Dokumen tersebut merangkum kebijakan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. DTKS digunakan untuk menentukan penerima manfaat program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Program Indonesia Pintar. Proses pengelolaan DTKS meliputi usulan data, verifikasi, penetapan, dan pemutakhiran secara berkala oleh pemer

1. Kebijakan
Pengelolaan
DTKS
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2022
Flores Timur – Nusa Tenggara Timur

2. REGULASI TERKAIT PENDATAAN
UU NO.13 TAHUN 2011
TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Pasal 8 & 9
Mensos, Pemda & Ruta
Miskin Lakukan
Perbaikan Data
Pasal 10
Mensos sebagai
penanggung jawab
Pengelola Data Terpadu
Pasal 11
Mensos menetapkan
Data Terpadu
• Berjenjang kab/kota 
propinsi  Kemensos
• Berbasis Teknologi
Informasi
• Dasar untuk pemberian
bantuan dan/atau
pemberdayaan
DAERAH
KAB/KOTA
DAERAH
PROVINSI
PEMERINTA
H PUSAT
Pendataan dan Pengelolaan Data
fakir miskin cakupan daerah
Kab/Kota.
Pengelolaan Data fakir miskin
cakupan daerah Provinsi
Pengelolaan Data fakir miskin
nasional
Pasal 282: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban
APBD
UU NO.23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

3. PENGERTIAN DTKS
Dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021 disebutkan :
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk
yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan
sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial,
serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

4. MANFAAT DTKS
• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan
sebagai acuan dalam program penanganan fakir
miskin dan penyelengaraan kesejahteraan sosial
Berdasarkan KEPMENSOS 150/HUK/2022, Jenis Bansos
yang bisa diusulkan jika seseorang sudah terdata dalam
DTKS adalah :
1. Bansos PKH;
2. Bansos BPNT (Sembako);
3. Bansos PBI JK;
dan urusan rumah tangga lainnya yaitu Rekomendasi
Program Indonesia Pintar (PIP)

5. KEBIJAKAN DTKS

6. SIKLUS PERBAIKAN DTKS BARU DAN TRANSPARANSI PUBLIK
Usulan RT / RW/ Desa /
Kelurahan / Adat
Pengesahan Pemerintah
Kabupaten / Kota / Provinsi
Evaluasi
Realisasi
Mingguan
Bencana
Parameter
Kemiskinan
Bila terdapat perbedaan
dilakukan proses QA oleh
Perguruan Tinggi
Lahir / Mati / Pindah
/ Datang
DTKS
Baru
Verifikasi dan
Validasi
Quality
Assurance
Informasi
Publik
Penetapan
Usulan
Daerah
Cekbansos.kemsos.go.id
Usul Sanggah
1 2
3
4
5
Pertimbangan
Evaluasi Realisasi
Mingguan
Bencana

7. PERAN ENTITAS PADA PROSES PENGOLAHAN DTKS – APLIKASI SIKS-NG
ENTITAS
PENYAMPAIAN
USULAN
VERIFIKAS
I DAN
VALIDASI
PENGENDALIAN/
PENJAMINAN
KUALITAS
PENETAPAN PEMANFAATAN
Masyarakat V V V
Pemerintah Provinsi V
Pemerintah
Kabupaten / Kota
V V V V
Kementerian/
Lembaga lain
V V
Kementerian Sosial V V V V
Perguruan Tinggi V
Setiap awal bulan, Pemerintah Kabupaten/Kota akan
terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap
kelayakan penerima manfaat program bantuan
periode sebelumnya.
Serta menyampaikan usulan baru yang sebagian
besar prosesnya dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG
dan aplikasi cekbansos.
Kemajuan proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota dapat dipantau oleh Pemerintah
Provinsi.
Proses Pengolahan DTKS terbagi menjadi 4 (empat) proses utama Proses Usulan
Data serta Verifikasi dan Validasi, Pengendalian/Penjaminan Kualitas, Penetapan,
dan Penggunaan. Lebih rinci tentang peran masing-masing entitas dapat dilihat
pada tabel berikut:

8. PROSES USULAN BARU DTKS
Sumber
Usulan
Data
• Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
• Kementerian Sosial RI
• Pendaftaran mandiri dengan
menggunakan aplikasi SIKS-NG

9. PENYAMPAIAN USULAN DTKS – KABUPATEN KOTA
Penyampaian dan pengunggahan dokumen usulan PBI yang berasal dari DTKS paling
lambat sampai dengan tanggal 11 setiap bulan.
Usulan DTKS (non bansos) dan usulan bansos dimulai dari tanggal 15 sampai dengan lima
hari sebelum hari terakhir (H-5) setiap bulan.
Pengunggahan dokumen Pengesahan Usulan DTKS (non bansos) dan usulan bansos dimulai
dari tanggal 15 sampai dengan satu hari sebelum hari terakhir (H-1) setiap bulan.
1
2
3

10. PENYAMPAIAN USULAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Proses Usulan Data yang disampaikan oleh pemerintah daerah akan dilakukan penilaian oleh
Kementerian Sosial sesuai dengan kriteria integritas data
Kriteria Integritas Data meliputi :
a. Data perseorangan bersifat individual dan tunggal
b. Data perseorangan memiliki NIK, nama, alamat sesuai dengan data kependudukan yang dikelola
oleh Lembaga pemerintahan yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil
c. Data keluarga, kelompok dan masyarakat yang merupakan himpunan data perorangan
d. Data anggota keluarga tidak tumpeng tindih dengan anggota keluarga lain
e. Kelengkapan atribut
Proses usulan berasal dari:
a. Rukun tetangga/rukun warga;
b. Kepala Dusun;
c. Lurah atau kepala desa atau nama lain;
d. PSKS; dan/atau
e. Pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.
1.Pengajuan Proses Usulan Data yang dilakukan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan atau nama lain,
disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Dinas Sosial daerah Kabupaten/Kota dengan
menggunakan Aplikasi SIKS-NG Online
2.Bupati/Wali Kota melalui dinas sosial daerah Kabupaten/Kota WAJIB melakukan Verifikasi dan
Validasi atas usulan data.

11. PENYAMPAIAN USULAN KEMENTERIAN SOSIAL RI
Usulan dilakukan oleh Menteri Sosial melalui Unit Kerja dilingkungan
Kementerian Sosial.
Kondisi pengusulan data yaitu situasi kedaruratan bencana, PPKS
ditemukan dalam kondisi tidak terlayani, dan atau kondisi lain yang
mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan.
Usulan dari Kementerian Sosial akan masuk ke dalam DTKS untuk
selanjutnya dapat diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
1
2
3

12. VERIFIKASI KELAYAKAN PENERIMA BANSOS
Verifikasi kelayakan dimulai dari tanggal 14 s/d H-1 setiap bulan.
Verifikasi kelayakan dilakukan terhadap data penerima program.
Data diverifikasi dan ditayangkan di SIKS-NG selambat-lambatnya minggu ke-2
tiap bulan.
Batas akhir finalisasi dan pengunggahan surat pengesahan yaitu H-1 akhir bulan.
Ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berhak atas nama Kepala
Daerah.

13. AKTIFITAS BULANAN PENGELOLAAN DTKS
Wajib dilengkapi dengan surat
pengesahan yang ditandatangani oleh
kepala daerah / wakil kepala daerah /
sekda atas nama kepala daerah.

14. KONDISI TERAKHIR DATA DTKS DAN DATA PENERIMA BANSOS
a. Data DTKS Per November 2022 168.049 Jiwa
b. Data Penerima Bansos
- SEMBAKO periodeOkt-Des
- BLT BBM periode Nov-Des dan
- PKHTW IV periode 2022 : 17.344 KPM
(disalurkan bersamaan lewat PT. Pos pertahap)

15. TERIMA KASIH