PMK-34/PMK.04/2020 merupakan peraturan terakhir yang memberikan fasilitas kepabeanan dan perpajakan untuk impor barang terkait penanganan Covid-19. Peraturan ini mencakup seluruh pihak termasuk pemerintah, perorangan, perusahaan, serta kawasan berikat dan perusahaan kite, dan memberikan pembebasan bea masuk, cukai, serta penangguhan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang tert

1. Fasilitas Kepabeanan di PMK terkait dengan Penanganan Covid-19
www.hisconsulting.co.idEmail : info@hisconsulting.co.id
Sehubungan dengan terbitnya beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan penanganan
Covid-19 maka kami membuat sebuah ringkasan untuk mempermudah dan memahami isi dari beberapa
PMK tersebut :
1. PMK-23 adalah PMK untuk perusahaan yang mempunyai KLU sesuai dengan Lampiran di PMK dan
perusahaan fasilitas KITE, artinya jika ada perusahaan yang KLU nya tidak ada di PMK-23 maka tidak
bisa menikmati fasilitas ini.
2. PMK-28 adalah PMK hanya Badan/Instansi Pemerintah/Daerah, Rumah Sakit dan Pihal Lain yang
ditunjuk oleh Pemerintah jadi selain 3 pihak tersebut maka tidak dapat menggunakan fasilitas ini.
3. PMK-31 adalah khusus ditujukan hanya untuk perusahaan Kawasan Berikat (KB) dan fasilitas KITE yaitu
diberikan terkait relaksasi kegiatan di KB untuk penanganan pandemi Covid-19.
4. Sampai dengan PMK-31 maka pembebasan Bea Masuk dan PDRI barang terkait dengan penanganan
Covid-19 adalah hanya untuk tujuan non komersial. Sedangkan untuk tujuan komersial maka harus
membayar Bea Masuk dan PDRI.
5. PMK-34 adalah PMK “sapu jagad” yaitu mencakup semua pihak mulai dari perorangan, perusahaan
sampai dengan pemerintah. Untuk mendapatkan pembebasan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI di
fasilitas ini maka harus mengajukan permohonan ke Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan baik
untuk tujuan non komersial maupun komersial. Kepala Kantor Pabean berwenang menyetujui atau
menolak permohonan tersebut.
6. Rekomendasi dari BNPB tetap harus digunakan dalam melakukan importasi terkait penanganan Covid-
19.

2. Peraturan Subjek Objek Fasilitas Ket
PMK-
23/PMK.03/2
020 ttg
Insentif Pajak
untuk Wajib
Pajak
Terdampak
Wabah Virus
Corona
Sektor Manufaktur
Tertentu (sesuai KLU di
Lampiran di PMK) dan
Perusahaan KITE dan KITE
IKM
Semua kegiatan usaha
oleh Sektor Manufaktur
Tertentu, Perusahan
KITE dan KITE IKM
 PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah selama 6 bulan
(penghasilan bruto < 200jt
 Pembebasan PPh 22 Impor
selama 6 bulan
 Pengurangan PPh 25 sebesar
40% selama 5 bulan
 Restitusi PPN dipercepat
PPh 22 Impor : mengajukan
SKP melalui DJB online
PPh Pasal 25:
Pemberitahuan pengurangan
angsuran PPh 25 secara
tertulis ke Kepala KPP
PPh Pasal 21 dan Restitusi
PPN: detail sesuai PMK
PMK-
28/PMK.03/2
020 ttg
Pemberian
Fasilitas Pajak
Terhadap
Barang dan Jasa
Yang Diperlukan
Dalam Rangka
Penanganan
Pandemi Virus
Corona (Covid-
19)
Pihak Tertertu yang
ditunjuk oleh
Pemerintah :
 Badan/Instansi
Pemerintah (baik
pusat/daerah)
 Rumah Sakit dan
 Pihak Lain yang
ditunjuk oleh
Pemerintah atau
rumah sakit.
Barang : Obat-obatan;
Vaksin; Peralatan
laboratorium; Peralatan
pendeteksi; Peralatan
pelindung diri; Peralatan
untuk perawatan pasien;
dan/atau Peralatan
pendukung lainnya .
Jasa: konstruksi;
konsultasi, teknik, dan
manajemen; persewaan;
dan/atau pendukung
lainnya
 PPN ditanggung pemerintah
atas:
1. Atas impor barang objek PMK
2. Atas penyerahan barang
(objek PMK) oleh PKP ke
Pihak Tertentu
3. Atas pemanfaatan Jasa dari
luar negeri
4. Atas barang untuk
pemanfaatan Jasa dari luar
negeri
 Pembebasan PPh 22 impor oleh
DJBC tanpa SKB
PPN:
Pembuatan Faktur Pajak , SSP
dan Laporan Realisasi Pajak
Ditanggung Pemerintah harus
sesuai aturan di PMK-28/2020
PPh 22 Impor:
Laporan Realisasi Pembebasan
PPh Pasal 22 Impor sesuai
PMK-28/2020
PMK terkait Fasilitas Kepabeanan untuk Penanganan Covid-19
Email : info@hisconsulting.co.id www.hisconsulting.co.id

3. Peraturan Subjek Objek Fasilitas Ket
PMK-31/PMK.04/
2020 ttg Insentif Tambahan
Untuk Perusahaan Penerima
Fasilias Kawasan Berikat
dan/atau KITE untuk
penanganan dampak
penyakit Virus Corona (Covid-
19)
PMK ini mengatur
relaksasi untuk ke
 Kasawan
Berikat
 Perusahaan
Fasilitas KITE
Pembebasan
 KITE IKM
 Disinfektan
 Masker
 Alat pelindung
diri
 Alat pengukur
suhu tubuh;
dan/atau
 Barang lain untuk
keperluan
penanganan
penyakit virus
corona (COVID-
19).
Untuk KB:
Barang asal impor:
Diberikan penangguhan
BM dan tidak dipungut
PDRI
Barang asal lokal:
Tidak dipungut PPN atau
tidak dipungut PPN dan
PPnBM
Untuk KITE :
Barang asal TLDDP:
Tidak dipungut PPN atau
PPN dan PPnBM (hanya
untuk produksi yang 100%
diekspor
Penyerahan hasil produksi
ke KB :
 Mendapat
penangguhan BM dan
tidak dipungut PPN
atau PPN dan PPn BM.
Perizinan:
- Izin produksi melalui
KPPBC yang mengawasi
- Melalui INSW untuk
Lastas dari BNPB
Penjualan lokal dari KB:
Penyelesaian BM dan
PDRI sesuai ketentuan KB
Penjualan lokal dari KITE:
- Dibatasi maks 50% dari
realisasi nilai ekspor
tahun sebelumnya.
- Membayar BM
dengan nilai pabean,
klasifikasi dan tarif
saat diimpor (dlm hal
pembebanan tarif BM
bahan impor lebih
tinggi dari hasil
produksi maka
menggunakan tarif
BM hasil produksi.
PMK terkait Fasilitas Kepabeanan untuk Penanganan Covid-19
www.hisconsulting.co.idEmail : info@hisconsulting.co.id

4. Peraturan Subjek Objek Fasilitas Ket
PMK-34/PMK.04/
2020 ttg Pemberian
Fasilitas Kepabeanan
Dan/Atau Cukai Serta
Perpajakan Atas Impor
Barang Untuk Keperluan
Penanganan
Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)
 Pemerintah Pusat
dan Daerah
 Orang
perseorangan
 Badan Hukum,
atau
 Non Badan
Hukum
 KB dan KITE
73 Jenis barang
terkait penanganan
Covid-19 (di
Lampiran huruf A)
Pembebasan BM
dan/atau Cukai,
tdk dipungut PPN,
PPN+PPnBM
Pembebasan BM dan PDRI:
Pengajuan SKMK ke Kepala
KPPBC/KPU Pelabuhan
Pemasukan
Izin Lartas:
Melalui INSW untuk lartas
dari BNPB
PMK terkait Fasilitas Kepabeanan untuk Penanganan Covid-19
www.hisconsulting.co.idEmail : info@hisconsulting.co.id