Teks tersebut membahas dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa. Mulai dari masa awal kemerdekaan hingga masa reformasi, teks juga menjelaskan tentang hakekat Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu mengikuti perkembangan zaman.

1. BAB 1
Dinamika perwujudan Pancasila
sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa

2. A.Penerapan Pancasila dari masa ke
masa
1. Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila dipergunakan sebagai dasar
(fundamen) untuk mengatur
pemerintah negara atau sebagai dasar
untuk mengatur penyelengaraan
negara

3. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa
Pancasila berfungsi sebagai pedoman
atau petunjuk dalam kehidupan sehari-
hari. Ini berati, Pancasila sebagai
pandangan hidup merupakan petunjuk
arah semua kegiatan atau aktivitas
hidup dan kehidupan di segala bidang.

4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar
negara
1.Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)
Masalah-masalah penerapan Pancasila pada
masa awal kemerdekaan
a. Agresi Militer Belanda (1945-1949)
Belanda menjadikan Indonesia sebagai
negara serikat (RIS).

5. b. Pemberontakan PKI di Madiun
Tanggal 18 September dipimpin oleh Muso.
Tujuan pemberontakan adalah untuk mendirikan
negara Soviet Indonesia yang berideologi
komunis.
c. Pemberontakan Darul Islamiah (DI)/Tentara
Islam Indonesia (TII)
Pada tanggal 7 Agustus 1949 dipimpin oleh
Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.
Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya
Negara Islam Indonesia.
Tujuannya adalah untuk mengganti Pancasila
sebagai dasar negara dengan syari’at Islam.

6. d. Pemberontakan Republik Maluku Selatan
(RMS)
Pada tanggal 25 April 1950
Dipimpin oleh Christian Robert Steven
Soumokil, bertujuan untuk membentuk
negara sendiri (separatisme).

7. d. Pemerintah Revolusioner Republik
Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat
Semesta (Permesta).
Yang dipimpin oleh Sjarifuddin
Prawiranegara dan Ventje Sumual tahun
1957-1958 di Sumatera dan Sulawesi.
Gerakan ini merupakan koreksi terhadap
pemerintah pusat yang dianggap telah
melanggar undang-undang, bersifat
sentalistis, sehingga pembangunan di
daerah terabaikan dan menimbulkan
ketidakadilan dalam pembangunan.

8. e. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)
Merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten
KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15
Januari 1949. westerling menamakan dirinya
“Ratu adil” yang diramalkan akan
membebaskan rakyat Indonesia dari
“Tirani”.
Westerling bersekongkol dengan, Sultan
Hamid II berusaha mempertahankan
negara federasi yang dibentuk oleh
Belanda untuk melawan NKRI yang dipimpin
Soekarno-Hatta.

9. f. Perubahan bentuk negara RIS menjadi NKRI
Konstituante hasil pemilu tahun 1955 tidak dapat
menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini
menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan
yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
1.Membubarkan Badan Konstituante
2.UUD 1945 berlaku kembali UUDS tidak berlaku lagi
3.Segera akan dibentuk MPRS dan DPAS.
Pada masa ini dasar negara tetap Pancasila, akan
tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti
ideologi LIBERAL yang tidak menjamin stabilitas
pemerintahan.

10. 2. Masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin)
Periode ini dikenal dengan periode demokrasi
terpimpin/sebuah sistem demokrasi yang seluryh
keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan
negara berpusat pada pimpunan negara
Alasan soekarno mencetuskan demokrasi
terpimpin karena banyaknya gerakan separatis
yang menyebabkan ketidakstabilan negara (spt
tersendatnya pembangunan ekonomi karena
sering terjadi pergantian kabinet. Konstituante
yang gagal menyusun UUD)

11. Penyimpangan pada masa Orde Lama
1. Presiden Soekarno diangkat presiden seumur hidup
berdasarkan Tap. MPRS No. XX/1963, menyebabkan
kekuasaan presiden semakin luas dan tak terbatas
2. Presiden mengeluarkan penetapan presiden No. 3/1960
yang membubarkan DPR hasil pemilu.
3. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas
anggota DPR-GR, utusan daerah dan utusan golongan,
yang semuanya diangkat dan diberhentikan presiden.
4. Terjadi pemberontakan Pki tanggal 30 september 1963 yang
dipimpin oleh D.N Aidit.
5. Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin
6. Adanya politik integrasi atau Nasakom (nasional,agama,
dan komunis)

12. 3. Masa Orde Baru (Demokrasi Pancasila)
Karena adanya pemberontakan PKI pada tanggal
30 September 1965 membuat kekuasaan Soekarno
sedikit demisedikit dikurang dan akhirnya lengser
dari jabatannya sebagai presiden.
Sebagai gantinya maka diangkat Soeharto
sebagai Presiden pada sidang istimewa MPRS
pada tanggal 7 Maret 1967.
Orde Baru mempunyai visi untuk melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.

13. Penyimpangan pada masa orde baru
• Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga
pemerintahan dijalankan secara otoriter
• Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana
mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah (presiden)
• Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, pemilu hanya menjadi
sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden
terus menerus dipilih kembali
• Terjadi monopoli penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai
keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya.
• Pembatasan hak hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul,
dan berpendapat
• Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman,
sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka
• Pembentukan lembaga lembaga yang tidak terdapat dalam
konstitusi, yaitu Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas
• Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya
sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada
terjadinya krisis multidimensi.

14. 4. Masa Reformasi
Penerapan Pancasila pada masa reformasi lebih
berorentasi pada kehidupan yang bebas, seperti
bebas berbicara, berorganisasi, berekspresi, dll.
Dampak negatif yang timbul akibat konsep
kebebasan yang tanpa batas, spt munculnya
pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak
beretika, peredaran narkoba dan miras, anarkis,
vandalisme

15. B. Dinamika Nilai-Nilai Pancasila Sesuai
dengan Perkembangan Zaman
1. Hakekat Ideologi Terbuka
Istilah ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti
gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan
kata ' logos’ artinya ilmu atau pengetahuan.
Pengertian ideologi adalah kumpulan gagasan-
gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, yang
menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut
berbagai bidang kehidupan manusia.

16. Ideologi Pancasila, merupakan Pancasila
sebagai gagasan-gagasan atau ide-ide yang
dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam
mencapai cita-cita bangsa.

17. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Ideologi terbuka adalah ideologi yang
mampu mengikuti perkembangan zaman
dan bersifat dinamis atau merupakan suatu
sistem pemikiran terbuka yang merupakan
hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri,
nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan
dari luar melainkan digali dan diambil dari
suatu kekayaan, rohani, moral dan budaya
masyarakat itu sendiri.

18. Ideologi Terbuka Ideologi Tertutup
1. Sistem pemikiran yang terbuka 1. Sistem pemikiran yang tertutp
2. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak di paksa dari luar,
melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani
, moral dan dari budaya masyarakat itu sendiri .
2. Cenderung untuk memaksakan dan mengambil nilai-nilai
ideologi dari luar masayarakat yang tidak sesuai dengan
keyakinan dan pemikiran masyarakatnya.
3. Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan
sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dan
kesepakatan dari masyarakat sendiri.
3. Dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan
ideologis perseorangan / satu kelompok orang.
4. Tidak diciptakan oleh negara melainkan dari masyarakat
itu sendiri sehingga ideologi tersebut adalah milik
seluruh rakyat/anggota masyarakat.
4. Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara
,dalam hal isi penguasa negara yang mutlak harus diikuti
oleh seluruh warga masyarakat.
5. Tidak hanya dibenarkan , melainkan dibutuhkan oleh
seluruh warga masyarakat.
5. Pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh
penguasa negara untuk melangengkan keuasaaanya dan
cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut
pandang penguasa saja.
6. Isinya bersifat operasional. Ia baru bersifat operasional
apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang
berupa konstitusi atau peraturan.
6. Isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan
operasional yang bersifat keras yang wajib di taati oleh
seluruh warga masyarakat.
7. Senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan
aspirasi, pemikiran serta akselerasi dari masyarakat
7. Tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru yang
berkembang di masyarakatnya.
Perbedaan ideologi terbuka dengan ideologi tertutup.

19. 2. Kedudukan pancasila sebagai ideologi terbuka
Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut
:
A. Nilai Dasar
Yaitu hakikat kelima sila pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa ,
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia , kerakyatan
Yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanakan dalam Kemusyawaratan
dan Perwakilan , Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
B. Nilai Instrumental
Yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila
berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga
pelaksanaanya.
Ex; UUD, TAP MPR, UU dan peraturan perundang-undangan lainnya.
C. Nilai Praksis
Yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu
pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat
,berbangsa dan bernegara.
Ex; Saling menghormati, Toleransi, Kerja sama, Kerukunan, Gotong
Royong.

20. Contoh;
A. Nilai Dasar
Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Nilai Instrumental
Pasal 29 ayat 2
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat meurut
agamanya dan kepercayaannya itu”.
C. Nilai Praksis
Lahirnya Lima agama di Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Budha,
Konghucu

21. Contoh;
A. Nilai Dasar
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
B. Nilai Instrumental
Pasal 31 ayat 2
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya
C. Nilai Praksis
Wajib belajar 6 tahun
Sekolah gratis sampai SMP

22. Contoh;
A. Nilai Dasar
Persatuan Indonesia
B. Nilai Instrumental
Pasal 32 ayat 2
“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai
kekayaan budaya nasional”.
C. Nilai Praksis
Di Indonesia dikenal berbagai macam bahasa daerah, spt; melayu,
jawa, batak, minang,dll.

23. Contoh;
A. Nilai Dasar
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
B. Nilai Instrumental
Pasal 1 ayat 2
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”.
C. Nilai Praksis
Memilih presiden dan kepala daerah melalui pemilu. Bukan
berdasarkan keturunan.

24. Contoh;
A. Nilai Dasar
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
B. Nilai Instrumental
Pasal 27 ayat 1
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya”.
C. Nilai Praksis
Setiap warga negara diperlakukan secara sama didepan hukum
Setiap warga negara bisa menduduki jabatan pemerintahan
Setiap warga negara harus menaati semua hukum yang berlaku.

25. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki Tiga dimensi
1. Dimensi Idealisme
Ideologi mengandung cita-cita atau idealisme yang
hendak dicapai dalam kehidupan dimasa depan
yang bersifat baik dalam berbangsa dan
bernegara.
2. Dimensi Normatif
Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila
perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif, atau
aturan hukum yang jelas.
3. Dimensi Realitas
Ideologi itu mengandung nilai dasar yang bersumber
dari nilai-nilai riil (nyata) yang hidup didalam
masyarakat, terutama pada saat ideologi itu lahir

26. Contoh penerapan dimensi idealisme menurut
Pancasila :
• Sila 1 : Pengakuan terhadap adanya Tuhan yang
Maha Esa.
• Sila 2 : Pengakuan terhadap harkat martabat
manusia.
• Sila 3 : Terwujudnya persatuan dan kesatuan
bangsa.
• Sila 4 : Terwujudnya lembaga perwakilan yang
demokratis.
• Sila 5 : Terwujudnya masyarakat yang adil dan
makmur.

27. Contoh penerapan dimensi realita menurut Pancasila
:
• Sila 1 : seseorang menjalankan ibadah menurut
agamanya.
• Sila 2 : tidak memebeda-bedakan suku bangsa.
• Sila 3 : gotong royong membersihkan kelas.
• Sila 4 : memilih pengurus kelas.
• Sila 5 : menyantuni anak yatim.

28. C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai
kehidupan
1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang
politik dan hukum
Meliputi; lembaga negara, hak asasi manusia,
demokrasi, dan hukum.
a. Lembaga negara
Pengembangan lembaga negara dapat
dilakukan berdasarkan pada lembaga yang
ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga
baru, atau mencontoh lembaga negara dari
negara lain.
Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

29. b. Hak asasi manusia
Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi
manusia yang mengutamakan kebebasan individu
atau mengutamakan kewajiban tanpa
menghargai hak individu.
c. Demokrasi
Demokrasi yang kita kembangkan adalah
demokrasi Pancasila, yaitu suatu sistem demokrasi
yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa.
Ex; pemilu, pemilihan pemimpin sudah dikenal oleh
sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dulu.

30. d. Hukum
Pembangunan dalam bidang hukum, diarahkan pada
terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber
hukum.
2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi
Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem
ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila
Ex; pasal 33 ayat 1 UUD 1945
“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan.
Mengembangkan sistem ekonomi keranyatan dan
kekeluargaan yang ditujukan untuk mencapai
kesejahteraan rakyat secara luas.

31. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang Sosial
budaya
Masyarakat selalu mengalami perubahan sosial
dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap
terarah pada terwujudnya masyarakat
berdasarkan Pancasila , sistem nilai sosial dan
budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila.
Ex; 1). mengambil keputusan dengan cara
musyawarah
2) Saling membantu dan gotong royong
3) Sikap cinta tanah air dan membela negara
Indonesia