SIKP akan digunakan untuk memantau program subsidi bunga pinjaman UMKM yang terdampak Covid-19. Bank akan mengunduh data debitur yang memenuhi syarat dari SIKP dan mengupload data transaksi serta tagihan subsidi. SIKP akan memverifikasi data secara otomatis dan membayar subsidi berdasarkan perhitungan validasi tagihan. Tujuannya memastikan subsidi diterima debitur yang sesuai kriteria dan nilai subsidinya tepat.

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Penggunaan SIKP Terkait Relaksasi Kredit
Usaha (UMKM) Terdampak Covid-19
Jakarta, 12 Agustus 2020

2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Bank / Penyalur
Kuasa Pengguna
Anggaran
(KPA)
Flow Sistem Informasi Kredit Program – Non KUR
2a
2b
4
1
2c
OJK
Pemda
Kementerian/
Lembaga
LKM, Koperasi/
Kelompok
00
Website / Portal
Masyarakat /
Debitur
9
5
11a
12
Itjen
BPKP Kejaksaan
6
SIKP
Web Service
Website
(sikp.kemenkeu.go.id)
Ditjen Dukcapil
Ditjen Pajak
11b
1. OJK Mengirimkan Data Calon Penerima Fasilitas yang telah sesuai Kriteria ke SIKP;
2a. Data Calon Penerima divalidasi ke Dukcapil (validasi NIK);
2b. Data Calon Penerima divalidasi ke Ditjen Pajak (validasi NPWP) serta Bank/Lembaga Penyalur.
2c. Bank mengunduh data debitur berdasarkan NIK dan Nomor Rekening dari SIKP (via Web/Inquiry H2H); Setiap Bank/Penyalur
akan diberikan akses pada web SIKP (non-KUR);
4. Jika data valid, maka disebut sebagai Calon Debitur (Cadeb) yang disimpan dalam SIKP.
5. Bank mengirimkan data detil debitur (Transaksi/Rekening Koran Pinjaman dan Payment Schedule) ke SIKP.
6. Bank/Penyalur menyampaikan informasi terkait program PEN, serta besaran estimasi nominal subsidi Pemerintah kepada
Debitur;
9. Masyarakat melakukan akses ke portal, menggunakan NIK untuk mengetahui nilai/besar subsidi bunga Non-KUR;
11. Bank/Penyalur mengajukan tagihan kepada KPA dan melakukan unggah data tagihan ke SIKP;
12. KPA melakukan Pembayaran Subsidi berdasarkan perhitungan SIKP dan hasil Rekonsiliasi Tagihan.
Catatan sistem SIKP-ext (Non-KUR) :
• Bank diberikan user akses pada SIKP (berbeda
dengan KUR Reguler) untuk mengunduh data
debitur yang telah sesuai kriteria (2c.)
• Bank melakukan proses upload data transaksi,
dengan format text file serta metoda host-to-
host. Upload dalam bentuk format text,
diharapkan dapat mempermudah perbankan
yang belum memiliki fasilitashost-to-host dengan
SIKP (non Penyalur KUR)
• Data utama yang ditransaksikan :
• Data Transaksi Debitur (angsuran)
• Data Tagihan
Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) – Non KUR
Fungsi SIKP-ext
• Early Warning System (EWS)
1. Memastikan debitur hanya menerima fasilitas subsidi bunga
dengan kriteria sesuai peraturan yang berlaku.
2. Memastikan nilai subsidi yang diberikan pemerintah telah
sama dengan nilai manfaat yang diterima debitur.
3. Memastikan debitur telah memenuhi syarat minimal
pemberian fasilitas (NIK Valid dan memiliki NPWP)
• Know Your Customer (debitur) dan Basis Pengambilan
Kebijakan
• Otomatisasi Verifikasi Tagihan Subsidi Bunga
1. Tagihan diproses dr ADK
2. Validasi data tagihan secara otomatis
• Tagihan Subsidi bunga dilakukan sama dengan metode subsidi
regular KUR, yakni validasi berdasarkan detil transaksi yang
dilakukan debitur. Subsidi akan dibayarkan dengan mengacu pada
data transaksi, nilai outstanding serta data tagihan per-individu.
Detil tagihan akan direkonsiliasi dengan Detil Transaksi debitur oleh
SIKP;
• Hanya detil tagihan penyalur yang cocok dengan perhitungan
transaksi SIKP yang akan dibayarkan oleh KPA;

3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Proses Pengembangan SIKP (non-KUR)
▪ Kode akses pengguna disampaikan oleh Direktorat SMI ke Bank/Penyalur, dimana untuk kode akses BPR disampaikan
melalui OJK.
▪ Seleksi awal debitur ada pada OJK.
▪ Penetapan data debitur calon penerima dengan status restrukturisasi atau belum. SIKP hanya memproses secara langsung data dari OJK tanpa
melakukan proses verifikasi status restrukturisasi.
▪ Penetapan debitur calon penerima subsidi dengan > 1 rekening dilakukan oleh SIKP dengan ketentuan :
▪ Debitur dengan total nilai akad > 500 Juta s.d. 10 M hanya akan menerima 1 rekening yang disubsidi berdasarkan nilai Outstanding tertinggi.
▪ Debitur dengan total nilai akad <= 500 Juta, hanya akan menerima 2 rekening yang disubsidi berdasarkan nilai Outstanding tertinggi.
▪ Data di-split menjadi 3 (tiga) unit untuk dilakukan proses verifikasi secara bersamaan (Dukcapil, DJP dan Bank/Penyalur)
▪ Debitur tidak melakukan registrasi untuk mendapatkan subsidi, namun Bank/Penyalur harus melengkapi data Transaksi
debitur (Rekening Koran Pinjaman) serta Payment schedule. Data Transaksi wajib dikirimkan untuk periode 3 bulan sebelum
Mei 2020 s.d. masa pemberian subsidi berakhir.
▪ Subsidi diberikan sejak tanggal 1 Mei 2020 selama 6 bulan (maksimal Desember 2020, mana yg terlebih dahulu).
▪ Rekening dengan nilai akad > 500 Juta, akan mendapat subsidi 3% untuk 3 bulan, dan 2% untuk 3 bulan berikutnya;
▪ Rekening dengan nilai akad 10 Juta s.d 500 Juta, akan mendapat subsidi 6% untuk 3 bulan, dan 3% untuk 3 bulan berikutnya;
▪ Rekening dengan nilai akad <= 10 Juta, akan mendapat subsidi maksimal 25% untuk 6 bulan;

4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Data Yang Harus Disediakan Bank/Penyalur (non-KUR)
Data Debitur, yang terdiri atas :
▪ Data Transaksi (3 bulan terakhir s.d.
fasilitas berakhir – Maret 2020)
▪ Memuat Nomor Rekening, Tanggal Transaksi
Pembayaran Debitur, Jumlah Pokok, Jumlah
Bunga (bunga yg dibayar debitur/diluar subsidi),
dan Nilai Outstanding (Baki Debet);
Tagihan atas Subsidi, yang terdiri atas :
▪ Detil Data tagihan;
▪ Memuat : NIK, Nomor Rekening, Periode
Tagihan, serta Jumlah Subsidi.
▪ Berita Acara Rekonsiliasi;
▪ Dokumen Penagihan lainnya;

5. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Perhitungan Tagihan Subsidi

6. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Format ADK Penyalur
Bank / Penyalur
2c
5 11b
4
SIKP
Web Service
Website
(sikp.kemenkeu.go.id)
2c :
NIK|Nomor_rekening|nama_debitur|jenis
2. ADK Transaksi (unggah)
3. ADK Tagihan (unggah)
1. ADK Debitur (unduh)
Langkah Penyalur :
1. Unduh Data Debitur dari SIKP.
Data akan tersedia setiap Bulan
s.d. Desember 2020;
2. Pastikan rekening debitur masuk
kriteria (Bukan KUR, Sudah
Restrukturisasi untuk >500jt, Tidak
termasuk Daftar Hitam);
3. Siapkan data transaksi (rekening
koran pinjaman) dan unggah ke
SIKP sesuai format;
4. Siapkan tagihan subsidi ke KPA,
sesuai format.

7. DIREKTORAT
SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
Terimakasih
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Direktorat SITP
Gd. Prijadi Praptosuhardjo III Lt.2
Jl. DR. Wahidin 2 No. 3
Jakarta Pusat 10710