pelajaran ppkn kelas 9 bab 1

1. BAB 1
Dinamika perwujudan Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan
hidup bangsa

2. A.Penerapan Pancasila dari masa ke
masa
1. Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila dipergunakan sebagai dasar
(fundamen) untuk mengatur pemerintah
negara atau sebagai dasar untuk mengatur
penyelengaraan negara

3. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa
Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau
petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini
berati, Pancasila sebagai pandangan hidup
merupakan petunjuk arah semua kegiatan
atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala
bidang.

4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar
negara
1.Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959)
Masalah-masalah penerapan Pancasila pada
masa awal kemerdekaan
a. Agresi Militer Belanda (1945-1949)
Belanda menjadikan Indonesia sebagai negara
serikat (RIS).

5. b. Pemberontakan PKI di Madiun
Tanggal 18 September dipimpin oleh Muso.
Tujuan pemberontakan adalah untuk mendirikan
negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
c. Pemberontakan Darul Islamiah (DI)/Tentara
Islam Indonesia (TII)
Pada tanggal 7 Agustus 1949 dipimpin oleh Sekarmaji
Marijan Kartosuwiryo.
Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya
Negara Islam Indonesia.
Tujuannya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai
dasar negara dengan syari’at Islam.

6. d. Pemberontakan Republik Maluku Selatan
(RMS)
Pada tanggal 25 April 1950
Dipimpin oleh Christian Robert Steven
Soumokil, bertujuan untuk membentuk
negara sendiri (separatisme).

7. d. Pemerintah Revolusioner Republik
Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat
Semesta (Permesta).
Yang dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara
dan Ventje Sumual tahun 1957-1958 di
Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan
koreksi terhadap pemerintah pusat yang
dianggap telah melanggar undang-undang,
bersifat sentalistis, sehingga pembangunan di
daerah terabaikan dan menimbulkan
ketidakadilan dalam pembangunan.

8. e. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)
Merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten
KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15
Januari 1949. westerling menamakan dirinya
“Ratu adil” yang diramalkan akan membebaskan
rakyat Indonesia dari “Tirani”.
Westerling bersekongkol dengan, Sultan Hamid
II berusaha mempertahankan negara federasi
yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan
NKRI yang dipimpin Soekarno-Hatta.

9. f. Perubahan bentuk negara RIS menjadi NKRI
Konstituante hasil pemilu tahun 1955 tidak dapat
menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini
menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang
menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden
5 Juli 1959.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
1.Membubarkan Badan Konstituante
2.UUD 1945 berlaku kembali UUDS tidak berlaku lagi
3.Segera akan dibentuk MPRS dan DPAS.
Pada masa ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi
dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi
LIBERAL yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

10. 2. Masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin)
Periode ini dikenal dengan periode demokrasi
terpimpin/sebuah sistem demokrasi yang seluryh
keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara
berpusat pada pimpunan negara
Alasan soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin
karena banyaknya gerakan separatis yang
menyebabkan ketidakstabilan negara (spt tersendatnya
pembangunan ekonomi karena sering terjadi pergantian
kabinet. Konstituante yang gagal menyusun UUD)

11. Penyimpangan pada masa Orde Lama
1. Presiden Soekarno diangkat presiden seumur hidup berdasarkan
Tap. MPRS No. XX/1963, menyebabkan kekuasaan presiden
semakin luas dan tak terbatas
2. Presiden mengeluarkan penetapan presiden No. 3/1960 yang
membubarkan DPR hasil pemilu.
3. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota
DPR-GR, utusan daerah dan utusan golongan, yang semuanya
diangkat dan diberhentikan presiden.
4. Terjadi pemberontakan Pki tanggal 30 september 1963 yang
dipimpin oleh D.N Aidit.
5. Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin
6. Adanya politik integrasi atau Nasakom (nasional,agama, dan
komunis)

12. 3. Masa Orde Baru (Demokrasi Pancasila)
Karena adanya pemberontakan PKI pada tanggal 30
September 1965 membuat kekuasaan Soekarno sedikit
demisedikit dikurang dan akhirnya lengser dari
jabatannya sebagai presiden.
Sebagai gantinya maka diangkat Soeharto sebagai
Presiden pada sidang istimewa MPRS pada tanggal 7
Maret 1967.
Orde Baru mempunyai visi untuk melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

13. Penyimpangan pada masa orde baru
• Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan
dijalankan secara otoriter
• Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
hanya melayani keinginan pemerintah (presiden)
• Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, pemilu hanya menjadi
sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus
menerus dipilih kembali
• Terjadi monopoli penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai
keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya.
• Pembatasan hak hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul, dan
berpendapat
• Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga
kekuasaan kehakiman tidak merdeka
• Pembentukan lembaga lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu
Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas
• Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga
merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis
multidimensi.

14. 4. Masa Reformasi
Penerapan Pancasila pada masa reformasi lebih
berorentasi pada kehidupan yang bebas, seperti bebas
berbicara, berorganisasi, berekspresi, dll.
Dampak negatif yang timbul akibat konsep kebebasan
yang tanpa batas, spt munculnya pergaulan bebas, pola
komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan
miras, anarkis, vandalisme

15. B. Dinamika Nilai-Nilai Pancasila Sesuai
dengan Perkembangan Zaman
1. Hakekat Ideologi Terbuka
Istilah ideologi berasal dari kata 'idea' yang berarti
gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan
kata ' logos’ artinya ilmu atau pengetahuan.
Pengertian ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan,
ide-ide, keyakinan-keyakinan, yang menyeluruh dan
sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan
manusia.

16. Ideologi Pancasila, merupakan Pancasila sebagai
gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan
sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-
cita bangsa.

17. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu
mengikuti perkembangan zaman dan bersifat
dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran
terbuka yang merupakan hasil konsensus dari
masyarakat itu sendiri, nilai-nilai dari cita-citanya
tidak dipaksakan dari luar melainkan digali dan
diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral dan
budaya masyarakat itu sendiri.

18. Ideologi Terbuka Ideologi Tertutup
1. Sistem pemikiran yang terbuka 1. Sistem pemikiran yang tertutp
2. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak di paksa dari luar,
melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani
, moral dan dari budaya masyarakat itu sendiri .
2. Cenderung untuk memaksakan dan mengambil nilai-nilai
ideologi dari luar masayarakat yang tidak sesuai dengan
keyakinan dan pemikiran masyarakatnya.
3. Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan
sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dan
kesepakatan dari masyarakat sendiri.
3. Dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan
ideologis perseorangan / satu kelompok orang.
4. Tidak diciptakan oleh negara melainkan dari masyarakat
itu sendiri sehingga ideologi tersebut adalah milik
seluruh rakyat/anggota masyarakat.
4. Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara
,dalam hal isi penguasa negara yang mutlak harus diikuti
oleh seluruh warga masyarakat.
5. Tidak hanya dibenarkan , melainkan dibutuhkan oleh
seluruh warga masyarakat.
5. Pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh
penguasa negara untuk melangengkan keuasaaanya dan
cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut
pandang penguasa saja.
6. Isinya bersifat operasional. Ia baru bersifat operasional
apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang
berupa konstitusi atau peraturan.
6. Isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan
operasional yang bersifat keras yang wajib di taati oleh
seluruh warga masyarakat.
7. Senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan
aspirasi, pemikiran serta akselerasi dari masyarakat
7. Tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru yang
berkembang di masyarakatnya.
Perbedaan ideologi terbuka dengan ideologi tertutup.

19. 2. Kedudukan pancasila sebagai ideologi terbuka
Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut :
A. Nilai Dasar
Yaitu hakikat kelima sila pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa , Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia , kerakyatan Yang di Pimpin oleh
Hikmat Kebijaksanakan dalam Kemusyawaratan dan Perwakilan , Keadilan
Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
B. Nilai Instrumental
Yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa
peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaanya.
Ex; UUD, TAP MPR, UU dan peraturan perundang-undangan lainnya.
C. Nilai Praksis
Yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman
nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat ,berbangsa dan
bernegara.
Ex; Saling menghormati, Toleransi, Kerja sama, Kerukunan, Gotong Royong.

20. Contoh;
A. Nilai Dasar
Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Nilai Instrumental
Pasal 29 ayat 2
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing untuk beribadat meurut agamanya dan
kepercayaannya itu”.
C. Nilai Praksis
Lahirnya Lima agama di Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu

21. Contoh;
A. Nilai Dasar
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
B. Nilai Instrumental
Pasal 31 ayat 2
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya
C. Nilai Praksis
Wajib belajar 6 tahun
Sekolah gratis sampai SMP

22. Contoh;
A. Nilai Dasar
Persatuan Indonesia
B. Nilai Instrumental
Pasal 32 ayat 2
“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional”.
C. Nilai Praksis
Di Indonesia dikenal berbagai macam bahasa daerah, spt; melayu, jawa,
batak, minang,dll.

23. Contoh;
A. Nilai Dasar
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
B. Nilai Instrumental
Pasal 1 ayat 2
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”.
C. Nilai Praksis
Memilih presiden dan kepala daerah melalui pemilu. Bukan berdasarkan
keturunan.

24. Contoh;
A. Nilai Dasar
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
B. Nilai Instrumental
Pasal 27 ayat 1
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”.
C. Nilai Praksis
Setiap warga negara diperlakukan secara sama didepan hukum
Setiap warga negara bisa menduduki jabatan pemerintahan
Setiap warga negara harus menaati semua hukum yang berlaku.

25. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki Tiga dimensi
1. Dimensi Idealisme
Ideologi mengandung cita-cita atau idealisme yang
hendak dicapai dalam kehidupan dimasa depan yang
bersifat baik dalam berbangsa dan bernegara.
2. Dimensi Normatif
Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila perlu
dijabarkan dalam suatu sistem normatif, atau aturan
hukum yang jelas.
3. Dimensi Realitas
Ideologi itu mengandung nilai dasar yang bersumber dari
nilai-nilai riil (nyata) yang hidup didalam masyarakat,
terutama pada saat ideologi itu lahir

26. Contoh penerapan dimensi idealisme menurut Pancasila :
• Sila 1 : Pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha
Esa.
• Sila 2 : Pengakuan terhadap harkat martabat manusia.
• Sila 3 : Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
• Sila 4 : Terwujudnya lembaga perwakilan yang
demokratis.
• Sila 5 : Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

27. Contoh penerapan dimensi realita menurut Pancasila :
• Sila 1 : seseorang menjalankan ibadah menurut
agamanya.
• Sila 2 : tidak memebeda-bedakan suku bangsa.
• Sila 3 : gotong royong membersihkan kelas.
• Sila 4 : memilih pengurus kelas.
• Sila 5 : menyantuni anak yatim.

28. C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai
kehidupan
1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik
dan hukum
Meliputi; lembaga negara, hak asasi manusia,
demokrasi, dan hukum.
a. Lembaga negara
Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan
berdasarkan pada lembaga yang ada dalam
masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau
mencontoh lembaga negara dari negara lain.
Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

29. b. Hak asasi manusia
Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi
manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau
mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak
individu.
c. Demokrasi
Demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi
Pancasila, yaitu suatu sistem demokrasi yang tumbuh
dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa.
Ex; pemilu, pemilihan pemimpin sudah dikenal oleh
sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dulu.

30. d. Hukum
Pembangunan dalam bidang hukum, diarahkan pada terciptanya
sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, yang
merupakan sumber dari segala sumber hukum.
2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi
Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi
yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila
Ex; pasal 33 ayat 1 UUD 1945
“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan.
Mengembangkan sistem ekonomi keranyatan dan kekeluargaan
yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara
luas.

31. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang Sosial
budaya
Masyarakat selalu mengalami perubahan sosial dan
budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada
terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila ,
sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat
dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Ex; 1). mengambil keputusan dengan cara musyawarah
2) Saling membantu dan gotong royong
3) Sikap cinta tanah air dan membela negara
Indonesia

32. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang
Pertahanan dan keamanan
Pertahanan dan keamanan negara secara tegas dinyatakan
dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (3) “setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara”.
Pasal 30 ayat (1) “setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Usaha pertahanan negara Indonesia dilaksanakan melalui
SISHANKAMRATA (sistem pertahanan rakyat semesta.
Bentuk partisipasi rakyat dalam bela negara sudah ada dalam
masyarakat. Seperti ronda atau siskamling, ada juga lembaga
adat seperti Pecalang di Bali, dll.