anggota KNIP Sutan Sjahrir di daulat sebagai ketua
BP-KNIP, sebagaimana di amanatkan di maklumat wakil presiden nomor X.
Maka agenda kedua Sutan Sjahrir dalam rangka menetapkan sistem
parlementer adalah mendorong pembentukan partai-partai politik sebanyak-
banyaknya sebagai sarana penyebaran aspirasi dan paham yang berkembang
di masyarakat.
Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari KNIP dan di setujui
pemerintah dengan di keluarkannya Maklumat Pemerintahan No.3 tanggal 3
November 1945 tentang anjuran pembentukan partai politik, dengan syarat :
partai-partai politik itu “hendaknya memperkuat perjuangan kita
mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.”

13. Maklumat tersebut langsung di sambut dengan berdirinya
banyak partai politik sejak bulan November 1955 sampai
bulan Januari 1946. Pada saat yang sama, kondisi social-
politik Republik Indonesia masih sangat mencekam. Di
Surabaya misalkan, TKR dan pemuda berjuang mengusir
pasukan sekutu.

14. Partai-partai Politik yang dibentuk antara
bulan November 1945 sampai Januari 1946
1. Masyumi ( Majelis Syuro Muslimin Indonesia ), berdiri 7 November 1945, Di pimpin oleh Dr.Sukirman
Wirjosanjoyo
2. PKI berdiri padtanggal 7 November 1945, di pimpin oleg Moh.Yusuf
3. PBI ( Partai Buruh Indonesia), berdiri tanggal 8 november 1945, dipimpin Nyono
4. PRJ ( Partai Rakyat Jelata) berdiri 8 November 1945, dipimpin oleh Sutan Dewanis
5. Parkindo ( Partai Kristen Indonesia ) BERDIRI 10 November 1945 dpimpin oleh Probowinoto
6. Parsi ( Partai Sosialis Indonesia) berdiri 10 November 1945, dipimpin oleh Amir Syariffudi
7. Paras ( Partai Rakyat Sosialis) berdiri pada tanggal 20 November 1945, di Pimpin oleh Sutan Sjahrir.
8. PKRI (Partai Katholik Indonesia) berdiri 8 Desember 1945, dipimpin oleh I.J Kasimo
9. Permai ( Persatuan Rakyat Marhaen ) berdiri 17 Desember 1945, didirikan oleh J.B Asia
10. PNI (Partai Nasional Indonesia) berdiri tanggal 29 Januari 1946, dipimpin oleh Sidik Joyosukarto

15. Di tengah-tengah pendirian berbagai partai politik itu, pada tanggal 11
November 1945, BP-KNIP mengusulkan agar menteri bertanggung jawab kepada
Badan Perwakilan Rakyat yang menurut sistem sementara adalah Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Usulan ini di setujui pemerintah tanggal 14
November 1945. Maklumat ini menandai lahirnya sistem parlementer dan
berakhirnya sistem presidensial
Pada tanggal yang sama pula, yaitu 14 November, Sutan Sjahrir diangkat
oleh KNIP sebagai perdana mentri sementara sambil menunggu pemilihan umum
yang direncanakan pada bulan januari 1946. Dengan demikian, kekuasaan
eksekutif resmi berada di tangan perdana menteri, legilatif berada di tangan
KNIP, dan presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang bertanggung
jawab kepada KNIP.

16. Selanjutnya Pemilu yang di jadwalkan pada bulan Januari 1946 tidak jadi di
selenggarakan. Ada dua faktor penyebab kegagalan penyelenggaraan pemilu 1946:
1. Pemerintahan baru belum siap, termasuk dalam hal perangkat undang-undang
pemilu.
2. Kondisi keamanan negara belum stabil akibat konflik internal antar kekuatan
politik serta gangguan dari luar (Sekutu dan NICA). Para pemimpin masih
disibukkan dengan urusan konsolidasi
Meskipun demikian, tanpa melalu proses pemilu, sejarah mencatat Sutan
Sjahrir tiga kali diberi mandat oleh presiden Soekarno untuk membentuk
pemerintahan dan menjadi perdana menterinya. Ia digantikan oleh Amir Syariffudin
( 3 Juli 1947- 29 Januari 1948).
Setelah itu kembali ke kabinet Hatta I yang bercorak presidensil (29 Januari
1948- 04 Agustus 1948). Disusul Kabinet Darurat (PDRI), Yang berlangsung dari
tanggal 19 desember 1948 sampai dengan 13 juli 1949, dan kabinet Hatta II yang
bercorak prsidensil ( 04 agustus-20 agustus 1949).

17. Kabinet pada masa awal kemerdekaan

18. Tokoh Yang Ada Pada Sidang
KNIP

19. Suasana Sidang KNIP

20. TERIMA KASIH