Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial yang dilakukan melalui proses pengusulan, verifikasi, penetapan, dan penggunaan data.
2. Data tersebut dikelola secara berjenjang dari tingkat desa hingga pemerintah pusat untuk memastikan ketersediaan bantuan sosial.
3. Proses pengelolaan data tersebut harus memenuhi prins
2. REGULASI TERKAIT PENDATAAN
UU NO.13TAHUN 2011
TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Pasal 8 & 9
Mensos, Pemda & Ruta Miskin
Lakukan Perbaikan Data
Pasal 10
Mensos sebagai penanggung
jawab Pengelola DataTerpadu
Pasal 11
Mensos menetapkan Data
Terpadu
• Berjenjang kab/kota
propinsi Kemensos
• BerbasisTeknologi
Informasi
• Dasar untuk pemberian
bantuan dan/atau
pemberdayaan
DAERAH
KAB/KOTA
DAERAH
PROVINSI
PEMERINTAH
PUSAT
Pendataan dan Pengelolaan Data fakir
miskin cakupan daerah Kab/Kota.
Pengelolaan Data fakir miskin cakupan
daerah Provinsi
Pengelolaan Data fakir miskin nasional
Pasal282: PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang menjadikewenangan
Daerah didanaidari dan atas bebanAPBD
UU NO.23TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
3. Pengertian DTKS Berdasarkan
Permensos 3 Tahun 2021
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data
induk yang berisi data pemerlu pelayanan
kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan
pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber
kesejahteraan sosial.
4. Siklus Perbaikan DTKS Baru dan Transparasi
publik
Usulan RT / RW/
Desa / Kelurahan /
Adat
Pengesahan Pemerintah
Kabupaten / Kota /
Provinsi
Evaluas
i
Realisas
i
Minggu
an
Bencan
a
Parameter
Kemiskinan Bila terdapat
perbedaan
dilakukan proses
QA oleh
Perguruan Tinggi
Lahir / Mati /
Pindah /
Datang
DTKS
Baru
Cekbansos.kemsos.go.id
Usul Sanggah
1 2
3
4
5
Pertimbangan
Evaluasi
Realisasi
Mingguan
Bencana
5. GAMBARAN UMUM
Secara umum proses pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui 4 (empat)
tahapan yang meliputi proses utama proses usulan data serta verifikasi dan validasi,
pengendalian/penjaminan kualitas, penetapan, dan penggunaan.
Peran setiap Entitas ;
6. INTEGRITAS DATA
a.
b.
c.
d.
Data perorangan yang bersifat individual dan tunggal.
data perorangan yang mempunyai nomor induk kependudukan, nama, alamat
sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang
menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
data keluarga, kelompok, dan masyarakat yang merupakan himpunan data
perorangan.
data anggota keluarga tidak tumpang tindih dengan anggota keluarga lain; dan
kelengkapan atribut data.
e.
DTKS harus memenuhi kriteria integritas data :
7. KERAHASIAAN INFORMASI
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Pasal 17 huruf h
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 maka
Data Individual DTKS merupakan data yang bersifat rahasia.
9. SUMBER DATA PENYAMPAIAN USULAN
Usulan DTKS dapat
bersumber :
1.
2.
3.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kementerian Sosial
Warga Negara Indonesia secara mandiri
10. Proses Bisnis dan Alur Data DTKS
SK Penetapan DTKS
Periode Sebelumnya
Usulan
Pemerintah
Daerah Melalui
Aplikasi SIKS-
NG
Usulan Mandiri
Warga Melalu
Aplikasi Cek
Bansos
Usulan UKE 1
Usulan
Desa/Kelurahan
Assesment
Lapangan
Usulan Baru
Kementerian Sosial menilai sesuai dengan kriteria integritas
data
a. Data perseorangan bersifat individual dan tunggal
b. Data perseorangan memiliki NIK, nama, alamat sesuai dengan
data kependudukan yang dikelola oleh Lembaga pemerintahan
yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil
c. Data keluarga, kelompok dan masyarakat yang merupakan
himpunan data perorangan
d. Data anggota keluarga tidak tumpang tindih dengan anggota
keluarga lain
e. Kelengkapan atribut
Penetapan SK DTKS
Pemutakhiran DTKS
(Pemadanan Dukcapil
Oleh Pusdatin)
Pemutakhiran DTKS
(Pemadanan Dukcapil
Oleh Daerah)
Meninggal
Data Valid
Musyawarah
Desa/Kelurahan
11. JENIS USULAN DATA
Jenis usulan orang/
sekelompok orang
dapat diusulkan
untuk:
1.
2.
3.
Masuk ke dalam DTKS
Masuk ke dalam DTKS sekaligus diusulkan untuk
mendapatkan program bantuan
Mendapatkan program bantuan bagi mereka yang sudah ada
di dalam DTKS namun belum terdaftar pada program
bantuan yang diusulkan.
17. ALUR APLIKASI CEK BANSOS
A
P
L
I
K
A
S
I
C
E
K
B
A
N
S
O
S
Usulan
DTKS/Bansos
Sanggahan
Penerima
Bansos
Mengundurkan
Diri dari
Kepesertaan
Bansos
Pengecekan
Kepesertaan
Bansos/DTKS
Verifikasi Dinas
Sosial Melalui
SIKS NG
Usulan /
Sanggahan
Disetujui
Usulan /
Sanggahan
Ditolak
Usulan / Sanggahan
Belum Di Verifikasi
Dinas Sosial
melalui SIKS NG
selama 14 Hari
Pengesahan
oleh Kepala
Daerah
Penetapan SK
DTKS
18. PERBAIKAN DATA
Perbaikan Data oleh Kementerian Sosial
Perbaikan data anomali oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota.
1.
2.
31. Data Bansos
Periode Sebelumnya
Data Bansos yang
siap diproses
Data Bansos yang siap
dibayarkan
Gaga
l
Dinyatakan tidak layak
Tercatat sebagai Keluarga
ASN/TNI/Polri (pemerintahan)
Variable tidak lengkap
Tercatat sebagai Keluarga
SDM Kesos
Rekomendasi BPK (AHU,
ASN, Meninggal, dll)
Tercatat sebagai keluarga
penerima bansos
Sukses
OMSPA
N
Data usulan bansos
KPM belum
memiliki Rekening
BUREKOL
Berhasil HIMBARA
Berhasil PT. POS
Sukse
s
Sukse
s
Gaga
l
KPM sudah
memiliki Rekening
KPM sudah
memiliki Rekening
32. 32
Penyaluran Bansos Melalui SIKS-
NG
• Pemrosesan data salur, mulai burekol,
OMSPAN, sampai SPM.
• Pemantauan pasca SP2D sampai transaksi.
• Backlog driven.
• Akses SIKS-NG bagi Bank Penyalur / Pos
secara langsung untuk mempercepat proses
dan memudahkan monitoring.
34. Bank mengunggah
status pembukaan
rekening
Bank mengunggah
status pembukaan
rekening
Burekol
Burekol
(bila
diperlukan)
KPM baru
Pergantian pengurus
Perubahan penyalur
Penyalur mengunduh
batch BNBA Burekol
Penyalur mengunggah
status pembukaan
rekening dan distribusi
kartu
Penyalur
memantau
progress Burekol
Kemensos
memantau
progress Burekol
Penyalur melakukan
validasi dan
verifikasi
Penyalur membuka
rekening
Kemensos meneliti &
memperbaiki data
yang gagal burekol
Kemensos
membuat batch
burekol revisi
Kemensos
membuat batch
burekol
Gagal OMSPAN
35. OMSPAN
OMSPA
N
Kemensos
memantau progress
OMSPAN
Bank merespon data
OMSPAN melalui
aplikasi Kemenkeu
Kemensos meneliti
OMSPAN gagal
Kemensos membuat
batch OMSPAN
revisi
Kemensos
membuat batch
OMSPAN
Kemensos
mengirim data
OMSPAN
Bank memperbaiki
data KYC
Stat rekening 2, 3, 4, 5
Stat kartu 4
Kemensos
memperbaiki data
gagal OMSPAN
36. Bank mengunggah
BNBA top up
Bank mengunggah
BNBA top up
SI - Transaksi
Pemanfaatan
Penyalur mengunduh
BNBA SI
Penyalur mengunggah
BNBA hasil top up /
penyaluran
Penyalur memantau
progress top up/
penyaluran
& transaksi
Kemensos
memantau progress
top up / penyaluran
& transaksi
Penyalur melakukan
top up / penyaluran
Kemensos
memasukkan data
top up / penyaluran
ke cekbansos
Kemensos meneliti
backlog top up /
penyaluran
dan transaksi
Kemensos
mengirimkan SI
Bank mengunggah
BNBA top up
Bank mengunggah
BNBA top up
Bank mengunggah
BNBA hasil Transaksi
SI
Transak
si
Top Up /
Penyalur
an
