2. Perumusan Pancasila dan Proklamasi
Sidang BPUPKI Pertama merumuskan pancasila sebagai
dasar negara yang resmi, dimana perumusan tersebut
terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia yaitu:
A. pada tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan
calon rumusan dasar negara sbb:
Peri kebangsaan,
peri kemanusiaan,
Peri ketuhanan,
Peri kerakyatan dan
peri keadilan sejahtera
3. B. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)
• Berbeda dengan usulan Muh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo
mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut:
1. Teori negara perseorangan (Individualis)sebagaimana diajarkan
oleh Thomas Hobbes (abad 17), Jean Jacques Rousseau (abad 18),
Herbert Spencer (abad 19), H.J. Laski (abad 20). Menurutnya “
negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas
kontrak seluruh indivdu.
2. Paham negara kelas (Class theory),teori ini sebagaimana
diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara adalah alat dari
suatu golongan (suatu klas) untuk menindas golongan yang lain
(klas yang lain). Negara kapitalis adalah alat dari kaum borjuis, oleh
karena itu kaum Marxis menganjurkan untuk meraih kekuasaan
agar kaum buruh dapat menindas kaum borjuis.
4. • 3) Paham negara integralistik :
yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel. Menurut
paham ini negara bukanlah untuk menjamin perseorangan
atau golongan akan tetapi menjamin kepentingan
masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara
adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan,
bagian atau anggotanya saling berhubungan erat satu
dengan yang lainnya dan merupakan kesatuan organis.
Menurut paham ini yang terpenting dalam negara adalah
penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memandang
kepentingan seseorang sebagai pusat akan tetapi negara
menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai
suatu persatuan. (Sekretariat Negara, 1995 : 33).
5. C. Ir Soekarno 1 juni 1945
• Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno
mengusulkan bahwa pancasila adalah
sebagai dasar filsafat negara dan
pandangan hidup bangsa Indonesia.
• Sid BPUPKI II (10-16 JULI 1945)
Hasilnya membentuk panitia 9 yang
kemudian membacakan proklamasi
tanggal 17 -8 -1945.
6. Sidang PPKI
a. Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945
menghasilkan keputusan:
- Menetapkan UUD '45
- Memilih presiden dan wakil presiden
- Dalam masa peralihan Presiden akan dibantu oleh sebuah komite
Nasional indonesia pusat.
b. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945
menetapkan:
a. Pembentukan 11 kementrian ( kabinet ) :
b. Membentuk 8 propinsi serta menunjuk Gubernurnya, yang terdiri dari
C. Sidang ketiga PPKI Pada tanggal 20 Agustus 1945
membahas tentang BKR
D Sidang keempat PPKI Pada tanggal 22 Agustus 1945
membahas tentang KNIP dan kedudukannya di Jakarta.
7. b. Membentuk 8 propinsi serta
menunjuk Gubernurnya
1) Provinsi Sumatra : Mr. Teuku moh. Hasan
2) Provinsi Jawa Barat : Sutardjo
Kartohadikusumo
3) Provinsi Jawa Tengah : R. Panji Suroso
4) Provinsi Jawa Timur : R.A Suryo
5) Provinsi kalimantan : Ir. Pangeran Moh. Noor
6) Provinsi sulawesi : dr. GSSJ Ratulangi
7) Provinsi Maluku
8) Provinsi Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut
8. Dekrit
Dekrit adalah suatu putusan dari organ
tertinggi yang sifatnya sepihak dan dibuat
dalam keadaan darurat.
Isi dari Dekrit tersebut antara lain:
1. Pembubaran Konstituante
2. Pemberlakuan kembali UUD '45 dan
tidak berlakunya UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya
9. Landasan hukum dekrit terbagi adalah
hukum darurat, hukum darurat terbagi 2
1. Hukum Tatanegara Darurat Subjectif : yaitu
suatu keadaan hukum yang memberi wewenang
kepada organ tertinggi untuk mengambil
tindakan hukum bahkan kalau perlu melanggar
UU dan HAM, contoh Dekrit Presiden.
2. . Hukum Tatanegara Darurat Objectif : yaitu
suatu keadaan hukum yang memberi wewenang
kepada organ tertinggi untuk mengambil
tindakan hukum , namun tetap berlandaskan
pada konstituante/ UU, contoh SP 11 MARET.
10. “ Don’t ask what your country give
to you, but ask what have you
given for your country”
(John F.Kennedy)
