1. DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
17 NOVEMBER 2021
Kewajiban Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
Aspek Keselamatan Pertambangan
Dwinanto Herlambang
Subkoordinator Keselamatan Pertambangan Mineral
2. DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
✓ Padat Modal
✓ Padat Teknologi
✓ Risiko Besar & Spesifik
✓ Dinamis (Hazard & Risiko Berpindah)
✓ UUD 1945
✓ UU No. 1 Tahun 1970
✓ UU No. 13 Tahun 2003
✓ UU No. 3 Tahun 2020
✓ PP No. 19 Tahun 1973
✓ PP No. 55 Tahun 2010
✓ PP No. 50 Tahun 2012
✓ Permen ESDM No. 26 Tahun 2018
✓ Permen ESDM No. 7 Tahun 2020
✓ Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018
✓ Kepmen ESDM No 1806.K/30/MEM/2018
✓ Kepdirjen Minerba No 308.k/30/DJB/2018
✓ Kepdirjen Minerba No 309.k/30/DJB/2018
✓ Kepdirjen Minerba No 185.k/37.04/DJB/2019
Konsep Akademis
Pengelolaan KP
Membangun Budaya KP
Karakteristik Pertambangan
UUD
1945
UU Nomor
1 Tahun 1970
UU Nomor
3 Tahun 2020
UU Nomor
13 Tahun 2003
6. 6
Manajemen Keadaan Darurat
01
02
03
04
05
STEP
STEP
STEP
STEP
Identifikasi dan Penilaian Potensi
Keadaan Darurat
Pencegahan Keadaan Darurat
Kesiapsiagaan Keadaan Darurat
Respon / Tindakan Keadaan Darurat
Pemulihan Keadaan Darurat
STEP
Pra (sebelum)
Keadaan Darurat
Saat Terjadi Keadaan Darurat
Pasca (Setelah)
Keadaan Darurat
7. #1 pengumpulan
data dan informasi
• identifikasi
pekerjaan
• identifikasi
pekerja
#2 penyusunan analisis
kebutuhan pendidikan
dan pelatihan
(training need analysis)
#3 pelaksanaan
pendidikan
dan pelatihan
• on the job
• off the job
#5 tindaklanjut
perbaikan dan
peningkatan
#4 monitoring dan evaluasi
program pendidikan dan
pelatihan
• Reaction
• Learning
• Behaviour
• Result
Penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan
8. 1
•Program Kesehatan Kerja
2
•Higiene dan Sanitasi
3
•Pengelolaan Ergonomi
4
•Pengelolaan Makanan, Minuman, & Gizi Pekerja Tambang
5
•Diagnosis & Pemeriksaan PAK
9. Program kesehatan kerja Pertambangan dengan
pendekatan promotif atau promosi kesehatan,
preventif atau pencegahan penyakit, kuratif atau
pengobatan dan rehabilitatif atau pemulihan
Program promotif dan preventif mengacu kepada
peraturan perundang-undangan dan standar terkait
yang berlaku; persyaratan lainnya yang terkait;
kebijakan perusahaan; hasil Manajemen Risiko
terhadap seluruh proses, kegiatan, dan area kerja;
evaluasi kinerja program kesehatan kerja
Pertambangan; hasil pemeriksaan terhadap Kejadian
Akibat Penyakit Tenaga Kerja (KAPTK) dan Penyakit
Akibat Kerja (PAK); ketersediaan sumber daya,
antara lain manusia, finansial, peralatan.
Pengelolaan Kesehatan
10. Program Kesehatan kerja
PEMERIKSAAN KESEHATAN KERJA, MELIPUTI
Pemeriksaan Kesehatan
Khusus
dilakukan untuk mengetahui adanya
pengaruh-pengaruh dari pekerjaan
tertentu terhadap pekerja atau
golongan pekerja tertentu, disesuaikan
dengan pajanan risiko pekerjaannya
Pemeriksaan Kesehatan
Akhir
dilakukan kepada pekerja yang sisa
masa kerjanya 1 (satu) tahun menjelang
pensiun
Pemeriksaan Kesehatan
Awal
dilakukan sebelum pekerja diterima
untuk melakukan pekerjaan atau
dipindahkan ke pekerjaan baru
Pemeriksaan Kesehatan
Berkala
dilakukan untuk mengetahui kondisi
pekerja sesudah berada dalam
pekerjaannya
Data hasil pemeriksaan kesehatan Pekerja dibuat,
didokumentasikan, dan dievaluasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Program Kesehatan kerja
Pelaksanaan P3K pada kecelakaan dengan ketentuan:
01
02
03
kotak P3K ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai,
terlindungi, dan diberi tanda, dan isinya disesuaikan dengan
risiko yang ada, serta diperiksa secara berkala paling sedikit
setiap bulan oleh penanggung jawab kotak P3K yang
namanya tertera pada kotak P3K.
KTT menyediakan petugas yang memiliki kompetensi, fasilitas
dan peralatan untuk melakukan pertolongan pertama pada
kecelakaan, pada setiap kelompok kerja
KTT membuat program pendidikan dan pelatihan
P3K secara berkala
12. Program Kesehatan kerja
Pengelolaan pencegahan kelelahan kerja (fatigue) dengan ketentuan:
• melakukan identifikasi, evaluasi,
dan pengendalian faktor yang
dapat menimbulkan kelelahan
pekerja tambang
• memberikan pelatihan dan
sosialisasi kepada semua
pekerja tambang tentang
pengetahuan pengelolaan dan
pencegahan kelelahan
khususnya bagi pekerja
dengan waktu kerja bergilir
(shift);
• mengatur pola gilir kerja (shift)
pekerja tambang; dan
• melakukan penilaian dan
pengelolaan tingkat kelelahan
pada pekerja tambang sebelum
awal gilir kerja (shift) dan saat
pekerjaan berlangsung.
13. ➢ Pengelolaan pekerja yang bekerja pada tempat yang memiliki risiko tinggi
1. memastikan risiko yang ada sudah dikendalikan secara memadai melalui
proses penilaian risiko dan pemantauan
2. memberikan pemahaman cara kerja aman, konsekuensi, dan pemantauan
pekerjaan di area tersebut
3. bertanggung jawab terhadap efek yang ditimbulkan akibat pekerjaan tersebut
➢ Rekaman data kesehatan kerja
Rekaman data kesehatan kerja Pertambangan
dianalisis dan dievaluasi sebagai bahan untuk
perbaikan kinerja kesehatan kerja Pertambangan
Program Kesehatan kerja
14. pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk
Pengolahan dan/atau Pemurnian, IPR, dan IUJP menyediakan
fasilitas untuk menunjang tercapainya higienitas, serta melakukan
pengelolaan sanitasi di area kerja, paling sedikit meliputi
pengelolaan tempat sampah, toilet dan wastafel, kebersihan lantai
dan bangunan, dan ruang ganti pakaian dan kamar mandi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Higiene:
Usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan
kegiatannya kepada usaha kesehatan individu,
maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia.
Kata “hygiene” berasal dari bahasa Yunani yang artinya
ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan
(Streeth, J.A. and Southgate,H.A, 1986).
Hygiene is a concept related to medicine as well as to
personal and professional care practices related to most
aspects of living although it is most often associated with
cleanliness and preventative measures.
Sanitasi :
Usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan
kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup
manusia.
Menurut Dr.Azrul Azwar, MPH, sanitasi adalah cara
pengawasan masyarakat yang menitikberatkan
kepada pengawasan terhadap berbagai faktor
lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat
kesehatan masyarakat.
Sanitation is the prevention od diseases by eliminating or
controlling the environmental factor which from links in
the chain of transmission (Ehler & Steel)
Higiene dan Sanitasi
15. Higiene dan Sanitasi dilakukan dengan menyediakan fasilitas untuk
menunjang tercapainya higienitas, serta melakukan pengelolaan sanitasi di
area kerja.
Program Kesehatan kerja
16. Pengelolaan ergonomi dilakukan dengan mengelola kesesuaian antara
pekerjaan, lingkungan kerja, peralatan, dan pekerja.
Tahapan pengelolaan ergonomi:
➢ Melakukan identifikasi dan penilaian risiko
ergonomi, serta pengendalian berdasarkan
hasil ergonomic risk assessment;
➢ Menyediakan sarana, prasarana, instalasi,
dan peralatan yang sesuai dengan
kemampuan, kondisi, dan postur pekerja;
➢ Menyediakan prosedur kerja sesuai dengan
kapasitas pekerja; dan
➢ Menyediakan perlengkapan penunjang untuk
mendukung pekerjaan.
Pengelolaan Ergonomi
17. Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus
untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, IPR, dan
IUJP melakukan pengelolaan makanan, minuman,
dan gizi Pekerja dengan melaksanakan analisis
bahaya dan pengendalian titik kritis (hazard
analysis and critical control points) untuk
memastikan bahwa penyediaan makanan dan
minuman telah memenuhi syarat keamanan,
kecukupan, dan higienitas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku serta
mempertimbangkan aspek keseimbangan gizi
Pekerja;
Pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja
18. Diagnosis penyakit akibat kerja
ditegakkan melalui serangkaian
tahapan pemeriksaan klinis,
kondisi pekerja tambang, serta
kondisi lingkungan kerja.
Status Penyakit Akibat Kerja
berdasarkan hasil pemeriksaan
setelah membuktikan hubungan
sebab akibat antara penyakit
dengan pekerjaan dan/atau
lingkungan kerjanya.
Diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja
20. Lagging indicator
RASIO KELAIKAN
KERJA
ANGKA KESAKITAN
KASAR/CRUDE
MORBIDITY RATE (CMR)
TINGKAT KEKERAPAN
SAKIT/MORBIDITY
FREQUENCY RATE (MFR)
TINGKAT KEPARAHAN
PENYAKIT/SPELL
SEVERITY RATE (SSR)
ABSENCE SEVERITY
RATE (ASR)
PENYAKIT AKIBAT
KERJA (PAK)
01
02
03
04
05
06
21. MFR =
Jumlah pekerja yang sakit
karena penyakit
Jumlah jam kerja
kumulatif
x 1.000.000
ASR =
Jumlah absensi karena
sakit
Jumlah jam kerja
kumulatif
x 1.000.000
=
Rasio
kelayakan
kerja
Jumlah pekerja yang layak
kerja berdasarkan
pemeriksaan
Jumlah pekerja kumulatif
x 100%
=
CMR
Jumlah pekerja yang sakit
karena penyakit
Jumlah pekerja kumulatif
x 100%
=
SSR
Jumlah absensi karena sakit
Jumlah spell
=
Rasio
PAK
Jumlah kasus PAK
Jumlah tenaga kerja
x 100%
21
22. Pengelolaan lingkungan kerja yang harus dilakukan oleh KTT/PTL:
➢ menunjuk petugas hygiene industry;
➢ melakukan IBPR lingkungan kerja terhadap pekerja di tempat kerja;
➢ menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, menerapkan, mendokumentasi-
kan dan mengevaluasi prosedur pengelolaan;
➢ menyusun, mensosialisasikan, menerapkan dan mengevaluasi program
pengelolaan lingkungan kerja sesuai dokumen RKAB;
➢ melaksanakan pengukuran lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
➢ mengevaluasi, menindaklanjuti, dan mendokumentasikan hasil pengukuran;
➢ menyampaikan laporan berkala.
23. Pengelolaan Lingkungan Kerja
Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Antisipasi
Inventarisasi bahaya
dan risiko
Pengenalan
Pengenalan bahaya
melalui karakteristiknya
Pengendalian
Hierarki Pengendalian
Evaluasi
Pengukuran mengacu
ketentuan & standar
yg berlaku serta
melibatkan petugas
Hygene Industri
24. 24
Pengelolaan Lingkungan Kerja
1
• Pengelolaan Debu
2
• Pengelolaan Kebisingan
3
• Pengelolaan Getaran
4
• Pengelolaan Pencahayaan
5
• Pengelolaan Kuantitas & Kualitas Udara
Kerja
6
• Pengelolaan Iklim Kerja
7
• Pengelolaan Radiasi
8
• Pengelolaan Faktor Kimia
9
• Pengelolaan Faktor Biologi
10
• Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Kerja
25. Pengelolaan Keselamatan Operasi
1 Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana,
Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan
2 Pengamanan Instalasi
3 Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten di Bidang
Keselamatan Operasi
4 Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan
Pertambangan
5 Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan
6 Keselamatan Bahan Peledak dan Peledakan
7 Keselamatan Fasilitas Pertambangan
8 Keselamatan Eksplorasi
9 Keselamatan Tambang Permukaan
10 Keselamatan Tambang Bawah Tanah
11 Keselamatan Kapal Keruk/Isap
12 Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian
27. 27
Kebijakan
Perencanaan
Organisasi dan
Personel
Implementasi
Pemantauan,
Evaluasi, dan
Tindak Lanjut
Dokumentasi
Tinjauan
Manajemen dan
Peningkatan Kinerja
SMKP Minerba,
merupakan bagian dari
sistem yang ada di
perusahaan secara
keseluruhan,
membantu perusahaan untuk
pelaksanaan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3)
Pertambangan dan
pelaksanaan Keselamatan
Operasional (KO)
Pertambangan
SMKP MINERBA
28. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
Pertambangan Mineral dan Batubara atau Sistem
Manajemen Keselamatan Pertambangan khusus
pada pengolahan dan/atau pemurnian.
Penilaian Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan Pertambangan Mineral dan
Batubara atau Sistem Manajemen
Keselamatan Pertambangan khusus pada
pengolahan dan/atau pemurnian.
Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan
Pertambangan Mineral dan Batubara atau Sistem
Manajemen Keselamatan Pertambangan khusus
pada pengolahan dan/atau pemurnian.
KEWAJIBAN
SMKP
29. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018
Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020
Kepmen 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran IV
Kepmen 1806.K/30/MEM/2018
Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019 Lampiran II
“Perusahaan Pertambangan wajib menerapkan, melakukan
audit internal, melaporkan audit internal SMKP”
30. “Perusahaan pertambangan wajib menyusun dan menyampaikan Laporan
Berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya yang meliputi (salah satunya) laporan audit internal
penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan.”
Permen ESDM nomor 7 Tahun 2020 Pasal 83
31. Hasil pelaksanaan audit internal
penerapan SMKP dilaporkan
paling lambat 30 (tiga puluh
hari) setelah triwulan keempat.
(Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020
Pasal 85)
32. Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019
Lampiran II
“auditor internal memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis
audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya, yang
dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat pelatihan audit SMKP
Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dari
instansi pembina yang diregistrasi oleh KaIT.”
34. Laporan Berkala
❑ Laporan tertulis
yang wajib disusun
dan disampaikan
secara rutin dalam
jangka waktu
tertentu.
Permen ESDM nomor 7 Tahun 2020
Pasal 82
Pemegang Izin wajib menyusun dan menyampaikan
laporan meliputi:
❑ Laporan tertulis
yang wajib disusun
dan disampaikan
mengenai hasil
akhir suatu kegiatan
yang dilakukan
Laporan Akhir
❑ Laporan tertulis
yang wajib disusun
dan disampaikan
dalam hal terdapat
kejadian atau
kondisi tertentu
Laporan Khusus
35. Peringatan Tertulis
Penghentian Sementara
Sebagian atau Seluruh
Kegiatan
Diberikan paling
banyak 3 (tiga)
kali dengan jangka
waktu peringatan
masing-masing
paling lama 30
(tiga puluh) hari
kalender
Dikenakan dalam
jangka waktu paling
lama 60 (enam puluh)
hari kalender
Tidak melaksanakan
kewajiban sampai
dengan berakhirnya
jangka waktu pengenaan
sanksi berupa
penghentian sementara
sebagian atau seluruh
kegiatan usaha
Saksi administrasi diberikan oleh Dirjen atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan
Pasal 95
Sanksi
Pencabutan Izin
Permen ESDM nomor 7 Tahun 2020
36. PELAPORAN
ASPEK KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERBA
Pelaporan
Berkala
01
Laporan Bulanan
Dilaporkan paling lambat setelah 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan.
Laporan Triwulan
Dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan.
37. I. Pelaporan Bulanan
Form III-i : Pelaporan Kecelakaan Tambang kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT).
Form X-i : Pelaporan Kejadian Berbahaya kepada Kepala Inspektur Tambang (KAIT).
II. Pelaporan Triwulanan
Form IV-i : Daftar Persediaan dan Pemakaian Bahan Peledak.
Form V-i : Daftar Kecelakaan Tambang.
Form VI-i : Daftar Jumlah Tenaga Kerja.
Form VII-i : Daftar Jumlah Jam Kerja.
Form VIII-i : Daftar FR dan SR Kecelakaan Tambang.
Form IX-i : Perhitungan Biaya Kecelakaan Tambang.
Form XI-i : Daftar Kejadian Berbahaya.
Form XIII-i : Daftar Penyakit Tenaga kerja.
Form XIV-i : Daftar Persediaan dan Pemakaian Bahan Bakar Cair (BBC).
Laporan Persediaan dan Pemakaian Bahan Berbahaya dan Beracun.
Rencana dan Realisasi Program dan Biaya KP TW. I/II/III/IV.
III. Pelaporan Triwulan ke 4
Form XII-i : Data Kompetensi Tenaga Kerja.
Pengelolaan Lingkungan Kerja
Pengelolaan Kesehatan Kerja
Pelaporan Hasil Audit Internal SMKP
LAPORAN BERKALA
39. LAPORAN KHUSUS
1.Pelaporan Pemberitahuan Awal Kecelakaan
2.Pelaporan Pemberitahuan Awal Kejadian Berbahaya
3.Pelaporan Pemberitahuan Awal Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja
4.Pelaporan Pemberitahuan Awal Penyakit Akibat Kerja
5.Pelaporan Hasil Audit Eksternal SMKP
40. Setiap perusahaan hanya boleh
memiliki satu orang KTT
Pengusaha wajib menunjuk KTT serta
mendapat pengesahan berupa
surat keputusan yang diberikan oleh KaIT.
Kegiatan usaha pertambangan dapat
dimulai setelah pemegang Izin telah
memiliki KTT
KTT dapat disahkan apabila sudah memenuhi
persyaratan secara administrasi dan lulus uji aspek-
aspek yang ditetapkan KaIT
Perusahaan harus melaporkan apabila terjadi
perubahan Struktur Organisasi di lapangan
6
1
5
3
2
Ketentuan Kepala Teknik
Tambang
Pengusaha dapat mengajukan permohonan kepada
KaIT untuk mengangkat lebih dari seorang KTT apabila
dianggap perlu atau berdasarkan pertimbangan
tertentu dari KaIT.
4
KTT bekerja di perusahaan tersebut sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun sejak surat pengesahan
ditetapkan, kecuali terdapat alasan-alasan tertentu
7
Setiap pimpinan perusahaan harus melaporkan
kepada KaIT secara resmi apabila KTT sudah tidak
bekerja lagi di perusahaan tersebut
8
41. Kriteria PTL
• PTL Kelas III
• PTL Kelas II
• PTL Kelas I
Kriteria KTT
• KTT Kelas IV
• KTT Kelas III
• KTT Kelas II
• KTT Kelas I
LORUM IPSUM DOLOR
Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan/Atau Pengesahan
KTT, PTL, KTBT, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis,
dan/atau PJO
LAMPIRAN I KEPMEN 1827
42. • KTT Kelas IV
• Untuk Pemegang IPR
• Mempunyai sertifikat kualifikasi yang diakui KAIT
• KTT Kelas III
a. Tahap Eksplorasi, Tahap OP dengan metode Tambang Semprot, Bor, Terbuka Berjenjang Tunggal, Kuari, dan Kapal
Keruk dan/atau Kapal Isap
b. Jumlah Produksi Rata-Rata:
1) Tambang terbuka berjenjang tunggal, untuk batubara kurang dari atau sama dengan 150 metrik ton per hari
2) Mineral logam meliputi
i. Tambang semprot kurang dari atau sama dengan 1 ton bijih per hari
ii. Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap dengan menggunakan ponton kurang dari atau sama dengan 1 ton bijih per
hari
3) Mineral batuan dan mineral bukan logam meliputi:
i. Kuari kurang dari atau sama dengan 250 ton batuan
ii. Mineral bukan logam dengan produksi kurang dari atau sama dengan 250 ton/hari
c. Tanpa menggunakan bahan peledak
d. Jumlah pekerja kurang dari atau sama dengan 50 orang
e. Memiliki sertifikat POP atau kualifikasi yang diakui KAIT
43. • KTT Kelas II
a. Tahap Eksplorasi, Tahap OP dengan metode Tambang
Semprot (hidrolis), Tambang Terbuka, Kuari, dan Kapal
Keruk dan/atau Kapal Isap
b. Jumlah Produksi Rata-Rata:
1) Tambang terbuka batubara kurang dari atau sama
dengan 500 metrik ton per hari
2) Mineral logam meliputi
i. Tambang terbuka untuk mineral logam kurang
dari atau sama dengan 1500 ton bijih per hari
ii. Tambang semprot kurang dari atau sama dengan
5 ton bijih per hari
iii. Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap dengan
menggunakan ponton kurang dari atau sama
dengan 5 ton bijih per hari
3) Mineral batuan dan mineral bukan logam meliputi:
i. Kuari kurang dari atau sama dengan 500 ton
ii. Mineral bukan logam dengan produksi kurang
dari atau sama dengan 500 ton/hari
c. Jumlah pekerja kurang dari atau sama dengan 200 orang
d. Memiliki sertifikat POM atau kualifikasi yang diakui KAIT
• KTT Kelas I
a. Tahap Eksplorasi, Tahap OP dengan metode Tambang Semprot
(hidrolis), Tambang Terbuka, Tambang Bawah Tanah, Kuari, dan Kapal
Keruk dan/atau Kapal Isap
b. Jumlah Produksi Rata-Rata:
1) Tambang terbuka untuk batubara lebih dari 500 metrik ton per
hari
2) Tambang bawah tanah untuk batubara pada semua kapasitas
produksi
3) Mineral logam meliputi
i. Tambang semprot lebih dari dengan 5 ton bijih per hari
ii. Tambang terbuka untuk mineral logam lebih dari 1500 ton
bijih per hari
iii. Tambang bawah tanah untuk mineral logam pada semua
kapasitas produksi
iv. Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap lebih dari 5 ton bijih per
hari
4) Mineral batuan dan mineral bukan logam meliputi:
i. Mineral batuan atau bukan logam dengan produksi lebih
dari 500 ton/hari
ii. Tambang bawah tanah mineral bukan logam pada semua
kapasitas produksi
c. Jumlah pekerja lebih dari 200 orang
d. Memiliki sertifikat POU atau kualifikasi yang diakui KAIT
44. Persyaratan Administratif Permohonan Pengesahan
KTT/PTL/KTBT
❑ Surat Permohonan Perusahaan.
❑ Salinan Izin Usaha Pertambangan.
❑ Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan, yang menyatakan
mendukung semua program kegiatan calon KTT/PTL/KTBT.
❑ Daftar Riwayat Hidup calon KTT/PTL/KTBT.
❑ Sertifikat kompetensi wajib calon KTT/PTL/KTBT yang sudah diregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT.
❑ Struktur Organisasi Perusahaan yang menggambarkan posisi calon KTT/PTL/KTBT yang ditandatangani oleh
pimpinan tertinggi perusahaan dan diberi cap basah perusahaan.
❑ Salinan pengesahaan calon KTT/PTL/KTBT apabila sebelumnya sudah pernah disahkan menjadi
KTT/PTL/KTBT
❑ Surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pemohon.
❑ Softcopy dokumen sebagaimana dimaksud diatas
05
04
03
02
01
09
06
07
08
45. MANFAAT
Alur Permohonan KIM dan KPP Madya
Permohonan
oleh Perusahaan
Proses Evaluasi
• Surat Tanggapan
• Produk berupa KIM / KPP M
Paling kurang meliputi:
1. Salinan sertifikat kompetensi juru ledak kelas II atau Salinan sertifikat
pendidikan dan pelatihan juru ledak.
2. Penjelasan Job Descripction pemohon.
3. Tabel Beneficial Owner.
4. dan lain-lain.
Job Description KIM
• Menguji pola peledakan.
• menetapkan daerah bahaya peledakan.
• memerintahkan orang menyingkir dan berlindung.
• meledakkan lubang ledak.
• menangani kegagalan peledakan.
• menyambung sirkit peledakan ke sirkit detonator.
• mengendalikan akibat peledakan.
• memastikan hasil peledakan.
Job Description KPP MADYA
• Mengangkut bahan peledak .
• administrasi gudang bahan peledak.
• meramu bahan peledak.
• membuat primer.
• mengisi bahan peledak ke lubang ledak.
• merangkai dan menyambung bahan
peledak.
Job Description KPP
PERTAMA
• pengamanan bahan peledak.
• menyumbat lubang ledak.
www.perizinan.esdm.go.id/minerba
46. MANFAAT
Proses Perizinan KIM dan KPP Madya
Proses Kartu Izin Meledakkan (KIM) & Kartu Pekerja Peledakan (KPP MADYA):
(a)IUP mengajukan permohonan, hanya melalui sistem Perizinan On Line
:https://perizinan.esdm.go.id/minerba/
(b)Persyaratan permohonan (baru atau perpanjangan) tersebut, dapat juga dilihat & di download
di :https://www.minerba.esdm.go.id/perizinan/persyaratan
(c)Sertifikasi Juru Ledak dan Pekerja Peledakan, IUP dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan
PPSDM GeoMinerba-ESDM, yaitu :
KIM : Sertifikat Kompetensi Juru Ledak Kls. 2
KPP Madya : Sertifikat Diklat Juru Ledak Kls.2 atau Diklat Pekerja Peledakan Madya
di http://ppsdm-geominerba.esdm.go.id/
47. 47
MINERS
MINERS
Aspek
Keselamatan
Pertambangan
Pengawas
memiliki
KPO
KPO
(KARTU PENGAWAS OPERASIONAL)
Dasar peraturan terbitnya Kartu Pengawas Operasional berdasarkan Pasal 62
Ayat 3 huruf c Permen ESDM 7 Tahun 2020 dan turunannya.
“Pengawas Operasional memiliki Kartu Pengawas Operasional yang disahkan
oleh Kepala Inspektur Tambang.”
Pengawas Operasional adalah orang yang ditunjuk oleh KTT/PTL dan
bertanggung jawab kepada KTT/PTL dalam melaksanakan inspeksi,
pemeriksaan, dan pengujian kegiatan operasional pertambangan di wilayah
yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.
Hal ini bertujuan agar dapat menjadi kontrol oleh Kepala Inspektur Tambang
dalam upaya meningkatkan sinergi antara Kepala Teknik Tambang/Penanggung
Jawab Teknik dan Lingkungan, Penanggung Jawab Operasional, serta
Pengawas dalam aktivitas pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
Untuk proses pengajuan KPO :Mengajukan permohonan dengan mengisi dan
melengkapi form yang ada di https://miners.minerba.esdm.go.id
48. MANFAAT
Proses Kartu Pengawas Operasional
“Database tersimpan
dalam server MINERBA”
2
Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa
“Peserta lulus Uji
Kompetensi dan
evaluator melakukan
evaluasi untuk
menerbitkan Kode
Registrasi”
“LS menyampaikan
kepada peserta
apabila sudah
mendapat kode
registrasi”
Lembaga Sertifikasi (LS)
1
LS menginput peserta
yang lulus uji kompetensi
Perusahaan
KTT/PTL mengajukan
Permohonan KPO
3
4
“Evaluator melakukan evaluasi”
“Produk
keluar”
Subdirektorat Keselamatan Pertambangan
Perusahaan
Pemberitahuan kepada
Pengawas Operasional
5
Pelaksanaan SIPO
49. 49
PROSES PERSETUJUAN GUDANG BAHAN PELEDAK DAN TANGKI PENIMBUNAN BBC
• Pelaku Usaha
Mencantumkan
rencana
pembangunan gudang
handak/ BBC dalam
dokumen RKAB tahun
N Lampiran Persetujuan
Pembangunan
Gdg.Handak/BBC
ditandatangani oleh
Dirjen Minerba
• 14 hari setelah RKAB disetujui ,
pelaku usaha menyampaikan surat
dan dokumen teknis pembangunan
gdg.Handak/BBCsesuai Kepdirjen
minerba N0.309 tahun 2018 untuk di
evaluasi dan mendapatkan surat
persetujuan membangun dari DTLMB
Pelaku Usaha Mendapat surat
persetujuan membangun
gudang handak/BBC dari
DTLMB • Pelaku usaha saat
progress
pembangunan
mencapai 80%
menyampaikan surat
ke DTLMB untuk
dilakukan verifikasi
DTLMB menugaskan
Inspektur Tambang
melakukan verifikasi
• Berdasarkan hasil
verifikasi yang
dituangkan dalam
Berita acara oleh
Inspektur tambang dan
KTT ditentukan jika
ada perbaikan untuk
mendapatkan izin
Pelaku Usaha
mendapatkan izin
Gudang handak/BBC
• Pelaku usaha
menyampaikan surat
permohonan perpanjangan
izin gudang handak/BBC
3 bulan sebelum habis masa
berlaku
DTLMB menugaskan
Inspektur Tambang
melakukan verifikasi
• Berdasarkan hasil verifikasi yang
dituangkan dalam Berita acara
oleh Inspektur tambang dan KTT
ditentukan jika ada perbaikan
untuk mendapatkan
perpanjangan
Pelaku Usaha
mendapatkan izin
Gudang handak/BBC
Persetujuan
Gudang
Handak/BBC
Persetujuan
baru
Persetujuan
Perpanjangan
50. MANFAAT
Persuratan ke Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
Surat kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba /
Kepala Inspektur Tambang (KaIT):
Silahkan di Email ke :
To : sekretariat.dbt@esdm.go.id
Cc : sekretaris.dbt@gmail.com
