Bridging system merupakan sistem teknologi informasi yang menghubungkan sistem pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan dengan rumah sakit untuk memperlancar proses administrasi dan klaim. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan kesehatan dan mengurangi antrean. BPJS Kesehatan terus mengembangkan sistem ini agar mutu pelayanan menjadi lebih baik.

1. Edisi X Tahun 2014
INFOBPJS
Kesehatan
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Bridging System
Perpendek Antrean Pelayanan

2. “
“
CEO Message
Pengarah
Fachmi Idris
Penanggung Jawab
Purnawarman Basundoro
Pimpinan Umum
Ikhsan
Pimpinan Redaksi
Irfan Humaidi
Sekretaris
Rini Rachmitasari
Sekretariat
Ni Kadek M. Devi
Eko Yulianto
Paramitha Suciani
Redaktur
Diah Ismawardani
Elsa Novelia
Chandra Nurcahyo
Yuliasman
Juliana Ramdhani
Budi Setiawan
Dwi Surini
Tati Haryati Denawati
Distribusi dan Percetakan
Basuki
Anton Tri Wibowo
Buletin diterbitkan oleh:
BPJS Kesehatan
Jln. Letjen Suprapto PO BOX
1391/JKT Jakarta Pusat
Tlp. (021) 4246063, Fax.
(021) 4212940
Redaksi
Redaksi menerima tulisan artikel/opini
berkaitan dengan tema seputar Askes
maupun tema-tema kesehatan lainnya
yang relevan dengan pembaca yang ada
di Indonesia. Panjang tulisan maksimal
7.000 karakter (termasuk spasi),
dikirimkan via email ke alamat: redaksi.
infobpjskesehatan@gmail.com dilengkapi
identitas lengkap dan foto penulis
DAFTAR ISI
BINCANG
6
SURATPEMBACAemail : redaksi@bpjs-kesehatan.go.id Fax : (021)
4212940
3
5
7
8
9
10
11
INFO BPJS
Kesehatan
EDISI X TAHUN 2014
Pembaca setia Info BPJS Kesehatan,
Pelaksanaan JKN melibatkan tiga unsur yang saling
berkaitan, yaitu peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS
Kesehatan. Dengan banyaknya fasilitas kesehatan
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, diketahui
bahwa setiap fasilitas kesehatan membuat sistem
informasi dengan berbagai platform, sehingga berpotensi
menyebabkan kesulitan jika antar sistem akan
berkomunikasi (BPJS Kesehatan dengan Faskes).
Dalam upaya meningkatkan mutu layanan yang lebih baik
kepada peserta maupun terhadap fasilitas kesehatan,
BPJS Kesehatan mengembangkan sistem berbasis
Teknologi Informasi. Sistem Informasi berbasis IT akan
dibahas tuntas dalam rubrik FOKUS.
Info BPJS Kesehatan juga menghadirkan wawancara
khusus bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan
Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dalam
rubrik BINCANG. Bagaimana pandangan beliau mengenai
peran Teknologi Informasi khususnya dalam integrasi NIK
yang juga digunakan dalam sistem dan prosedur di BPJS
Kesehatan. Selain itu, masukan serta hal-hal apa saja yang
harus terus dibenahi agar keberlangsungn program ini
berkelanjutan. Dan informasi-informasi lain seputar BPJS
Kesehatan yang kami hadirkan dalam rubrik-rubrik lain.
Memasuki edisi ke-10 Info BPJS Kesehatan, redaksi
mengucapkan terimakasih atas apresiasinya terhadap
kehadiran kembali media yang kita cintai ini. Sehingga kami
benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan
Info BPJS Kesehatan secara konsisten. Dengan masukan
dan saran yang secara simultan kami terima untuk
pembenahan media ini kami berupaya memberikan yang
terbaik dalam upaya memberikan informasi seputar BPJS
Kesehatan kepada seluruh pembaca.
Redaksi
BPJS KESEHATAN BERTEKNOLOGI TINGGI
Yth. Redaksi
Bagi peserta yang sudah memiliki e-ID,
apakah harus tetap mengurus pencetakan
kartu Jaminan Kesehatan, ataupun
sebaliknya?
Sandro,
Bandung
Jawab : Peserta telah memiliki e-ID
maka tidak diwajibkan untuk melakukan
pencetakan kartu karena fungsi dari
keduanya adalah sama
Salam, Redaksi
ApakahperluGantie-ID
denganKartuBPJS?
Fokus - Bridging System,
PerpendekAntreanPelayanan
Fokus - Tanpa IT Memadai, Provider
TetapUtamakanKualitasPelayanan
Dirut RS Ortopedi Soeharso , Dr dr Agus
Hadian Rahim ,TerapkanBridgingRSProfitdan
PasienPuas
Benefit - Aplikasi P-Care Perkuat
LayananJKN
Pelanggan - Teknologi Semakin
Canggih,PelayananSemakinCepat
Testimoni - Tak Sulit Mendaftar BPJS
Kesehatan
Sehat - Ternyata, TomatMampu
PangkasKankerProstat
Kilas & Peristiwa - PraktiskanPeserta
BPJSKesehatanLewatFingerPrint

3. Info BPJSKesehatan edisi10Tahun2014
F kus
3
M
inat masyarakat untuk menjadi peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,
cukup tinggi. Membludaknya masyarakat, diilhami
dengan keinginan kuat untuk hidup sehat dan mereka
secara bersama mendatangi Kantor BPJS Kesehatan,
berbagai wilayah.
Sehingga antrean pun tak terelakkan, baik yang hendak
mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, maupun
pasien yang hendak berobat di rumah sakit. Menyikapi
persoalan ini, BPJS Kesehatan, tidak kehialangan akal
karena personel yang ada di dalamnya memang sudah
terlatih dalam mengantisipasi berbagai permasalahan.
BPJS Kesehatan sejak masih bernama PT Askes (Persero)
telah mengembangkan sistem Teknologi Informasi (TI)
yang disebut dengan Bridging System. Hal ini (bridging
system) merupakan penggunaan aplikasi berbasis web
service yang menghubungkan sistem pelayanan kesehatan
menjadi satu. Semua ini, dimaksudkan agar mampu
meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau
puskesmas, dan pelayanan kesehatan lain yang menerima
Pelayanan JKN.
Menurut Direktur Teknologi Informasi
BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi,
bridging system diklaim dapat melakukan
dua proses pelayanan tanpa ada
intervensi satu sistem dengan sistem
lainnya secara langsung. Hubungan
kedua sistem tersebut dikelola dengan
web service yang akan membatasi akses
ke masing-masing sistem sehingga
keamanan data tetap terjaga.
Dengan demikian,bridging system, sangat bermanfaat
bagi pasien, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan. Salah
satunya, bisa meminimalisir proses antrean dan pelayanan
kesehatan di rumah sakit menjadi lebih cepat sehingga
pasien tidak perlu terlalu lama berada di rumah sakit.
Khusus bagi rumah sakit, bridging System bisa
menghemat sumber daya manusia, kecepatan pengisian
data dan kecepatan proses pengajuan klaim yang sedang
ditangani. Sedangkan keuntungan dari BPJS Kesehatan,
bridging system membuat akurasi data menjadi lebih
baik serta proses verifikasi dan pengolahan data jadi lebih
cepat.
Setelah menelorkan program bridging system atau
penyatuan sistem IT antara BPJS Kesehatan, dengan
rumah sakit, lembaganya kembali meluncurkan finger
print yang dimaksudkan untuk mempermudah proses
pendaftaran di rumah sakit.
Peresmiannnya, dilakukan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum
digantikan dengan Presiden Jokowi-
JK. Harapannya, penggunaan
teknologi dalam implementasi BPJS
Kesehatan, bisa mencapai kecepatan
untuk pelayanan lebih baik (better),
harus makin murah (cheap) dalam arti
terjangkau, mudah (easy) dan cepat
(fast).
Selanjutnya, Dadang menjelaskan,
finger print ini akan memudahkan
masyarakan dan memotong antrean
pendaftaran di rumah sakit hingga
2,5 jam. "Dengan adanya finger print
ini, peserta datang ke RS tidak perlu
bawa kartu. Jadi lebih hemat (tidak
perlu cetak kartu) dan peserta eligible
atau menghindari pemalsuan data
atau kartu," tuturnya.
Bridging System
Perpendek Antrean Pelayanan
Caranya, pun, cukup mudah. Bila finger print ini telah aktif
maka peserta hanya tinggal menempelkan e-KTP dan
jarinya.
Sebelumnya, Nafsiah Mboi, saat menjadi Menkes,
berharap dalam waktu dekat, semua RS vertikal atau RS
yang bekerjasama dengan BPJS telah memberlakukan
sistem ini. "Hingga akhir tahun ini, semua rumah sakit
Vertikal bisa bridging. Sehingga dapat mempercepat
antrean," ujarnya.
Diulangnya lagi, jika bridging system ini dapat memotong
antrean menjadi jauh lebih cepat. Keuntungan lainnya,
dapat meningkatkan administrasi peserta, menghemat
pegawai dan sarana-prasarana, perekaman data layanan
kesehatan dan proses pengajuan klaim menjadi lebih
cepat.

4. Info BPJSKesehatan edisi10Tahun2014
fokus
4 Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
Yang lebih penting lagi, akurasi data bisa dijamin, proses
verifikasi dan pembayaran klaim pun lebih cepat. Selain
itu, pengolahan data lebih cepat dan ada transparansi
pembiayaan karena perekaman data dilakukan pada sistem
yang sama. Fachmi menambahkan, per Oktober 2014,
terdapat 81 rumah sakit yang sudah bridging system
komprehensif dan 1549 yang baru bridging system
untuk sistem INA-CBGs dari 1.575 rumah sakit yang siap
mengoperasikan sistem bridging tersebut.
Efektifnya sistem ini, sejumlah rumah sakit di daerah
juga sudah melakukan perjanjian kerjasama. Misalnya, di
wilayah DI Yogyakarta, tercatat ada 20 rumah sakit yang
bekerjasama melaksanakan sistem ini. Tetapi rumah sakit
yang melayani peserta BPJS Kesehatan, ada 260 rumah
sakit dan klinik utama ada 67 rumah sakit pemerintah, 142
rumah sakit swasta, 11 RS milik TNI, 2 Rumah sakit milik
Polri dan 14 klinik utama.
“Kami targetkan 60 rumah sakit di Jateng-DIY bisa MOU
sistem ini dalam tahun 2014 karena dengan sistem ini akan
tercipta komunikasi data terpadu antara BPJS Kesehatan,
pihak rumah sakit, dan pihak kementrian kesehatan.
Sebelumnya, ketiga pihak punya data sendiri-sendiri
sehingga ada yang tidak valid dan berpotensi terjadinya
antrean panjang di berbagai rumah sakit. Lewat sistem
dengan mengaplikasikan teknologi informasi ini maka bisa
tercapai persamaan data yang membawa dampak positif
dalam pelayanan pada masyarakat," kata pimpinan BPJS
Kesehatan DI Yogyakarta, Andayani.
No Divre Jumlah RS
Proses Brigging
Komprehensif % INA CBGs %
1 I Medan 166 4 2,41% 162 97,59%
2 II Pekanbaru 116 6 5,17% 115 99,14%
3 III Palembang 102 1 0,98% 100 98,04%
4 IV Jakarta 157 11 7,01% 157 100,00%
5 V Bandung 200 8 4,00% 185 92,50%
6 VI Semarang 259 37 14,29% 259 100,00%
7 VII Surabaya 199 6 3,02% 198 99,50%
8 VIII Balikpapan 67 2 2,99% 66 98,51%
9 IX Makassar 115 2 1,74% 113 98,26%
10 X Manado 73 1 1,37% 73 100,00%
11 XI Denpasar 84 3 3,57% 84 100,00%
12 XII Papua 37 0 0,00% 37 100,00%
TOTAL 1575 81 5,14% 1549 98,35%
Data Implementasi
Bridgyng System

5. Info BPJSKesehatan edisi10Tahun2014
F kus
5
T
idak pernah putus asa. Asosiasi Rumah Sakit Swasta
Indonesia (ARSI), terus untuk membina anggotanya
sekaligus membantu program pemerintah dalam
menyukseskan program jaminan kesehatan nasional (JKN)
yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Sebagai provider tetap mengutamakan kualitas pelayanan,
baik melalui peningkatan IT maupun lainnya. Kualitas ini
bisa dilihat dari komite medik, komite perawatan dan bila
perlu ada komite administrasi.
Salah satunya, ARSI menggelar workshop remunerasi dan
IT. Harapannya, tidak ada lagi persoalan yang timbul dalam
pembagian hasil sesuai dengan kinerja tenaga kesehatan
di suatu rumah sakit dan menggunakan IT, dalam
mempercepat pelayanan. Kehadiran BPJS Kesehatan
membuat rumah sakit swasta harus lebih membenahi diri
untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Saat ini, untuk
melayani pasien tidak sama dengan pola kerja terdahulu.
Dulu, untuk menegakkan diagnosa dengan banyak
pemeriksaan, sekarang bagaimana memberikan pelayanan
kesehatan lebih kritis, analisis dengan penegakan diagnosa
yang tepat dan obat yang paing indikasi penyembuhan,
sehingga dana yang tersedia dimanfaatkan secara efisien.
Melalui penerapan IT, rumah sakit swasta bekerja semakin
profesional. Rumah sakit semakin terbiasa bekerja secara
efisien walaupun belum semua rumah sakit memiliki
dukungan IT secara lengkap.
Guna menyamakan persepsi, lembaga ini pun menggelar
pula seminar, membedah hak, kewajiban dan tanggung
jawab pemangku kepentingan Jaminan Kesehatan
Nasional. Seminar yang dihadiri 36 peserta perwakilan-
perwakilan rumah sakit.
Dalam sambutannya, lembaga Johnson And Johnson
Indonesia yang diwakili dr Slamet Puspo Widjojo,
menyambut positif, upaya penerapan IT di rumah sakit.
Pihaknya, juga sudah melakukan survei dan berusaha
untuk memberikan dorongan atas pelayanan terhadap
peserta BPJS Kesehatan.
Ketua CHAMPS FKM UI, Dr Ede Surya Darmawan,
SKM, MDM, mengatakan peningkatan wawasan dan
Tanpa IT Memadai
Provider Tetap Utamakan Kualitas Pelayanan
pemahaman tentang bagaimana kebijakan yang lebih
baik dapat diterapkan untuk memberikan pelayanan yang
terbaik, sehingga pelayanan kesehatan di Indonesia
semakin hari semakin baik.
Ide awal kegiatan ini adalah bagaimana akademisi
dapat berkontribusi dalam rangka memperbaiki dan
meningkatakan kualitas layanan di rumah sakit, maupun
penerapan IT, yang selama ini ada. Secara umum,
berdasarkan pantuannya, rumah sakit sudah banyak yang
mengikut sistem yang ditetapkan BPJS Kesehatan.
Hanya saja, ada beberapa persoalan yang memang terus
dikoordinasikan dalam mewujudkan masyarakat yang
sehat. Persoalan penerapan JKN (Jaminan Kesehatan
Nasional) memang persoalan yang besar. Pertemuan
ini, pun dapat mengubah tatakelola dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, dan diharapkan dengan
BPJS Kesehatan, masyarakat jadi lebih terkelola.
Implikasinya adalah di level pelayanan harus lebih
siap dalam menerapkan sesuai tatanan yang ada.
Dengan adanya BPJS Kesehatan, persoalan utama
terdapat dibagian pelayanan yang sangat terkait dengan
persoalan teknis dan persoalan administratif. Oleh
karena itu, rangkaian pada tahun ini CHAMPS berfokus
menyelenggarakan workshop bagaimana mengembangkan
dan menjalankan sistem JKN.
Sebelumnya, Prof Ali Gufron, saat menjadi pembicara
utama, menjelaskan, Indonesia, sudah menerapkan
reformasi secara mendasar dan sistematik yang
melibatkan banyak pemangku kepentingan. Hal yang tidak
terlalu berbeda telah terjadi di Amerika, dimana Obama
dengan Obama Health Care–nya berkeinginan melakukan
reformasi pelayanan kesehatan.
Untuk desain makro, pelasanaan BPJS Kesehatan
dengan menerapkan sistem yang ada sudah on the right
track, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Pada saat ini,
kolega dokter sering kali menanyakan tentang kenaikan
tarif, dan sebelumnya, banyak ditanyakan oleh kolega
dokter adalah bagaimana kualitas layanan, bagaimana
etika professionalisme, bagaimana layanan pasien akan
diberikan, dan semua hal yang terbaik, yang utama, dan
pertama adalah pasiennya.
Oleh karena itu, tentu harus bisa menempatkan dan
meletakkan semua ini pada rel dan jalur yang benar.
Karena kalau tidak, dikhawatirkan akan ada banyak hal yang
sebetulnya tidak perlu diperdebatkan menjadi perdebatan
yang serius hanya karena satu masalah, yaitu apakah
uangnya kurang atau belum dibayar? atau sudah dibayar
tetapi belum diterima?
Dalam implementasi JKN, yang sudah menggunakan IT,
layanan tidak boleh berkurang dari sebelumnya. Hal ini
memang tidak mudah dan dalam proses integrasinya
banyak terjadi kendala. Skema jaminan yang terintegrasi
justru memudahkan dari sisi manajemen karena saat ini
semua menjadi satu kesatuan dalam BPJS Kesehatan.
Mulai dari kartu, sistem informasi, dan pengaduan
komplain.
Dengan adanya BPJS Kesehatan,
Indonesia jadi memiliki skema jaminan
yang terintegrasi, terbesar, dan
implementasinya tercepat di dunia. Jika
dibandingkan dengan Thailand yang
masih belum bisa menerapkan sistem
asuransi yang terintegrasi, Indonesia
sudah selangkah lebih maju dengan
dengan adanya BPJS.
Termasuk di puskesmas, sudah tidak ada
permasalahan pembayaran. Sebelumnya
puskesmas tidak pernah mengelola dana
kapitasi yang sanagat besar. Sehingga
dibuatkan petunjuk atau pedoman
penggunaan dana kapitasi yang berlaku
untuk tempat pelayanan primer seperti
puskesmas.
Akan tetapi, pedoman tersebut terlalu rinci dan tidak
mencantumkan penilaian kinerja dalam pembagian dana
tersebut. Di dalam implementasinya, perlu dipehatikan
hal-hal yang umumnya berkaitan dengan penghitungan,
baik unit cost, pengelompokkannya, besarannya, dan
keadilannya.
Sering kali tidak dimengerti oleh provider bahwa terdapat
perbedaan antara pembayaran dengan pembagiannya/
distribusinya. Untuk pembagian jasa, seharusnya rumah
sakit sudah menganut sistem remunerasi agar tidak terjadi
masalah, begitu pula untuk pihak provider swasta dengan
sistem kapitasinya. "memang masih ada perbedaan
paradigma. Baik antara paradigma utilisasi dan paradigma
efisiensi. Kalau didukung IT semua bisa bagus sesuai
aturan main, kok," tambahnya.

6. Info BPJSKesehatan edisi10Tahun2014
BINCANG
6
S
etiap bulan terjadi pergeseran proporsi kunjungan
pasien peserta BPJS Kesehatan dengan pasien non
BPJS Kesehatan, sehingga kunjungan di rumah sakit
(RS) terus mengalami peningkatan. Bagi sebagian besar
RS Pemerintah, peningkatan peserta BPJS meningkatkan
pendapatan rumah sakit.
Bagi RS non pemerintah, unit cost biaya pelayanan per
episode relatif lebih rendah dibanding biaya pelayanan
pasien umum, karena penggunaan standar therapy yang
dikendalikan menyesuaikan tarif INA-CBG. Sebenarnya,
rumah sakit yang memiliki komitmen kuat dan visi yang
sama antara pengelola rumah sakit dengan tim medis,
niscaya tidak akan mengalami kerugian dalam merealisasi
Program Jaminan Kesehatan (JKN). Apalagi, jika pelayanan
yang dilakukan pihak rumah sakit sudah menggunakan IT,
yang imbasnya dapat memberikan pelayanan lebih cepat
dan pasien pun merasa senang.
Faktanya, RS Ortopedi Soeharso, Surakarta, Jateng,
memperoleh penghargaan BPJS Kesehatan sebagai rumah
sakit vertikal pertama yang berhasil melakukan Bridging
System dengan BPJS Kesehatan. Kiat apa yang sudah
dilakukan, berikut petikan pernyataan Dirut RS Ortopedi
Soeharso, Dr dr Agus Hadian Rahim.
Beberapa waktu lalu, RS Ortopedi Surakarta,
memperoleh penghargaan sebagai role model JKN.
Apa kiatnya sehingga bisa memperoleh itu?
Keberhasilan RS Ortopedi, menjadi role model JKN tak
lepas dari kerja keras semua pihak di RS ini, yang ingin
konsentrasi pada pelayanan optimal sehingga pihak
yang berada dalam rumah sakit memiliki satu visi yang
profesional berbasis teknologi. Berdasarkan Undang-
Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dinyatakan
bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja
paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta
program Jaminan Sosial.
Animo masyarakat umum untuk mendaftar sebagai
peserta Jaminan Kesehatan secara mandiri cukup besar
dan setiap peserta JKN ingin mendapatkan pelayanan
kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi harus
melampirkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP).
Mengingat RS Ortopedi Prof Dr R Soeharso Surakarta
merupakan RS Rujukan, hal ini dapat menimbulkan kendala
berupa antrean yang panjang apabila pencetakan SEP
harus melalui jalur tersendiri. Maka, kita pun membuat
sebuah sistem untuk menjembatani.
Kita mengembangkan IT di RS sehingga ketika pasien
datang, semua menjadi kesatuan layanan. Yang pasien
tahu, yang penting pasien dilayani secara baik dan cepat
kemudian bagi kita, bisa mengajukan klaim sebelum
tanggal 10 setiap bulan pada BPJS Kesehatan. Kita pun
nggak pernah ada masalah pada sistem tarif rumah sakit.
Kiat yang kita jalani, bahwa RS Ortopedi Soeharso,
senantiasa terus berupaya agar bed of ratio (lama rawat
inap) tak lebih dari 7 hari. Menyikapi ini, seluruh personel
yang terlibat melakukan upaya keras agar perawatan
dan pengobatan betul-betul optimal. Tanpa peran semua
personel mustahil rumah sakit ini, mencapai hasil yang
membanggakan seperti sekarang ini.
Makanya, jika ada pihak yang menyatakan bahwa RS yang
mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
akan mengalami kerugian, itu tidak benar. Tarifnya memang
ada yang dibawah tarif biasa tetapi khan ada tarif yang
diatas tarif umum. Pengelola memiliki cara agar sistem
silang bisa dilakukan termasuk efisiensi. Jika hal itu,
dilakukan maka tidak ada rumah sakit yang merugi. Intinya,
pengelolaan dilakukan secara serius dengan pelayanan
optimal, membuat RS Ortopedi Soeharso, Surakarta, tetap
profit.
Apa yang mendorong rumah sakit ini mampu
mencapai bed of ratio (lama rawat inap) tak lebih dari
7 hari ?
Pertama, tim medis dalam memberikan perawatan
dilakukan secara optimal dan pengobatan pun dilaksanakan
secara cermat agar mencapai hasil yang memuaskan bagi
pasien. Dukungan yang mendorong melakukan perawatan
optimal, karena kita memiliki 150 tempat tidur. Bed of
Ratio 75-80 persen, kalau rawat inap sekarang ini 4-7 hari.
Kedua, rumah sakit ini, memiliki banyak tenaga sub
spesialis, ada juga pelayanan untuk anak, tumor tulang,
rekonstruksi dan perawatan untuk lansia. Selain itu, kita
punya rumah singgah pasien yang perlu direhabilitasi,
lumpuh atau trauma. Mereka boleh tinggal disana gratis
sampai 3 bulan. Biasanya rumah tersebut ditempati
keluarga pasien yang datang dari luar daerah.
Apa komentarnya setelah RS Ortopedi Prof Dr R
Soeharso, Surakarta sebagai rumah sakit vertikal
pertama yang berhasil melakukan Bridging System
dengan BPJS Kesehatan ?
Tentu saja bangga. Rumah Sakit Ortopedi Surakarta,
dapat dijadikan pilihan untuk sharing tentang bridging
system. Meskipun masih dalam tahap berproses menuju
kesempurnaan. Tetapi, dengan adanya IT Mandiri ini telah
banyak melakukan efisiensi dan menciptakan perubahan
budaya di RS Ortopedi Prof Dr R Soeharso, Surakarta,
tanpa mengurangi kualitas dan mutu pelayanan kepada
pasien.
Sebelum dilakukan bridging system, pihak rumah sakit
membutuhkan proses 2 (dua) kali entry aplikasi, namun
setelah dilakukan bridging system hanya perlu 1 (satu) kali
Terapkan Bridging,
RS Profit dan Pasien Puas
entry sehingga efisien dari segi SDM dan waktu tunggu
antrean.
Kita lebih bangga lagi, karena dijadikan tempat untuk Best
Practise Sharing bagi RS yang akan melakukan proses
tersebut. Rumah sakit lain, boleh berkunjung ke sini, jika
ingin meniru proses pembelajaran tentang proses bridging
yang komprehensif. Baik, dimulai dari pendaftaran sampai
dengan proses pengajuan klaim.
Kalau begitu, apa sebaiknya seluruh RSUD wajib
melakukan bridging system?
Setuju, setiap RSUD untuk wajib bridging system. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan agar
program pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
dapat berjalan dengan lancar. Lihat dan cek, bagaimana
kita melakukan proses akreditasi rumah sakit pendidikan
yang telah sukses ditempuh RS Ortopedi Soeharso,
Surakarta.
Kita tahu, manfaat bridging system dapat dirasakan oleh
masyarakat umum dan fasilitas kesehatan terkait. Dengan
bridging system, proses antrean terpangkas waktunya
hanya di satu loket sehingga tercapai efisiensi SDM baik
Rumah Sakit maupun BPJS Kesehatan.
Kecepatan proses administrasi, dan kelancaran proses
pembayaran BPJS ke RS. Pada sisi lain, saat ini, memang
belum seluruh masyarakat Indonesia terkover oleh
program JKN. Untuk itu, masih perlu adanya identifikasi
kepada masyarakat, mana yang telah menjadi peserta dan
yang belum. Hal ini demi tercapainya tingkat kepuasan dan
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Salah satunya dalam bentuk komitmen manajemen
dengan Tim IT RS untuk membangun bridging system.
Pada awalnya, telah terpasang di 6 (enam) titik, antara
lain 2 (dua) titik di rawat jalan, 2 (dua) titik di pelayanan
eksekutif, 1 (satu) titik di rehabilitasi medik dan 1 (satu)
titik di IGD. Kini, jumlahnya sudah makin banyak.
Kita juga bangga mampu menerapkan dan pengembangan
bridging system SIMRS di RS Ortopedi Surakarta. Sistem
itu, telah mampu mengintegrasikan 3 sistem sekaligus
yaitu sistem BPJS Kesehatan, SIMRS dan INA CBGs.
Dengan terintegrasinya ketiga sistem ini maka pelayanan
administrasi di RS dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.
Terjamin kepastian pembiayaan serta proses klaim dapat
dilakukan lebih cepat.Kemudahan dan kecepatan dalam
proses administrasi tersebut, kita juga berharap kepuasan
peserta BPJS Kesehatan dan pasien Rumah Sakit juga
akan meningkat.
Direktur Utama RS Ortopedi Soeharso
Dr dr Agus Hadian Rahim

7. Info BPJSKesehatan edisi10Tahun2014
BENEFIT B
7
K
epesertaan BPJS Kesehatan semakin meningkat
dan akan mencapai seluruh penduduk Indonesia
yang mencapai sekitar 240 juta jiwa pada tahun
2019. Untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan
membangun sistem aplikasi SIM (sistem informasi
manajemen). Dalam SIM BPJS Kesehatan antara lain
meliputi aplikasi pemasaran, kepesertaan, pengumpulan
premi, laporan pengumpulan premi, hingga kontrak
manajemen elektronik (electronic contract management)
yang akan digunakan untuk proses perjanjian kerja sama
dengan fasilitas kesehatan.
Selain itu ada juga aplikasi P-Care (primary care)
yang digunakan di fasilitas kesehatan primer, seperti
puskesmas, klinik dan dokter keluarga. Ada juga aplikasi
surat eligibilitas kepesertaan dan aplikasi rumah sakit
untuk sistem INA-CBGs, aplikasi verifikasi, serta aplikasi
keuangan dan akuntansi. Diharapkan seluruh rumah sakit
juga bisa membangun bridging system. Harapannya,
pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan lebih
mudah cepat dan tepat. Apalagi terkoneksi dengan
data nomor induk kependudukan (NIK) dari Adminduk
(administrasi induk kependudukan) Kementerian Dalam
Negeri, semua layanan akan terintegrasi dengan baik.
Di tingkat pertama layanan kesehatan, BPJS Kesehatan
memperkuat jaringan fasilitas kesehatan tingkat pertama
(FKTP) dengan membangun aplikasi Primary Care (P-Care).
P-Care merupakan sistem informasi pelayanan pasien
peserta BPJS Kesehatan, berbasis komputer dan online
via internet.
Maka, jangan heran, saat ini di sejumlah Puskesmas sudah
menggunakan komputerisasi dan menggunakan standar
operasional prosedur dengan pelayanan P-Care BPJS
Kesehatan. Meskipun belum semua fasilitas kesehatan
tingkat pertama ini menggunakan komputer, namun sudah
banyak FKTP yang sudah mengakses P-Care.
Ketika peserta BPJS Kesehatan datang berobat ke
Puskesmas, maka dia akan mendaftarkan diri dengan
menunjukkan kartu peserta kepada petugas. Di sana
petugas memasukkan nomor kepesertaan, secara
otomatis komputer mengeluarkan data peserta tersebut,
seperti nama, tanggal lahir, dan alamat pasien. Sementara
itu, untuk pasien umum, datanya harus diisi secara manual.
Pasien kemudian ditanya keluhan yang dirasakan untuk
diarahkan periksa di poli yang yang tepat, apakah harus
ke pli umum, poli gigi, atau poli kesehatan ibu dan anak.
Setelah tiba di tempat pemeriksaan, dokter atau petugas
di sana akan membuka data pasien di P-Care. Berdasarkan
keluhan, dokter mendiagnosa. Di Puskesmas, saat ini bisa
mendiagnosa 144 group diagnosa penyakit.
Oleh karena itu, penyakit yang bisa ditangani di Puskesmas
tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Sehingga rumah sakit
tidak boleh lagi menjadi Puskesmas rakasasa. Setelah
diperiksa dokter, lalu dokter memberikan resep kepada
pasien, lalu pasien mengambil obat di loket obat.
Data-data pasien lengkap dengan keluhan, diagnosa,
dan obat yang diberikan oleh dokter penyakit mulai dari
layanan kesehatan dasar di fasilitas kesehatan primer
atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jika diperlukan
penanganan penyakit yang lebih lanjut, maka dokter di
FKTP akan membuat surat rujukan.
P-Care yang sudah bisa memberikan rujukan online akan
mempermudah peserta mendapatkan layanan kesehatan
di fasilitas tingkat lanjutan. Menurut Direktur Teknologi
Informasi BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi fasilitas
kesehatan primer yang sudah mengunakan online primary
care bisa memberikan rujukan online.
Jika, di rumah sakit rujukan sudah tersedia komputer untuk
mencetak sendiri SEP (surat eligibiltas peserta), maka
peserta pun bisa mencetak sendiri SEP nya, sehingga tidak
perlu lagi mengantre di loket BPJS Kesehatan. Jika, rumah
sakit sudah ada bridging system, akan mempercepat
lagi pelayanan kesehatan. Penerapan sistem online
dapat mempermudah peserta, provider, maupun BPJS
Kesehatan dalam mengelola program jaminan kesehatan.
Hingga akhir Juni lalu, bridging system ini sudah
diimplementasikan penuh oleh 22 rumah sakit di seluruh
Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 8 rumah
sakit di wilayah Jakarta yang sudah mengimplemen-
tasikan bridging system secara lengkap, yaitu RS Cipto
Mangunkusumo, RSUD Tarakan, RSUP Fatmawati, RS
Haji, RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, RSPI
Sulianti Saroso, dan RSUP Persahabatan.
Sementara sisanya tersebar di seluruh Indonesia, seperti
RSUD Margono Soekarjo (Purwokerto), RSUP Dr. Sardjito
(Yogyakarta), RSUD Tugurejo (Semarang), RSUD Dr
Muwardi (Surakarta), RSOP Dr Soeharso Surakarta, RS
Hasan Sadikin (Bandung), RSUD Karawang (Karawang),
RSUD Dr Soetomo Surabaya, RSUD Dr. W. Sudirohusodo
(Mojokerto), RSUD Genteng Kab. Banyuwangi, RSUP
Wahidin Sudirohusodo (Makassar), BLU RSUP Prof. Dr. R.
D. Kandou (Manado), RSUD Arifin Achmad (Pekanbaru),
dan RSU Adam Malik (Medan).
“Berdasarkan data per 27 Juni 2014, dari 1.515 rumah
sakit di Indonesia, sebanyak 22 rumah sakit dinyatakan
siap mengoperasikan bridging system secara lengkap
(komprehensif). Data lain menyebutkan bahwa 1.239 di
antaranya sudah meng-instal webservice lokal di server
BPJS Kesehatan, sementara untuk implementasi bridging
SEP-INA CBGs, sudah dilakukan oleh 1.178 rumah sakit.
Kata Dadang.
Menurutnya, dari 22 rumah sakit di seluruh Indonesia
yang memiliki total 215 loket pelayanan, terdapat 163
loket yang digunakan untuk mengimplementasikan
bridging system. RS Cipto Mangunkusumo sendiri telah
mengimplementasikan bridging system di semua loket
rumah sakitnya, yaitu sebanyak 23 loket. Beberapa
rumah sakit lainnya yang mengimplementasikan bridging
system di setiap loketnya antara lain RSUD Tarakan, RSUD
Margono Soekarjo, RSUD Dr. Sardjito, RS Hasan Sadikin,
RSUD Karawang, serta RSUP Wahidin Sudirohusodo.
Sekitar 72 rumah sakit di seluruh Indonesia sudah siap
pengembangan bridging system komprehensif segera
diimplementasikan.
Aplikasi P-Care Perkuat Layanan JKN

8. Info BPJSKesehatan edisi10Tahun2014
PELANGGAN
8
S
ejak jaminan kesehatan nasional
(JKN) diluncurkan, rumah sakit
pemerintah maupun rumah sakit
yang sudah bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan mengalami peningkatan
kunjungan pasien. Hal itu antara lain
disebabkan oleh sistem rujukan yang
belum berjalan baik dan distribusi pasien
belum merata. Namun, lambat laun
rujukan mulai berjalan baik, dan kini
ternyata masih juga terjadi penumpukan
pasien di sejumlah rumah sakit atau
fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan kemudian
mengembangkan teknologi informasi
untuk memudahkan mengelolaan
manajemen baik di fasilitas kesehatan
tingkat pertama atau fasilitas kesehatan
primer maupun di fasilitas kesehatan
tingkat lanjut, serta memberikan layanan
yang lebih baik kepada peserta BPJS
Kesehatan.
Saat ini, masyarakat semakin memahami
manfaat jaminan kesehatan yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan
ditandai dengan animo masyarakat
yang semakin tinggi untuk mengakses
pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi
kebutuhan layanan yang bermutu
bagi provider maupun peserta BPJS
Kesehatan, maka BPJS Kesehatan
membangun aringan IT bridging system
di rumah sakit. Bridging system adalah
penggunaan teknologi informasi berbasis web service
yang menghubungkan sistem informasi manajemen (SIM)
BPJS Kesehatan dengan SIM rumah sakit.
Aplikasi bridging sistem ini dapat memudahkan proses
administrasi di rumah sakit karena dua sistem yang
berbeda yaitu sistem yang dimiliki BPJS Kesehatan dan
sistem yang berada di rumah sakit. Dengan dibangunnya
jaringan bridging system, maka kedua sistem itu mampu
melakukan proses dalam waktu yang sama tanpa
saling mengintervensi. Sehingga data yang ada di BPJS
Kesehatan dan rumah sakit tetap aman dan terjaga
kerahasiaannya.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Dadang
Setiabudi menjelaskan tujuan bridging system ini untuk
memroses data yang masuk secara efektif, efisiensi
penggunaan sumber daya, dan pengelolaan data yang
lebih cepat. Sehingga proses pengajuan klaim, piutang,
dan verifikasi lainnya juga menjadi lebih cepat.
Dalam layanan jaminan kesehatan nasional (JKN) terdapat
tiga unsur yang bergabung yaitu, BPJS Kesehatan, rumah
sakit, dan mekanisme INA CBGs (Indonesia Case Based
Groups) Kementerian Kesehatan.
“Bagi rumah sakit, sistem ini dapat meningkatkan
layanan administrasi peserta, menghemat sumber daya
manusia dan sarana-prasarana, perekaman data pelayanan
kesehatan dan proses pengajuan klaim menjadi lebih
cepat, serta penyelesaian insentif pelayanan berdasarkan
beban kerja juga lebih cepat diselesaikan,” kata Dadang.
Bagi BPJS Kesehatan, sistem ini bisa meningkatkan
akurasi data peserta, proses verifikasi dan klaim jadi lebih
cepat. Kecepatan pengolahan data dan informasi layanan
pun bisa meningkat. Selain itu, dengan menggunakan
sistem, maka terjadi transparansi pembiayaan karena
perekaman data pada setiap sistem sama.
Sistem IT yang diterapkan di rumah
sakit, mulai dari membuat surat
eligibilitas peserta (SEP) secara
mandiri yang didasari rujukan
online dari fasilitas kesehatan
primer hingga bridging system,
juga akan mempermudah dan
mempercepat peserta BPJS
Kesehatan mendapatkan layanan di
rumah sakit.
Di RSUD Tangerang contohnya,
sebelum ada SEP mandiri peserta
BPJS Kesehatan bisa mengantre
hingga 6-8 jam, hanya dengan SEP
bisa memangkas hingga menjadi
lebih cepat yaitu hanya sekitar
2-3 jam saja. Bisa dibayangkan
repotnya, untuk mengambil
medical record memerlukan waktu
mengantre selama 2-3 jam.
Teknologi Semakin Canggih,
Pelayanan Semakin Cepat
Dari loket medical record ke poliklinik. Di Poliklinik harus
mengantre lagi sekitar 2-3 jam. Setelah itu jika perlu
laboratorium dan apotek diperlukan waktu sekitar 3 jam.
Waktu yang lama tentu sangat melelahkan pasien.
Sedangkan di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, Jawa
Tengah, setiap hari menerima kunjungan pasien BPJS
Kesehatan rata-rata sekitar 900 pasien perhari. Dengan
menggunakan bridging system dapat mengintegrasikan
sistem BPJS Kesehatan, SIM rumah sakit, dan INA-CBGs,
sehingga proses pelayanan mulai dari registrasi sampai
klaim pembiayaan menjadi lebih cepat dan akurat.
“Bridging system membuat pelayanan di rumah sakitnya
menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan sistem yang
lama, rumah sakit harus melakukan entri data tiga kali
untuk tiga sistem yang berbeda dengan jumlah kunjungan
pasien yang banyak. Apalagi setiap sistem juga memiliki
kebutuhan input data dan output yang berbeda,” kata
Direktur RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, dr Haryadi
Ibnu Junaedi SpB.
Proses input registrasi yang mulanya kurang lebih 3 menit,
setelah dilakukan bridging system hanya butuh waktu
kurang dari 1 menit saja. Teknologi informasi menjadi
salah satu cara untuk mempercepat proses pelayanan
dan mencapai kepuasan peserta. Oleh karena itu, BPJS
Kesehatan terus mengembangkan teknologi informasi
untuk mencapai kepuasan peserta, provider, para mitra,
dan BPJS Kesehatan.
Targetnya sampai akhir 2014, sebanyak 1515 rumah sakit
yang menjadi provider BPJS Kesehatan sudah menerapkan
aplikasi bridging system. Bagi rumah sakit, sistem ini
akan memberikan keuntungan antara lain meningkatkan
layanan administrasi peserta, menghemat SDM dan sarana
prasarana, perekaman data pelayanan kesehatan dan
proses pengajuan klain menjadi lebih cepat.

9. Info BPJSKesehatan edisi10Tahun2014
TESTIMONI
9
Dr. Nico
A
nimo masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan
memang meningkat jika dilihat dari peningkatan
jumlah peserta yang cukup signifikan. Namun,
setelah dievaluasi oleh BPJS Kesehatan, ternyata sebagian
besar dari peserta mandiri adalah peserta yang sudah
sakit atau memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit,
bahkan untuk melahirkan bayi pun ditanggung oleh BPJS
Kesehatan.
Jasman, 45, warga Kelurahan Ilir, Kota Gunung Sitoli,
Sumatera Utara, merasa terbantu oleh program jaminan
kesehatan nasional (JKN), karena istrinya, Nuraida,
akhirnya melahirkan melahirkan secara operasi caesar pada
bulan Februari 2014 lalu, di RSUD Gunung Sitoli.
“Semula saya agak bingung karena istri
tidak bisa melahirkan normal, dan saya
tanya-tanya biaya operasinya bisa habis
Rp5 juta-an. Tetapi ya, mungkin sudah rejeki
anak, pas ada program JKN. Lalu saya
mendafatar jadi peserta BPJS Kesehatan,”
kata Jasman.
Nuraida, istri Jasman, sudah tidak muda lagi untuk
melahirkan, karena sudah berusia 42 tahun dan kehamilan
ini merupakan kehamilan yang ke-empat. Setiap bulan
Nuraida memeriksakan kandungannya di bidan Sumarni
Telemanua. Tetapi, karena alasan medis maka Nuraida
dirujuk ke rumah sakit untuk persiapan operasi.
Tak Sulit Mendaftar
BPJS Kesehatan
Jasman pun disarankan oleh bidan untuk mendaftarkan
sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Setelah saya mencari
informasi di rumah sakit, saya mendaftarkan istri saya
menjadi peserta BPJS Kesehatan. Waktu itu sudah bisa
mendaftar online melalui internet, biar cepat. Tetapi
saya tidak paham, lalu ada yang bantu mendaftarkan. Ya
alhamdulillah, ada saja jalan,” ujarnya.
Keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan kelas 1
dengan membayar Rp59.500. “Saya baru bayar dua kali.
Saya sudah diingatkan untuk membayar setiap bulan.
Katanya, kalau kita sehat itu lebih baik, karena kita
membantu yang sakit. Jadi, kalau kita sehat kita beramal,”
ujarnya.
Tetapi, bagi Jasman, yang hanya memiliki satu mobil
untuk rental dan masih membayar cicilan mobil sekitar
Rp 4 juta sebulan, masih terasa berat membayar iuran
BPJS Kesehatan. Istrinya pun telah membantu menambah
pendapatan keluarga dengan menjual pulsa elektronik.
“Saya mau daftar kelas 3 saja. Kalau bisa istri dan anak
bungsu saya juga diubah menjadi peserta kelas 3 saja, biar
agak ringan,” kata Jasman.
Manfaat lainnya yang diperoleh Nuraida, usai melahirkan
masih berkesempatan memeriksakan kandungannya di
rumah sakit dan di tempat praktik pribadi dokter Homi
Fatolosa. Kini, Jasman dan seluruh anggota keluarganya
tetap menjaga kesehatan dan Jasmas telah menyisihkan
penghasilannya untuk membayar premi BPJS Kesehatan.
Fasilitas kesehatan tingkat pertama
(FKTP) memegang peranan penting
dalam pelayanan kesehatan di era
jaminan kesehatan nasional (JKN). Oleh
karena itu, BPJS Kesehatan memperkuat
garda terdepan pelayanan kesehatan. Selain
Puskesmas, BPJS Kesehatan juga bekerjasama
dengan dokter praktik mandiri, dokter keluarga,
dan klinik swasta.
Dokter praktik mandiri, dokter keluarga, maupun klinik
swasta harus memenuhi persyaratan standar minimum
yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan atau
disebut dengan kredensialing. Tujuannya agar peserta
mendapat pelayanan yang optimal dan memuaskan. Pada
saat dimulainya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
(JKN) banyak FKTP atau fasilitas kesehatan primer yang
meragukan pola kapitasi, namun kini mulai banyak dokter
umum atau faskes primer yang ingin bergabung dengan
BPJS Kesehatan.
Klinik Theresia contohnya. Klinik milik dr Kintaren Silalahi
di Jalan Imam Bonjol 10, Kelurahan Psr Teluk Dalam,
Nias Selatan ini belum lama berdiri dan sudah tiga
bulan menjadi mitra BPJS Kesehatan. “Pembayaran
kapitasinya lancar-lancar saja. Hanya perlu dievaluasi atau
dipertimbangkan lagi bagi klinik seperti kami yang berada
di tempat terpencil,” kata dr Kintaren.
Kintaren mengatakan, soal pelayanan tim medis di
kliniknya siap selalu mendukung program pemerintah
dan dengan penuh keikhlasan melayani masyarakat yang
membutuhkan pelayanan kesehatan. Namun, harapannya
kapitasi bisa dinaikkan. Alasannya, obat generik di daerah
pelosok seperti di Teluk Dalam harganya bisa tiga kali
bahkan empat kali lipat harga. Hal itu karena obat harus
transit di beberapa daerah seperti melalui Medan, Sibolga,
Gunung Sitoli, baru sampai ke Nias Selatan.
Sejumlah dokter yang praktik di Klinik Theresia antara
lain dr Hendrik Saragih, dr Muhamad Budiman, dan dr
Nico Alfrian Dachi. Selain itu, juga ada dibantu satu bidan
dan ada juga perawat. “Kami selalu siap kok melayani
peserta program JKN, memang sudah tugas dokter untuk
memberi pelayanan kesehatan. Bahkan dokter pun harus
bisa memberi penyuluhan agar pasien tidak lagi sakit,” kata
dr Nico saat ditemui di Klinik Theresia.
Dr Nico pun mengamini apa yang disampaikan
pimpinannya itu, yaitu selain klinik dan tenaga
kesehatannya memenuhi persyaratan yang dapat memberi
kepuasan kepada peserta, tetapi nilai kapitasi bisa
dinaikkan, bukan hanya Rp10.000 perpeserta. “Ya kalau
pesertanya sekarang baru 200 orang saja, tentu tidak bisa
mencukupi untuk operasional. Mungkin saja ini karena
baru ya, tetapi kalau bisa sistem drop aja, seperti dokter
keluarganya Askes. Klinik diberi wewenang menjaga 1000-
2000 peserta,” ujarnya.
Klinik Theresia satu-satunya klinik bersama yang ada
di Nias Selatan. Para dokter dan tenaga medis lainnya,
berharap ada sinergi antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat, dalam membangun kesehatan. Meskipun
berada di daerah terpencil, namun tidak mengurangi
semangat para petugas kesehatan untuk mendukung
program kesehatan jaminan nasional yang kini dikelola oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Jasman
Pembayaran
Kapitasi Lancar

10. Info BPJSKesehatan edisi10Tahun2014
SEHAT
10
M
asyarakat Indonesia, tidak ada yang tidak
kenal dengan tomat. Buah tomat bisa dimakan
langsung, dibuat jus, saus tomat, dimasak,
dibuat sambal goreng, atau dibuat acar tomat. Pucuk
atau daun muda buah ini bisa disayur.
Di pasaran, buah tomat, bentuknya bulat. Rasanya
pun, variatif. Ada manis, asam, sifatnya sedikit
dingin. Berkhasiat menghilangkan haus, antiseptik
usus, pencahar ringan (laksatif), menambah nafsu
makan dengan cara memperbanyak keluarnya air liur,
merangsang keluarnya enzim lambung, dan melancarkan
aliran empedu ke usus. Daunnya berkhasiat sebagai
penyejuk.
Dalam penelitian, kaum pria atau laki-laki yang
mengkonsumsi sedikitnya sepuluh porsi buah tomat
yang dimasak dalam seminggu akan menurunkan
risiko terkena kanker prostat sampai 10 persen. Hal
ini dimungkinkan karena adanya likopen, karoten pada
tomat yang dipercaya dapat mencegah timbulnya tumor
dan mengurangi risiko terkena penyakit jantung.
Kita tahu, kaum pria yang sudah berumur sekitar 50
tahunan, banyak yang menderita gangguan kesehatan,
seperti kanker prostat. Penyakit ini, akan mengurangi
aktifitas pria dalam berhubungan dengan pasangannya.
Jika, kaum pria tadi, mengkonsumsi tomat secara rutin
dapat membuat kehidupan seks tetap mulus. Kanker
prostat adalah tumor ganas yang tumbuh pada prostat,
kelenjar seukuran kacang walnut dibawah kandung
kemih pria yang fungsinya memproduksi sperma.
Demikian, penelitian pertama Universitas Bristol,
Cambridge dan Oxford, yang dikupas dalam sebuah
seminar gizi di Indonesia. Peneliti ini, melakukan riset
diet dan gaya hidup dari hampir 14.000 pria berusa
50-69. Kaum yang mengkonsumsi buah tomat dengan
sepuluh porsi dalam seminggu akan mengurangi 18
persen perkembangan kanker prostat.
Satu porsi dihitung sebagai 150gr tomat, setengah
kaleng kacang panggang, sebagian dari pizza dengan
puree tomat, tomat berbasis saus pasta atau segelas jus
tomat. Namun, para peneliti menyarankan agar pria tidak
berlebihan untuk mengkonsumsi kacang panggang,
pizza dan pasta saus karena mereka dapat mengandung
kadar garam yang tinggi.
Sedangkan, kanker prostat adalah penyakit umum,
penyakit pada pria, dengan 41.700 kasus
baru dan 10.700 kematian di
Inggris setiap tahun.
"Kami juga
menemukan pria yang makan lebih banyak buah dan
sayuran memiliki penurunan risiko kanker prostat. Risiko
penurunan angka untuk pria yang makan lima atau lebih
porsi buah atau sayuran, dibandingkan dengan mereka
yang makan kurang dari dua setengah porsi, adalah 24
persen," kata peneliti Dr Lain Frame dari Prostate Cancer
UK, yang dituangkan dalam sebuah buku.
Apa yang diketahui adalah laki-laki tidak boleh terlalu
bergantung pada satu jenis makanan, seperti tomat.
Sebuah sehat, diet seimbang dengan banyak buah dan
sayuran segar, bersama-sama dengan olahraga teratur
adalah jauh pilihan terbaik.
"Meningkatkan kesadaran kunci dikenal faktor risiko
untuk kanker prostat - usia, etnis kulit hitam dan
riwayat keluarga penyakit - juga penting jika kita ingin
mengurangi jumlah orang yang kehilangan hidup mereka
untuk penyakit ini setiap tahun," tambahnya.
Dalam buku berjudul `Built For Sex: Terlatih untuk
Bercinta`, Scott Hays, dijelaskan bahwa dalam satu
penelitian yang cukup besar, yang mengamati hampir
48.000 pria menemukan bahwa pria yang makan tomat
(termasuk tomat dalam bentuk saus maupun topping
dari seporsi pizza), setidaknya 10 kali dalam 10 minggu,
mampu memangkas risiko terserang kanker prostat
sebesar 45 persen.
Likopen terkonsentrasi pada organ-organ tubuh tertentu,
khususnya kelenjar prostat. Beberapa studi telah
menunjukkan hubungan likopen dengan risiko lebih
rendah terhadap kanker prostat. Penelitian Washington
Count membuktikan, pria yang memiliki banyak
kandungan likopen dalam darahnya, risiko terhadap
kanker prostat menurun hingga 50 persen dibandingkan
mereka yang mengonsumsi sedikit bahan makanan
sumber likopen. Bahkan bagi mereka yang berusia di
bawah 70 tahun, manfaatnya menjadi lebih besar.
Likopen termasuk keluarga karotenoid, yang bertindak
sebagai antioksidan, melindungi tubuh dengan
menonaktifkan radikal bebas sebelum kerusakan akibat
penyakit dapat terjadi.
Selain kemampuan antioksidatif, menurut perusahaan
karotenioid Allied Biotech Corporation, likopen juga
telah ditemukan mampu menurunkan risiko penyakit
jantung, oksidasi lipid, LDL (kolesterol jahat)lebih rendah,
meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan khususnya,
pencegahan kanker. Likopen juga dilaporkan secara
signifikan mampu menurunkan oksidasi LDL dalam
darah manusia. Hal ini menunjukkan bahwa likopen
memiliki peran dalam mencegah penyakit jantung, di
mana salah satu syaratnya adalah penurunan oksidasi
kolesterol LDL.
Jerawatan, Olesi Saja BuahTomat
Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa,
sudah mengenal buah tomat. Buah
Tomat, yang dalam bahasa
latin disebut gycopersicum
esculentum mill, merupakan
buah yang sering dijadikan
bumbu dan masakan.
Misalnya, dalam sup,
sayur asem, sambal tomat
masakan lainnya.
Selain itu, tomat juga
sering dijadikan minumah
seperti jus tomat atau
dimakan begitu saja. Secara umum, bagi kesehatan
dan kecantikan, banyak manfaatnya. Diantaranya
menghilangkan jerawat, menghaluskan kulit dan sebagai
masker untuk wajah.
Malahan, untuk pengobatan, tomat dipercaya dapat
mengobati wasir, menurunkan tekanan darah tinggi,
mencegah penyakit jantung dan menangkal sel-sel
kanker.Bagi kaum pria, tomat bisa mengurangi risiko
terkan penyakit kanker prostat
Buah ini, memiliki banyak manfaat karena kandungan
nutrisi di dalamnya, cukup banyak. Buah tomat
mengandung mengandung alkaloid solanin (0,007%),
saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat,
bioflavonoid (termasuk rutin), protein, lemak, gula
(glukosa, fruktosa), adenin, trigonelin, kholin, tomatin,
mineral (Kalsium, Magnesium, Posfor, Kalium, Natrium,
Besi, sulfur, chlorine), vitamin (B1, B2, B6, C, E, likopen,
niasin), dan histamin.
Jika dikonsumsi ruti, dapat memperkuat dinding
pembuluh darah kapiler. Klorin dan sulfur adalah trace
element yang berkhasiat detoksikan. Klorin alamiah
menstimulir kerja hati untuk membuang racun tubuh dan
sulfur melindungi hati dari terjadinya sirosis hati serta
penyakit hati lainnya. Likopen adalah pigmen kuning
beta karoten pada tomat. Tomatin berkhasiat sebagai
antibiotik. Selain buahnya, daun tomat juga mengandung
pektin, arbutin, amigdalin, dan alkaloid.
Tomat bisa untuk mengobati jerawat. Caranya,
tambahkan 25 ml alkohol 70% pada jus tomat (100 ml),
lalu kocok merata. Gunakan campuran tersebut untuk
menggosok muka yang berjerawat. Lakukan perawatan
tersebut 2 sampai 3 kali sehari.
Tomat juga bisa untuk meredam terbakarnya wajah
akibat terik matahari. Bukan hanya buah tomat, daunnya
juga memiliki khasiat untuk kecantikan kulit. Cuci
daun muda yang masih segar, lalu giling sampai halus.
Balurkan pada kulit yang terbakar.
Penderita radang usus buntu, sakit kuning, bisa minum
jus tomat, sehari tiga kali, masing-masing satu cangkir.
Tetapi jangan lupa berkonsultasi dengan dokter. Begitu
juga, untuk penderita demam. caranya, cuci bersih 3
buah tomat masak, lalu potong-potong seperlunya.
Lumatkan dalam setengah cangkir air masak dan satu
sendok makan madu murni. Peras dan saring airnya,
lalu minum. Lakukan tiga kali sehari. Penderita diabetes
melitus dilarang menambahkan madu murni agar kadar
glukosa darah tidak meningkat.
Nah, bagi penderita gangguan lambung, iris tomat
masak dan jeruk yang diasamkan masing-masing satu
buah. Tambahkan satu sendok makan madu, lalu aduk
merata. Makan sedikit-demi sedikit, sehari 3 sampai
4 kali, selama tiga minggu.Jika anak Anda mengalami
susah makan, suruh dia meminum jus tomat satu jam
sebelum makan. Ternyata, dalam paparan ahli gizi dan
berbagai sumber, tomat yang selama ini kita kenal
sebagai bahan masakan, memiliki manfaat besar untuk
kesehatan. So, jangan ragu untuk mengkonsumsi tomat
karena khasiatnya juga luar biasa.
TOMATO
Ternyata, Tomat Mampu Pangkas
Kanker Prostat

11. Kilas&Peristiwa
Q&A Question and Answer
11Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
Jakarta – Sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan
kepada masyarakat, BPJS Kesehatan terus melakukan
berbagai inovasi. Guna memfasilitasi tingginya
antusiasme masyarakat menjadi peserta Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), selain di kantor cabang, BPJS
Kesehatan juga telah membuka pendaftaran online
melalui website bpjs-kesehatan.go.id. Selain prosesnya
lebih singkat dan praktis, masyarakat juga dapat
mencetak kartu BPJS Kesehatan-nya sendiri (e-ID), yang
mana sama sahnya dan sama validnya dengan Kartu
BPJS Kesehatan pada umumnya.
Selain dalam hal pendaftaran, BPJS Kesehatan juga
berkomitmen meningkatkan kemudahan dan kecepatan
peserta BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan
di fasilitas kesehatan. Hal itu dibuktikan dengan
diluncurkannya Surat Eligibilitas Peserta (SEP) Mandiri
pada Juni lalu. Kini pasien peserta BPJS Kesehatan
dapat mencetak SEP sendiri, sehingga tak perlu
berlama-lama mengantri di loket BPJS Kesehatan Center
Bagaimana jika peserta ingin melakukan perubahan
fasilitas kesehatan tingkat I?
perubahan faskes tingkat I dapat dilakukan di Kantor
BPJS Kesehatan dengan mengisi Formulir Perubahan
Data. Perubahan Faskes tingkat I dapat dilakukan apabila
peserta sudah terdaftar minimal 3 bulan di Faskes
tingkat I sebelumnya.
Bagaimana jika peserta ingin melakukan perubahan
hak kelas perawatan?
Untuk peserta PPU hak kelas perawatan sesuai dengan
gaji/upah, tidak dapat diubah atas keinginan pribadi
Untuk peserta PBPU perubahan hak kelas pada peserta
dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan dengan
mengisi Formulir Perubahan Data. Ketentuan perubahan
hak kelas perawatan yaitu setelah 1 (satu) tahun
terdaftar pada hak kelas rawat sebelumnya
Bagaimana jika peserta pindah domisili?
perubahan domisili dapat dilakukan di Kantor BPJS
Kesehatan dengan mengisi Formulir Perubahan Data
dan menunjukkan/memperlihatkan KTP asli/fc dengan
alamat domisili terbaru
Bagaimana jika terdapat penambahan anggota
keluarga?
Pendaftaran dapat dilakukan di Kantro BPJS Kesehatan
terdekat, dengan mengisi Formulir Daftar Isian
Penambahan Anggota Keluarga dan menunjukkan
dokumen sebagai berikut :
a. Asli/Fotokopi SK terakhir (bagi PNS)
b. Asli/Fotokopi Daftar Gaji terakhir yang telah
dilegalisasi pimpinan unit kerja
c. Asli atau fotokopi Kartu Keluarga
d. Pasphoto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar
e. Asli/Fotokopi Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir
(bagi penambahan anak)
Bagaimana status kepesertaan bagi peserta yang
meninggal dunia?
apabila peserta meninggal dunia diwajibkan untuk
melaporkan ke Kantor BPJS Kesehatan dengan
membawa kartu peserta yang meninggal dunia dan
surat keterangan kematian agar status kepesertaannya
dapat dinonaktifkan
Apakah status peserta yang telah meninggal dunia
dapat dialihkan?
Tidak dapat dialihkan karena identitas peserta bersifat
tunggal
JIka peserta meninggal dunia, apakah peserta
memperoleh uang kompensasi dari BPJS
Kesehatan?
Tidak ada uang kompensasi untuk peserta BPJS
Kesehatan yang meninggal dunia
Jika peserta PPU awalnya menanggung tiga orang
anak, kemudian anak pertama telah berusia diatas
25 tahun/ telah bekerja/ menikah, apakah status
kepesertaannya dapat digantikan oleh anak keempat
dan seterusnya?
dapat digantikan oleh anak ke empat dan seterusnya
dengan ketentuan masuk ke dalam daftar tanggungan
pekerja
Jika peserta sedang berada di luar kota, apakah
identitas JKN dapat digunakan di fasilitas kesehatan
daerah tersebut?
identitas JKN dapat digunakan di seluruh Indonesia
dimana peserta melapor ke Kantor Cabang terdekat
untuk mendapat surat pengantar ke faskes tingkat I di
daerah tersebut yang berlaku 1 (satu) bulan
Bagaimana status kepesertaan bagi peserta PPU
yang mengalami PHK?
manfaat JKN masih dapat diperoleh selama 6 (enam)
bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran.
MUTASI
sebelum mendapat penanganan dari tenaga medis di
rumah sakit.
Salah satu terobosan terbaru yang diluncurkan BPJS
Kesehatan adalah layanan finger print yang berguna
mempermudah proses pendaftaran pelayanan di rumah
sakit. Untuk melakukan pendaftaran di rumah sakit, kini
peserta BPJS Kesehatan dapat menggunakan e-KTP
yang divalidasi dengan finger print.
“Semua itu tentu dilakukan agar masyarakat semakin
mudah melakukan pendaftaran maupun memperoleh
pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan,” kata
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris usai acara
Launching Finger Print dan Peresmian Operational
Center Building di Kantor Pusat BPJS Kesehatan,
Selasa (14/10), yang turut dihadiri oleh Presiden Soesilo
Bambang Yudhoyono.
Menurutnya, keberadaan finger print tidak lepas
dari kerjasama yang telah dibangun dengan
Kementerian Dalam Negeri. Selain untuk menghindari
penyalahgunaan kartu, tujuan layanan finger print juga
diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam
percepatan kepemilikan NIK dan e-KTP.
“Peluncuran layanan finger print ini adalah sebuah
langkah awal. Ke depannya kita berharap dapat memiliki
single identity number untuk setiap kepentingan
nasional, termasuk jaminan kesehatan,” jelas Fachmi.
Sementara itu, terkait peresmian Operational Center
Building, Fachmi menjelaskan beberapa peran dan
fungsinya, antara lain sebagaidata center, pusat
pengembangan IT, pusat Change of Management
(Manajemen Perubahan), actuarial analysis dalam
premium setting, tempat perencanaan pendidikan
dan pelatihan Duta BPJS Kesehatan, serta fungsi
operasional lainnya.
Praktiskan Peserta BPJS Kesehatan Lewat Finger Print

12. NIK E-KTP
Nomor Induk Kependudukan
DAFTARLAH
1(satu) Keluarga
REKENING BANK
Pemerintahan Yang Bekerjasama
(BNI, BRI dan Mandiri)
MENDAFTARLAH SELAGI SEHAT
WAJIB !
24
jam
SETIAP PESERTA BPJS KESEHATAN HARUS MEMILIKI
Rp
ID