Panduan aplikasi SPBE.pptx

Panduan Pemanfaatan
Infrastruktur dan Aplikasi
Berbagi Pakai SPBE

Kata Pengantar
Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden No.
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik khususnya Domain Aplikasi SPBE serta Domain
Infrastruktur SPBE dan Peraturan Presiden No. 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia, maka Direktorat
Layanan AplikasiInformatika Pemerintahan, DitjenAPTIKA,
Kementerian Kominfo telah menyiapkan informasi dan
prosedur pemanfaatan untuk aplikasi dan infrastruktur
berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).
Dengan harapan adanya akselerasi proses pemanfaatan
aplikasi dan infrastruktur berbagi pakai sehingga prinsip
keterpaduan dan interoperabilitas Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik bisa tercapai. Semoga informasi
dan layanan yang ada ini bisa membantu IPPD dalam
meningkatkan layanannya serta mempercepat
terwujudnya Digital Government.
Bambang Dwi Anggono, S.Sos, M. Eng.
Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Overview
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan
penyampaian semua aspirasi dan pengaduan
masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal
pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708
(Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta
aplikasi mobile (Android dan iOS). LAPOR! ditetapkan
sebagai Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik melalui Keputusan
Menteri PAN-RB no. 680 Tahun 2020.
Dasar Hukum
Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,
Masyarakat.
Jumlah Pengguna
IPPD yang sudah terhubung dengan LAPOR!
Alur Permohonan Penggunaan Aplikasi untuk K/L/D
Bersurat dengan Asisten Deputi Transformasi
Digital Pelayanan Publik, Kementerian PANRB untuk
mendapatkan akun.
Narahubung: Bapak Rosikin (0878-8276-3718)
Dapat diakses melalui
lapor.go.id
Fitur untuk Pelapor
• Anonim
Fitur yang bisa dipilih oleh pelapor yang akan membuat
identitas pelapor tidak akan diketahui oleh pihak
terlapor dan masyarakat umum.
• Rahasia
Seluruh isi laporan tidak dapat dilihat oleh publik.
• Tracking id
Nomor unikyang berguna untuk meninjau proses tindak
lanjut laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
o Undang-undang No. 25 tahun 2009.
o Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013.
o Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2015.
Kolaborasi
o Kementerian Komunikasi dan Informatika
o Kementerian PAN-RB
o Kantor Staf Presiden
o Kementerian Dalam Negeri
o Ombudsman
Target Pengguna
34
Kementerian
94
Pemkot
34
Pemprov
100
Lembaga
396
Pemkab

Overview
Aplikasi Umum Persuratan dan Kearsipan Dinamis
untuk Perkantoran. Telah ditetapkan sebagai aplikasi
umum oleh Kementerian PAN-RB melalui Keputusan
Menteri PAN-RB No. 679 tahun 2020.
Dasar Hukum
o Peraturan
tentang
Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.
o Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679
Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang
Kearsipan Dinamis.
Target Pengguna
Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Mengajukan surat permohonan permintaan akun
administrator instansi kepada Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Kepala
Instansi atau Kepala Daerah dan menunjuk pegawai ASN
sebagai administrator instansi Srikandi serta melampirkan
narahubung.
Contoh surat permohonan:
https://komin.fo/akunsrikandi
Contact Person ANRI tentang registrasi aplikasi Srikandi:
Bapak Supri 0813-1487-1651
o https://srikandi.arsip.go.id/ (Live)
o https://srikandi.layanan.go.id/ (Bimtek)
Fitur
o Penciptaan Arsip: (Registrasi Naskah Dinas Masuk dan
Keluar, Distribusi Naskah Dinas, Penomoran Naskah
Dinas).
o Penggunaan Arsip: (Tindak Lanjut Naskah Dinas).
o Pemeliharaan Arsip: (Pemberkasan Arsip dan
Peminjaman Arsip).
o Penyusutan Arsip: (Usul Pindah, Usul Serah dan Usul
Musnah).
Kolaborasi
o Arsip Nasional Republik Indonesia

SICANTIK
Aplikasi Perizinan Online Daerah

Overview
Kolaborasi
Fitur Utama
o Aplikasi perizinan Berbasis Teknologi Layanan
BerbagiPakai(CloudService)yangdimanfaatkan
untuk layanan perizinan non berusaha dan non
perizinan secara elektronik di daerah.
o Aplikasi ini dikembangkan sebagai sebuah
upaya mendukung kualitas layanan online yang
terpadu dan satu pintu di seluruh pemerintah
daerah di Indonesia.
o Konsil Kedokteran Indonesia
Dasar Hukum
o Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
o Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah.
Target Pengguna
o DPMPTSP Provinsi, Kota/Kabupaten di seluruh
Indonesia.
o Publik.
o Terintegrasi - Penyelenggaraan sistem
terpadu baik non berusaha serta non perizinan,
Terintegrasi SSO.
o Cloud - Penyelenggaraan sistem Cloud
– Microservices dan integrasi untuk lintas
sector, Kemudahan dan efisiensi bagi instansi
pengguna.
o Mobile - Dapat diakses dari mana pun melalui
perangkat mobile.
o Keamanan - Terintegrasi dengan Tanda Tangan
Digital oleh BPPT dan BSrE, Jaminan keamanan
Data Pengguna.
o Aplikasi Umum - SICANTIK CLOUD diusulkan
sebagai aplikasi umum.
o Dinamis - Berbagai SOP, dokumen cetak, form
diakomodir untuk pengguna.
o Peta Digital - Memudahkan pemohon akses
perizinan sesuai wilayah domisili.
o Tracking - Pemantauan status pengajuan,
Diakses oleh pemohon dan admin instansi.
o Survey, Pemanfaatan survey sebagai evaluasi
layanan perizinan.

Fact
o Pengguna siCANTIK per Juni 2022 mencapai 27
provinsi, 272 kabupaten, 63 kota.
o Jumlah produk perizinan yang telah diterbitkan
sebanyak 383.827 produk izin.
Alur Permohonan Penggunaan Aplikasi
o Mengirimkan surat permohonan pemanfaatan
aplikasikeDirektoratLayanan AplikasiInformatika
Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan
Informatika, yang ditanda tangani oleh Kepala
Dinas atau Kepala Daerah dan menunjuk
satu pegawai sebagai administrator instansi
siCANTIK.
ocontoh surat permohonan dapat didownload
di : https://komin.fo/permohonansiCANTIK
o https://sicantik.go.id
o Playstore (Khusus Pemohon):
https://komin.fo/appsicantikpemohon

SIDEKA-NG
(Sistem Informasi Desa dan kawasan - New Generation)

Overview
Merupakan salah satu aplikasi Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik Nasional yang diperuntukan
bagi pemerintah tingkat desa/kelurahan dalam
meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem
guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Dasar Hukum
o Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Administrasi Pemerintahan Desa.
o Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Desa
berdasarkan Permendagri No.2 Tahun 2017.
o Menjalankan amanat UU No.6 tahun 2014
tentang Desa.
o Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan
Satu Data Indonesia.
o Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.
Target Pengguna
Pemerintah desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
Alur Permohonan Penggunaan Aplikasi untuk Pemda
Mengirimkan surat permohonan pemanfaatan aplikasi
ke Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan,
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
o website.desa.id (Website Desa)
o layanan.desa.id (Aplikasi Sideka-NG)
Fitur
Sistem Layanan Pemerintah Desa telah menyediakan
22 jenis permohonan dan 29 jenis Berkas Layanan Surat
yang secara umum diterbitkan oleh Pemerintahan Desa
seperti;
o Permohoan dan Proses Berkas Surat Pengantar Desa.
Ȉ Permohoan dan Proses Berkas Surat Keterangan Desa.
Ȉ Permohoan dan Proses Berkas Surat Pernyataan Desa,
dan lain sebagainya.
Kolaborasi
o Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Overview
Sistem Informasi Manajemen Dasawisma
merupakan aplikasi berbasis website yang dapat
menjadi solusi dari berbagai kegiatan PKK. Beragam
pendataan kegiatan Dasawisma, seperti pendataan
Keluarga, pendataan Aktivitas Warga, pendataan
Catatan Kelahiran atau Kematian, dan lainnya.
Layanan pendataan mengenai rumah tinggal
termasuk aspek lingkungan, keluarga, anggota
keluarga dan aspek sosialnya serta merupakan
ujung tombak pelaksanaan 10Program Pokok PKK.
Dasar Hukum
o Peraturan Kemendagri No. 36 tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.99
Tahun 2017.
o Perpres No.99 Tahun 2017 Tentang Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
o Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Eleketronik.
o Perpres No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia.
Target Pengguna
o Pemerintah Daerah: Desa/Kelurahan.
o TP-PKK Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi, Kota/
Kab, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/RW/RT).
Mengirimkan surat permohonan pemanfaatan aplikasi
ke Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan,
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
https://dasawisma.layanan.go.id/
Fitur
o Master Data Materi Survey.
o Kegiatan Survey.
o Survey Anggota & Mengisi Kegiatan Survey.
o Rumah Tinggal
o KK
o Anggota Keluarga
o Ibu & Balita (Kelahiran /Kematian).
o Data Dusun.
o Data Kelompok Dasawisma.
o Manajemen Pengguna:
o Grup Pengguna.
o Akun Pengguna.
o Laporan/ Rekapitulasi Data.
Kolaborasi
o Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Overview
Kementerian KomInfo bekerja sama dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
serta Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten dan
Kota menghadirkan Aplikasi Bank Sampah.
Aplikasi Bank Sampah adalah Aplikasi Pengelolaan
Sampah untuk memudahkan pengelolaan data
transaksi sampah di Bank Sampah.
Tujuan dan manfaat yang didapat yaitu membuat
sampah menjadi barang ekonomis yang dapat
menambah penghasilan masyarakat.
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah
pada Bank Sampah.
oPemerintah Daerah : Kabupaten/Kota, Kecamatan,
Desa/Kelurahan.
oPengelola Bank Sampah (Induk, Cabang/Unit).
oMasyarakat.
Aplikasi ini melayani :
• Data Bank Sampah
• Jenis Sampah
• Harga Sampah
• Data Nasabah
• Transaksi Nasabah
• Transaksi Bank Unit
• Stok Sampah
• Setoran Sampah
• Penarikan Saldo
Target Pengguna
Fitur
Kolaborasi
o Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mengirimkan surat permohonan pemanfaatan
aplikasi ke Direktorat Layanan Aplikasi Informatika
Pemerintahan, Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika, Kementerian Komunikasi dan
Informatika.
https://banksampah.layanan.go.id

Overview
Aplikasi ini dibangun untuk dapat mempermudah keterse-
diaan informasi desa wisata di Indonesia beserta atraksi,
aksesibilitas, dan amenitas.
Kolaborasi
1
.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
dan Ekonomi
2. Kementerian Kementerian Pariwisata
Kreatif
Fitur
o Pengelolaan desa wisata.
o Penglolaan berita.
o Pengelolaan atraksi dan amenitas desa.
Target Pengguna
dan Desa/
o Pemerintah Daerah: Kabupaten/Kota
Kelurahan.
o Masyarakat.
Alur Permohonan Penggunaan Aplikasi untuk Pemda
Dapat mendaftar secara langsung ke
https://dewi.layanan.go.id/#/Register
https://dewi.layanan.go.id/#/Register

Sistem Informasi Kapasitas Sumber
Daya Manusia Terpadu Berbasis Cloud

Overview
Kolaborasi
Platform yang terdiri dari layanan diklat dan
wawasan kebangsaan untuk menciptakan ASN yang
unggul dan berintegritas, serta mengembangkan
kompetensi secara profesional dengan
memanfaatkan TIK untuk mewujudkan birokrasi
yang transparan, efektif, dan efisien serta terhindar
dari paham radikalisme dan sikap intoleransi.
1.Kementerian Komunikasi dan Informatika
2.Kementerian Dalam Negeri
3.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Layanan
• Aplikasi Wawasan Kebangsaan
Platform penghubung yang berisi berbagai jenis
Wawasan Kebangsaan. Adapun fitur-fitur di
Aplikasi Wawasan Kebangsaan:
1. Konten Wawasan Kebangsaan
Konten pembelajaran mengenai wawasan
kebangsaan dalam bentuk Learning
Management System.
2. Asesmen Budaya Kewargaan (SENYAWA)
Asesmen psikometri sebagai alat ukur yang
mengungkapkan sikap berbangsa dan
bernegara seseorang.
3. Survei Wawasan Kebangsaan
Survei pengetahuan publik tentang berbangsa
dan bernegara.
• Aplikasi Pengembangan SDM
Platform untukmendukung semua aktivitas peningkatan
kapasitas ASN secara menyeluruh. Fitur-fitur pada
aplikasi pengembangan SDM adalah sebagai berikut:
1. Standardisasi:
a. Manajemen Kompetensi
– Master data kompetensi dan keterampilan
– Pemetaan diklat dengan kompetensi dan
keterampilan.
– Peserta mendapatkan kompetensi melalui
penyelesaian diklat.
b. Struktur Jabatan dan Standardisasi Kompetensi
– Pemetaan jabatan dengan kompetensi dan
keterampilan.
2. Pengembangan Kompetensi
– Mendukung banyak jenis format konten: teks,
video, audio, dokumen atau konten interaktif.
– Aktivitas seperti Kuis dan Tugas.
– Belajar mandiri atau dipimpin pelatih.
3. Sertifikasi
Sertifikat digital yang sudah terintegrasi dengan
Tanda Tangan Elektronik (BSrE).
4. Monitoring dan Evaluasi
Didukung engine kelas dunia yang mendukung
berbagai jenis pertanyaan serta pengawasan jarak
jauh yang didukung oleh Artificial Intelligence/
Machine Learning.
5. Akreditasi Lembaga

Target Pengguna
o Seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
o Masyarakat.
Mengajukan permohonan ke Badan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam
Negeri.
sdm.layanan.go.id

Aplikasi
Pembelajaran
Online Terpadu
KEMENAG

Overview
Aplikasi ini merupakan bentuk dari digitalisasi proses
belajar mengajar dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI)
sampai dengan Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat. Di
dalamnya terdapat 4 layanan yang dapat menunjang
kegiatan belajar mengajar di Madrasah maupun proses
pendaftaran peserta didik baru.
Kolaborasi
1.Kementerian Komunikasi dan Informatika
2.Kementerian Agama
Layanan
• Sistem Informasi Siswa
Merupakan platform untuk semua aktivitas sehari-hari
anda dalam kegiatan pembelajaran di Madrasah/
Sekolah. Disini anda dapat melihat jadwal, absensi,
tugas dan banyak lagi.
• Manajemen Pembelajaran
Merupakan platform pembelajaran sosial kolaboratif
antara pengajar dan pembelajar di dalam lingkungan
interaktif berbasis internet.
• Pusat Pembelajaran Online
Merupakan situs sistem informasi terpadu berbasis
cloud yang menyediakan ragam bentuk ilmu dan
pembelajaran yang menarik serta interaktif.
• Penerimaan Peserta Didik Baru
Merupakan platform yang dirancang untuk melakukan
Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) pada Madrasah
pilihan yang dilakukan secara online. Mulai dari proses
pendaftaran hingga pengumuman hasilnya.
Target Pengguna
1.Seluruh Pemerintah Daerah.
2.Pengelola MI hingga MA.
o Pengajuan dari madrasah atau Kanwil Kemenag
Provinsi atau Kabupaten/Kota suratnya ditujukan
kepada Direktorat KSKK Kementerian Agama RI.
o Untuk pengajuan selain Kanwil Kemenag dan
Madrasah dapat mengajukan surat permohonan
kepada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika
Informatika.
madrasah.layanan.go.id

Email
Siswa
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi

Layanan
Target Pengguna
Overview
Email siswa nasional merupakan layanan
persuratan elektronik yang dapat dimanfaatkan
oleh siswa/peserta didik.
Kolaborasi
Riset, dan
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika
2.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Teknologi
Memberikan layanan email untuk siswa.
Siswa di seluruh Indonesia.
o Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kota/Kabupaten
dapat mengajukan permohonan pemanfaatan
Informatika.
o Info lebih lanjut: https://siswa.id/#/panduan-
pendaftaran-akun
Dapat Diakses Melalui
o siswa.id

Overview
Penyediaan layanan surat elektronik (email) secara
khusus untuk ASN dan perangkat desa.
Target Pengguna
ASN dan perangkat desa di seluruh Indonesia.
mail.go.id
o Pendaftaran akun dapat dilakukan melalui Helpdesk
di;
• servicedesk.layanan.go.id
• Whatsapp: 081111124678.
o Berkas yang dibutuhkan:
• ASN: Data diri dan Scan Kartu Pegawai.
• Perangkat Desa: Scan SK pengangkatan
perangkat desa.

Overview
Penyediaan secara khusus surat elektronik (e-Mail)
untuk elemen pemerintah daerah baik pemerintah
provinsi, kota/kabupaten.
Target Pengguna
Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten di seluruh
Indonesia.
multidomain.go.id
o Pendaftaran akun dapat dilakukan melalui Helpdesk
di;
• servicedesk.layanan.go.id
• Whatsapp: 081111124678.
o Berkas yang dibutuhkan:
• Surat permohonan penggunaan aplikasi
yang ditujukan ke Direktorat Layanan Aplikasi
Informatika Pemerintahan, Ditjen. Aplikasi
Informatika.
• Non-Disclosure Agreement atau Pernyataan
Menjaga Kerahasiaan.

Overview Target Pengguna
REDKAR digunakan untuk mengumpulkan dan
mengelola seluruh relawan pemadam kebakaran
mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/
kota, provinsi, sampai tingkat nasional.
Dasar Hukum
o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
o Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2018tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.
o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
1
4Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122Tahun
2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Pemadam Kebakaran di Daerah.
o Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-
306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan
Relawan Pemadam Kebakaran.
Fitur
o Pendaftaran Relawan Kebakaran.
o Pengelolaan data seluruh relawan pemadam
kebakaran mulai dari tingkat desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional.
o Dinas Pemadam Kebakaran.
o Relawan pemadam Kebakaran.
o Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.
o Menteri Dalam Negeri.
o https://damkar.layanan.go.id/
o Playstore : https://komin.fo/Redkar
Dapat menghubungi secara langsung ke Direktorat
Manajemen Penanggulangan Bencana dan
Kebakaran, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan,
Kementerian Dalam Negeri,
a.n Bapak Adam 0811-9344-443

Overview
Aplikasi ePosyandu adalah aplikasi untuk digitalisasi
layanan yang ada di posyandu dan pelaporan data
posyandu secara berjenjang.
Dasar Hukum
o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tahun 2007 tentang Kelompok Kerja Operasional
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal
Posyandu).
o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun
2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial
Dasar Di Posyandu.
o Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Eleketronik.
o Perpres No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia.
Kolaborasi
o Kementerian Kesehatan
o BKKBN
Fitur
o Pendaftaran posyandu.
o Digitalisasi layanan yang ada di posyandu.
o Pelaporan data posyandu secara berjenjang.
Target Pengguna
o Pokjanal Pemerintah Daerah: Provinsi, Kabupaten/
Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
o Masyarakat.
http://eposyandu.layanan.go.id
Mengirimkan surat permohonan pemanfaatan
Pemerintahan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika,
Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Overview
Aplikasi helpdesk adalah aplikasi Layanan bantuan
yang disiapkan untuk untuk menangani permintaan
layanan atau pelaporan kendala/insiden
terjadianya gangguan terkait operasionalisasi
layanan aplikasi SPBE.
Layanan
Log in di servicedesk.layanan.go.id
Senin s.d.Jumat pukul 08.00 - 16.00WIB(kecuali
hari libur nasional)
1.Layanan pendaftaran pengguna.
2.Layanan penanganan permasalahan dan insiden.
3.Tracking status tiket permasalahan/insiden.
4.Layanan komunikasi publik dengan tim helpdesk.
5.Layanan komunikasi antar tim helpdesk.
Tujuan dan Manfaat
1.Mengetahui kendala atau gangguan
operasionalisasi layanan yang sering diadukan
oleh end user.
2.Mengetahui layanan mana saja yang sering
bermasalah.
3.Mengetahui permintaan layanan apa saja yang
sering disampaikan oleh end user.
4.Sebagai alat tracking pemenuhan layanan
pengguna sesuai target layanan.
5.Memastikan penyelesaian insiden, problem
dan pemenuhan layanan terselenggara sesuai
standar ISO 20000.
081111124678
https://servicedesk.layanan.go.id/
servicedesk@layanan.go.id

Overview Layanan
Target Pengguna
PUSAT DATA NASIONAL merupakan SEKUMPULAN
PUSAT DATA yang BAGI PAKAI dan SALING
TERHUBUNG untuk menempatkan sistem elektronik
dan komponen terkait lainnya untuk keperluan
penempatan, penyimpanan, pengolahan,
dan pemulihan data bagi Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah. Pusat Data Nasional diarahkan
menggunakan teknologi KOMPUTASI AWAN
sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur
dapat dilakukan (ekosistem layanan cloud).
Penyediaan Pusat Data Nasional saat ini fasilitas
sebagai berikut;
• Fasilitas Standar Data Center Tier IV & III Design
dan Facility dari Uptime Institute (SLA 99,982%)
dan ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 18001.
• Fasilitas Jaringan dengan Bandwidth 20 Gbps
IIX, 1 Gbps IX dan Sistem Perangkat Jaringan
(Switch, Router) yang memiliki redundancy /
double Perangkat.
• Fasilitas Sistem Keamanan yang terdiri dari
AntiDDOS, Web Application Firewall (WAF),
Network Firewall, Network Antivirus, Anti
SPAM, Automatic Vulnerability Management,
Application Performance Management, File
Integrity Monitoring.
• Fasilitas 2 (Dua) Data Center yang terpisah dari
berjalan aktif-aktif.
• Penyediaan Helpdesk, Tim Monitoring Jaringan
& Keamanan Informasi dan Enginer On Site
(EOS) 24 x7 ( 3 shift).
o IaaS (Infastructure as a Service)
• Government Virtual Data Center (VDC),
• Government Virtual Private Server (VPS).
o PaaS (Platform as a Service)
• ContainerManagement Platform(Redhat Openshift),
• Government Hosting & Panel Management (Web
Hosting),
• Content Delivery Network (CDN), SMS Gateway.
o SaaS (Software as a Service)
• Application Performance Monitoring, Cloud Storage,
Project Management.
• System.
o SeCaaS (Security as a Service)
• Network Firewall, Network Antivirus, Anti DDOS, Web
Application Firewal, Automatic.
• Vulnerability Management, File Integrity Monitoring,
AntiSPAM.
Seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di
Indonesia.

Jumlah Pengguna Layanan Cloud Pusat Data Nasional
*Data Direktorat LAIP Juni 2022
Pengguna Pusat Data
Nasional Sementara
oleh K/L/D
Storage (TB) Memory (TB) Komputasi
Pertumbuhan
Pengguna PDNS
Pertumbuhan
Penyimpanan
Pertumbuhan
Memory
Pertumbuhan
Komputasi
2020 2021 Juni
2022
2020 2021 Juni
2022
2020 2021 Juni
2022
2020 2021 Juni
2022
Pemanfaatan Layanan Cloud Pusat Data Nasional
Total: 253 Instansi
• Kementerian/Lembaga : 69
• Provinsi : 16
• Kabupaten : 129
• Kota : 39

Alur Permohonan Penggunaan Layanan
Dokumen Pengajuan (https://komin.fo/syarat-ketentuan-dcs)
a. Surat Permohonan.
b. Identitas ASN (Karpeg & Surat Penugasan).
c. Kontrak Pengguna Layanan.
d. Spesifikasi Teknis.
Inventarisir dan Asesmen
Kebutuhan Layanan (Pusdatin/
Dinas Kominfo Prov/Kab/Kota).
Penyampaian Permohonan
https://pdn.layanan.go.id
(Pusdatin/Dinas Kominfo Prov/
Kab/Kota).
Assessment Permohonan Layanan
(Kominfo - Pusdatin/Dinas Kominfo
Prov/Kab/Kota).
1. fi. 3.
Tahapan Pemanfaatan Cloud PDN

SISTEMPENGHUBUNG
LAYANANPEMERINTAH

Dasar Hukum
Target Pengguna
Nilai Strategis SPLP
Overview
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
merupakan perangkat integrasi/penghubung
untuk melakukan pertukaran data, sistem aplikasi,
Layanan SPBE, dan kanal-kanal perangkat IoT
dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi
sehingga dapat melakukan pertukaran data dari
mesin ke mesin.
o Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 27
dan Pasal 33.
o Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia.
o Peraturan Presiden Nomor 18Tahun 2020 tentang
RPJMN 2020-2024.
Kolaborasi
o Kementerian PPN/Bappenas
o Kementerian PANRB
o Kementerian Keuangan
o BRIN dan BSSN
Wali data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Unit
Kerja IT K/L dan Dinas Kominfo Daerah).
o Mendukung Cross Border Data Flow dan Data Free
Flow with Trust.
o Mendukung Interoperabilitas dan Pertukaran Data
Nasional.
o Komponen Infrastruktur Penting dalam SPBE dan
SDI khususnya keterhubungan layanan dalam Mall
Pelayanan Publik Online.

Pengguna Alur Pemanfaatan Layanan
Materi Pembelajaran
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yg terdaftar
di SPLP terdiri atas 20 instansi pusat dan 145
pemerintah daerah.
Alamat Layanan
o https://splp.layanan.go.id
o https://konsolidasi.layanan.go.id
o https://sso.layanan.go.id
Fitur
o Enterprise Service Bus (ESB) : sebagai tools
integrasi dan komunikasi antar services.
o API Management : sebagai tools manajemen
layanan antar muka aplikasi.
o Extract Transform Load (ETL) : sebagai tools
dalam melakukan konsolidasi dan perpindahan
dengan penyesuaian format data.
o Single Sign On : sebagai tools penghubung
layanan untuk memudahkan user dalam
membuka berbagai layanan dengan satu kali
login.
o Silakan mengirim surat permohonan akun kepada
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan,
Ditjen. Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi
dan Informatika.
• Format surat permohonan dapat diakses pada
link berikut: https://komin.fo/surat-splp
• Info lebih lanjut: https://s.id/splp-nasional
o Narahubung:
• Diansyah (0811-1041-240).
• Ichwanul Muslim (0878-7869-7644).
o https://komin.fo/modul-splp
Info Kegiatan Bimtek/FGD
o https://komin.fo/kegiatan-splp

Overview
Tujuan Penyelenggaraan
Jaringan Intra Pemerintah
o Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang
menghubungkan antar simpul jaringan dalam
suatu organisasi.
o Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan
interkoneksitertutup yang menghubungkan antar
Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah.
o JIP bersifat tertutup dan dimanfaatkan secara
private oleh pemerintah.
o Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan
untuk menjaga keamanan dalam melakukan
pengiriman data dan informasi antar Instansi
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
o Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah.
o Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah
setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
harus:
a. Membuat keterhubungan dan akses
Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
b. Mendapatkan pertimbangan kelaikan
operasidarimenteriyangmenyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi
dan informatika; dan
c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan
keamanan dari kepala lembaga yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang keamanan siber.
1
. Mengamankan trafik data yang bersifat sensitif/
rahasia/kritikal sebagai sarana pertukaran data/
informasi umum antar instansi pemerintah.
2.Pelayanan publik maupun administrasi
pemerintahan yang handal melalui penyediaan
alternatif kanal (transmisi dan komunikasi) antar
instansi pemerintah jika terjadi pemutusan akses
internet, bencana, maupun gangguan lainnya.
Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Ekektronik (SPBE)
Layanan
o Tersedia sebuah Gateway yang difungsikan sebagai
titik terminasi pertukaran data/voice (VoIP)/video
dengan jaringan di luar JIP / jaringan Internet.
o Tersedia beberapa jenis kanal jalur komunikasi yang
akan digunakan pada JIP, yaitu fiber optic, wireless dan
satelit. Pemakaian kanal-kanal tersebut disesuaikan
dengan jaringan yang tersedia pada daerah masing-
masing.
o DNS Pemerintah merupakan DNS Lokal pada JIP yang
menyimpan IP Address aplikasi pemerintahan.
o Jaringan Komunikasi intra pemerintah dengan
menggunakan saluran seluler dengan nomor dan
APN khusus untuk jalur komunikasi data/voice (VoIP)/
video.
o Alokasi IP Address pemerintah diatur pada Pusat JIP.

User membuat tiket untuk
pengajuan layanan dengan
mengakses
https://pdn.layanan.go.id
User memilih menu create ticket, lalu
memilih sub category network, lalu memilih
item category sesuai dengan layanan yang
dibutuhkan, yang terdiri atas Jaringan Infra
Pemerintah (Bandwith, Nama JIP)
IP Public v4
VPN Client
User memilih menu
request di portal
User mengupload
dokumen pre-request
Lalu, helpdesk melakukan
pengecekan request User
(Kelengkapan Data)
Setelah itu, Team Leader KSO
mereview, apakah verifikasi
kebutuhan User sudah
sesuai dengan Scope
JIka sudah disapproved,
Team EoS akan melakukan
permintaan User
Selanjutnya, Team EoS
mengirimkan hasil
pemenuhan permintaan
User
Lalu, Helpdesk dan Admin Kominfo
melakukan konfirmasi Closing Tiket
kepada User untuk
permintaan yang sudah disesuaikan
Alur Permohonan Penggunaan Layanan Jaringan

Aplikasi Lainnya yang Telah
Dikembangkan

Aplikasi Lainnya yang Telah Dikembangkan
No. Nama Aplikasi Keterangan Stakeholder
1
. Evaluasi Kelaikan Pusat Data
Nasional / SiPuja
Aplikasi untuk pengujian kelaikan bagi JIP dan
pusat data yang dikelola oleh K/L/D
Kementerian Kominfo, BSSN,
K/L/D
2. Self-Assessment Smart City Aplikasi yang mendukung gerakan Smart City,
yaitu untuk mempermudah evaluasi pelaksanaan
Smart City di tiap kabupaten/kota yang
mengikuti.
Kementerian Kominfo, Pemda
3. Sistem Informasi Percepatan dan
Perluasan Digitalisasi Daerah
(SIP2DD)
Sistem informasi yang mendukung rangkaian
program kerja Satuan Tugas Percepatan dan
Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan
implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah (ETPD)
Kemenko Perekonomian,
Kemendagri, Bank Indonesia,
Kementerian Keuangan,
, Kemenpan RB, Setneg,
Bappenas, BSSN, Kemkominfo,
Pemda
4. SPPT-TI
Sistem Penanganan Perkara
Tindak Pidana Secara Terpadu
Berbasis Teknologi Informasi
SPPT-TI berfungsi sebagai Pertukaran data
melalui integrasi sistem penanganan perkara
antar Lembaga Penegak Hukum (LPH)
Kemenkopolhukam, KSP,
Kemenkominfo,BSSN,
Bappenas, Kemenkumham,
MA, Polri, Kejaksaan,
KPK,BNN,
5. Aplikasi Messenger
https://asnchat.layanan.go.id/
Aplikasi Messenger ASN CHAT (Messenger) adalah
aplikasi yang berfungsi sebagai media sosial
percakapan untuk pegawai ASN, baik berupa
pesan teks ataupun panggilan suara atau video
Kementerian Kominfo
6. Aplikasi PSE dan Repositori SPBE Aplikasi Pendaftaran Sistem Elektronik Lingkup
Publik merupakan aplikasi pendaftaran SE
yang terdiri dari aplikasi dan infrastruktur
yang mendukung aplikasi yang dimiliki oleh
pemerintah. SE yang memenuhi syarat akan
mendapatkan tanda daftar. Aplikasi ini terhubung
dengan repositori yaitu tempat disimpannya
kode sumber dan dokumentasi dari SE yang
didaftarkan.
Kementerian Kominfo, K/L/D

7. Aplikasi Clearance TIK
https://ega-spbe.layanan.go.id/
Aplikasi Clearance TIK dibangun untuk dapat
mendukung proses sinkronisasi perencanaan
dan penganggaran pembangunan Nasional dan
memastikan kelayakan belanja sistem TIK baru.
Kementerian Kominfo
8. Aplikasi Satpol PP SIJAFPOLPP atau Sistem Informasi Jabatan
Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
merupakan aplikasi untuk mengelola urusan
administrasi terkait jabatan fungsional Satpol PP.
Kemendagri, Satuan Polisi
Pamong Praja
9. Aplikasi SIETIK
https://sietik.dkpp.go.id
/
SIETIK atau Sistem Informasi Kode Etik
Penyelenggaraan Pemilu merupakan aplikasi
yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk
melaporkan apabila terdapat pelanggaran kode
etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu
Kementerian Kominfo, DKPP
10. Aplikasi Portal Dashboard DPD RI
https://dpd.go.id/
Merupakan site utama DPD RI yang dapat diakses
publik. Terdapat microsite untuk setiap daerah
dan anggota DPD RI.
Kementerian Kominfo,
Sekretariat Jenderal DPD RI
1
1
. Aplikasi Mapping Kegiatan DPD RI Aplikasi yang digunakan oleh Pegawai dan
Anggota DPD RI untuk memproses segala
Kegiatan dan Perjalanan Dinas
12. Aplikasi Aplikasi Anggota DPD RI Aplikasi yang digunakan oleh Admin,Anggota &
Staff Ahli DPD RI untuk melakukan manajemen
data anggota DPD & manajemen Struktur
Organisasi anggota DPD RI
13 Aplikasi Persidangan DPD RI Aplikasi yang digunakan oleh Pegawai dan
Anggota DPD RI untuk melakukan manajemen
persidangan dan tracking persidangan

14. Sistem Informasi Manajemen
Ketahanan Ekonomi Sosial
Budaya
Sistem Informasi Ketahanan Ekonomi Sosial
Budaya merupakan aplikasi web untuk
mengelola data terkait penerapan P4GN & PN,
pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
serta pelaporan permasalahan kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di
seluruh daerah.
Kementerian Kominfo dan
Ditjen. Polpum, Kementerian
Dalam Negeri
15. Aplikasi Sistem Informasi Ormas
https://siormas.kemendagri.
go.id/
Sistem Informasi Ormas (SIORMAS) yang
diusulkan merupakan seperangkat tatanan yang
meliputi data, informasi, sumber daya manusia,
dan teknologi yang saling berkaitan dan
dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk
mendukung manajemen pelayanan publik dan
tertib administrasi.
16. Sistem Informasi Politik Dalam
Negeri
Sistem Informasi Politik Dalam Negeri merupakan
sistem informasi yang mencakup data terkait
kondisi politik di daerah, database partai politik
dan data kepala daerah.
17. Aplikasi SIPKS & PUSKOMIN SIPKS adalah suatu aplikasi yang digunakan
untuk mengefektifkan pelaksanaan pelaporan,
monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Terpadu.
Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)
Kewaspadaan Dini di Kementerian Dalam Negeri,
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
dibentuk untuk mendukung Tim Kewaspadaan
Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan
laporan harian, mingguan dan bulanan secara
berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika
diperlukan secara cepat, tepat dan akurat.

18. Sistem Data dan Informasi
Hukum
Aplikasi Sistem Data dan Informasi Hukum
( Sidatinkum ) adalah suatu sistem untuk
mengelola penyusunan data peraturan dan
perundang-undangan yang sedang berjalan
pada Ditjen Polpum.
Kementerian Kominfo dan
Ditjen. Polpum, Kementerian
Dalam Negeri
19. Sistem Informasi Manajemen
Report
Sistem Informasi digunakan sebagai
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
penyebaran informasi terkait:
a. Mengelola pelaksanaan Program Kegiatan
Kerja Polpum
b. Mengelola dan menyajikan Laporan Data
Pegawai, Laporan Aset, dan Laporan Anggaran
c. Pelaporan Instrumen Data Monitoring dan
Evaluasi Provinsi dan Kab/Kota seluruh
Indonesia
d. Mengelola Dashboard Internal dan Dashboard
Eksternal Polpum

Aplikasi dalam Tahap
Pengembangan

Aplikasi dalam Tahap Pengembangan
1
. Aplikasi Simpel Ombudsman Aplikasi simpel atau sistem informasi Manajemen
penyelesaian laporan adalah aplikasi atau sistem
yang digunakan oleh internal Ombudsman
Republik Indonesia dalam menyelesaikan
laporan yang masuk, laporan laporan seperti
laporan pelayanan publik atau adanya laporan
maladministrasi
Kementerian Kominfo,
Ombudsman
2. Sistem Informasi Kearsipan Statis
(SIKS)
Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) berfungsi
untuk mengumpulkan dan mengolah metadata
arsip statis yang dikelola oleh semua organisasi
kearsipan di seluruh Indonesia dan menyajikan
informasi tentang ketersedian arsip secara
nasional
Kementerian Kominfo, ANRI
3. Aplikasi Pembinaan Jabatan
Fungsional Humas
Sebagai sarana untuk mengakomodir
pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata
Humas yang holistik, dan mengintegrasikan
aspek pembinaan antara instansi pengguna,
pemangku jabatan pranata humas, dan instansi
Pembina.
4. Aplikasi PPID Nasional Penyediaan informasi dan dokumentasi untuk
publik.
(Akan diajukan sebagai aplikasi umum)
5. Prototipe aplikasi super SPBE Prototipe, rancangan, sampel, dan model awal
sebagai acuan konsep untuk pengembangan
aplikasi super pemerintahan
Kemkominfo, KemenPAN RB
6. Aplikasi Tata Kelola SPBE Aplikasi ini digunakan oleh seluruh IPPD untuk
melakukan manajemen dan tata kelola SPBE
secara digital. Aplikasi ini memuat mulai dari
perencanaan dan arsitektur SPBE hingga
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE.
Tim Koordinasi SPBE, K/L/D
7. Aplikasi Manajemen SPBE

Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
2022

Panduan aplikasi SPBE.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Panduan aplikasi SPBE.pptx

Similar to Panduan aplikasi SPBE.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Panduan aplikasi SPBE.pptx