bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Puslapdik - Paparan Rakor Dikdas Region 5.pdf
1. PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
2023
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
3. Tujuan
• Tujuan PIP Dikdasmen adalah untuk
membantu biaya personal pendidikan
Peserta Didik dalam rangka:
• meningkatkan akses layanan pendidikan;
• mencegah Peserta Didik putus sekolah;
• menarik Peserta Didik putus sekolah.
4. Siswa dari keluarga miskin/rentan miskin
yang tercatat di DTKS dan/atau P3KE
Landasan Hukum dan Sumber Data Penerima PIP
1 2
Siswa dari keluarga miskin/rentan miskin
yang diusulkan dan diverifikasi oleh
dinas pendidikan atau pemangku
kepentingan
✓ Data bersumber dari:
✓ Usulan Dinas Pendidikan berdasarkan data Layak
PIP yang diinput oleh Sekolah melalui Dapodik.
✓ Usulan Pemangku Kepentingan.
✓ Data bersumber dari:
✓ Hasil Pemadanan antara data siswa di
DAPODIK DTKS dan/atau P3KE
• Nomor 13 Tahun
2011
• PENANGANAN
FAKIR MISKIN
Undang
Undang
•Nomor 7 Tahun 2014
•Pelaksanaan PSKS,
PIP, dan PIS Untuk
Membangun
Keluarga Produktif
•Perpres 166
Instruksi/
Peraturan
Presiden
•Nomor 10 tahun
2020
•Program Indonesia
Pintar
Permen
dikbud
•Nomor 14 Tahun
2022
•Juklak PIP
Persesjen
5. • DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,
penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan
sosial.
• DTKS yang ditetapkan setiap bulan dijadikan sebagai acuan dalam program
Penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam hal tidak
terdapat perubahan dalam usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Menteri dapat
menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan penetapan bulan
terakhir.
• Kriteria DTKS meliputi: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan;
e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; g. korban tindak
kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau h. kriteria lainnya yang ditetapkan
oleh Menteri.
• Data Peserta Didik pemegang KIP merupakan data Peserta Didik yang bersumber dari
hasil pemadanan DTKS dengan Siswa di Dapodik. Pemadanan data dilaksanakan
sesuai dengan prosedur pemadanan data yang dilakukan Pusdatin berdasarkan
perjanjian kerja sama antara Pusdatin dengan lembaga/institusi yang berwenang
dalam mengelola DTKS.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
6. • "Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol
persen pada tahun 2024 mendatang." (Presiden Joko Widodo - presidenri.go.id)
• Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah upaya yang terarah,
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan,
pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
• Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah
kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil
pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah
pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi
(desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan
dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status
kesejahteraan (Desil).
• Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lain yang menjalankan program
penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari
Data P3KE.
Data Pensasaran Percepatan Penanggunlangan
Kemiskinan Ekstrim (P3KE)
Sumber: p3ke.kemenkopmk.go.id
7. KIP Digital
a. Peserta Didik yang ditetapkan pada SK Penerima KIP merupakan Peserta
Didik pemegang KIP berdasarkan hasil pengolahan data calon penerima PIP
Dikdasmen yang bersumber dari data calon Peserta Didik Pemegang KIP.
b. SK Penerima KIP ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
c. Peserta Didik yang telah ditetapkan pada SK Penerima KIP diberikan KIP
dalam bentuk digital yang memuat:1) Nomor KIP; 2) Nama siswa; 3) NISN;
4) NIK; dan 5) tahun terbit.
d. KIP sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diakses oleh dinas
pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SIPINTAR menu KIP Digital.
e. KIP berlaku mulai dari ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran.
f. Status keberlakuan KIP dapat dilihat pada data detail dengan cara memindai
QR code pada KIP digital.
g. Manfaat dari KIP Digital:
a. Pendistribusian KIP dalam bentuk digital lebih cepat (realtime) dan akurat.
b. Peserta didik hasil pemadanan antara Dapodik dengan DTKS yang sudah ditetapkan
sebagai penerima PIP dapat langsung diterbitkan KIP Digitalnya.
c. QRCode pada kartu dapat mempermudah proses verifikasi pada pelaksanaan program-
program yang mensyaratkan KIP, salah satunya PPDB.
d. Bentuk digital dapat menghindari kerusakan, kehilangan dan penyalahgunaan.
8. Bank Penyalur
SD/SMP/SDLB/SMPLB
/Paket A/Paket B
Seluruh Jenjang
khusus Provinsi Aceh
1. Bank Penyalur Ditetapkan Berdasarkan Regulasi PBJ
yang berlaku dan/atau Evaluasi Pelaksanaan
2. Pelaksanaan Penyaluran Dana oleh Bank Penyalur
Didasari Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SMA/SMK/SMALB
/Paket C
9. Besaran dan Peruntukkan Dana
SD/SDLB/PAKET A
Rp450.000,-
Khusus Kelas 6 di semester
Genap dan Kelas 1 di
semester Gasal sebesar
Rp225.000,-
SMP/SMPLB/PAKET B
Rp750.000,-
Khusus Kelas 9 di semester
Genap dan Kelas 7 di
semester Gasal sebesar
Rp375.000,-
SMA/SMALB/SMK/PAKET C
Rp1.000.000,-
Khusus Kelas 12 di semester
Genap dan Kelas 10 di
semester Gasal sebesar
Rp500.000,-
SMK (program 4 tahun)
Rp1.000.000,-
Khusus Kelas 13 di semester
Genap dan Kelas 10 di
semester Gasal sebesar
Rp500.000,-
Peruntukkan dana PIP adalah
membantu memenuhi biaya personal pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik
Membeli buku
dan
alat tulis
Membeli
seragam dan
perlengkapan
sekolah
Membiayai
transportasi ke
sekolah
Biaya kursus
bagi peserta
didik pendidikan
formal
Biaya praktik
tambahan dan
biaya magang
Uang saku
peserta didik
10. Penetapan Pengelola PIP
Puslapdik
Dinas
Pendidikan
Provinsi
Kantor Cabang
Dinas (KCD)
SMA SMK
Satuan
Pendidikan
Khusus
(SLB)
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/
Kota
SD SMP
Satuan
Pendidikan
Kesetaraan
Tim PIP Dikdasmen
Kabupaten/Kota ditetapkan
oleh kepala dinas pendidikan
kabupaten/kota atau pejabat
yang lebih tinggi.
Tim PIP Dikdasmen
Provinsi ditetapkan oleh
kepala dinas pendidikan
provinsi atau pejabat
yang lebih tinggi.
Tim PIP Dikdasmen
Satuan Pendidikan
ditetapkan oleh kepala
satuan pendidikan
11. Susunan Keanggotaan Pengelola PIP
Tim PIP Dikdasmen
Provinsi
Tim PIP Dikdasmen
Kabupaten/Kota
Tim PIP Dikdasmnen
Satuan Pendidikan
Sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. ketua;
b. anggota PIP SMA;
c. anggota PIP SMK;
d. anggota PIP Pendidikan Khusus
(SDLB, SMPLB, dan SMALB);
e. operator PIP SMA;
f. operator PIP SMK; dan
g. operator PIP Pendidikan Khusus
(SDLB, SMPLB, dan SMALB).
Sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. ketua;
b. anggota PIP SD;
c. anggota PIP SMP;
d. anggota PIP Pendidikan
Kesetaraan (Program Paket A,
Program Paket B, dan Program
Paket C);
e. operator PIP SD;
f. operator PIP SMP; dan
g. operator PIP Pendidikan
Kesetaraan (Program Paket A,
Program Paket B, dan Program
Paket C).
a. ketua;
b. anggota; dan
c. operator PIP/Dapodik satuan
pendidikan.
12. Tugas dan Kewenangan Pengelola PIP
Dinas Pendidikan Satuan Pendidikan
Tugas dan
Kewenangan
1. mengusulkan Peserta Didik calon penerima
PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya;
2. melakukan sosialisasi dan koordinasi
pelaksanaan PIP di wilayahnya;
3. menghimpun dan melayani pengaduan
masyarakat di wilayahnya;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan PIP di wilayahnya; dan
5. melaksanakan tugas dan wewenang lain
dalam pengelolaan PIP di wilayahnya sesuai
dengan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1. mengusulkan Peserta Didik calon
penerima PIP sesuai dengan
persyaratan;
2. melakukan sosialisasi dan
pemantauan pelaksanaaan PIP pada
satuan pendidikan; dan
3. membantu kelancaran proses aktivasi
rekening dan/atau penarikan dana PIP
Peserta Didik penerima di satuan
pendidikan.
Pembiayaan Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 4
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) kabupaten/kota atau sumber lain
yang tidak mengikat.
1. bantuan operasional sekolah yang
relevan;
2. bantuan operasional penyelenggaraan
yang relevan; atau
3. sumber dana lainnya yang sah pada
satuan pendidikan.
14. Penetapan Penerima PIP dari DTKS
DTKS
DAPODIK
1
CALON PENERIMA PIP NOMINASI PIP PENERIMA PIP & KIP
Rekening sudah aktif
Rekening
belum aktif
Rekening
aktif
aktivasi
pemadanan
SK Nominasi Penerima PIP SK Pemberian PIP
Saldo 0 (nol)
dana tersalurkan
ke rekening
penerima PIP
dana tersalurkan
ke rekening
penerima PIP
-Lengkap?
-NIKValid?
-Logis?
15. Penetapan Penerima PIP dari Non DTKS
Dinas
Pendidikan
Pemangku
Kepentingan
Pengusulan
melalui SIPINTAR
2
Rekening
belum aktif
Rekening
aktif
Rekening sudah aktif
aktivasi
CALON PENERIMA PIP NOMINASI PIP PENERIMA PIP
SK Nominasi Penerima PIP SK Pemberian PIP
Saldo 0 (nol)
dana tersalurkan
ke rekening
penerima PIP
dana tersalurkan
ke rekening
penerima PIP
-Lengkap?
-NIKValid?
-Logis?
16. Variabel dalam Validasi
Variabel yang diperiksa
• Nama Peserta Didik
• Tidak diisi
• Tidak mengandungarti.
• Mengandung angka/special char.
• Nama siswa=nama ibu
• NamaIbuKandung
• Tidak diisi
• Tidak mengandung arti.
• Mengandung angka/special char.
• Nama ibu=Nama siswa
• Tanggallahir
• Usia sekolah diluar 6-21 tahun
• NISN
• Panjang<>10 karakter
• Angka berulang, contoh 0000000000
• NISN ganda
• NIK
• Tidak valid Dukcapil
• Kosong,““
• Null
• Panjang <>16 karakter
• Ganda
Perbaikan/Verval PD oleh Sekolah:
vervalpd.data.kemdikbud.go.id
Perbaikan data PD oleh Orang tua/Siswa:
nisn.data.kemdikbud.go.id
Variabel yang dipertimbangkan
• Pekerjaan orang tua
• TNI/Polri
• PNS
• Penghasilan orang tua
• >Rp5.000.000,-
17. Termin Penyaluran
1
Februari s.d April
KIP (DTKS dan/atau P3KE)
2
Mei s.d September
1. Usulan Dinas Pendidikan Fase 1
2. Usulan Pemangku Kepentingan
Fase 1
3. Hasil aktivasi SK Nominasi
3
Oktober s.d Desember
1. Usulan Dinas Pendidikan Fase 2
2. Usulan Pemangku Kepentingan
Fase 2
3. Hasil aktivasi SK Nominasi
4. Pemutakhiran KIP (DTKS)
19. Metode Aktivasi Rekening SimPel PIP
Secara Langsung
*Catatan: Khusus SD/SMP/SDLB/SMPLB/Paket A/Paket B menggunakan identitas orangtua/wali dan Kartu Keluarga
Melalui Kuasa
Penerima PIP
Orang Tua/Wali
Penerima PIP
Orang Tua/Wali
Kuasa Penerima PIP
Bank Penyalur
Bank Penyalur
✓ Metode Melalui Kuasa
Dilaksanakan Hanya Jika Tidak
Mungkin Dilaksanakan Secara
Langsung dan Syarat Terpenuhi.
✓ Rekening SimPel penerima PIP yang
diaktivasi melalui kuasa penerima
PIP harus atas nama Peserta Didik
Penerima PIP.
20. Persyaratan Aktivasi Rekening SimPel PIP
Secara Langsung
Surat Keterangan
Aktivasi Rekening
Foto kopi Identitas
Pengenal Peserta
Didik
Formulir
Pembukaan/Aktivasi
Rekening
1 2 3
21. Dokumen Aktivasi Rekening SimPel PIP
Melalui Kuasa
Surat keterangan aktivasi
rekening yang dikeluarkan
oleh kepala sekolah.
Surat Kuasa & Fotokopi identitas
pengenal penerima PIP.
Formulir pembukaan/aktivasi
rekening SimPel yang disediakan
oleh bank penyalur.
1 2 3
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani
oleh Kuasa Peserta Didik (Kepsek)
Fotokopi KTP Kuasa Peserta Didik
(Kepsek) dan menunjukkan aslinya
Fotokopi Surat Pengangkatan Jabatan
kuasa peserta didik (Kepsek) yang
masih berlaku dan menunjukkan aslinya
4 5 6
22. Syarat Aktivasi Rekening Melalui Kuasa
1 2
Hanya Dapat Dilaksanakan di:
Lokasi tempat tinggal dan satuan pendidikan
Peserta Didik berada di:
a. daerah khusus yang ditetapkan oleh
Kementerian;
b. daerah yang sedang mengalami bencana
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
atau Pemerintah Pusat; dan/atau
c. daerah lain yang sulit untuk mengakses ke
bank penyalur berdasarkan rekomendasi
Pemerintah Daerah.
Peserta Didik/orang tua/wali yang tidak
memungkinkan untuk melakukan aktivasi
rekening secara langsung yang disebabkan
karena:
a. sedang sakit;
b. penyandang disabilitas;
c. diundang dalam acara kunjungan kerja
pemerintah; dan/atau
d. kondisi sulit lainnya berdasarkan
rekomendasi Pemerintah Daerah.
Hanya Dapat Dilaksanakan oleh:
23. • Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
• Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
• Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
• Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41
TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Daerah
24. Pemberian Kuasa
Pemberian kuasa harus
berasal dari:
1) Peserta Didik Penerima
PIP yang sudah cakap
hukum; atau
2) orang tua/wali Peserta
Didik penerima PIP
apabila Peserta Didik
tidak cakap hukum
dalam melakukan
aktivasi rekening
SimPel.
Kuasa Penerima PIP merupakan Kepala
Satuan Pendidikan penerima PIP yang
telah memiliki surat kuasa pelaksanaan
aktivasi dan dalam kondisi tertentu
dapat memberikan hak substitusi
melalui surat kuasa substitusi kepada:
(1) guru atau tenaga kependidikan yang
berstatus sebagai aparatur sipil
negara; dan
(2) guru atau tenaga kependidikan yang
diangkat dan ditetapkan oleh ketua
yayasan bagi sekolah swasta.
Kuasa Penerima PIP hanya
dapat bertindak sesuai
dengan surat kuasa
dan/atau surat kuasa
substitusi pelaksanaan
aktivasi rekening dan
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM).
25. Penyerahan Buku Tabungan
Kuasa Penerima PIP harus menyerahkan buku tabungan SimPel
dan kartu debit kepada:
1) Peserta Didik penerima PIP yang telah cakap hukum dalam melakukan
aktivasi rekening SimPel untuk ditandatangani dan disimpan oleh Peserta
Didik; atau
2) Orang tua/wali Peserta Didik penerima PIP apabila Peserta Didik penerima
tidak cakap hukum dalam melakukan aktivasi rekening SimPel untuk
ditandatangani dan disimpan oleh orang tua/wali Peserta Didik.
Penyerahan buku tabungan SimPel dan kartu debit kepada
Peserta Didik dan/atau orang tua/wali Peserta Didik penerima
PIP:
1) harus disertai dengan tanda serah terima buku tabungan SimPel dan kartu
debit.
2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah buku tabungan SimPel dan
kartu debit diterima oleh kuasa Penerima PIP dari bank penyalur.
26. Format Surat Kuasa
Dari peserta didik yang cakap hukum Dari peserta didik yang tidak cakap hukum
Surat Kuasa wajib
mengikuti format Surat
Kuasa dan
ditandatangani secara
sah kedua belah pihak.
Apabila diperlukan,
Surat Kuasa dapat dibuat
dalam bentuk Bersama,
Tidak Perorangan.
27. Perwalian Peserta Didik
Dalam hal orang tua dari Peserta Didik
berhalangan untuk melakukan aktivasi
rekening SimPel, penarikan dana PIP,
pembatalan KIP, dan pengembalian dana
PIP ke kas umum negara, maka dapat
dilaksanakan oleh Wali Peserta Didik.
Wali Peserta Didik sebagai berikut:
a. Anggota keluarga yang tercantum dalam satu KK yang sama dan sudah cakap hukum;
b. Kerabat/saudara yang tidak tercantum dalam KK yang sama dibuktikan dengan surat yang
menerangkan perwalian dari aparat pemerintah setempat dan disetujui oleh orang tua/wali; dan
c. Kepala panti asuhan bagi Peserta Didik yang tinggal di panti asuhan yang dibuktikan dengan surat
yang menerangkan perwalian dari aparat pemerintah setempat dan disetujui oleh orang tua/wali.
28. • Apabila Peserta Didik merupakan calon penerima PIP dan masuk ke dalam SK Nominasi
Penerima PIP namun telah pindah satuan Pendidikan dalam satu jenjang pendidikan yang
sama, maka Surat Keterangan Aktivasi Rekening dapat diterbitkan oleh kepala satuan
pendidikan asal atau satuan pendidikan yang baru.
• Kepala Satuan Pendidikan asal agar:
• memperhatikan tiap tiap peserta didiknya yang akan pindah satuan Pendidikan untuk
segera mengaktivasi rekening dan menerima buku tabungan serta dana yang ditarik
apabila telah melakukan penarikan dana, sebelum pindah satuan pendidikan.
• apabila kondisi tidak memungkinkan, maka cukup memastikan peserta didik yang
bersangkutan telah diberikan surat keterangan aktivasi rekening.
• Kepala Satuan Pendidikan yang baru agar:
• memperhatikan tiap tiap peserta didiknya yang merupakan pindahan dari satuan
pendidikan lain untuk selanjutnya memeriksa surat keterangan aktivasi rekening yang
dibawa dari kepala satuan pendidikan awal untuk digunakan pada proses aktivasi rekening.
• apabila peserta didik yang bersangkutan tidak membawa surat keterangan aktivasi
rekening dari kepala satuan pendidikan asal, maka kepala satuan pendidikan yang baru
dapat menerbitkan surat keterangan aktivasi rekening.
Peserta Didik Pindah Satuan Pendidikan
31. SIPINTAR
Eksternal
Internal
Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan
Pusdatin
Inspektorat
Jenderal
Ditjen PAUD
Dikdas dan
Dikmen
Pusdatin
Kemdikbud
SIPINTAR
Dinas Pendidikan
Provinsi /Kab/Kota
Sekolah
SIPINTAR adalah
aplikasi berbasis
web yang dikelola
oleh Pusat Layanan
Pembiayaan
Pendidikan untuk
menyimpan,
memproses dan
mendistribusikan
informasi Porgram
Indonesia Pintar (PIP)
kepada publik dan
pemangku
kepentingan.
pip.kemdikbud.go.id
Dinas Pendidikan
Provinsi /Kab/Kota
34. Trend Menurun Pada Nominal Pengembalian
Dana PIP ke Kas Umum Negara
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 3.943.755.225.0 3.295.284.775.0 2.773.858.600.0 1.939.400.050.0 1.981.808.450.0 1.639.454.375.0 470.974.275.000 323.100.050.00
2 347.174.250.000 532.467.400.000 457.493.825.000 432.205.025.000 381.134.525.000 591.532.425.000 470.974.275.000 250.220.725.000
0
500.000.000.000
1.000.000.000.000
1.500.000.000.000
2.000.000.000.000
2.500.000.000.000
3.000.000.000.000
3.500.000.000.000
4.000.000.000.000
4.500.000.000.000
DANA
(RUPIAH)
30 18 18 18 17 5 1 1,5
30 Juni 2018 30 Juni 2018 30 Juni 2019 30 Juni 2020 31 Mei 2021 31 Mei 2021 31/01/2022 15 Februari 2023
Melewati Tahun Anggaran dalam Bulan
Cut Off Aktivasi untuk Pengembalian
Dana ke kas Umum Negara
1. Dana Rekening Belum Aktivasi 31 Januari Tahun Berikutnya
2. Dana dikembalikan ke Kas Umum Negara dengan Perbedaan Tgl Cut Off
38. PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Hasil Survei Aktivasi Rekening
Pada Pelaksanaan PIP 2022
Sosialisasi Pelaksanaan
39. Kategori dan Sub Kategori Kendala
Kendala Aktivasi Rekening
Layanan Bank
Keterbatasan
Pemahaman Petugas
Bank
Pembatasan Waktu
Aktivasi
Konsistensi
Persyaratan
Keterbatasan
Layanan Bank
Pemenuhan
Berkas Aktivasi
Berkas Aktivasi Tidak
Dipahami Dengan
Benar
Berkas
Kependudukan
Bermasalah
Kelengkapan Berkas
Sulit Dipenuhi
Kondisi Siswa
Siswa Yang Tidak
Boleh Melakukan
Aktivasi
Siswa Yang Sulit
Melaksanakan
Aktivasi
Geografis
Kendala Geografis
Kendala
Pertimbangan
Keselamatan
Satuan
Pendidikan
Pemahaman SK
Nominasi Belum Baik
Ketidakpedulian
Sekolah Terhadap PIP
Kondisi Sekolah Tidak
Mendukung Aktivasi
Rekening
Sekolah Menghindari
Campur Tangan Pihak
Luar/Politik
Dinas Pendidikan
Dinas Mempersulit
Aktivasi Rekening
Kategori
Kendala
Sub
Kategori
Kendala
Catatan: Pada tiap Sub Kategori Kendala terdapat berbagai uraian kendala yang dapat dipilih
40. Akses Menu Survei
• DINAS PENDIDIKAN Provinsi dan
Kabupaten/Kota login ke SINPINTAR
(pip.kemdikbud.go.id)
• Pilih menu SURVEI KENDALA AKTIVASI
REKENING dan perhatikan sub-menu
• Dinas Pendidikan dapat
memilih menu:
• Daftar Sekolah untuk melihat
sekolah yang menjadi
responden
• Daftar Siswa untuk melihat
siswa yang tidak mengaktivasi
rekening
41. Monitoring Survei
Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat
memilih kecamatan tertentu apabila diperlukan
Setelah pilih Kecamatan, klik tombol Filter
Daftar Sekolah Responden akan tampil pada bagian
bawah
Jumlah sekolah yang terdapat siswa tidak aktivasi
Jumlah sekolah yang belum melakukan input data
Jumlah sekolah yang sudah melakukan input data sebagian
Jumlah sekolah yang sudah melakukan input data seluruhnya
Jumlah sekolah yang sudah melakukan konfirmasi selesai
Khusus akun dinas Pendidikan provinsi dapat memilih
Kabupaten kemudian Kecamatan
42. PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Hasil Survei Aktivasi Rekening
Pada Pelaksanaan PIP 2022
Sosialisasi Pelaksanaan
43. Rekap Populasi dan Sampling
Jumlah Sekolah Jumlah Siswa
Jenjang Populasi Sampling % Populasi Sampling %
SD 47,793 11.983 25,07% 215.947 48.171 22,31%
SMP 16,480 3.592 21,80% 68.924 13.840 20,08%
SMA 9,121 1.095 12,01% 52.780 6.501 15,05%
SMK 9,549 1.305 13,67% 72.092 10.848 14,54%
82.943 17.975 21,67% 409.743 79.360 19,37%
44. Rekap Jawaban Survei
KATEGORI HAMBATAN SD SMP SMA SMK Total
DINAS PENDIDIKAN 274 97 13 42 426
GEOGRAFIS 6.064 1.252 940 355 8.611
KONDISI SISWA 19.720 6.376 3.764 7.856 37.716
LAYANAN BANK 6.931 2.134 477 600 10.142
BERKAS AKTIVASI 8.063 2.783 805 1.186 12.837
SATUAN PENDIDIKAN 7.119 1.198 502 809 9.628
TOTAL 48.171 13.840 6.501 10.848 79.360
45. Rekap Jawaban Survei
KATEGORI HAMBATAN SD SMP SMA SMK Total
DINAS PENDIDIKAN 274 97 13 42 426
GEOGRAFIS 6.064 1.252 940 355 8.611
KONDISI SISWA 19.720 6.376 3.764 7.856 37.716
LAYANAN BANK 6.931 2.134 477 600 10.142
BERKAS AKTIVASI 8.063 2.783 805 1.186 12.837
SATUAN PENDIDIKAN 7.119 1.198 502 809 9.628
TOTAL 48.171 13.840 6.501 10.848 79.360
46. Total 3.764
SISWA YANG SULIT MELAKSANAKAN AKTIVASI 2.820
Orang Tua Penerima PIP mengabaikan informasi/arahan aktivasi rekening dari sekolah 676
Penerima PIP bukan sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan 160
Penerima PIP mutasi ke satuan pendidikan lain 585
Penerima PIP penyandang disabilitas 15
Penerima PIP sedang bekerja dan tidak mendapatkan ijin untuk melakukan aktivasi sampai batas akhir
aktivasi
327
Penerima PIP sedang melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/ Praktik Kerja Industri (Prakerin) di daerah yang
jauh dari sekolah
23
Penerima PIP sudah lulus 194
Penerima PIP tidak berada di sekolah/lembaga dalam waktu yang cukup lama melewati batas akhir aktivasi 674
Penerima PIP yang sedang sakit 166
SISWA YANG TIDAK BOLEH MELAKUKAN AKTIVASI 944
Penerima PIP menolak karena merasa tidak miskin/rentan miskin 90
Penerima PIP sudah meninggal dunia 22
Penerima PIP sudah putus sekolah (drop out) 610
Penerima PIP terdeteksi sebagai data ganda 6
Penerima PIP tidak diketahui lagi keberadaannya 216
Kategori Hambatan: Kondisi Siswa SMA
47. Total 805
BERKAS AKTIVASI TIDAK DIPAHAMI DENGAN BENAR 327
Berkas aktivasi yang diajukan tidak sesuai dengan data pada SK Penerima PIP 18
Penerima PIP/orang tua/wali tidak memahami berkas aktivasi 301
Sekolah tidak dapat memenuhi berkas aktivasi 7
Tanda tangan pada berkas dianggap tidak valid oleh bank 1
BERKAS KEPENDUDUKAN BERMASALAH 242
Penerima PIP tinggal dengan kerabat dan belum punya wali resmi yang dilengkapi surat yang menerangkan
perwalian 36
Penerima PIP tinggal di panti asuhan belum punya wali resmi yang dilengkapi surat yang menerangkan
perwalian 17
Penerima PIP/orang tua/wali tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) 140
Penerima PIP/orang tua/wali tidak memiliki KTP 49
KELENGKAPAN BERKAS SULIT DIPENUHI 236
Penerima PIP berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Lembaga Penempatan Anak Sementara
(LPAS)/Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) 5
Penerima PIP berada di sekolah berbasis pondok (boarding) dan belum cakap hukum, sementara orang tuanya
berada jauh di luar kota/provinsi/negeri sehingga sulit dimintai surat kuasa 231
Kategori Hambatan: Berkas Aktivasi SMA
