244244761 proposal-sumur-bor-pdf

1
BAGIAN 1
PERSIAPAN & PERENCANAAN TEKNIS
(PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN)

KATA PENGANTAR
Kegiatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM) merupakan salah satu bagian pelaksanaan yang didanai program PNPM
Mandiri Perkotaan secara stimulan untuk mengentaskan dan memperbaiki
kualitas hidup masyarakat miskin. PNPM Mandiri Perkotaan hanya
menyediakan alternative kegiatan pembangunan lingkungan, namun masyarakat
sendiri yang menentukan jenis dan bentuk kegiatan prasarana dan sarana agar
sejalan dengan kebutuhan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Pelaksanaan seluruh tahapan pembangunan kegiatan prasarana dan sarana
lingkungan yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan perlu
didukung dengan berbagai kriteria teknis sehingga dapat tepat sasaran,
terlaksana dengan baik, memiliki umur kelayakan yang optimal untuk
mendukung pemanfaatan sesuai dengan harapan P2KP khususnya PNPM
Mandiri Perkotaan. Untuk mencapai hal tersebut maka petunjuk pelaksanaan
berupa supplemen teknis pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana mutlak
untuk diberikan, dipahami dan dilaksanakan seluruh pelaku kegiatan lingkungan.
Supplemen Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Lingkungan
dibuat sebagai acuan bagi pelaku kegiatan lingkungan yang juga mengatur hal-
hal teknis yang wajib dilaksanakan pelaku agar proses perencanaan,
pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan berjalan baik dan tepat sasaran
sesuai dengan program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri
Perkotaan.
Melalui buku Supplemen Teknis ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan prasarana
dan sarana lingkungan bagi masyarakat miskin dalam rangka program
penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara
efektif dan optimal.
Semoga bermanfaat
Jakarta, Agustus 2008
Direktur Jendral Cipta Karya
Departemen Pekerjaan Umum
Budi Yuwono P

DAFTAR ISI
Daftar Isi.................................................................................................... i
I. PENDAHULUAN..................................................................................1
1.1 Maksud dan Tujuan ......................................................................1
1.2 Ruang Lingkup .............................................................................2
II. KSM LINGKUNGAN............................................................................2
2.1 Pengertian KSM ...........................................................................2
2.2 Mengapa KSM Perlu Dilibatkan ...................................................3
2.3 Peran KSM Lingkungan ...............................................................3
2.4 Kriteria Kelayakan KSM Lingkungan ............................................3
III. KOMPONEN KEGIATAN LINGKUNGAN...........................................5
IV. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN ...................................13
V. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN USULAN ...........................16
5.1 Penyediaan Lahan .....................................................................18
5.2 Survey Teknis Prasarana ...........................................................22
5.3 Survey & Investigasi Swadaya Masyarakat ...............................31
5.4 Survey & Investigasi Harga Satuan ............................................32
5.5 Survey Calon Tenaga Kerja ........................................................35
5.6 Rembug Warga Kesepakatan Swadaya ....................................36
5.7 Rembug Warga Kesepakatan Harga Satuan .............................37
5.8 Pembuatan Desain & Gambar Rencana.....................................39
5.9 Pengamanan Dampak Lingkungan ............................................46
5.10 Perhitungan RAB ......................................................................49
5.11 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan ...........................................67
5.12 Penyusunan Rencana Pengadaan ..........................................74
5.13 Pembentukan Organisasi Lapangan ........................................77
5.14 Pernyataan Kesanggupan Pemeliharaan ................................80
5.15 Susunan Dokumen Proposal ....................................................81
VI. TATA CARA VERIFIKASI USULAN KEGIATAN .............................81
6.1 Mekanisme & Pembagian Tugas Tim ........................................82
6.2 Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan ......................................82
LAMPIRAN :
1. SURVEY SEDERHANA UNTUK JALAN & CONTOH FORMULIR SURVEY
2. CONTOH FORMULIR SURVEY & BA KESEPAKATAN HARGA SATUAN
3. REFERENSI DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN
4. OUTLINE PROPOSAL KSM LINGKUNGAN
5. CONTOH FORMULIR & BA VERIFIKASI KEGIATAN LINGKUNGAN
Bagian-1 : Persiapan & Perencanaan TeknisKegiatan Pembangungan Sarana & Prasarana (i)

I. PENDAHULUAN
Persiapan & perencanaan teknis merupakan salah satu tahapan (tahap awal)
kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana. Yang merupakan
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM dalam rangka Penyusunan Usulan
Kegiatan Sarana & Prasarana sebelum melaksanakan proses pelaksanaan
pembangunan (fisik/konstruksi) sarana & prasarana. Keseluruhan proses kegiatan
tersebut selanjutnya dituangkan dalam Dokumen yang disebut Doumen Proposal
Usulan Kegiatan KSM. Kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi KSM
Lingkungan, terutama :
a) Untuk mendapatkan usulan kegiatan yang baik dan layak secara teknis,
keuangan dan aman terhadap lingkungan & sosial (safeguards);
b) Untuk memampukan masyarakat dalam membuat rencana pelaksanaan
kegiatan;
c) Memenuhi persyaratan bagi Panitia untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan;
Baik KSM sebagai Pelaksana Kegiatan Lingkungan maupun Kegiatan Lingkungan
yang diusulkan oleh KSM untuk dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan
harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Program.
1. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan
Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan
Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM Lingkungan dalam rangka
memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan program PNPM Mandiri
Perkotaan.
Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan
Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan
Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM Lingkungan agar memenuhi
ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan
lingkungan yang telah ditetapkan program PNPM Mandiri Perkotaan.
2. RUANG LINGKUP
Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan
Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan Lingkungan, yang mencakup : Organisasi
KSM Lingkungan, Komponen Kegiatan Lingkungan, Mekanisme Umum
Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan, Langkah-langkah teknis Penyusunan Usulan
Kegiatan dan Tatacara Verifikasi Kelayakan Usulan Kegiatan Lingkungan.
Buku ini juga sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan
kegiatan PAKET maupun ND yang sumber dananya berasal dari BLM,
khususnya kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Bagian II, Persyaratan
Kelayakan Teknis Kegiatan, Bagian III Komponen Kegiatan, Bagian V, semua
Kegiatan Perencanan Teknis (kecuali PAKET yang harus menyesuaikan kegiatan
Pernyataan Kesanggupan O&P dan dapat menggunakan Formulir Pengamanan
Dampak Lingkungan bila tidak memerlukan proses UPL/UKL) dan Bagian VI,
khususnya komponen Verifikasi pada Aspek Manajemen & Kelayakan Teknis
Kegiatan.
Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 1

II. KSM LINGKUNGAN
1. Pengertian KSM/Panitia
Kelompok Swadaya Masyarakat
disingkat KSM adalah kumpulan
orang/masyarakat yang
menyatukan diri secara sukarela
dalam kelompok dikarenakan
adanya ikatan pemersatu, yaitu
adanya kepentingan dan
kebutuhan yang sama, sehingga
dalam kelompok tersebut memiliki
kesamaan tujuan yang ingin
dicapai. Sedangkan PANITIA
adalah sebutan bagi KSM yang mengelola kegiatan Lingkungan
(pembangunan sarana dan prasarana) dalam program PNPM Mandiri
Perkotaan.
Panitia merupakan suatu kelompok kemasyarakatan yang ada di kel/desa
setempat, bukan di kel/desa lain. Kelompok ini tumbuh dan berkembang serta
diakui keberadaannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
KSM/PANITIA ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh
sejak lama atau baru dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan dan
kebutuhan dalam kelompok tersebut. Jadi bukan organisasi yang dibentuk
karena mengejar keuntungan (finansial) dari melaksanakan kegiatan proyek
PNPM Mandiri Perkotaan.
KSM yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai
filosofi, yaitu ”KSM adalah Yang Mengusulkan/Merencanakan, Melaksanakan
dan Memanfaatkan & Memelihara Sarana dan prasarananya sendiri”. Artinya
bahwa KSM sendirilah yang merencanakan kegiatannya, melaksanakan
proses pembangunan apa yang sudah direncanakannya dan memanfaatkan
& memelihara hasil kegiatan pembangunan (sarana & prasarana) yang telah
dibangunnya.
KSM/PANITIA dibentuk oleh masyarakat dan beranggotakan masyarakat itu
sendiri. Organisasi ini biasanya dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu
atau sebagai wadah bagi suatu kelompok yang ada dalam masyarakat.
Organisasi kemasyarakatan ini misalnya, Lembaga Adat, Karang Taruna,
PKK, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pedagang dan
sejenisnya yang sungguh – sungguh mengemban dan mengupayakan
perwujudan kepentingan masyarakat desa/kelurahan. KSM bisa merupakan
pengembangan dari organisasi kemasyarakatan yang sudah ada atau
pembentukan organisasi baru. Tatacara pembentukan/pengembangan KSM
dapat dilihat dalam buku Pedoman Teknis Pembentukan/Pengembangan
KSM PNPM Mandiri Perkotaan.

2. Mengapa KSM/Panitia perlu dilibatkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan?
1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam
perencanaan pembangunan sarana & prasarana di wilayahnya.
2. Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat baik dalam
hal pengelolaan pembangunan yang bersifat teknis maupun dalam hal
berorganisasi.
3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap prasarana yang
akan dibangun.
4. Memberikan peluang dan kesempatan berfungsinya gerakan
keswadayaan modal masyarakat untuk turut serta di dalam proses
pembangunan, seperti menyumbangkan tanah atau tanaman yang
terkena proyek, sumbangan bahan/alat yang dibutuhkan, ikut bekerja
langsung, dll.
5. Dalam rangka lebih mendaya gunakan dan melibatkan organisasi/lembaga
kemasyarakatan yang ada terkait dengan pembangunan daerahnya
(kel/desa).
3. Peran KSM/PANITIA pada tahap Persiapan & Perencanaan
Pembangunan Infrasrtuktur
Peran KSM/Panitia dalam tahap kegiatan Persiapan & Perencanaan Teknis
kegiatan pembangunan sarana & prasarana, antara lain adalah :
1. Membangun/Mengembangkan Organisasi KSM/PANITIA;
2. Melakukan Perencanaan Teknis Pembangunan sarana & prasarana;
3. Mensosialisasikan program PNPM;
4. Mendorong masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan dan
pemeliharaan sarana & prasarana yang dibangun diwilayahnya;
4. Kriteria bagi KSM sehingga terpilih menjadi pelaksana kegiatan
Kriteria kelayakan Panitia untuk menjadi
pelaksana kegiatan pembangunan sarana
& prasarana, dapat dilihat dari dua aspek
yang harus dipenuhi dari Aspek
Organisasi KSM dan Manajemen & Teknis
Kegiatannya, yaitu :
1. Aspek Organisasi :
a) Memiliki struktur organisasi
pengurus, anggota dan aturan main
organisasinya;
b) Anggota KSM minimal 30% adalah
perempuan;
c) Mendaftarkan diri pada BKM/LKM
setempat dan Dinyatakan Layak oleh BKM/LKM;
d) Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Infrastruktur yang dibangun;

2. Aspek Manajemen dan Teknis Kegiatan :
a) Jumlah Total dana BLM PNPM yang diajukan dalam proposal tidak
melampaui Rp. 50 Juta per
KSM;
b) Mempunyai Rencana Kerja
Pelaksanaan, seperti RAB,
Jadwal, Organisasi & Tim
Pelaksa Pekerjaan dan cukup
ketersediaan tenaga kerja
yang akan terlibat;
c) Memiliki atau mampu
menyediakan tenaga yang
berpengalaman, atau mampu
membaca gambar kerja atau
memiliki ketrampilan teknis
konstruksi yang ditempatkan
dalam Tim Pelaksana sebagai Koordinator/Ketua Tim atau Pelaksana
Lapangan (minimum 1 orang dengan pengalaman sebagai Tukang atau
Mandor);
d) Prasarana yang diusulkan tercantum didalam dokumen Renta/PJM-
Pronangkis. KSM tidak diperbolehkan melakukan perubahan jenis
kegiatan yang akan dilaksanakan dari Renta/PJM. Perubahan jenis
kegiatan hanya boleh dilakukan karena suatu alasan tertentu/terpaksa
melalui Kesepakatan Musyawarah BKM/LKM yang melibatkan seluruh
warga (Ada Berita Acara Perubahan Kegiatan);
e) Tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang;
f) Tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap
Lingkungan dan Sosial;
e) Desain/perencanaan teknis harus aman dan dapat tahan lama (sesuai
standar teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis, seperti PU);
f) Dapat dilaksanakan oleh Panitia (secara langsung atau melalui
kerjasama dengan pihak ketiga);
g) Waktu pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan
program;
h) Mempunyai potensi swadaya masyarakat baik untuk tahap pelaksanaan
maupun tahap pemeliharaannya;
i) Prasarana yang akan dibangun tidak sedang dibangun oleh Pemerintah
atau program lain;
j) Khusus, Untuk sarana dan prasarana yang bersifat kompleks atau
berteknologi tinggi, maka pelaksanaan kegiatannya harus mendapat
persetujuan Tim KMW atau instansi teknis terkait (seperti PU) didaerah
setempat;

III. KOMPONEN KEGIATAN LINGKUNGAN
Jenis kegiatan lingkungan atau infrastruktur atau sarana & prasarana yang
dibangun oleh KSM/PANITIA dalam PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya
bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama
kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana/prasarana perumahan dan
permukiman baik untuk kepentingan umum (kolektif) maupun kepentingan
individu masyarakat miskin (Individual). Semua jenis kegiatan yang akan
dilaksanakan tersebut haruslah memenuhi persyaratan kelayakan teknis
kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada kriteria kelayakan teknis kegiatan
yang diusulkan oleh KSM/PANITIA (lihat poin (d) s/d (k) pada aspek
Manajemen & Teknis Kelayakan KSM/PANITIA diatas).
Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana yang dibangun dalam PNPM
Mandiri Perkotaan, antara lain, meliputi :
3.1. JALAN dan Bangunan Pelengkapnya
Jalan disini adalah jalan yang dapat berfungsi sebagai penghubung antar
desa/kelurahan atau ke lokasi pemasaran, atau berfungsi sebagai penghubung
hunian/perumahan, serta juga berfungsi sebagai penghubung desa/kelurahan
ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya (kecamatan/kab/kota).
Jalan dibangun atau ditingkatkan untuk membangkitkan manfaat-manfaat bagi
masyarakat, seperti :
Membuka isolasi; Mempermudah pengiriman sarana produksi;
Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa
maupun yang diluar, dan
Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan dan
penyuluhan.
Jenis-jenis konsrtuksi jalan dibedakan atas 3, yaitu Jalan Tanah, Jalan
Diperkeras dan Jalan Beraspal.
Jalan Tanah, merupakan badan jalan tanah yang tidak diberikan lapis
perkerasan sebagai penutup dan dipadatkan. Jalan ini dapat merupakan jalan
tanah didaerah galian atau didaerah timbunan.
Untuk dapat melindungi badan jalan dari pengaruh lalu lintas atau perubahan
alam, maka diatas badan jalan diberi lapisan perkerasan (Jalan Diperkeras
dan Jalan Beraspal). Jenis lapis perkerasan yang umum dipergunakan dalam
pembangunan jalan adalah :
Jalan Beraspal :
1. Lapis Permukaan Buras (Pelaburan Aspal), merupakan hasil
penyiraman/penyomprotan aspal diatas permukaan jalan, kemudian ditabur
dengan pasir dan dipadatkan sebagai lapis penutup.
2. Lapis Penetrasi Makadam (Lapen), dimana bahan perkerasan terdiri dari
susunan batu pokok (3-5cm), batu pengunci (1-2cm) dan batu penutup

(pasir) dan campuran aspal panas sebagai pengikat diantara tiap lapisan
dan dipadatkan sebagai lapis penutup.
3. Lapis Asbuton Agregat (Lasbutag), dimana bahan perkerasan terdiri dari
campuran agregat kasar (batu 3-5cm), agregat halus (batu 2-3cm), bahan
pelunak/peremaja dan aspal buton yang dicampur secara dingin sebagai
pengikat dan dipadatkan sebagai lapis penutup.
Lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Beraspal dibatasi dengan prioritas (1).
Perbaikan jalan beraspal yang telah ada (2). Peningkatan jalan Diperkeras
yang telah ada.
Jalan Diperkeras :
4. Perkerasan sirtu/kerikil (pasir campur batu), dimana bahan perkerasan
Sirtu terdiri dari campuran pasir batu yang langsung diambil dari alam
(sungai) atau campuran antara kerikil ukuran 2 – 5 cm dengan pasir urug.
Ketebalan minimum perkerasan Sirtu ini adalah 10 cm.
5. Perkerasan batu belah (telford), terdiri atas pasir urug, batu belah, batu
pengisi dan batu tepi. Batu belah disusun sesuai dengan spesifikasi diatas
alas pasir urug dengan ketebalan 20 cm. Badan jalan harus sudah
dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pasir dihamparkan. Perkerasan
Telford harus bebas dari akar, rumput atau sampah dan kotoran lain. Untuk
ketebalan pasir urug minimal 3 cm.
6. Perkerasan Makadam Ikat Basah (Waterbound Macadam), bahan
perkerasan Makadam terdiri atas agregat pokok ukuran 3 - 5 cm, agregat
pengunci dengan ukuran 1 – 2 cm dan pasir penutup.
7. Perkerasan Beton Tumbuk (Rabat Beton), dibuat dari bahan semen pasir
dan kerikil dengan perbandingan campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerilil/batu
pecah. Perkerasan ini dipergunakan untuk jalan lingkungan/permukiman
atau di daerah yang tanah dasarnya labil, mudah pecah, lembek, pada
turunan/tanjakan dan diatas singkapan batu. Tebal perkerasan rabat beton
ini minimal 7 cm.
Bangunan Pelengkap Jalan
Infrastruktur Bangunan Pelengkap Jalan dapat berupa (1). Gorong-gorong
yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melewati badan jalan dan (2)
Penahan Lereng/Tebing Jalan yang berfungsi untuk menahan terjadinya
kelongsoran tanah ke badan jalan atau kelongsoran badan jalan dan (3).
saluran samping jalan.
Penjelasan lebih detail system dan spesifikasi Jalan mengacu pada Pedoman
Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan- Dep. PU, 1996.
3.2. DRAINASE
Kegiatan drainase disini dapat meliputi saluran pembuangan air hujan di
permukiman, termasuk sumur resapan.

3.3. JEMBATAN
Jembatan adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai atau jurang yang
digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat.
Tujuan dari pembangunan jembatan di perdesaan adalah untuk sarana
penghubung pejalan kaki atau lalu-lintas kendaraan ringan di perdesaan.
Konstruksinya sederhana dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat
(tenaga kerja, material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakan
oleh masyarakat setempat.
Jenis jembatan dikembangkan antara lain terdiri dari : (1). Jembatan Beton,
Pelimpas/Bronjong/Batu; Jembatan Gantung; Jembatan Gelagar Besi;
Jembatan Kayu, dll.
Penjelasan lebih detail system dan spesifikasi Jembatan mengacu pada Pedoman
Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan- Dep. PU Tahun 1996 .
3.4. PRASARANA IRIGASI (BANGUNAN AIR)
Irigasi yang dimaksud disini adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat.
Tujuan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, yaitu;
Meningkatkan produksi pangan terutama beras.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air irigasi.
Meningkatkan intensitas tanam.
Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan
jaringan irigasi perdesaan.
Lingkup pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi sederhana dibatasi dengan
prioritas sebagai berikut :
1. Perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada.
2. Peningkatan irigasi perdesaan yang telah ada.
3. Pembangunan baru irigasi perdesaan.
Jenis infrastruktur Bangunan Pengairan/Irigasi yang dapat dibangun antara lain
: Embung, Bendung Cerucuk, Bendung Bronjong, Saluran Pembawa & Boks
Bagi, Bangunan Pelindung Pantai Sederhana dgn Turap, Bangunan Penahan
Longsoran Tanah, dll.
Standar Irigasi mengacu pada Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan
Bangunan Pengairan untuk Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan, Puslitbang Pengairan - Dep. PU Tahun 1995.
3.5. PRASARANA AIR BERSIH
Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang
kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah
dimasak. Pembangunan prasarana Air Bersih ini bersifat mendekatkan akses
air bersih dan atau memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat desa,
khususnya warga miskin.

Prasarana air bersih dikelompokkan dalam dua sistem yaitu ;
1. Sistem Komunal, Efisien diterapkan untuk pelayanan lebih dari 20 KK.
Jenis prasarana pendukung antara lain : Pelindung Mata Air (PMA);
Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), seperti SPL/SKNT; Sumur Bor
(SBR); Hidran Umum (HU); Perpipaan, dll
2. Sistem Individual, Dapat melayani 1-4 KK, jaraknya kurang dari 100 m.
Jenis prasarana pendukungnya antara lain : Sumur Gali (SGL); Sumur
Pompa Tangan (SPT); Penampung Air Hujan (PAH)
Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survey
sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti.
a) Pembuatan Perlindungan Mata Air (PMA)
Yang dimaksud dengan PMA adalah bangunan yang dibangun untuk
melindungi mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak
penampung.
Bak Penampung adalah bangunan bak kedap air yang berfungsi sebagai
penampung air dari mata air sebelum di distribusikan ke masyarakat. Bak
penampung dilengkapi dengan penguras, pipa masuk, pipa keluar, pipa
peluap dan meter air.
PMA dapat dilengkapi dengan bangunan penangkap yaitu bangunan yang
berfungsi sebagai penangkap dan pengumpul dari mata air.
b) Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS)
Yang dimaksud dengan IPAS adalah bangunan pengolah air baku yang
mampu mengolah air dengan tingkat kekeruhan kurang dari 150 NTU
menjadi bersih secara sederhana untuk pelayanan secara komunal. Kata
sederhana diartikan sebagai : Mudah dalam pelaksanaan pembuatan,
Murah dalam pembiayaan, Murah dan mudah dalam operasi dan
pemeliharaan IPAS.
c) Sumur Bor (SBR)
SBR adalah sarana penyediaan air bersih berupa sumur dalam yang dibuat
dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air
sesuai dengan yang diinginkan. Sumur bor direncanakan apabila
penggunaan sumur pompa tangan tidak bisa dilakukan. Untuk
pembangunan sumur bor ini harus ada data potensi air tanah dalam dari
dan yang direkomendasikan dari instansi berwenang (seperti P2AT, Dinas
Pertambangan, Dinas Sumber Daya Air setempat). Selama proses
pelaksanaan pengoboran, harus dikoordinasikan dengan instansi terkait
untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan.
d) Hidran Umum (HU)
Hidran umum adalah sarana penyediaan air bersih yang sumbernya
berasal dari air permukaan yang dialirkan melalui perpipaan ke tempat atau
distribusi yang bersifat komunal.

Jenis bak penampung terdiri dari : Fibre glass, Pasangan bata dan
Ferrocement. Bangunan Hidran umum terdiri dari : pondasi, bak
penampungan air , lantai dan saluran drainase;
Bentuk hidran umum merupakan pemasangan keran dengan diameter
tertentu didalam satu areal pemukiman yang dilengkapi dengan lantai yang
dapat dipergunakan sebagai sumber air minum dan untuk kegiatan
mencuci. Perencanaannya direncanakan untuk memenuhi kebutuhan
beberapa kekeluarga (komunal).
e) Sistem Perpipaan
Sistem penyediaan Air Bersih Perpipaan merupakan jaringan pengaliran
(transmisi) air bersih melalui pipa dari bangunan pengambil (sumber air
baku) sampai ke pelanggan (SR dan HU) secara gravitasi maupun pompa.
Bangunan dan perlengkapan system perpipaan ini terdiri atas :
1. Bangunan pengambil air baku (intake, sumur bor, bronkaptering);
2. Jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi;
3. Bangunan penunjang seperti reservoir, Bak pelepas tekan, instalasi
pengolah air minum, rumah jaga, dll.
4. Perlengkapan pipa seperti : katup (valve), meter air, katup udara, katup
penguras, dll;
5. Bangunan Pelayanan, seperti Sambungan Rumah (SR), HU;
6. Jembatan pipa (siphon).
f) Sumur Gali (SGL)
Sumur gali adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari
akifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air bersih dan mampu
menghasilkan air sebanyak minimal 400 liter setiap hari per keluarga atau
harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.
g) Sumur Pompa Tangan (SPT)
SPT adalah sarana penyediaan air bersih berupa sumur yang dibuat
dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air
sesuai dengan yang diinginkan.
Pengambilan air baku dilakukan dengan menghisap atau menekan air
kepermukaan tanah dengan menggunakan pompa yang digerakkan dengan
tangan dan biasa disebut dengan pompa tangan.
h) Penampungan Air Hujan (PAH)
Yang dimaksud dengan PAH adalah tangki untuk menampung dan
menyimpan air hujan yang akan dipergunakan selama musim kemarau
dengan sistem individual. Fungsi utama tangki ini adalah untuk menampung
air hujan yang ditangkap oleh atap rumah dan disalurkan melalui talang
pada musim hujan dan akan digunakan pada musim kemarau. Disamping
itu tangki ini juga digunakan untuk menampung air bersih lain seperti dari

PDAM yang didistribusikan melalui mobil-mobil tangki. Mengingat kuantitas
air yang ditampung terbatas, air ini hanya akan digunakan untuk keperluan
air minum saja. Direncakan untuk memenuhi kebutuhan 1 keluarga (bukan
fasilitas umum) dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air + 30
liter/orang/hari.
3.6 PRASARANA MANDI, CUCI, KAKUS
Dapat berupa MCK Umum (Komunal) dan Jamban/WC Keluarga (Individual).
MCK dapat dibedakan atas 2, yaitu;
1. MCK umum permukiman, adalah suatu sarana atau fasilitas umum pada
lingkungan pemukiman yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga
(10 – 25 jiwa), untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri
dari bangunan bawah yang berupa cubluk atau tangki resapan.
2. MCK pelayanan umum, adalah suatu sarana atau fasilitas umum didaerah
komersial (pasar, pertokoan atau stasiun) yang digunakan bersama oleh
beberapa jiwa (10-25 jiwa) untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu
yang terdiri dari bangunan bawah berupa cubluk atau tangki resapan.
3.7. PRASARANA PERSAMPAHAN
Prasarana persampahan yang dimaksudkan disini adalah prasarana
persampahan dilingkungan permukiman yang mencakup rumah sampah
(termasuk TPS) dan Gerobak sampah.
3.8. PRASARANA KESEHATAN
Kegiatan yang berkaitan dengan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat
(UKBM) yang dikembangkan dalam PNPM Perkotaan antara lain: Pos
Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos
bersalin desa (Polindes), dalam cakupan layanan wilayah kelurahan/desa.
Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi atau
pembangunan baru prasarana pelayanan kesehatan disini harus
dikoordinasikan (termasuk desain dan penataan ruang) dan tidak bertentangan
dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas Kesehatan/sektor terkait di
daerah.
3.9. PRASARANA PENDIDIKAN
Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana/prasarana pendidikan
disini diprioritaskan pada perbaikan atau renovasi pembangunan baru
prasarana pendidikan yang ada ditingkat kelurahan/desa, mencakup
renovasi/pembangunan baru bangunan Taman Kanak-kanan (TK), Renovasi
Sekolah Dasar/Madrasah dan Sekolah Menengah Pertama/MTs. Seluruh
kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi prasarana pendidikan
disini harus dikoordinasikan dan tidak bertentangan dengan
kebijakan/perencanaan umum dari dinas/sector terkait di daerah.

3.10 PRASARANA PERUMAHAN/PERMUKIMAN
Prasarana/kegiatan lingkungan permukiman yang dibangun dalam PNPM
merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat individu bagi masyarakat
miskin, misalnya perbaikan dan pembangunan prasarana rumah tangga
(renovasi rumah warmis, dll).
3.11. PRASARANA PENERANGAN UMUM
Prasarana/kegiatan lingkungan penerangan umum yang dibangun dalam
PNPM merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat umum/kepentingan
umum bagi masyarakat miskin yang pengelolaannya dilakukan sendiri oleh
masyarakat, bentuk kegiatannya dibatasi pada penerangan jalan/tempat umum
(Tiang + Lampu) dan Pembangkit Listrik (Genset/PLTM + Jaringan + Rumah
Genset).
3.12 PRASARANA PERDAGANGAN
Prasarana/kegiatan Perdagangan yang dibangun dalam PNPM Mandiri
Perkotaan merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat
umum/kepentingan umum bagi masyarakat miskin, misalnya Pasar Desa
(termasuk Kios didalamnya) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3.13 TAMBATAN PERAHU
Yang dimaksud dengan tambatan perahu adalah tempat untuk mengikat/
menambat perahu-perahu saat berlabuh.
Fungsi tambatan perahu sebagai tempat untuk mengikat perahu saat berlabuh
dan tempat penghubung antar 2 tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai
maupun danau.
Terdapat 2 tipe tambatan perahu; terdiri dari :
1. Tambatan tepi, digunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup
dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai.
2. Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup
landai, dibangun menjalar ketengah.
Secara lebih rinci pengelompokan prasarana dan jenis komponen kegiatan
lingkungan beserta satuan pengukurannya sebagaimana diuraikan pada
diagram berikut :

DIAGRAM : RINCIAN JENIS SARANA & PRASARANA BESERTA SATUAN PENGUKURANNYA
Tanah
Rabat Beton
Sirtu/Kerikil
Makadam
Telford
Aspal
Meter
Paving Blok
Tembok
Penhan Beton
Turap Kayu
Tembok Ps
Bata/Batu
Bronjong
Sal. Ps. Bata/
Batu
Saluran
Tanah
Meter
Saluran Beton
Meter/Unit
Gorong2
Beton/Plat
Kayu
Baja/pipa besi
Beton
Pelimpas
Meter
Gantung
Wadah
Besi
Wadah Ps
Bata/Batu
TPS
Unit
Gerobak
Sampah
Sumur Gali
Sumur P.
Tangan
Penampung
Air Hujan
Unit
Hidran
Umum
Meter/
Km
Air Bersih
Perpipaan
Penangkap
Mata Air
Instalasi
Pengolah
Air
Sederhana
(SPL/SKNT)
Sumur Bor
Unit
Kran Umum
Pasar
Unit
Tempat
Pelelangan
Ikan (TPI)
Unit
Box
Pengambil
Bebas
Sal.
Pembawa &
Box BagiMeter
Sal.
Pembuang
Bend.
Cerucuk
Meter
Bend.
Bronjong
Unit Pintu Air
Unit
Embung/
Waduk
Unit Tambatan Perahu
Drainase
Permukiman
Prasarana
Jembatan
Prasarana T. Perahu
Prasarana
Perumahan
Prasarana
M C K
Mandi,
Cuci Kakus
Unit
Jamban/
Kakus
Prasarana Jalan &
Pelengkapnya
Sal. Pas.
Bata/Batu
Sal.
Tanah
Meter
Sal.
Beton
Unit
Sumur
Resapan
Prasarana
Persampahan
Prasarana
Air Bersih
Penerangan
Umum
(Kabel +Tiang
+ Lampu)
Unit
Pemb. Listrik
(Genset/PLTM
+Jaringan +
Rmh Genset)
Penerangan
Umum
Bangunan Air/
Irigasi
Prasarana
Perdagangan
Prasarana
Kesehatan
Poskesdes
PosyanduUnit
Polindes
Prasarana
Pendidikan
Taman
Kanak2
Rehab.
SD
Unit
Rehab.
SMP
Prasarana
Lain-Lain
Unit
Balai
Pertemuan
Warga
… …….
Unit
Rehab
Rumah
Warga
Miskin

IV. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
LINGKUNGAN
Secara umum mekanisme pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh KSM/PANITIA
dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
sarana & prasarana, mencakup 3 tahapan
yaitu a). Tahap Persiapan & Perencanaan
Teknis, b). tahap pelaksanaan pembangunan
dan c). tahap pasca konstruksi (pemanfaatan
& pemeliharaan). Masing-masing tahapan
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan dan Perencanaan
Teknis, mencakup :
a. Mengikuti Pelatihan-pelatihan/Coaching yang diselenggarakan oleh Tim
KMW & UPL
b. Pengorganisasian KSM/Panitia : Pada tahap ini, KSM/Panitia pada
dasarnya melaksanakan kegiatan–kegiatan persiapan organisasi
KSM/Panitia agar dapat mengikuti atau melaksanakan kegiatan
pembangunan infrastruktur di Kelurahan/desanya. Beberapa kegiatan
yang harus dilakukan disini adalah mencakup :
a) Pembentukan/Pengembangan Organisasi KSM/Panitia;
b) Pendaftaran KSM/Panitia ke BKM/LKM;
c) Registrasi KSM/Panitia oleh BKM/LKM : KSM/Panitia mendapatkan
nomor registrasi/pendaftaran sebagai calon pelaksana kegiatan
pembangunan infrastruktur.
c. Perencanaan Teknis/Penyusunan Usulan Kegiatan : pada tahap ini
KSM/Panitia melaksanakan/membuat rencana teknis kegiatan yang
lebih rinci dan detail yang menjadi muatan/substansi usulan kegiatan
KSM. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh KSM/Panitia pada
tahap ini mencakup :
d) Penyediaan Lahan,
e) Survey dan Identifikasi : dilakukan untuk Swadaya Masyarakat,
Teknik Infrastruktur, Harga Satuan Upah/Bahan/Alat, serta Calon
Tenaga Kerja;
f) Dokumentasi (Photo-photo) Infrastruktur kondisi awal/nol prosen
(0%);
g) Pembuatan Desain/gambar-gambar perencanaan sederhana;
h) Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial
i) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan
Pekerjaan;
j) Pembuatan Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;

k) Pembuatan Rencana Pengadaan Bahan/Alat’
l) Penyusunan Struktur Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan;
m) Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan.
Keseluruhan kegiatan tahap ini pada dasarnya adalah merupakan
serangkaian kegiatan penyusunan usulan kegiatan (Proposal).
2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Tahap Konstruksi) :
a. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi, meli[uti kegiatan :
a) Membentuk Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan &
Pemeliharaan (Pengelola) prasarana (termasuk rencana kerja dan
aturan mainnya);
b) Mengikuti Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K);
c) Melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan
Dana kegiatan Lingkungan (SPPD-L);
d) Mengikuti Kegiatan Coaching/Pelatihan Teknis dan Administrasi
atau On The Job Trainning yang diselenggarakan oleh Tim
Fasilitator dan UPL;
e) Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan dilokasi proyek;
f) Sosialisasi Kegiatan KSM/Panitia kepada warga.
b. Pelaksanaan Konstruksi;
Pada tahap ini, KSM/panitia melaksanakan kegiatan-kegiatan
pembangunan infrastruktur dan melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan pada tahap ini meliputi :
a) Pencairan Dana (Uang Muka dan Termin)
b) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat;
c) Melaksanakan kegiatan pembangunan Prasarana/fisik;
d) Supervisi kegiatan Konstruksi
e) Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat (bila ada);
f) Membuat Administrasi/Laporan Harian, Mingguan;
g) Membuat Dokumentasi (Photo-photo) kondisi 50%, 100%;
h) Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50%, 100%;
i) Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan Mingguan Lapangan;
j) Melakukan Pemeriksaan & Membuat Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan (BAP2);
k) Menyusun & menyampaikan laporan Akhir/Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Kegiatan kepada BKM/UPL.
3. Tahap Pasca Konstruksi, yaitu pelaksanaan Pemanfaatan &
Pemeliharaan sarana & prasarana yang telah dibangun.
Secara lebih rinci keseluruhan tahapan tersebut dapat dilihat pada diagram -
1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan lingkungan berikut :

PJM/
RENTA
Pembentukan
& Pendaftaran
KSM
Justifikasi
KSM
Registrasi
KSM
Penyediaan
Lahan
(Safeguards)
Pengamanan
Dampak
Lingkungan
(Safeguards)
Desain & Gambar/
Spesifikasi Teknis
Calon Tenaga
Kerja
Swadaya
Masyarakat
Harga Satuan
Upah/Bahan
/ Alat
Teknis
Prasarana
(Photo 0%)
SURVEY&INVESTIGASI
Rembug
Kesepakatan
Swadaya
Rembug
Kesepakatan
Harga
Penyusunan
Dok. Proposal
& Penyampaian
ke UPL/BKM
Organisasi
Lapangan
Pernyataan
Kesnggupan
O&P
Penyusunan
RAB
Rencana
Jadwal
Rencana
Pengadaan
Coaching
KSM: Teknis
Penyusunan
Usulan
Kegiatan
DIAGRAM-1 : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA (TINGKAT KELURAHAN/DESA)
PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
SIKLUS : PEMANFAATAN BLMSIKLUS : PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KSM & USULAN KEGIATAN
PERENCANAAN TEKNIS PELAKSANAAN KONSTRUKSI
PASCA
KONSTRUKSI
Pen
PERSIAPAN
PENGEMBANGAN
KSM
yusunan Usulan Kegiatan & Verifikasi Kelayakannya
Coaching
KSM
(Teknis,
Adminstrasi
Keuangan)
T. Tangan
S P P D - L
Sosialisasi Kegiatan
Penajaman
Rencana
Kerja
Pelaksanaan Konstruksi,
Pencairan Dana,
Pengamanan Dampak,
Laporan Kemajuan,
Rapat Evaluasi Lapangan,
Administras,
PHOTO (50%, 100%)
Mobilisasi
(T. Kerja,
Bahan,
Alat)
Praktek Kerja Lapangan (OJT)
Supervisi Pelaksanaan
Rembug
Penyiapan
Organisasi
& R. Kerja
O&P
Rembug
Pengadaan
Bahan,
Alat
Musyawarah
Persiapan
Pelaksanaan
Konstruksi
(MP2K)

V. LANGKAH LANGKAH PENYUSUNAN USULAN
KEGIATAN LINGKUNGAN
Sejalan dengan uraian umum mekanisme pelaksanaan kegiatan diatas,
maka langkah awal persiapan penyusunan usulan kegiatan adalah
melakukan pengorganisasian KSM/PANITIA. Setelah kegiatan persiapan
tersebut selesai maka dilakukan serangkaian kegiatan perencanaan
teknis dalam rangka penyusunan Usulan kegiatan.
Sebelum melakukan kegiatan perencanaan teknis, KSM harus terlebih
dahulu memastikan beberapa hal berikut :
1. KSM telah mendapatkan bimbingan teknis dari Faskel/UPL/Relawan
terkait dengan substansi dan prosedur pelaksanaan kegiatan
penyusunan proposal kegiatan lingkungan;
2. Telah memperoleh salinan/copy hasil Justifikasi/verifikasi Berita Acara
Pembentukan & Pendaftaran KSM dari BKM/LKM yang telah
dinyatakan layak;
3. Telah memperoleh Nomor Registrasi Pendaftaran dari BKM/LKM;
4. Cek kembali pada Dokumen PJM/Renta, apakah jenis kegiatan yang
akan diajukan sudah tercantum di dalam PJM/Renta (atau untuk
kegiatan yang mengalami perubahan, apakah sudah ada Berita Acara
Perubahan Kegiatan dari BKM/LKM);
Agar kegiatan penyusunan proposal dapat berjalan lebih efektif dan
terkoordinasi dengan baik maka sebaiknya KSM membentuk Tim
kecil/khusus yang akan bertanggungjawab untuk hal tersebut (disarankan
tim ini melibatkan beberapa orang yang paham kegiatan perencanaan
teknik infrastruktur) sedangkan pelaksanaan seluruh kegiatannya
dilakukan secara partisipatif.
Adapun langkah-langkah/proses kegiatan penyusunan usulan kegiatan
lingkungan yang harus dilakukan oleh KSM (setelah persiapan diatas
selesai), secara grafis dapat dilihat pada diagram-2 langkah-langkah
penyusunan usulan kegiatan.
Dan selanjutnya setiap kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Diagram-2. Langkah-langkah Penyusunan Usulan Kegiatan Lingkungan
PERSIAPAN PERENCANAAN TEKNIS
Penyusunan Dok.
Proposal &
Penyampaian ke
UPL/BKM
Pengamanan
Dampak
Lingkungan
(Safeguards)
Penyusunan RAB
Desain & Gambar/
Spesifikasi Teknis
Rencana Jadwal
Organisasi Lapangan
Pernyataan
Kesanggupan O&P
Rembug
Kesepakatan
Swadaya
Rembug
Kesepakatan
Harga
PJM/
RENTA
Pembentukan &
Pendaftaran
PanitiaJustifikasi
Panitia
Registrasi
Panitia
Penyediaan
Lahan
Calon Tenaga
Kerja
Swadaya
Masyarakat
Harga Satuan
Upah/Bahan/
Alat
Teknis
Prasarana
(Photo 0%)
SURVEY&INVESTIGASI

1. PENYEDIAAN LAHAN
Untuk mewujudkan bangunan sarana dan prasarana yang telah disepakati
bersama oleh masyarakat dalam PJM Pronangkis, diperlukan ketersediaan
lahan/tanah sebagai lokasi pembangunannya. Sementara disisi lain, tanah
memiliki sifat yang terbatas dan keberadaannya dilindungi oleh hukum.
Tidak ada pihak manapun yang diperkenankan membangun tanpa seijin
pemilik tanah karena bukti kepemilikan diakui secara sah dalam hukum.
Dan jika terjadi pelanggaran (membangun diatas tanah tanpa seijin
pemiliknya) maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Seringkali ditemukan adanya kegiatan infrastruktur yang telah dibuat
perencanaannya dengan matang dan siap dibangun kemudian menjadi
batal atau adanya bangunan infrastruktur yang telah selesai dibangun
kemudian harus dibongkar kembali (atau tidak bisa dimanfaatkan) hanya
karena permasalahan lahan/lokasinya yang kemudian tidak disetujui oleh
pemilik/yang terkena dampaknya. Kebutuhan akan lahan kosong untuk
lokasi pembangunan infrastruktur juga menambah tingkat kesulitan lain
dalam proses penyediaan lahan karena seringkali didalam suatu lahan,
juga terdapat aset bernilai lainnya seperti bangunan, tanaman produktif
dan harta/benda lain yang bernilai.
Berangkat dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersebut maka proses
penyediaan lahan (termasuk aset-aset bernilai didalamnya) yang
dilakukan oleh KSM merupakan salah satu hal penting yang perlu menjadi
perhatian sejak awal penyiapan kegiatan pembangunan infrastruktur.
Tujuan utamanya adalah agar diperoleh lahan yang sesuai kebutuhan
dan jangan sampai menimbulkan/ada dampak sosial bagi masyarakat,
khususnya bagi pemilik dan semua warga yang terkena dampak termasuk
penduduk asli disekitarnya.
Sejalan dengan itu maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui
PNPM MP meletakan penyediaan lahan/pembebasan lahan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan teknisnya,
dilakukan sesuai ketentuan/norma-norma yang berlaku sehingga tidak
menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dan secara teknis seluruh
proses penyediaan lahan beserta-bukti-bukti tertulisnya harus disampaikan
dalam dokumen proposal usulan kegiatan KSM bersangkutan dan
diverifikasi oleh fasilitator.
Beberapa prinsip dalam proses penyediaan lahan adalah :
Menghindarkan atau meminimalkan adanya dampak sosial bagi
masyarakat, termasuk bagi penduduk asli setempat;
Transparan, semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya)
dapat mengetahui dan memahami semua informasi yang ada
termasuk konsekuensi atau akibat-akibatnya,
18Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

Partisipatif, melibatkan semua pihak (termasuk yang terkena
dampak/pemiliknya) dalam proses/forum pengambilan keputusannya;
Akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, bahwa semua proses
dilakukan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, proses
didokumentasikan dan hasil-hasil kesepakatan/keputusan dibuat
secara tertulis dan dihadapan saksi-saksi.
Berdasarkan pengalaman P2KP lalu, dimana kegiatan infrastruktur adalah
bersakala kecil/sederhana, maka secara umum ada 3 pola penyediaan
lahan yang terjadi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, yaitu :
1) Penyediaan lahan melalui kontribusi lahan oleh warga penerima
manfaat langsung
2) Penyediaan lahan melalui mekanisme kompensasi (ganti rugi tunai).
Biasanya lokasi ini memang merupakan lokasi yang tidak dapat
digantikan dgn lokasi lain seperti kasus penampungan air didekat mata
air;
3) Penyediaan lahan melalui kontribusi pemerintah setempat. Biasanya
lokasi ini adalah lahan negara (state land) untuk pembangunan
prasarana/sarana yang pembiayaannya dilakukan secara patungan
seperti pada kegiatan Paket/Panitia Kemitraan. Dimana Proposal
kegiatan juga disusun bersama antara masyarakat dan pemerintah
setempat.
Sedangkan cara kontribusinya, dapat dilakukan melalui :
(1). Hibah, kontribusi secara sukarela yang disertai dengan pelepasan hak
milik dari pemiliknya kepada pihak lain tanpa ada batas waktu tertentu
(selamanya);
(2). Ijin pakai, kontribusi secara sukarela tanpa disertai pelepasan hak
milik dari pemiliknya kepada pihak lain dan hanya dalam kurun waktu
tertentu;
(3). Ijin dilalui, pada prinsipnya sama dengan ijin pakai, hanya disini
bahwa pemilik masih tetap diperbolehkan memanfaatkan tanah
tersebut sepanjang tidak merusak kepentingan pihak yang diberi ijin.
Contoh sederhana adalah ijin pemasangan pipa air bawah tanah yang
melewati pekarangan rumah warga, dimana pemilik masih
diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut (bagian
atas/permukaannya) sebagai tempat lalulintas orang atau ternaknya,
dll.
(4). Kompensasi atau gantirugi tunai, penyediaan lahan yang diberikan
oleh pihak pemilik dengan persyaratan ada ganti rugi tunai.
Dalam penyediaan lahan ini, bentuk kontribusi warga dapat berupa tanah,
tanaman produktif atau aset lain didalamnya dan tidak harus melalui satu
cara yang digunakan, tetapi dapat merupakan kombinasi dari kesemua
cara dan pola tersebut diatas.

Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan
langkah-langkah kegiatan adalah sebagaimana terlihat pada diagram
proses penyediaan lahan. Diagram tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut. :
1. Periksa, apakah kegiatan infrastruktur yang diusulkan membutuhkan
pembebasan tanah? Jika tidak maka kegiatan ini tidak perlu dilakukan,
misalnya untuk kegiatan yang bersifat perbaikan atau rehabilitasi ringan
atau kegiatan yang bersifat individu bagi warga miskin seperti jamban
keluarga,dll. Dan jika Ya, lanjutkan ke langkah berikut.
2. Kumpulkan informasi dasar/minimum berupa :
Luas Lahan Yang Dibutuhkan ?
Alamat Lokasi tanah yang diperlukan tersebut ?
Siapa Pemiliknya?
Apa Status Kepemilikan-nya (milik pribadi/milik keluarga/adat/milik
perusahaan, pemerintah, dll)
Apa Peruntukan Lahan tersebut saat ini?
Informasi ini dapat diperoleh dengan cara menanyakan langsung
kepada warga atau pemerintah kelurahan setempat atau pemantauan
langsung kelapangan atau melalui informasi/data-data hasil PS atau
dokumen PJM pronangkis yang sudah ada di BKM/LKM.
3. Lakukan pertemuan/rembug dengan pihak pemilik/yang terkena
dampak dan melibatkan pihak-pihak lain seperti Lurah/Kades, Ketua
RT/RW, tokoh masyarakat/adat, BKM/LKM dan lain-lain yang dianggap
perlu.
a. Dalam rembug ini agar dapat dijelaskan semua informasi dasar yang
telah diperoleh sebelumnya (poin 2) termasuk bentuk/cara2
kontribusi bagi masyarakat, konsekuensi/akibat-akibat yang akan
diterima oleh pihak yang akan terkena dampak/pemiliknya.
b. Pertemuan ini dapat dilakukan berulang-ulang hingga KSM
memperoleh kesepakatan dengan semua pihak yang terkena
dampak/pemiliknya.
c. Buat dokumentasi : Daftar hadir, Catatan Hasil/Notulen dan photo-
photo pelaksanaan pertemuan tersebut.
d. Apabila kesepakatan yang dicapai dengan pemilik/pihak-pihak yang
terkena dampak adalah kontribusi dalam bentuk Ijin Pakai atau Ijin
Dilalui maka harus disepakati juga batas waktunya (minimal 5 tahun)
dan bentuk sanksi-sanksi/syarat bagi pemilik dan pemakai.
e. Apabila kesepakatan yang dicapai dengan pemilik/pihak-pihak yang
terkena dampak adalah kompensasi atau ada ganti rugi tunai maka
harus disepakati besarnya biaya ganti rugi, siapa yang akan
membiayai ganti rugi dan kapan penyerahan ganti rugi tersebut.
f. Buatlah Peta lokasi lahan yang dikontribusikan tersebut.

Diagram Proses Penyediaan Lahan Lokasi Infrastruktur
21
4. Berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai, buatlah administrasi
pertanggungjawaban yang diperlukan sesuai bentuk kontribusinya :
Apakah
Kesepakatan
Pembebasan
Lahan :
“HIBAH”
?
Kumpulkan Informasi Dasar :
1. Berapa Luas Lahan Yang Dibutuhkan?
2. Dimana Alamat Lokasi tersebut?
3. Siapa Pemiliknya?
4. Apa Status Kepemilikan-nya (milik probadi/milik
keluarga/adat/milik perusahaan, dll)
5. Apa Peruntukan Lahan tersebut saat ini?
Lakukan Rembug2 Kesepakatan
Pembebasan Lahan
(KSM dengan Pemilik) Daftar Hadir
Notulen
& Photo2
Buat Surat :
1.Pernyataan HIBAH dari
Pemilik;
2.Surat Pelepasan Hak Milik;
3.Permhnan Pemisahan Hak
Surat
Pemisahan Hak
Milik (PPAT)
Pernyataan
Hibah
Apakah Subproyek
membutuhkan
Pembebasan Lahan ?
Ya
Ti dak
Apakah
Kesepakatan
Pembebasan
Lahan :
Ijin Pakai/
Dilalui”
?
Buat Surat Kesepakatan
“ Ijin Pakai atau Ijin Dilalui”
(KSM dengan Pemilik Lahan)
Pernyataan Ijin
Pakai/Ijin DilaluiYa
Ti dak
Apakah
Kesepakatan
Pembebasan
Lahan :
“Gantirugi”
?
Buat Surat Kesepakatan
“Ganti Rugi”
(KSM dengan Pemilik Lahan)
Surat Pernyataan
Gantirugi
Membuat Surat :
1.Bukti Pelunasan Gantirugi.
2.Surat Pelepasan Hak Milik;
3.Permhnan Pemisahan Hak
Surat
Pemisahan Hak
Milik (PPAT)
Kuitansi
Ya
SELESAI
(Verifikasi oleh
UPL &
Fasilitator)
Tidak
Tidak
Ya
Penyerahan
Lahan
Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

a. Hibah : Surat Pernyataan Hibah, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat
Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik dan Surat
Pemisahan Hak Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain
yang berwenang setempat.
b. Ijin Pakai/Ijin Dilalui : Surat Pernyataan Ijin Pakai atau Ijin Dilalui
dari Pemilik, yang juga mencantumkan batasan waktu dan
sanksi/syarat-syaratnya.
c. Kompensasi : Surat Pernyataan Ganti Rugi, Surat Pelepasan Hak
Milik, Surat Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik, Kwitansi
Pembayaran/Bukti Pelunasan Ganti rugi dan Surat Pemisahan Hak
Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain yang berwenang
setempat.
5. Seluruh proses dan administrasi yang diperlukan selanjutnya diverifikasi
kelayakannya oleh Fasilitator Kelurahan bersama UPL;
Adapun contoh bentuk Surat Pernyataan Kontribusi Lahan dapat
mengacu pada formulir yang telah disediakan (lihat contoh Form 2,
Proposal) terlampir.
Catatan :
1. Dana BLM PNPM MP tidak dapat dipergunakan untuk membiayai
ganti rugi penyediaan lahan, termasuk aset-aset didalamnya;
2. Uraian terkait penyediaan lahan atau pembebasan lahan dalam buku
ini hanya merupakan penjelasan teknis yang mengacu pada buku
Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (Bab VI
Pengamanan, beserta Lampirannya). Oleh karena itu maka untuk
memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, dipersilahkan
membaca buku Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan tersebut.
3. Penerima Dampak yang harus diperhatikan adalah pemilik lahan
atau warga lain disekitar lahan tersebut, termasuk penduduk asli
setempat (Dampak Sosial);
4. Oleh karena proses pengurusan Surat Pemisahan Hak dari Pejabat
Pembuat Akta Tanah/Instansi lain yang berwenang setempat
memerlukan waktu yang cukup panjang maka administrasi ini tidak
perlu dilampirkan dalam dokumen proposal usulan kegiatan KSM.
2. SURVEY TEKNIS PRASARANA
Tujuan Survey Teknis prasarana ini adalah untuk mendapatkan data-
data/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang
sebenarnya. Data-data/informasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan
dalam menentukan desain dan gambar rencana bangunan yang akan
dibangun.
Sebelum melakukan survey, KSM yang memiliki keahlian teknik dan
relawan/ masyarakat yang berminat perlu dibekali dengan pemahaman
teknik, terutama mencakup :

Jadwal dan Urutan kegiatan;
Pembentukan Tim Survey dan pembagian tugas masing-masing;
Kebutuhan data-data yang diperlukan (sesuai jenis prasarana);
Teknik pengumpulan data/Cara pengisian formulir survey;
Cara penggunaan alat survey yang akan digunakan;
Persiapan peralatan yang dibutuhkan, seperti : patok2, meteran, dll;
Selanjutnya kegiatan survey teknis dan pengukuran lebih detail dapat
dilakukan oleh Tim Survey secara partisipatif yang dibentuk dan difasilitasi
oleh fasilitator teknik, UPL dan Relawan. Hasil Survey dan pengukuran ini
dimasukan kedalam format-format survey yang telah disediakan
sebelumnya, seperti SAP, VAP dan MAP (Form ST1-ST6, Lampiran 1).
Perlu menjadi perhatian juga sebelum melakukan langkah-langkah survai
untuk perencanaan, harus dilakukan konsultasi awal dengan Lurah/Kepala
Desa bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu
koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Institusi, sehingga pekerjaan
perencanaan ini tidak akan mendapatkan rintangan.
Hal – hal lain yang penting untuk disurvei karena akan berkaitan dengan
desain dan pelaksanaan adalah :
Gambar lokasi dan lingkungan prasarana, seperti : permukiman, sawah,
jalan, sungai, hutan, dll;
Situasi lokasi dan tataletak prasarana, meliputi : ukuran letak
prasarana, ketinggian/elevasi, ukuran letak dengan bangunan lain yang
ada, dll;
Kondisi lingkungan lokasi, seperti jenis tanah, kedalaman tanah keras,
air tanah, saluran air, material yang ada, dll;
Akses/jalan masuk lokasi untuk pengangkutan material/alat.
Selain survey teknis ini, KSM juga sekaligus membuat dokumentasi/photo
awal (0%) kegiatan. Yaitu potret kondisi atau keadaan awal pada lokasi
yang akan dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang diambil/potret
disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan
dibangun, misalnya untuk Jalan/drainase/saluran irigasi/air bersih
perpipaan dapat diambil pada beberapa titik lokasi (awal, tengah dan
ujung akhir atau tempat lain yang dianggap penting) sedangkan untuk
bangunan seperti MCK, jembatan, air bersih non perpipaan, rehab
perumahan/pendidikan/kesehatan, dll, cukup diambil dari sisi yang
berbeda yaitu sisi depan, samping atau belakang). Penting untuk
diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 0%
ini, nantinya akan menjadi pengambilan gambar pada saat pelaksanaan
konstruksi, yaitu kondisi 50% dan 100%.
Beberapa prosedur yang umum dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan
survei prasarana adalah :

1). Survai Teknis Perencanaan Jalan
Langkah-langkah pelaksanaan survey teknis-nya adalah sebagai berikut :
a. Pemasangan Patok Bench Mark (BM), meliputi;
Patok BM dibuat dari kayu kasau (5 x 7) cm panjang 1 (satu) meter.
Patok BM ditanam sedalam 50 cm di dalam tanah dan 50 cm berada
di atas tanah.
Identitas patok BM dengan di beri nomor (BM No: 1,2, dst…), dan
patok BM tersebut harus jelas tertera di dalam gambar peta ukur
dengan disebutkan nomor BMnya.
b. Pengukuran Teknis
Cara Pengukuran Jalan dapat dilakukan secara sederhana yaitu
dilakukan dengan cara Survai Antar Patok (SAP), VAP, MAP yang sudah
disediakan formulirnya (lihat Lampiran 1-2) terdiri dari :
Survai antar patok untuk informasi dasar.
Volume antar patok untuk meghitung volume kegiatan.
Prakiraan tenaga kerja untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja.
Dalam melakukan survai lapangan untuk jalan desa yang dilakukan
oleh masyarakat maka kegiatan survey cukup dilakukan tanpa
menggunakan alat-alat ukur sederhana yang ada dan dapat
digunakan oleh masyarakat desa, seperti pita ukur, selang air, dll.
Contoh Format Survey Jalan sebagaimana form : ST1s/ ST3, terlampir.
2). Survai Teknis Prasarana Jembatan
Memilih Lokasi jembatan sebaiknya pada :
Bentang sungai/jarak terpendek
Daerah sungai yang lurus
Lokasi tanah keras
Di tebing sungai yang tidak terlalu tinggi/curam
Lurus dengan atau pada jalan yang ada
Mengumpulkan informasi jembatan yang akan dibangun :
Lebar dan kedalaman sungai
Situasi dan kondisi disekitar calon jembatan
Mengukur tinggi muka air normal dan tinggi muka air banjir, didapat dari
informasi penduduk sekitar lokasi.
3). Survai Teknis Prasarana Irigasi
Survai teknis untuk prasarana Irigasi Perdesaan : Bagunan Pengambil,
Saluran Pembawa, Saluran Pembuang, Jalan Inspeksi, Tanggul Pengaman
dan Bangunan Air lainnya), mencakup :
1. Survey dan pengukuran tingkat kerusakan bangunan yang ada serta
membuat sketsa yang dilengkapi ukuran-ukuran yang jelas. Sebaiknya
saat survey ini juga dibuat photo-photo yang untuk mendukung data
survey dan sekaligus akan menjadi photo kondisi 0%.

2. Buat Inventarisasi kondisi bangunan yang berisi kondisi baik, perlu
perbaikan, perlu diganti.
3. Untuk pekerjaan pengembangan jaringan irigasi dan bangunan yang
baru diadakan pengukuran profil memanjang dan melintang dengan jarak
tertentu dengan mencantumkan elevasi-elevasi yang dihubungkan
dengan elevasi yang ada berupa titik BM. Sehingga menjadi acuan bagi
penentuan elevasi rencana, baik untuk jaringan yang baru maupun
bangunan baru.
4. Seluruh data-data akan disusun dalam satu formulir pengukuran yang
dilengkapi dengan sketsa yang jelas. Dimana formulir ini akan digunakan
sebagai dasar pembuatan gambar rencana yang selanjutnya digunakan
sebagai acuan dalam perhitungan RAB.
4). Survai Teknis Prasarana Air Bersih
Survai teknis prasarana disini mencakup prasarana Air Bersih, PMA, SGL,
SPT, PAP, PAH dan lain-lain.
Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survai
sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti, yang menyangkut
antara lain;
1. Kuantitas, dipilih alternatif sumber air yang kapasitasnya cukup
memenuhi kebutuhan.
2. Kontinuitas debit; dipilih alternatif sumber air yang debit kontinyu
sepanjang tahun.
3. Kualitas; diutamakan sumber air yang kualitasnya sesedikit mungkin
memerlukan pengolahan/perbaikan kualitas.
4. Jarak sumber air ke area yang akan dilayani tidak terlalu jauh, maksimal
6 km.
5. Elevasi; diutamakan ketinggian lokasi sumber air lebih tinggi dari
ketinggian lokasi area yang akan dilayani sehingga air dapat mengalir
secara gravitasi.
6. Trase/lintasan yang dilalui; diutamakan trase yang rata/tidak turun naik,
sehingga pengaliran air tidak terhambat.
CARA PELAKSANAAN SURVEY MATA AIR :
Pada survai teknis mata air cara pengerjaannya adalah sebagai berikut:
1. Tanyakan pada masyarakat setempat lokasi mata air.
2. Tanyakan pada penduduk setempat tentang besarnya air pada musim
kemarau dan musim hujan.
3. Tanyakan pada penduduk setempat apakah pemunculan mata air
tersebut berpindah-pindah.
4. Tanyakan pada penduduk setempat mengenai pemanfaatan mata air
tersebut.
5. Pastikan bahwa sumber mata air tersebut berpotensi untuk digunakan.
6. Ukur debit air dengan alat ukur waktu dan ember atau dengan alat ukur
debit air.

7. Apabila tersedia peralatan, maka ukur parameter kualitas air seperti
suhu, derajat keasaman, dll;
8. Ukur jarak sumber mata air ke kelurahan/desa.
9. Ukur ketinggian sumber mata air dari daerah pelayanan;
10. Gambar sketsa mata air dan sekitarnya secara horizontal dan dilengkapi
dengan ukuran;
11. Buat sketsa penampang sumber mata air dan sekitarnya.
12. Perkirakan jenis batuan dan lapisan tanah pada lokasi sumber mata air.
13. Catat kondisi dan pemanfaatan lahan di atas sumber mata air.
14. Tentukan apakah sumber mata air tersebut layak untuk digunakan.
15. Cari sumber mata air yang lain jika sumber mata air diatas tidak layak
dan ulangi tahapan survai sumber mata air sesuai tahapan diatas.
Data Yang Diperlukan Untuk Survai Air Baku
26
No
Jenis
Sumber
Air Baku
Data yang diperlukan Keterangan
1 Mata Air • Lokasi dan ketinggian
• Kualitas air
• Kuantitas dan kontinuitas air
(hasil pengamatan dan
pengukuran pada musim
kemarau)
• Peruntukan saat ini
• Kepemilikan lahan di sekitar
mata air
• Jarak ke daerah pelayanan
• Yang mempengaruhi kualitas
• Jalan masuk ke MA
• Sumber layak dipilih jika
tidak ada konflik
kepentingan (musyawarah)
• Kualitas dan kuantitas
memenuhi ketentuan yang
berlaku
2 Air
Tanah
• Lokasi
• Kualitas, kuantitas dan
kontinuitas
• Kepemilikan
• Jarak ke daerah pelayanan
• Jalan untuk masuk ke lokasi
Untuk mengetahui kondisi air
tanah dalam di lokasi, perlu
dilakukan pemeriksaan
geolistrik. Sedangkan untuk
mengetahui kondisi air tanah
dangkal dapat melihat peta
kondisi air tanah yang
dikeluarkan oleh Ditjen Geologi
Tata Lingkungan
3 Air
Permuka
an
• Lokasi dan ketinggian
• Kualitas air (visual dan
pemeriksaan laboratorium)
• Kuantitas dan kontinuitas air
(hasil pengamatan dan
pengukuran pada musim
kemarau)
• Jarak ke unit pengolahan dan
ke daerah pelayanan
Sumber dipilih jika alternatif 1
dan 2 tidak ada

27
Jenis
No Sumber Data yang diperlukan Keterangan
Air Baku
4 Air Hujan • Curah hujan
• Kualitas dan kuantitas air
hujan
Sumber dipilih jika alternatif 1,
2 dan 3 tidak ada.
EVALUASI HASIL SURVEY MATA AIR :
EVALUASI KUALITAS AIR
No Parameter
Masalah
Ualitas
Alternatif
Pengolahan
Kesimpulan
Bau tanah Kemungkinan
dengan saringan
karbon aktif
Dpat dipakai jika
percobaan pengolahan
berhasil
Bau besi Aerasi + saringan
pasir lambat atau
aerasi + saringan
karbon aktif
Bisa dipakai dengan
pengolahan
Bau sulfur Kemungkinan aerasi Dapat dipakai jika
berhasil
1 Bau
Bau lain Tergantung jenis bau Dapat dipakai jika
berhasil
Rasa asin/payau tergantung jenis bau Dapat dipakai jika
berhasil
Rasa besi Aerasi + saringan
pasir lambat atau
aerasi + saringan
karbon aktif
Bisa dipakai dengan
pengolahan
Rasa tanah tanpa
kekeruhan
Saringan kabron aktif Mungkin bisa dipakai
dengan pengolahan
2 Rasa
Rasa lain Tergantung jenis
rasa
Tidak dapat dipakai
Kekeruhan
sedang, coklat
dari lumpur
Saringan pasir
lambat
Bisa dipakai bila dengan
pengolahan
Kekeruhan tinggi,
coklat dari lumpur
Pembubuhan PAC +
saringan pasir
lambat
Bisa dipakai bila dengan
pengolahan, dengan
biaya relatif besar
Putih Pembubuhan PAC Dapat dipakai jika
berhasil
3 Kekeruhan
Agak kuning
sesudah air
sebentar diember
Aerasi + saringan
pasir lambat atau
aerasi + saringan
karbon aktif
Dapat dipakai jika
berhasil

28
Masalah Alternatif
No Parameter Kesimpulan
Ualitas Pengolahan
Coklat tanpa
kekeruhan
Kemungkinan
dengan saringan
karbon aktif
Dapat dipakai jika
berhasil
Coklat bersama
dengan
kekeruhan
Sama dengan
kekeruhan
Sama dengan kekeruhan
Putih Kemungkinan
dengan pembubuhan
PAC
Tidak dapat dipakai
kecuali percobaan
pengolahan berhasil
4 Warna
Lain Tergantung jenis
warna
Tidak bisa dipakai kecuali
berhasil
EVALUASI DEBIT AIR
Aliran Fluktuasi MUSIM
Liter/d
etik
Musiman Musim basah
sesaat
setelah hujan
Musim basah > 2
hari yang lalu
Permulaan musim
kemarau
Akhir musim
kemarau
< 1 lebih
kurang
konstan
aliran cukup
kecil
aliran cukup
kecil
kemungkinan
tidak mencukupi
: pengukuran
pada akhir
musim kemarau
kemarau
hanya
memungkin
kan jika
lebih besar
dari
kebutuhan
jelas
berkuran
g pada
musim
kemarau
aliran cukup
kecil
aliran cukup
kecil
aliran terlalu
kecil
hanya
memungkin
kan jika >
50% lebih
besar dari
kebutuhan
1-3 lebih
kurang
konstan
aliran cukup
kecil
kemungkinan
terlalu kecil :
pengukuran
pada akhir
musim kemarau
hanya
memungkinkan
jika > 50% lebih
besar dari
kebutuhan
hanya
memungkin
kan jika >
dari
kebutuhan
jelas
berkuran
g pada
musim
kemarau
aliran cukup
kecil
aliran cukup
kecil
jelas berkurang
pada musim
kemarau
hanya
memungkin
kan jika >
50% lebih
besar dari
kebutuhan
3-5 lebih
kurang
konstan
kemungkina
n terlalu
kecil :
pengukuran
pada akhir
hanya
memngkinkn
jika 100% lbh
besar dari
kebutuhan : jika
hanya
memungkinkan
jika > 50% lebih
besar dari
kebutuhan : jika
hanya
memungkin
kan jika
lebih besar
dari

29
Aliran Fluktuasi MUSIM
Liter/d
etik
Musiman Musim basah
sesaat
setelah hujan
Musim basah > 2
hari yang lalu
Permulaan musim Akhir musim
kemarau kemarau
musim
kemarau
lebih kecil
pengukuran pd
akhir musim
kemarau
lebih kecil
pengukuran
pada akhir
musim kemarau
kebutuhan
jelas
berkuran
g pada
musim
kemarau
aliran terlalu
kecil
kemungkinan
terlalu kecil :
pengukuran
pada akhir
musim kemarau
hanya
memungkinkan
jika 100% lebih
besar dari
kebutuhan : jika
lebih kecil
pengukuran
pada akhir
musim kemarau
hanya
memungkin
kan jika >
25% lebih
besar dari
kebutuhan
> 5 lebih
kurang
konstan
hanya
memungkink
an jika
200% lebih
besar dari
kebutuhan
hanya
memngkinkn
jika 100% lbh
besar dari
kebutuhan : jika
lebih kecil
pengukuran pd
akhir musim
kemarau
hanya
memungkinkan
jika 50% lebih
besar dari
kebutuhan
hanya
memungkin
kan jika
lebih besar
dari
kebutuhan
kurang
jelas
pada
musim
kemarau
mungkin
pengukuran
pada akhir
musim
kemarau
hanya
memungkinkan
jika 100% lebih
besar dari
kebutuhan :
harus dicek
selama musim
kemarau
hanya
memungkinkan
jika100% lebih
besar dari
kebutuhan : jika
lebih kecil
pengukuran
pada akhir
musim kemarau
hanya
memungkin
kan jika
25% lebih
besar dari
kebutuhan
EVALUASI PENGGUNAAN AIR MATA AIR
Penggunaan Air Mata Air Kesimpulan
Air minum, cuci, dan mandi Air bisa digunakan, kalau orang yang
menggunakan sekarang tetap dapat kran umum
dan/ atau MCK. Hal ini akan berpengaruh
terhadap perluasan sistem penyediaan air pada
desa tetangga.
Irigasi sawah atau kolam ikan
dimiliki oleh orang desa sendiri
Air bisa digunakan, namun kesempatan yang
jelas harus dicapai dengan rakyat pemilik lahan.
Menurut peraturan penyediaan air minum
memiliki prioritasyang lebih tinngi dan normalnya

30
Penggunaan Air Mata Air Kesimpulan
masih akan ada air yang tersisa untuk irigasi
selama periode tertentu dalam setahun.
dimiliki oleh orang desa
tetangga
Mata air tidak dapat digunakan. Resiko untuk
terjadinya konflik mengenai pemakaian air yang
menimbulkan terjadinya pengrusakan pipa
transmisi adalah cukup besar.
dimiliki oleh orang desa
tetangga di bawah
Mata air dapat digunakan, namun harus ada
penjelasan secara jelas dan membicarakan
dengan desa yang berada dibawahnya. Desa
yang berada dibawahnya masih akan
mendapatkan air hampir sepanjang tahun
EVALUASI LOKASI MATA AIR
1. Hitung Jarak Mata air, jika jarak mata air kedaerah pelayanan memenuhi
ketentuan (kurang dari 6 km), maka mata air dapat dipergunakan;
2. Jika lokasi mata air berada didesa lain atau jalur pipa melalui desa lain, maka
mata air belum dapat dipergunakan, kecuali ada ijin dan kesepakatan
bersama untuk mata air dan jalur yang akan dilalui pipa;
3. Bandingkan beda tinggi antara mata air dan daerah pelayanan, dapat
dikategorikan sebagai berikut :
No
Beda Tinggi
antara Mata Air
dan Desa
Jarak Penilaian
1. Lebih besar dari
30 m
Lebih kecil dari 2
km
Baik, system gravitasi
2. 10 – 30 m Lebih kecil dari 1
km
Berpotensi tetapi detail desain perlu
rinci untuk system gravitasi, pipa
berdiameter besar mungkin
diperlukan
3. 3 – 10 m Lebih kecil dari 0,2
km
Kemungkinan diperlukan pompa,
kecuali untuk system yang sangat
kecil
4. Lebih kecil dari
3 m
- Diperlukan pompa
5). Survai Teknis Prasarana MCK
Survai teknis untuk MCK langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1. Lakukan pendataan lokasi, seperti nama desa, kampung atau dusun, RT,
RW dan daftar kelompok calon pemakai MCK.

2. Buatkan penempatan rencana lokasi MCK hendaknya dekat dari
lingkungan pemukiman yang dapat dicapai dengan mudah, butkan tata
letaknya.
3. Status kepemilikan tanah harus jelas, milik desa atau masyarakat yang
dihibahkan luas tanah minimum 30 m2.
4. Jenis sumber air bersih yang akan digunakan, berapa jarak dari rencana
lokasi MCK guna menentukan alternatif pemilihan sarana penyediaan air.
5. Catat jumlah orang yang akan menggunakan MCK, berapa KK dan
jumlah jiwa untuk menentukan alternatif pilihan tipe MCK.
6. Lakukan penentuan jenis tanahnya, tinggi muka air tanah dan tingkat
penyerapannya untuk menentukan tipe bangunan bawah.
3. SURVEY & INVESTIGASI SWADAYA MASYARAKAT
Prasarana yang dibangun melalui dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan
merupakan prioritas kebutuhkan masyarakat yang direncanakan,
dilaksanakan dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat.
Oleh karena itu maka PNPM MP mendorong sebesar besarnya kegiatan
dilaksanakan secara swadaya/gotong royong. Namun bila kegiatan tidak
dapat seluruhnya dilaksanakan dengan swadaya masyarakat, maka
kegiatan pembangunan prasarana tersebut dapat menggunakan dana
bantuan program/BLM, terutama untuk pengadaan Bahan/Alat Konstruksi.
Tujuan dari Survey & investigasi swadaya masyarakat ini adalah untuk
mengetahui siapa, apa saja bentuknya dan berapa besarnya swadaya
yang akan diberikan oleh masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan.
Jenis dan nilai dari swadaya yang diberikan oleh masyarakat pada
dasarnya tidak dibatasi, namun demikian sesuai dengan kebijakan dan
mekanisme PNPM MP maka komponen keswadayaan masyarakat yang
dapat diperhitungkan untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan
kegiatan pembangunan prasarana, hanyalah difokuskan pada 7
bentuk/komponen, yaitu : Tenaga Kerja, Bahan/Material Bangunan,
Peralatan Kerja, Administrasi proyek, Lahan (Tanah,Tanaman Produktif
dan asset lain yang terkena lokasi kegiatan), Dana Tunai, dan Konsumsi.
Bila ada sumbangan uang tunai, sebaiknya KSM mengarahkannya dalam
bentuk bahan/alat/administrasi sehingga nantinya tidak menyulitkan
pertanggungjawaban keuangannya dan untuk swadaya tenaga kerja agar
dinyatakan dalam bentuk jumlah hari berkerja bukan dengan cara
mengurangi harga upahnya sehingga dalam perhitungan anggaran
pekerjaan lebih mudah.
Tatacara pelaksanaannya adalah Tim Survey yang telah ditetapkan KSM
(secara partisipatif) langsung mendatangi semua warga pemanfaat dan
melakukan wawancara langsung, termasuk memastikan kesanggupan
untuk merealisasikannya. Hal-hal yang perlu ditanyakan adalah nama,
alamat, jenis kelamin, bentuk dan jumlah swadaya yang akan diberikan.

Selain itu untuk tenaga kerja agar bentuk swadayanya langsung
diidentifikasi apakah sebagai tukang, pekerja atau mandor. Seluruh
informasi hasil kegiatan tersebut dicatat pada formulir Daftar Swadaya.
Contoh formulir pencatatan dapat dibuat seperti table berikut :
Cara Pengisian Kolom :
No : Diisi nomor urut;
Nama : Diisi Nama warga yang berkontribusi;
L/P : Diisi Jenis kelamin (L : Laki-laki, P : Perempuan);
Alamat : Diisi alamat lengkap warga yang berkontribusi;
Bentuk Swadaya : Diisi bentuk swadaya, khusus swadaya tenaga kerja supaya
Langsung diisi dengan kualifikasinya seperti Mandor, dll.
Volume & satuan : Diisi jumlah swadaya dan satuannya;
Tandatangan : Diisi Tandatangan langsung warga yang berkontribusi
4. SURVEY & INVESTIGASI HARGA SATUAN UPAH/BAHAN/ALAT
Yang dimaksudkan dengan harga satuan upah/bahan/alat disini adalah
harga per satu satuan pengukuran upah tenaga kerja (misalnya harga
Upah Tukang per hari (HOK) Rp. 50.000, Pekerja per hari Rp. 45.000, dll)
atau bahan bangunan (misalnya harga Semen per Zak Rp. 37.000,-, harga
pasir beton per kubik Rp. 95.000, atau alat/peralatan konstruksi (misalnya
biaya sewa alat buldózer per jam Rp. 15.000, dan seterusnya).
Kegiatan ini sangat penting terutama untuk : a). Menyusunan Rencana
Anggaran Biaya Kegiatan dan b). Melaksanakan Pengadaan
(pembelian/sewa) Bahan/Alat pada saat pelaksanaan kegiatan
pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk memperoleh berapa besar
harga satuan tiap jenis tenaga kerja/bahan/alat maka KSM/Panitia harus
melakukan survey harga, minimal pada 3 toko/pemasok
setempat/terdekat.
Sesuai dengan prinsip-prinsip PNPM MP, khususnya untuk meningkatkan
adanya transparansi dan akuntabilitas, maka pihak KSM/Panitia harus
melakukan survey Harga Satuan ini minimal pada 3 toko/pemasok
setempat/terdekat, yang harus dilakukan oleh Tim Survey yang dipilih
secara terbuka dari anggota KSM/Panitia yang dipercaya dan minimal
berjumlah 3 (tiga) orang.
Tujuannya adalah untuk transparansi dan mendapatkan besarnya harga
satuan (termasuk jumlah, kualitas & ketersediaannya) yang paling efisien.

Pada kenyataannya dilapangan, diantara toko/pemasok yang satu dengan
yang lain, besarnya harga satuan bahan/alat tersebut dapat berbeda-beda.
Namun demikian secara umum, harga satuan bahan/alat tersebut dapat
dikelompokan sebagai (a). harga bahan/alat sampai dilokasi proyek, atau
(b). harga dilokasi pemasok/toko (harga dasar).
Mengingat adanya perbedaan-perbedaan harga ditiap toko/pemasok
(harga sampai di lokasi kegiatan atau harga di toko/Pemasok), maka pihak
KSM/panitia didalam menyusun harga harus benar-benar sudah
memastikan bahwa harga satuan yang dibuat adalah harga sampai
dilokasi (sudah termasuk ongkos transportasi bahan/alat kelokasi). Apabila
pihak KSM/Panitia menemui adanya harga hanya dilokasi toko/pemasok
(bahan/alat tidak diantar) maka untuk membuat harga satuan harus
terlebih dahulu menghitung biaya pengangkutan/transport material sesuai
kondisi lapangan. Besarnya biaya transport per satuan bahan/alat dapat
diperoleh langsung ditoko bersangkutan (apabila toko yang mengantar)
atau sesuai harga pengangkutan bahan/alat yang berlaku secara umum
didesa/kelurahan setempat/terdekat. Selanjutnya Harga satuan Bahan/Alat
dapat dihitung dengan menjumlahkan harga satuan (yang dinyatakan oleh
toko tanpa diantar) ditambah semua biaya/ongkos tarnsportasi material
tersebut. Secara sederhana perhitungannya dapat menggunakan rumus :
HARGA SATUAN
BAHAN/ALAT
(Rp) =
Biaya Satuan
Transportasi
Bahan/Alat sampai
dilokasi
Harga Satuan Bahan/Alat yang
dinyatakan oleh Toko/pemasok
tanpa diantar (Harga Satuan Dasar)
+
Tatacara Pelaksanaan Survey Harga Satuan :
No Uraian
P. jawab
Pelaksana
Hasil
Yang
Dicapai
Metode Pelaksanaan
1 Ketua KSM
membentuk
Tim Survey
Ketua
KSM/Pani
tia
Terbentu
knya Tim
Survey
Tim Survey dipilih secara terbuka
dari anggota KSM/Panitia minimal
3 orang yang dipercaya untuk
melakukan Survey Harga Satuan
Upah/Bahan/Alat.
2 Pelaksanaan
Survey Harga
Satuan.
Tim
Survey
Formulir
isian
Data
Harga
Satuan
Bahan/Al
at Hasil
Survey
(formulir
ter-isi)
1.Tim Survey harus melakukan
Survey, minimal pada 3
toko/pemasok setempat/
terdekat;
2.Tim Survey Harga secara
langsung mendatangi
toko/pemasok material atau
penyewa alat;
3.Melakukan tanya jawab terkait
harga satuan dasar, biaya
transportasi sampai diproyek,

34
No Uraian
Hasil
P. jawab
Pelaksana
Yang Metode Pelaksanaan
Dicapai
jumlah stok material yang ada,
tatacara pembayaran, nama
yang ditemui dan keterangan
lain yang perlu. Seluruh
informasi tersebut dicatat pada
formulir survey harga.
4.Setelah kegiatan selesai maka
Tim ini wajib membuat laporan
Hasil Survey Harga sebagai
bahan laporan pada saat Rapat
Kesepakatan/Penetapan Harga
satuan. Laporan dalam bentuk
formulir Isian seperti Contoh
terlampir;
Khusus upah, selain informasi dari calon tenaga kerja setempat juga dapat
menggunakan sumber informasi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah
terkait atau Upah Minimum Regional (UMR)/setempat. Contoh Formulir
Pencatatan Hasil Survey Harga dapat dibuat seperti tabel berikut :
Dibuat untuk masing-masing Toko/Pemasok

5. SURVEY & INVESTIGASI CALON TENAGA KERJA
Selain ketiga survey sebagaimana telah diuraikan diatas maka dalam
perencanaan teknis ini juga perlu dilakukan survey ketersediaan calon
tenaga kerja yang akan terlibat nantinya dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan fisik. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian
ketersediaan dan siapa saja yang akan terlibat menjadi tenaga kerja.
Selain itu, jumlah dan kualifikasi tenaga kerja ini juga sangat penting
terutama untuk memperoleh kepastian bahwa kegiatan pembangunan
dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan dapat diselesaikan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan program. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki
calon tenaga kerja (seperti Mandor/Ketua regu kerja, Tukang dan Pekerja)
terutama guna menjamin cara pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan
secara benar sehingga dapat memenuhi kualitas fisik yang baik.
Pelaksanaan PNPM MP sangat mendorong keterlibatan masyarakat
dalam pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan sebanyak mungkin dari
masyarakat setempat baik laki2 maupun perempuan. Kehadiran tenaga
kerja dari luar lokasi/kelurahan dibatasi, kecuali bilamana dilokasi
kelurahan tersebut tidak cukup tersedia tenaga kerja yang dibutuhkan.
Hasil yang diharapkan diperoleh dari kegiatan ini adalah adanya calon
tenaga kerja baik, berupa swadaya maupun tenaga kerja yang akan
dibayar melalui dana BLM. Tenaga kerja BLM boleh dari warga yang juga
memberikan swadaya tenaga kerja ataupun warga lainnya.
Hal penting yang perlu untuk diperhatikan adalah agar calon tenaga kerja
yang dipilih benar-benar sesuai keahlian/kualifikasinya sehingga dapat
dijamin kebenaran cara pelaksanaan pekerjaan dan dapat memenuhi
kualitas hasil pekerjaan yang baik sesuai dengan yang dipersyaratkan.
Tatacara pelaksanaan survey adalah :
Untuk calon tenaga kerja dari swadaya pada prinsipnya mengacu pada
informasi swadaya tenaga kerja hasil dari kegiatan Survey & Investigasi
Swadaya Masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya.
Untuk tanaga kerja BLM maka Tim Survey yang telah dibentuk KSM
sebelumnya mendatangi langsung warga pemanfaat (khususnya yang
memiliki pengalaman/keterampilan yang sesuai kebutuhan), kemudiaan
menanyakan kesediaannya untuk menjadi tenaga kerja.
Waktu pelaksanaan Survey Tenaga kerja ini dapat dilakukan bersamaan
dengan kegiatan survey swadaya dan survey harga satuan, khususnya
terkait informasi tenaga kerja.
Catat Hasil kegiatan ini pada formulir tenaga kerja yang telah disiapkan
sebelumnya. Informasi yang perlu dicatat antara lain adalah nama, jenis
kelamin, status kemampuan (mampu,kurang mampu/miskin), umur,
alamat dan tandatangan persetujuaannya.
Contoh formulir Pencatatan Survey Tenaga Kerja dapat dibuat seperti contoh berikut :

6. REMBUG WARGA ”KESEPAKATAN SWADAYA MASYARAKAT”
Hasil Survey & Investigasi Swadaya masyarakat yang telah dilaksanakan
sebelumnya, selanjutnya harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat
(KSM) melalui Forum Rembug atau Musyawarah warga. Forum ini
dilakukan oleh KSM bersama-sama dengan seluruh warga selaku
penerima manfaat kegiatan dengan tujuan untuk menyepakati besarnya
nilai rencana/target swadaya yang akan dikontribusikan dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana sekaligus
mensosialisasikannya kepada semua warga. Selain tujuan tersebut,
melalui forum ini juga diharapkan dapat mendorong terbangunnya
komitmen awal warga yang lebih kuat dan transparansi, akuntabilitas bagi
KSM dalam mengelola kegiatan, khususnya terkait dengan swadaya yang
diberikan oleh masyarakat. Rencana swadaya masyarakat yang disepakati
ini diharapkan benar-benar dapat direalisasikan oleh warga sehingga tidak
terjadi kekurangan biaya atau volume pekerjaan dilapangan.
TATACARA REMBUG KESEPAKATAN SWADAYA MASYARAKAT
N
o
Uraian
P. jawab
Pelaksan
a
Output/Hasi
l Yang
Dicapai
Pelaksanaan
1. Penyampaian
Undangan
Rapat
Kesepakatan
Swadaya
Masyarakat
Ketua
KSM
Surat
Undangan
diterima/dik
etahui
peserta
Peserta yang diundang :
Semua anggota KSM; BKM; UPL;
Kepala Desa/Lurah; Tokoh Masy
dan relawan serta Faskel.
2. Rembug
Kesepakatan
Swadaya
berdasarkan
Hasil Survey.
Ketua
KSM
difasilita
si oleh
UPL/
1. Daftar
Hadir
Peserta;
2. BA Hasil
Kesepak
1.Peserta diminta mengisi Daftar
Hadir terlebih dahulu;
2.Acara dibuka oleh Ketua KSM;
3.Penjelasan Maksud, Tujuan,
Hasil Yang Ingin Dicapai serta

37
N
o
Uraian
P. jawab Output/Hasi
Pelaksan
a
l Yang Pelaksanaan
Dicapai
Relawan
/ Faskel.
atan
Swadaya
tatacara Rapat/forum;
4.Penyampaian Laporan Hasil
Survey Swadaya oleh Tim
Survey
5.Pembahasan Swadaya warga
(konfirmasi kembali hasil survey
dan (dapat ditambahkan dengan
penggalian kembali swadaya
warga). Proses pembahasan
dipandu oleh UPL dan Faskel.
Untuk memudahkan proses
pembahasan sebaiknya Data
Hasil Survey dari Tim Survey
dibagikan kepada semua
peserta.
6.Pembacaan Hasil Kesepakatan;
7.Penyusunan BA Hasil
Kesepakatan Swadaya
Masyarakat;
8.Penutup oleh Ketua KSM;
Nilai-nilai hasil kesepakatan swadaya inilah yang selanjutnya akan
dipergunakan sebagai informasi dasar dalam penyusunan Rencana
Anggaran Biaya Swadaya pekerjaan KSM.
Contoh bentuk Berita Acara Hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat ini
mengacu pada formulir Form-3, Proposal terlampir.
7. REMBUG WARGA ”KESEPAKATAN HARGA SATUAN”
Seperti halnya swadaya masyarakat, Hasil Survey Harga Satuan
Upah/Bahan/Alat yang telah dilaksanakan sebelumnya, juga harus
disepakati bersama oleh warga pemanfaat (KSM) melalui Forum Rembug
atau Musyawarah warga. Forum ini dilakukan oleh KSM bersama-sama
dengan seluruh warga selaku penerima manfaat kegiatan dengan tujuan
untuk menyepakati besarnya nilai harga satuan tiap jenis tenaga kerja,
bahan/alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
sarana & prasarana, sekaligus juga mensosialisasikannya kepada semua
warga.
Selain tujuan tersebut, melalui forum ini juga diharapkan dapat mendorong
adanya transparansi, akuntabilitas bagi KSM dalam mengelola kegiatan,
khususnya terkait dengan rencana pemanfaatan dana BLM.
Beberapa Ketentuan Penetapan Harga Satuan yang harus diperhatikan :
1. Harga Upah Tenaga Kerja, paling tinggi sama dengan upah standar

yang ditetapkan oleh Instnasi Pemerintah Setempat atau UMR yang
berlaku untuk desa/kelurahan bersangkutan.
2. Bahan/Alat, pada prinsipnya dipilih bahan yang berkualitas baik sesuai
spesifikasi teknis, dengan harga yang termurah/terendah diantara
minimal 3 Toko/Pemasok setempat yang di Survey;
3. Diprioritaskan menggunakan Tenaga Kerja/bahan setempat yang tetap
memenuhi kualitas teknis yang dipersyaratkan;
4. Harga Satuan Dasar Bahan/Alat yang dipilih harus sudah
memperhitungkan harga sampai dilokasi proyek (termasuk ongkos
angkut bila ada);
5. Sebagai pembanding Harga Satuan hasil survey, maka digunakan
Harga satuan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Instansi
pemerintah setempat. Apabila terdapat Harga Satuan Bahan/Alat
Terpilih lebih besar dari Harga Satuan Kabupaten/Kota maka Harga
Satuan Terpilih tersebut harus di Justifikasi/ada perincian alasannya.
6. Apabila dalam 1 (satu) kelurahan/desa terdapat lebih dari 1 (satu)
kegiatan/prasarana maka harga satuan dasar (bahan/upah/alat) yang
digunakan haruslah satu/tidak berbeda-beda.
TATACARA REMBUG PENETAPAN HARGA SATUAN
N
o
Uraian
P. jawab
Pelaksana
Output/Hasi
l Yang
Dicapai
Metode Pelaksanaan
1 Penyampaia
n Undangan
Rapat
Penetapan
Harga
Satuan
Bahan/Alat
Ketua
KSM
Surat
Undangan
diterima/dik
etahui
peserta
Peserta yang diundang :
Semua anggota KSM/Panitia;
BKM/LKM; UPL; Kepala
Desa/Lurah; Tokoh Masy dan
relawan (bila perlu) serta Faskel.
2 Rembug
Penetapan
Harga
Satuan
berdasarkan
Hasil Survey.
Ketua
KSM
difasilitasi
oleh UPL/
Relawan/
Faskel.
3. Daftar
Hadir
Peserta;
4. BA Hasil
Kesepak
at Harga
Satuan
Bahan/
Alat;
1.Peserta diminta mengisi Daftar
Hadir terlebih dahulu;
2.Acara dibuka oleh Ketua
KSM/Panitia;
3.Penjelasan Maksud, Tujuan,
Hasil Yang Ingin Dicapai serta
tatacara Rapat/forum;
4.Penyampaian Laporan Hasil
Survey Harga oleh Tim Survey
5.Pembahasan Harga Satuan
(menyepakati nilai/besarnya
harga satuan tiap jenis
bahan/alat dan membuat
justifikasi bila perlu). Proses
pembahasan dipandu oleh
UPL dan Faskel. Untuk
memudahkan proses

39
N
o
Uraian
P. jawab Output/Hasi
Pelaksana l Yang Metode Pelaksanaan
Dicapai
pembahasan sebaiknya Data
Hasil Survey dari Tim Survey
dibagikan kepada semua
peserta.
6.Pembacaan Hasil
Kesepakatan;
7.Penyusunan BA Hasil
Kesepakatan Harga Satuan
Bahan/Alat untuk bulan
bersangkutan (contoh form
berita acara terlampir);
8.Penutup oleh Ketua KSM;
Contoh bentuk Berita Acara Hasil Kesepakatan Harga Satuan ini dapat dibuat
seperti format RAB-1, Proposal, terlampir.
8. PEMBUATAN DESAIN/GAMBAR/SPESIFIKASI TEKNIS
Perencanaan teknis prasarana lingkungan yang akan dilaksanakan melalui
bantuan PNPM MP adalah merupakan perencanaan sederhana, namun
harus dapat dipakai untuk menghitung rencana biaya pelaksanaan yang
akan dilaksanakan/dikelola oleh Masyarakat melalui wadah Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) setempat.
Berdasarkan hasil survey teknis prasarana yang telah dilakukan
sebelumnya maka KSM melakukan pembuatan desain dan gambar rencana
bangunan yang akan dibuat, termasuk spesifikasinya.
Sasaran utama dalam tahap desain ini adalah :
Menentukan tingkat pelayanan prasarana sesuai dengan kebutuhan,
seperti : kekuatan, ukuran, dll;
Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan tingkat pelayanannya;
Menyiapkan sketsa hasil perhitungan.
Beberapa hal yang dianjurkan dalam pemilihan jenis konstruksi prasarana :
Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat;
Sedapat mungkin menggunakan konstruksi dan atau teknologi
sederhana, sehingga pembangunan dan pemeliharaannya dapat
dilakukan sendiri oleh masyarakat;
Sebanyak mungkin menggunakan material dan tenaga kerja setempat;
Mudah dalam pengadaan material/alat/tenaga kerja;
Kuat dan tahan lama;
Memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat;
Dapat dibangun oleh masyarakat dengan harga yang seimbang.
Tidak mempunyai masalah teknis yang sangat berat.
Tidak merusak lingkungan;

Kriteria desain untuk setiap jenis infrastruktur yang direncanakan harus
mengacu pada kriteria desian standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis
terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum atau instansi teknis terkait lainnya.
Untuk pelaksanaan PNPM MP ini maka dapat dapat dilihat atau mengacu
pada buku Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan Sarana & Prasarana
yang telah diperbanyak ulang oleh PNPM MP. Berikut diuraikan kriteria
desain untuk beberapa jenis infrastruktur yang umum dibangun, antara lain :
a). Kriteria desain pembangun jalan yang perlu diperhatikan :
1. Jalan Aspal (Buras/Lapen/Lasbutag) :
Lebar badan jalan minimal 2,50 m;
Lebar bahu jalan / berm minimal 0,50 m (kiri + kanan = 1,00m)
Kemiringan tanjakan / menurun jalan maximal 12 %
Panjang tanjakan / turunan maximal 150 Mtr
Memakai saluran kiri dan kanan (kondisional)
Harus sudah ada Lapis Pondasi Bawah (LPB) minimal 1 tahun;
2. Jalan Tanah/Kerikil (Sirtu) :
Lebar badan jalan minimal 2,50 m;
Lebar bahu jalan / berm minimal 0,50 m (kiri + kanan = 1,00m)
Kemiringan tanjakan / menurun jalan maximal 12 %
Kemiringan Punggung Jalan minimum 3%
Kemiringan Bahu Jalan minimum 3-6%
Panjang tanjakan / turunan maximal 150 Mtr
3. Jalan Telford / Macadam :
Lebar badan jalan minimal 2,50 M
Lebar badan jalan / berm minimal 0,50 M (kiri + kanan = 1,00 Mtr)
Memakai batu tepi
Kemiringan tanjakan /menurun jalan maximal 12 %
Panjang tanjakan / turunan maximal 150 M
Catatan : dijalan menurun / tanjakan kemiringan yang lebih dari 12 %
dapat diberi konstruksi beton/aspal.
4. Jalan Rabat Beton :
Lebar badan jalan minimal 1,50 M
Kemiringan tanjakan /menurun jalan maximal 12 %
Tebal rabat minimal 7 CM (kondisional)
Permukaan rabat dibuat kasar/tidak licin;
Untuk pembangunan gorong-gorong dapat digunakan bahan dari pasangan
batu kali atau buis beton dengan memperhatikan kriteria :
Diameter minimal 30 CM
Ada dinding pengaman pondasi minimal 1,00 Mtr

Ada buick dinding minimal 0,80 Mtr
Ada Bak kontrol (Inlet/outlet )
Ada bangunan pelimpah (kondisional khusus outlet)
Catatan : apabila diameter <30 CM maka diganti dengan konstruksi plat
beton (plat duicker)
b). Kriteria desain pembangun jembatan yang perlu diperhatikan :
1. Jembatan Beton :
Panjang bentang bersih maximal 6 M
Dilengkapi dinding pengaman pondasi
Perlu pengawasan lebih intensif
Posisi jembatan tidak berada di tanjakan/turunan jalan dan tikungan
sungai
Catatan : apabila usulan >6M maka design harus mendapat
persetujuan dari KMW
2. Jembatan Gantung :
Panjang bentang bersih maximal 60 M
Lebar lantai bersih maximal 1,20 M
Menggunakan kabel seling pengaman yang cukup;
sungai
Catatan : apabila usulan >60Mtr maka design harus mendapat
3. Jembatan Gelagar Besi/Jembatan Besi :
Memakai lantai kayu, tebal minimal : 10 CM
Panjang bentang bersih maximal 10 Mtr;
Jumlah gelagar besi minimal 3 ruas
Memakai landasan roda
sungai
Bila tidak diberi perlindungan lantai (permukaan lantai ditutup aspal
+ grosok) maka harus ada landasan untuk roda kendaraan;
Catatan : apabila usulan >10Mtr maka design harus mendapat
c). Kriteria pembangunan Irigasi yang perlu diperhatikan :
1. Irigasi tidak tercatat dalam buku inventaris PU Pengairan
2. Luas areal irigasi perdesaan maksimum 150 Ha
3. Pengelolaan, Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi perdesaan
dilaksanakan oleh P3A atau kelompok tani.
4. Merupakan usulan dari masyarakat petani yang didukung adanya
kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan
pekerjaan dan sanggup melaksanakan operasi dan pemeliharaan
setelah pekerjaan selesai.

5. Dapat merupakan rehabilitasi jaringan tersier dalam daerah irigasi
teknis dan semi teknis.
6. Usulan bendung baru dari pasangan batu atau beton terbatas pada :
panjang bendung maksimum : 10 m, sedangkan untuk
panjang > 10 m sebaiknya dikoordinasikan dengan instansi teknis
terkait.
tinggi bendung maksimum : 3 m
debit banjir rencana : 30 m/dtk
7. Pembangunan irigasi baru sederhana harus memenuhi ketentuan :
ada sumber air cukup; adanya sawah (tadah hujan); ada petani;
kualitas air memenuhi; tanah/ sawah baik untuk pertanian (padi);
ada pemasaran hasil produksi; Daerah irigasi perdesaan bukan
merupakan daerah banjir rutin.
8. Pembangunan Embung harus memenuhi ketentuan :
Berada didaerah tadah hujan paling luas 100Ha;
Kolam embung berkapsitas maksimum 100.000 M3
Tinggi maksimum tubuh embung 5 m
Pelimpah Tanah, berupa saluran terbuka kapasitas paling besar
sama dengan banjir 50 tahun;
Embng milik masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan bukan
termasuk dalam daftar inventarisasi PU;
Karena proses pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi peredesaan
(mulai dari penyuluhan, survai, disain sampai pelaksanaan konstruksi)
harus dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, maka urutan
prioritas ditetapkan sebagai berikut :
1. Diutamakan pekerjaan perbaikan atau rehabilitasi jaringan irigasi
yang telah ada, dan tidak memerlukan kajian teknis yang berat.
2. Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi yang telah ada, yang benar-
benar diperlukan.
3. Pembangunan jaringan irigasi baru.
d). Kriteria pembangunan prasarana air minum/air bersih yang perlu
diperhatikan :
Prasarana dan sarana air minum yang akan dibangun, dipilih
berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain ketersediaan sumber air
baku, ketersediaan lahan, bahan, kondisi sosial ekonomi serta budaya
masyarakat setempat.
Sistem penyediaan air minum
Sistem penyediaan air minum didasarkan pada :
a) Sumber air baku yang berupa mata air, air tanah, air permukaan
dan air hujan
b) Pengolahan air, yaitu pengolahan lengkap atau tidak lengkap,
yang berdasarkan dari hasil pemeriksaan kualitas air baku
c) Sistem pendistribusian, yaitu gravitasi atau pemompaan

d) Sistem pelayanan yang berupa sambungan rumah/langsung dan
hidran umum/kran umum
Alternatif sistem penyediaan air minum secara garis besar ditunjukkan pada
gambar 1.
SumberAir
Mataair
Bangunan
Penangkapair
Resevoar Konsumen
43
SumberAir
AirTanah
Sumurbor/
Sumurgali
Resevoar Konsumen
SumberAir
AirTanah
Bangunan
Sadap
Unit
Pengolah
Reservoar Konsumen
SumberAir
AirHujan
Bak
Penampung
Bakpenampungairhujanyangdilengkapai
Dengansaringandankran
Konsumen
HidranUmum
Gravitasi/
Pemompaan
Gravitasi/
Pemompaan
Pemompaan
Gravitasi/
Pemompaan
Gravitasi Gravitasi
GravitasiPemompaan
Gravitasi Gravitasi
Gambar 1 Alternatif system penyediaan air minum
Alternatif jenis prasarana dan sarana
Jenis prasarana dan sarana yang diperlukan dalam sistem penyediaan
air minum sesuai dengan sumber air baku serta sistem pengolahannya
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. Alternatif jenis prasarana dan sarana
No
Sumber Air
Pemanfaatan
Sumber
Sarana Sistem PAM
Sistem
Pelayanan
1 Mata air Gravitasi
pemompaan
Penangkap mata air
Intake
Hidran Umum/Kran
Umum
Sambungan
Langsung
Hidran Umum
Kran Umum
Terminal Air
2 Air Tanah
- Air tanah
dangkal
SGL ps bata
SGL cincin
beton
SPT dangkal
Sumur Gali
SPT Dangkal
Hidran Umum
- Air Tanah
dalam
Pemompaan Pompa
Bak
Penampung/Reser
voir Hidran Umum/
Kran Umum
Sambungan
Langsung
Hidran Umum
Kran Umum
Terminal Air
3 Air Permukaan
- Sungai Gravitasi Intake Sambungan
Langsung

44
Pemanfaatan Sistem
Sumber Air Sarana Sistem PAM
No Sumber Pelayanan
- Danau/ waduk Pemompaan Sistem Instalasi
Pengolahan
Hidran umum
- Embung Air Sederhana (IPAS) Kran Umum
- dll Saringan Pasir
Lambat
Terminal Air
4 Air Hujan PAH Cetakan
Fiber
Penampungan Air
Hujan
Kran Umum
PAH ps bata
Catatan : SGL : sumur gali; SPT : sumur pompa tangan; PAH : penampung air hujan
Kriteria Disain
Kriteria disain untuk setiap sistem penyediaan air minum, pipa transmisi
dan pipa distribusi disajikan dalam tabel-tabel berikut ini :
Tabel. Kriteria disain sistem penyediaan air minum
No SPAM Keterangan
1 Penangkap Mata Air
(PAM)
• Skala komunal
• Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari
• Waktu pengambilan 8 jam – 12 jam
• Pelayanan minimal 20 KK
2 Sumur Gali (SGL) • Skala komunal
3 Penampungan air hujan • Skala komunal
• Pelayanan 5 KK – 10 KK
4 Sistem Pengolahan Air
Sederhana (SIPAS)
• Skala komunal
• Waktu operasional 6 jam – 8 jam
• Kapasitas optimum 0,25 L/detik
5 Hidran Umum/Kran Umum • Skala komunal
• Cakupan pelayanan 60% - 100% penduduk
• Jarak minimum penempatan 200 meter
6 Sumur Pompa Tangan • Skala komunal
7 Bangunan
penyadap/intake
• Kecepatan aliran (v) = 0,3m/detik – 2m/detik

45
No SPAM Keterangan
8 Bak Pengumpul • Waktu detensi = 5 menit – 15 menit
9 Saringan Pasir Lambat • Surface loading/kecepatan filtrasi = 0,1-0,3
m3/m2. jam
• Tinggi air = 0,7 meter – 1 meter
• Tinggi media = 0,7 meter – 1 meter
• Efective Size = 0,15 mm – 0,35 mm
e). Kriteria pembangunan prasarana MCK yang perlu diperhatikan :
1. Harus tersedia lokasi, pemakai dan sistem penyediaan air bersih.
2. Air limbah dari MCK umum harus dibuang melalui unit pengolah,
agar tidak mencemari lingkungan.
3. Sumber / air bersih tersedia, debitnya cukup (meskipun saat musim
kemarau)
4. Lengkap dengan septictank + peresapan
5. Sirkulasi udara kedalam ruang M.K cukup
6. Buangan air limbah tidak mencemari lingkungan
7. Pemilihan bentuk konstruksi memperhatikan kondisi sosial budaya
lokal;
f). Kriteria pembangunan Tambatan Perahu yang perlu diperhatikan :
Pada sungai yang lurus / tidak pada bagian berbelok
Tidak pada bagian mudah erosi
Lalulintas perahu dan kegiatan berada disekitar tamabatan perahu;
Tidak pada pantai yang ombaknya cukup besar;
Sekitar lokasi harus bersih;
Lokasi untuk penempatan bahan bangunan, tempat kerja dan
tambatan perahu harus tersedia.
Selanjutnya berdasarkan sketsa desain dan data-data hasil survey teknis
maka dilakukan pembuatan Gambar Rencana. Gambar rencana ini akan
menjadi acuan perhitungan volume rencana dan sebagai acuan
pembangunan pada tahap pelaksanaan konstruksi.
Terdapat beberapa macam gambar yang perlu disiapkan pada tahap ini,
yaitu:
1. Gambar Peta Situasi : gambar peta situasi ini minimum harus dapat
menunjukan letak prasarana yang akan dibangun. Sebagai dasar
gambar situasi ini, dapat menggunakan gambar peta desa/kelurahan
yang sudah ada.
2. Gambar Denah Bangunan : gambar denah/layout prasarana ini
minimum harus dapat menunjukan ukuran pokok prasarana dan jarak
terhadap patokan ukur, bangunan pelengkap;

3. Gambar Teknik/Detail : gambar ini meliputi gambar bangunan induk dan
bangunan pelengkap yang dibuat secara lebih detail. Gambar ini
sedapat mungkin terdiri atas gambar potongan (2 arah) dengan
memperlihatkan secara jelas detail ukuran, jenis bahan dan spesifikasi
khusus (seperti perbandingan campuran beton) dan kondisi existing, dll.
4. Khusus untuk bangunan yang mempunyai bentuk sama atau
sebahagian dapat menggunakan gambar typikal.
Mengingat pembuatan gambar rencana ini dilakukan oleh masyarakat,
maka semua gambar-gambar tersebut diatas tidak harus dibuat dengan
bentuk standar menggunakan mesin gambar dan juru gambar, tetapi
cukup dibuat sederhana namun jelas dan mudah dimengerti. Gambar-
gambar ini harus diperiksa oleh fasilitator teknik atau askot infrastruktur di
kabupaten/kota sampai dinyatakan layak. Dan untuk untuk infrastruktur
yang lebih kompleks/rumit harus disetujui oleh TA. Infrastruktur KMW atau
Instansi teknis, seperti Dinas PU setempat.
Gambar rencana ini selanjutnya akan dipergunakan untuk menghitung
Volume/Kuantitas Pekerjaan pada perhitungan RAB.
Contoh gambar-gambar konstruksi dapat mengacu pada Pedoman Teknis
Infrastruktur yang sudah ada sedangkan untuk etiket Gambar, dapat
mengacu pada Contoh format Gambar Rencana seperti Format (Form-
Gbr, Proposal) terlampir.
9.PENGAMANAN DAMPAK LINGKUNGAN & SOSIAL
Sebagai program yang sangat terdesentralisasi, PNPM Mandiri Perkotaan
berinvestasi pada sejumlah besar sub-proyek/kegiatan di area miskin di
perkotaan. Melalui BLM, PNPM Mandiri Perkotaan berharap dapat
menyediakan pembangunan infrastruktur (skala sederhana dengan pagu
adalah Rp. 50 juta) yang berkelanjutan. Tidak diperkenankan untuk
membuat suatu kegiatan yang skalanya sangat besar dan kegiatan yang
dampaknya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama
masyarakat miskin.
Desain kegiatan yang sedemikian (relatif kecil) dan pelaksanaan kegiatan
yang menjamin partisipasi dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat
lokal dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama, mulai dari
pengusulan kegiatan/kebutuhan, pelaksanaan, monitoring dan pemanfaatan
hasil-hasil pembangunan (DOUM) maka diharapkan segala permasalahan
yang muncul dapat dipecahkan secara bersama-sama pula oleh
masyarakat sehingga tidak ada dampak negatif yang signifikan akibat
pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan masyarakat.
Umumnya dampak lingkungan terjadi dari manajemen pembangunan di
lokasi selama konstruksi berlangsung. Oleh sebab itu, dalam hal ini PNPM
Mandiri Perkotaan akan tetap melembagakan mekanisme pemeriksaan,

244244761 proposal-sumur-bor-pdf

244244761 proposal-sumur-bor-pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 244244761 proposal-sumur-bor-pdf

Similar to 244244761 proposal-sumur-bor-pdf (20)

244244761 proposal-sumur-bor-pdf