SISTEM INFORMASI & PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM INFORMASI DEBITUR PADA PERBANKAN

1. SISTEM INFORMASI & PENGENDALIAN INTERNAL
SISTEM INFORMASI DEBITUR PADA PERBANKAN
DISUSUN OLEH
Irena Fatya
55517110074
DOSEN PENGAMPU
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2017

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Karena banyaknya pemohon kredit maka pihak lembaga keuangan perlu mengetahui latar
belakang atau riwayat pinjaman/kredit dari orang tersebut dan memerlukan informasi yang
cepat dan akurat, sehingga perlu dilakukannya update laporan riwayat debitur dari lembaga
keuangan yang satu agar pihak lembaga keuangan lain bisa menggunakan informasi
tersebut dengan isi informasi yang benar. Kelancaran proses penyediaan dana dan
penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas
debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh
dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya
telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses penyediaan dana, sistem informasi
mengenai profil dan kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan
pengambilan keputusan pemberian penyediaan dana. Untuk kepentingan manajemen
risiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan
profil risiko kredit debitur.Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga
untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor. Sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan
mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas
dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Sehubungan dengan itu Bank
Indonesia mengembangkan sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu
disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.
1.2 Perumusan Masalah
1) Apakah yang dimaksud dengan TSI dan yang berperanan dalam TSI ?
2) Apakah yang dimaksud dengan SID dan tujuan adanya SID?
3) Implementasi SID pada Perbankan?
4) Apa saja kelebihan dan kelemahan SID serta saran untuk perbaikan sistem yang
akan datang?
1.3 Tujuan Dan Manfaat
Tujuannya adalah untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan terhadap teknologi
sistem informasi dan data yang terkait dengan penyelenggaraan SID dengan berpedoman
pada ketentuan BI yang mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi. Sedangkan
manfaatnya agar dapat memberikan informasi yang aman dan akurat dari sistem
informasi debitur tersebut.

3. BAB II
LANDASAN TEORI
Sistem inforasi debitur merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan
menyimpan data fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang disampaikan oleh seluruh anggota
Biro Informasi Kredit secara rutin setiap bulan kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi
Debitur dan diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI)
dan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan manajemen bank dalam TSI baik yang dilakukan
oleh bank itu sendiri maupun oleh pihak lain. Anonim 1, 2008.
http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_104708.aspx ( 8 Januari 2018 )
2.1 Pengertian Teknologi Sistem Informasi (TSI)
adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara
elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis
lainnya. Kapan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi: Anonim 2,
https://danzoo46.wordpress.com/teknologi-sistem-informasi-tsi-perbankan/ ( 8 Januari
2018, Jam 17.00 )
a. Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Sistem Informasi Akuntansi
b. Penggunaan Sistem dan Teknologi Informasi Untuk Usaha Kecil
c. Teknologi Sistem Informasi (TSI) Perbankan
Yang Berperan Menggunakan Teknologi Sistem Informasi
a. Dalam Hal Penyelenggaraan TSI Dilakukan Oleh Bank Sendiri :
– Menerapkan Pengendalian Manajemen TSI
– Melaksanakan fungsi AUDIT INTERN TSI
– Memiliki alat monitor
– Menerapkan prinsip2 sistem pengawasan dan pengamanan
– Memiliki Disaster Recovery Plan (DRP)

4. b. Dalam Hal Penyelenggaraan TSI Dilakukan Oleh Pihak Ketiga :
– Memastikan semua hal pada butir III.1 dipenuhi oleh pihak penyelenggara jasa
TSI
– Melakukan evaluasi secara berkala atas kehandalan penyelenggara jasa TSI
– Membuat perjanjian tertulis
– Menyampaikan laporan kepada BI
Data-data debitur yang dihimpun oleh Bank Indonesia bersumber dari laporan yang
disampaikan oleh anggota Biro Informasi Kredit. Terdapat dua jenis kepesertaan dalam Biro
Informasi Kredit, yaitu:
1) Wajib Lembaga Keuangan yang wajib menjadi anggota Biro Informasi Kredit meliputi:
(a) Bank Umum,
(b) Bank Perkreditan Rakyat dengan total aset Rp.10 Miliar ke atas selama 6 (enam)
bulan berturut-turut, dan
(c) Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank yaitu perusahaan pembiayaan yang
melakukan kegiatan usaha kartu kredit.
2) Sukarela Lembaga Keuangan yang dapat menjadi anggota Biro Informasi Kredit
meliputi:
(a) BPR yang total asetnya belum sesuai dengan persyaratan menjadi anggota wajib
namun telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia,
(b) Lembaga Keuangan Non Bank (meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal
ventura dan perusahaan pembiayaan), serta badan-badan lainnya yang
menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, dan
(c) Koperasi Simpan Pinjam. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon anggota Biro
Informasi Kredit adalah:
• Memiliki infrastruktur yang memadai.
• Memiliki kesesuaian struktur data dengan yang dipersyaratkan dalam SID.
• Memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, dan
• Menandatangani Perjanjian Keikutsertaan dalam Sistem Informasi Debitur
(khusus untuk Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam)

5. Pengertian Sistem Informasi Debitur (SID)
adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari
Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Sistem Informasi Debitur hanya dapat
diakses melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia dan dalam pelaporannya mencakup hal-
hal sebagai berikut, diantaranya : Anonim 3, 2006. http://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/non -
bank/Documents/Lampiran%20Complete%20SID.pdf ( 8 Januari 2018, Jam 17.10 )
1) Permintaan dan konfirmasi DIN
2) Pengisian Laporan Debitur, yang mencakup:
a) Identitas Debitur
b) Identitas Pengurus dan Pemilik, bagi Debitur yang berbentuk badan usaha
c) Fasilitas Penyediaan Dana Merupakan proses pengisian Laporan Debitur atas
setiap fasilitas yang diberikan Bank Pelapor kepada Debitur. Fasilitas-fasilitas
tersebut mencakup: Penempatan pada bank lain, Surat Berharga, Kredit,
Tagihan Lainnya, Penyertaan dan Penerusan kredit (kredit kelolaan)
d) Agunan/Penjamin
e) Kontrol LBU
f) Laporan Keuangan Debitur
3) Pencarian data Informasi Debitur Individual
2.1 Tujuan Penggunaan SID
Diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan
manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang
berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Guna mencapai tersebut dan agar SID dapat
menghasilkan informasi yang berkualitas serta dapat diandalkan, Pelapor (Bank Umum)
diwajibkan untuk:
a) menyusun dan menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara
lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan;
b) menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan
Debitur yang telah disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh

6. Bank Indonesia, baik atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan
Bank Indonesia;
c) menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line,
namun dalam kondisi tertentu penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi
Laporan Debitur dapat dilakukan secara off- line; dan
d) menggunakan dan memberikan informasi Debitur,
Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap,
akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
1. Sistem Kontrol Internal (Bank Umum):
Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan, dan
ketepatan waktu penyampaian Laporan Debitur serta keamanan penerimaan
informasi Debitur, Pelapor menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur yang
dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, yang disetujui oleh Direksi dari Pelapor,
yang paling kurang memuat:
a) wewenang dan tanggung jawab petugas yang melakukan verifikasi dan
menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia;
b) wewenang dan tanggung jawab petugas yang diberi akses untuk mengajukan
permintaan dan menerima informasi Debitur dari Bank Indonesia;
c) langkah-langkah yang dilakukan dalam permintaan informasi Debitur termasuk
memastikan bahwa permintaan hanya dilakukan untuk keperluan Pelapor
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai
SID;
d) langkah-langkah yang dilakukan dalam penyediaan informasi Debitur kepada
Debitur dari Pelapor yang bersangkutan;
e) langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan
sistem dan data Debitur; dan
f) langkah-langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan atau keadaan
memaksa (force majeure) untuk memastikan kesinambungan penyampaian
Laporan Debitur kepada Bank Indonesia beserta wewenang dan tanggung jawab
petugas yang ditunjuk.

7. 2) Dalam rangka melakukan pemeliharaan dan pengamanan terhadap teknologi sistem
informasi dan data yang terkait dengan penyelenggaraan SID, Pelapor wajib melakukan
langkah-langkah pemeliharaan dan pengamanan terhadap sistem dan data Debitur serta
alur/proses pengiriman Laporan Debitur dan penerimaan informasi Debitur dengan
berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan
teknologi informasi. Langkah-langkah tersebut meliputi antara lain pelaksanaan back-
up data Debitur setelah dilakukan penyampaian Laporan Debitur atau koreksi Laporan
Debitur secara berkala setiap bulan, melakukan pengkinian antivirus dan pengecekan
jaringan secara berkala, serta penyampaian laporan kepada Bank Indonesia Pengawas
dari Pelapor yang bersangkutan dalam hal Pelapor membuat aplikasi pendukung yang
bertujuan untuk membantu penyampaian Laporan Debitur, koreksi Laporan Debitur,
dan/atau permintaan informasi Debitur.

8. BAB III
METODE PENELITIAN
Metodologi menggunakan metode kepustakaan, dimana informasi diperoleh dari artikel,
modul, dan internet.

9. BAB IV
STUDI KASUS
4.1 Implementasi Sistem Informasi Debitur pada Perbankan
BI-checking adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat
kredit/pinjaman seorang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Riwayat
kredit yang bagus atau buruk seorang nasabah terdata dalam data BI- checking pada Sistem
Informasi Debitur ( SID ) Bank Indonesia. Laporan ini bisa diakses oleh seluruh bank
maupun lembaga keuangan non bank yang menjadi anggota SID di seluruh Indonesia.
Dalam BI Checking termasuk juga masalah kelancaran pembayaran pinjaman atau sering
disebut kolektibilitas. Kolektibilitas yaitu gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga
pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali pinjaman yang telah diberikan.
Kolektibilitas kredit berarti menggolongkan kredit berdasarkan kelancaran atau
ketidaklancaran pengembalian kredit baik pokok maupun pinjamannya. Kolektibilitas
kredit terdiri dari lima macam, yaitu:
a. Kredit lancar Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan,
artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh
nasabah secara baik).
b. Kredit dalam perhatian khusus (DPK) Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit
yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.
c. Kredit tidak lancar Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan
mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-
usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.
d. Kredit diragukan Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah
pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.
e. Kredit macet Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau
pengaktivan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah
kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.

10. 4.2 Kegiatan Dalam SID
sebagai berikut: Dwi Rintani, 2017. https://www.slideshare.net/dwirintani/si-pi-dwi-
rintani-hapzi-ali-implementasi-sistem-informasi-pada-perbankansistem-informasi-
debitur-universitas-mercu-buana-2017pdf-75054753( 8 Januari 2018, Jam 17.20 )
a. Pelaporan Informasi Debitur Kegiatan dalam pelaporan adalah:
• Penyusunan laporan yang dilakukan oleh cabang pelapor pada aplikasi SID
pelapor sesuai dengan ketentuan penyusunan laporan debitur
• Penyampaian laporan oleh bank atau cabnag pelapor kepada BI melalui
fasilitas Web SID
• Permintaan DIN sebagai bagian dari proses penyusunan laporan dengan
menggunakan fasilitas web SID 4) Seluruh penyediaan dana yang dilakukan
oleh bank dilaporkan dalam laporan ini, termasuk penyediaan dana yang
akadnya sudah ditandatangani namun pencairannya belum dilakukan.
b. Permintaan dan penerimaan informasi debitur individual (IDI) Histori Kegiatan ini
populer atau dikenal dengan istilah BI Checkiing. Masyarakat baik perorangan
maupun badan usaha dapat meminta IDI Historis atas nama dirinya sendiri dengan
syarat-syarat sebagai berikut (Melalui Bank Indonesia):
- Bagi perorangan:
• Menyerahkan fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli
antara lain Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Kartu Izin Tinggal
Sementara/KITAS.
- Bagi badan usaha:
• Menyerahkan fotokopi identitas badan usaha (akta pendirian perusahaan dan
perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan
pengurus) dan fotokopi identitas diri (KTP atau KITAS) dari pengurus yang
mengajukan permintaan IDI Historis, dengan menunjukkan identitas asli badan
usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisir, dan
identitas asli diri dari pengurus yang mengajukan permintaan IDI Historis.
• Permintaan IDI Historis atas nama perusahaan dapat dikuasakan kepada
pejabat atau pegawai perusahaan. Penerima kuasa menyerahkan surat kuasa
asli, fotokopi identitas badan usaha dan identitas diri pemberi kuasa dan
penerima kuasa, dengan menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau

11. fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisir, serta identitas diri asli dari
pemberi kuasa dan penerima kuasa.
• Dalam hal terdapat perbedaan antara susunan pengurus yang berwenang sesuai
anggaran dasar perusahaan dengan data yang terdapat dalam SID, maka
permintaan IDI Historis tidak dapat dipenuhi.
c. Kegiatan lain Kegiatan lain yang dapat dilakukan on line via web SID atau off line
yaitu:
- Penarikan informasi dan layanan bantuan dari BI seputar SID
- Mutasi debitur/fasilitas (bila ada)
- Pendaftaran dan pengelolaan user SID
- Penyampaian aporan off line, koreksi laporan dan pemberitahuan cabang
pelapor kepada BI
Data atau field yang diinputkan pada sistem SID:
Data yang digunakan pihak lembaga keuangan dalam memeriksa riwayat pemohon pinjaman
atau calon debitur atas nama pribadi:
1. No. Identitas (KTP/SIM/KITAS/KIMS)
2. Nama lengkap 3) Jenis kelamin
3. Tempat lahir
4. Tanggal lahir
5. Alamat lengkap
6. Alamat lain yang pernah ditempati
7. No telp
8. No HP
9. Nama Ibu Kandung
Kemudian untuk data calon debitur atas nama badan usaha adalah sebagai berikut:
1. No. Identitas (KTP/SIM/KITAS/KIMS)
2. Nama lengkap badan usaha
3. NPWP badan usaha
4. No. Akte
5. Tempat berdiri
6. Tanggal berdiri
7. Alamat lengkap

12. 4.3 Kelebihan dan Kekurangan SID Serta Saran Perbaikan
a. Kelebihan Sistem Informasi Debitur (SID) antara lain sebagai berikut:
- Mempermudah lembaga keuangan dalam mencari “history” dari para calon
debitur.
- Mencegah para pemohon atau calon debitur yang bermasalah berhasil lolos
dalam mengajukan pinjaman karena pihak bank mengetahui “history” dari
pemohon tersebut.
- Menyelamatkan finansial lembaga keuangan tersebut dari para calon debitur
yang bermasalah.
- Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai apakah
pemohon tersebut layak mendapatkan pinjaman atau tidak.
- Menghindari resiko terjadinya NPL (Non Performing Loan) atau tunggakan.
b. Kelemahan Sistem Informasi Debitur atau BI-Checking ini adalah masih adanya
kemungkinan calon debitur yang bermasalah berhasil lolos bisa terjadi dalam sebuah
bank atau lembaga keuangan lain yang bukan anggota SID (Sistem Informasi Debitur),
maka data debitur yang bermasalah di bank tersebut tidak akan tercantum di dalam IDI
Historis. Selain itu kelemahan lain juga berada pada web inputer SID. Pada saat tanggal
pelaporan berlangsung, Web SID sering mengalami lambat dalam proses penarikan
data debitur. Sehingga terjadi keterlambatan memperolah informasi dari calon debitur.
c. Saran Perbaikan SID diantaranya:
1. SID dapat diakses lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank agar
mengurangi resiko debitur yang bemasalah;
2. BI meningkatkan kapasitas sistem sehingga walaupun digunakan secara
bersama-sama web SID dapat berjalan sehingga tidak menghambat informasi
yang ingin diperoleh.

13. Daftar Pustaka
Anonim 1, 2008. http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_104708.aspx ( 8 Januari 2018 )
Anonim 2, https://danzoo46.wordpress.com/teknologi-sistem-informasi-tsi-perbankan/( 8 Januari 2018, Jam 17.00 )
Anonim 3, 2006. http://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/non-bank/Documents/Lampiran%20Complete%20SID.pdf ( 8
Januari 2018, Jam 17.10 )
Dwi Rintani, 2017. https://www.slideshare.net/dwirintani/si-pi-dwi-rintani-hapzi-ali-implementasi-sistem-informasi-pada-
perbankansistem-informasi-debitur-universitas-mercu-buana-2017pdf-75054753( 8 Januari 2018, Jam 17.20 )