SlideShare a Scribd company logo
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
1
Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPnBM)
PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar
Pengenaan Pajak (DPP).
Tarif PPN dan PPnBM
1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
o ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
o ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
o ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200%
(dua ratus persen).
4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen).
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang,
berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak
termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak
(JKP),ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang
dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena
Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk
ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang
dipungut menurut Undang-Undang PPN.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak
dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :
1. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian
setelah dikurangi laba kotor;
2. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau
Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
3. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
2
rata-rata;
4. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
5. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
6. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran
perusahaan, adalah harga pasar wajar;
7. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya
dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok
penjualan atau harga perolehan;
8. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
9. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah
yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
10. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh
persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
Contoh Cara Menghitung PPN dan PPnBM
1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
= 10% x Rp25.000.000,00
= Rp2.500.000,00
PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut
oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.
2. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian
sebesar Rp20.000.000,00
PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B”
= 10% x Rp20.000.000,00
= Rp 2.000.000,00
PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut
oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.
3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai
Impor sebesar Rp15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai
= 10% x Rp15.000.000,00
= Rp 1.500.000,00
4. Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah
dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%.
Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah tersebut adalah:
a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00
b. PPN = 10% x Rp5.000.000,00
= Rp500.000,00
c. PPn BM = 20% x Rp5.000.000,00
= Rp1.000.000,00
5. Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari
suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif
misalnya 35%.
Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat
dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam
harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya.
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
3
Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan
PPn BM yang terutang adalah :
a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00
b. PPN = 10% x Rp50.000.000,00
= Rp5.000.000,00
c. c. PPn BM = 35% x Rp50.000.000,00
= Rp17.500.000,00
PPN sebesar Rp500.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak
masukan bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pajak keluaran
bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan.
Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh
PKP “X”.
Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
a. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10%
(sepuluh persen), adalah :
kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan
pesawat penerima siaran televisi;
kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga;
kelompok mesin pengatur suhu udara;
kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran
radio;
kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.
b. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua
puluh persen), adalah:
kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain
yang disebut pada huruf a;
kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium,
town house, dan sejenisnya;
kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena,
selain yang disebut pada huruf a;
kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin
pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik;
kelompok wangi-wangian;
c. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga
puluh persen), adalah:
kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan umum;
kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
4
huruf a.
d. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40%
(empat puluh persen), adalah :
kelompok minuman yang mengandung alkohol;
kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan;
kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool;
kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk
meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam
itu;
kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam
mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya;
kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang
disebut pada huruf c, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat
udara lainnya tanpa tenaga penggerak;
kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan
negara;
kelompok jenis alas kaki;
kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau
keramik;
Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu
selain batu jalan atau batu tepi jalan.
e. Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50%
(lima puluh persen), adalah:
kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus;
kelompok pesawat udara selain yang dimaksud pada huruf d, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan udara niaga;
kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada
huruf a dan huruf c;
kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan
negara.
f. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen), adalah :
kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut pada
huruf d;
kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu
mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya;
kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau
angkutan umum.
g. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
5
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
10% (sepuluh persen), adalah :
kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan
15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api
atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder;
dan
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu)
gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500
cc.
h. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
20% (dua puluh persen), adalah :
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar
cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1
(satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500
cc sampai dengan 2500 cc; dan
kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double cabin), dalam bentuk
kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3
(tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala
kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak
(4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua
kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.
i. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang
dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:
kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api
atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai
dengan 1500 cc; dan
kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua)
gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500
cc.
j. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang
dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa :
kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar
cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas
isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;
kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
6
station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua)
gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc
sampai dengan 3000 cc; dan
kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel),
berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon,
dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder
lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.
k. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk
golf.
l. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
60% (enam puluh persen), adalah:
kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250
cc sampai dengan 500 cc; dan
kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di
gunung, dan kendaraan semacam itu.
m. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
75% (tujuh puluh lima persen), adalah :
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau
station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu)
gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4)
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;
kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk
pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa
sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan
sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar
penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc;
kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari
500 cc;
trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.
n. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah adalah:
kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah,
kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan
umum;
kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk
pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel),
dengan semua kapasitas isi silinder, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI
atau POLRI;
kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
7
LOGIKA PERHITUNGAN PPN & PPNBM
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
8
PPN MASUKAN (PPN bagi pembeli)
Karena Membeli , maka klasifikasi PPN adalah = PPN Masukan
Nilai Beli = 50.000.000
PPN Masukan (10%) = 5.000.000
Arus Dana
Nilai yg dibeli = 50.000.000
PPN Masukan yang dibayarkan = 5.000.000 cat A
Nilai yang dibayarkan = 55.000.000
catatan A :
PKP “B” membeli Barang Kena Pajak dengan Harga beli Rp
50.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan = 10% x
Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00
PT B , akan membayarkan uang pembelian Rp 55.000.000 , dimana
PT. B membayarkan nilai beli 50 juta dan sekaligus membayarkan
nilai PPN 5 juta (dengan bukti faktur pajak dari penjual) .
Pembayaran PPN dari sisi PT.B merupakan Pajak dibayar dimuka.
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
9
PPN Barang Mewah (PPN Bm)
Nilai Impor Barang Mewah 5.000.000
PPN (10%) 500.000 A
PPNBm (20%) 1.000.000 C
Barang Import tsb dijual kembali , dengan catatan pajak :
Nilai PPN atas Penjualan = 10%
Nilai PPN BM atas penjualan barang mewah = 35%
Nilai Jual = 50.000.000
PPN (10%) = 5.000.000 B
PPN Bm (35%) = 17.500.000 D
Akumulasi PPN
catatan B (PPN pada saat jual) = 5.000.000
catatan A (PPN pada saat import) sbg kredit
pajak , atau pengurang PPN
= (500.000)
Akumulasi PPN yang dibayarkan ke negara = 4.500.000
Akumulasi PPNBm
catatan C (PPNBm - pada saat impor) = 1.000.000
catatan D (PPNBm - pada saat jual) = 17.500.000
Akumulasi PPN yang dibayarkan ke negara = 18.500.000
Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang
tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai
PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan
PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah tersebut adalah:
Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah :
Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut
sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan
PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena
PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak
dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat
ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D”
atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKP “D” menjual BKP yang
dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang
adalah :
** catatan : PPNBM tidak dapat dikreditkan , sehingga biasanya
PPNBm tersebut sebagai beban perusahaan dan dimasukkan
kedalam komponen harga penjualan
Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
10

More Related Content

What's hot

PPN Saat & Tempat Terutang
PPN   Saat & Tempat TerutangPPN   Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutang
karomah95
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Deddi Nordiawan
 
10 sistem persediaan periodik
10   sistem persediaan periodik10   sistem persediaan periodik
10 sistem persediaan periodik
Mainatul Ilmi
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
Nadia Amelia
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBM
Icha Icha
 
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanKebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Gendro Budi Purnomo
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasiAdi Jauhari
 
Bab 2 akuntansi biaya
Bab 2 akuntansi biayaBab 2 akuntansi biaya
Bab 2 akuntansi biayaNugroho Adi
 
Laporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan PublikLaporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan Publik
Sujatmiko Wibowo
 
Akuntansi biaya _ semester III
Akuntansi biaya _ semester IIIAkuntansi biaya _ semester III
Akuntansi biaya _ semester III
hasril ariel
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Akuntansi untuk operasi cabang
Akuntansi untuk operasi cabangAkuntansi untuk operasi cabang
Akuntansi untuk operasi cabang
cikaaarisandi
 
Analisis aktivitas operasi
Analisis aktivitas operasiAnalisis aktivitas operasi
Analisis aktivitas operasi
Universitas Mulawarman Samarinda
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Lat. Praktikum AkBy sesi 2_sms 4_Ak 2022.docx
Lat. Praktikum AkBy sesi 2_sms 4_Ak 2022.docxLat. Praktikum AkBy sesi 2_sms 4_Ak 2022.docx
Lat. Praktikum AkBy sesi 2_sms 4_Ak 2022.docx
sandi217
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
Alfath Zulhiansyah Zulhiansyah
 
Profesi akuntan
Profesi akuntanProfesi akuntan
Profesi akuntan
Diah Ayu
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Quiz 6 pengendalian internal dan evaluasinya
Quiz 6   pengendalian internal dan evaluasinyaQuiz 6   pengendalian internal dan evaluasinya
Quiz 6 pengendalian internal dan evaluasinya
Hutria Angelina Mamentu
 

What's hot (20)

PPN Saat & Tempat Terutang
PPN   Saat & Tempat TerutangPPN   Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutang
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
10 sistem persediaan periodik
10   sistem persediaan periodik10   sistem persediaan periodik
10 sistem persediaan periodik
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBM
 
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanKebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasi
 
Bab 2 akuntansi biaya
Bab 2 akuntansi biayaBab 2 akuntansi biaya
Bab 2 akuntansi biaya
 
Laporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan PublikLaporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan Publik
 
Akuntansi biaya _ semester III
Akuntansi biaya _ semester IIIAkuntansi biaya _ semester III
Akuntansi biaya _ semester III
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
 
Akuntansi untuk operasi cabang
Akuntansi untuk operasi cabangAkuntansi untuk operasi cabang
Akuntansi untuk operasi cabang
 
Analisis aktivitas operasi
Analisis aktivitas operasiAnalisis aktivitas operasi
Analisis aktivitas operasi
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
 
Lat. Praktikum AkBy sesi 2_sms 4_Ak 2022.docx
Lat. Praktikum AkBy sesi 2_sms 4_Ak 2022.docxLat. Praktikum AkBy sesi 2_sms 4_Ak 2022.docx
Lat. Praktikum AkBy sesi 2_sms 4_Ak 2022.docx
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Profesi akuntan
Profesi akuntanProfesi akuntan
Profesi akuntan
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Quiz 6 pengendalian internal dan evaluasinya
Quiz 6   pengendalian internal dan evaluasinyaQuiz 6   pengendalian internal dan evaluasinya
Quiz 6 pengendalian internal dan evaluasinya
 

Similar to Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm

PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
karomah95
 
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang Mewah
Juwita W'tio
 
Ukin
UkinUkin
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiPPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
Iqbal Fauzi
 
Perpajakan desa
Perpajakan desaPerpajakan desa
Perpajakan desa
Inspektorat
 
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
Giri Jati Ayu Pramesti
 
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Siti Sya'anah
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
eryeryey
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
Indah Mawarni
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
Nur Aisyah Zera Datu
 
Pph pasal 22
Pph pasal 22Pph pasal 22
Pph pasal 22
Maulina Sahara
 
Pphpasal22
Pphpasal22Pphpasal22
Pphpasal22
Asep Kuswara
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22
Asep suryadi
 
Bagian 5 selvi
Bagian 5 selviBagian 5 selvi
Bagian 5 selvi
enjiem
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final
Duni Rusnercih
 
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxSESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
daniameida
 
BookletPPN.pdf
BookletPPN.pdfBookletPPN.pdf
BookletPPN.pdf
OoThaib
 
P ph pasal 22
P ph pasal 22P ph pasal 22
P ph pasal 22
Usman Fadholy
 

Similar to Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm (20)

PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang Mewah
 
Ukin
UkinUkin
Ukin
 
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiPPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
 
Perpajakan desa
Perpajakan desaPerpajakan desa
Perpajakan desa
 
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
 
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
 
Pph pasal 22
Pph pasal 22Pph pasal 22
Pph pasal 22
 
Pphpasal22
Pphpasal22Pphpasal22
Pphpasal22
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22
 
Pph psl 22
Pph psl 22Pph psl 22
Pph psl 22
 
Bagian 5 selvi
Bagian 5 selviBagian 5 selvi
Bagian 5 selvi
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final
 
Ppn dan ppnbm
Ppn dan ppnbmPpn dan ppnbm
Ppn dan ppnbm
 
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxSESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
 
BookletPPN.pdf
BookletPPN.pdfBookletPPN.pdf
BookletPPN.pdf
 
P ph pasal 22
P ph pasal 22P ph pasal 22
P ph pasal 22
 

Recently uploaded

12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
DebiCarolina2
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptxANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
AnisaSyahfitri1
 
Good Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run withGood Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run with
ssuser781f6d1
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
WiwikDewiSusilawati
 
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptxPPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
nugrohoaditya12334
 
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptxKelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
ErvinYogi
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
anselmusl280
 

Recently uploaded (8)

12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
12 INVESTASI ASING LANGSUNG (Direct Foreign Investment)
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
 
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptxANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
ANGGARAN_BIAYA_PRODUKSIiiiiiiiiiiii.pptx
 
Good Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run withGood Ethic will create good business to run with
Good Ethic will create good business to run with
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
 
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptxPPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
PPT Kelompok BAB III PENGGUNAAN BMN DAN BMD.pptx
 
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptxKelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
 

Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm

  • 1. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 1 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN dan PPnBM 1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen). 2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas: o ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud; o ekspor BKP Tidak Berwujud; dan o ekspor Jasa Kena Pajak. 3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). 4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP),ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. 3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. 4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut : 1. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; 2. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; 3. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual
  • 2. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 2 rata-rata; 4. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film; 5. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran; 6. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar; 7. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan; 8. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang; 9. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau 10. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Contoh Cara Menghitung PPN dan PPnBM 1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp25.000.000,00 = Rp2.500.000,00 PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”. 2. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp20.000.000,00 PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B” = 10% x Rp20.000.000,00 = Rp 2.000.000,00 PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”. 3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar Rp15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 10% x Rp15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00 4. Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah: a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00 b. PPN = 10% x Rp5.000.000,00 = Rp500.000,00 c. PPn BM = 20% x Rp5.000.000,00 = Rp1.000.000,00 5. Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya.
  • 3. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 3 Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah : a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00 b. PPN = 10% x Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00 c. c. PPn BM = 35% x Rp50.000.000,00 = Rp17.500.000,00 PPN sebesar Rp500.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP “X”. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah a. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah : kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga; kelompok mesin pengatur suhu udara; kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio; kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya. b. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah: kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut pada huruf a; kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya; kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut pada huruf a; kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik; kelompok wangi-wangian; c. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah: kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada
  • 4. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 4 huruf a. d. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah : kelompok minuman yang mengandung alkohol; kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan; kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool; kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu; kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya; kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut pada huruf c, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum; kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak; kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara; kelompok jenis alas kaki; kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor; kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik; Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan. e. Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), adalah: kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus; kelompok pesawat udara selain yang dimaksud pada huruf d, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada huruf a dan huruf c; kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. f. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), adalah : kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut pada huruf d; kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya; kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. g. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
  • 5. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 5 bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah : kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder; dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. h. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah : kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc; dan kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton. i. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa: kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc; dan kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. j. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa : kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc; kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau
  • 6. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 6 station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc; dan kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. k. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf. l. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen), adalah: kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc; dan kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu. m. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), adalah : kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc; kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc; kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc; trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah. n. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah: kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum; kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI; kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.
  • 7. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 7 LOGIKA PERHITUNGAN PPN & PPNBM
  • 8. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 8 PPN MASUKAN (PPN bagi pembeli) Karena Membeli , maka klasifikasi PPN adalah = PPN Masukan Nilai Beli = 50.000.000 PPN Masukan (10%) = 5.000.000 Arus Dana Nilai yg dibeli = 50.000.000 PPN Masukan yang dibayarkan = 5.000.000 cat A Nilai yang dibayarkan = 55.000.000 catatan A : PKP “B” membeli Barang Kena Pajak dengan Harga beli Rp 50.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan = 10% x Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00 PT B , akan membayarkan uang pembelian Rp 55.000.000 , dimana PT. B membayarkan nilai beli 50 juta dan sekaligus membayarkan nilai PPN 5 juta (dengan bukti faktur pajak dari penjual) . Pembayaran PPN dari sisi PT.B merupakan Pajak dibayar dimuka.
  • 9. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 9 PPN Barang Mewah (PPN Bm) Nilai Impor Barang Mewah 5.000.000 PPN (10%) 500.000 A PPNBm (20%) 1.000.000 C Barang Import tsb dijual kembali , dengan catatan pajak : Nilai PPN atas Penjualan = 10% Nilai PPN BM atas penjualan barang mewah = 35% Nilai Jual = 50.000.000 PPN (10%) = 5.000.000 B PPN Bm (35%) = 17.500.000 D Akumulasi PPN catatan B (PPN pada saat jual) = 5.000.000 catatan A (PPN pada saat import) sbg kredit pajak , atau pengurang PPN = (500.000) Akumulasi PPN yang dibayarkan ke negara = 4.500.000 Akumulasi PPNBm catatan C (PPNBm - pada saat impor) = 1.000.000 catatan D (PPNBm - pada saat jual) = 17.500.000 Akumulasi PPN yang dibayarkan ke negara = 18.500.000 Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah: Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah : Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah : ** catatan : PPNBM tidak dapat dikreditkan , sehingga biasanya PPNBm tersebut sebagai beban perusahaan dan dimasukkan kedalam komponen harga penjualan
  • 10. Pjk Elearning-Modul #10 Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm VED.,SE.,MSi 10