Dokumen tersebut menjelaskan tentang cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan mengalikan tarif pajak terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN 10% sedangkan tarif PPnBM berkisar antara 10%-200% tergantung jenis barangnya. DPP dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, ekspor, atau nilai l
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
Apresiasi adalah kenaikan nilai aset akibat faktor-faktor eksternal seperti inflasi, sedangkan akresi adalah kenaikan nilai aset secara bertahap seperti bunga. Keduanya menyebabkan kenaikan nilai aset tetapi apresiasi disebabkan faktor eksternal sedangkan akresi disebabkan proses internal secara bertahap.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 yang mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Subjek PPh Pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilannya, termasuk dari luar negeri. Kredit pajak luar negeri hanya diberikan untuk pajak yang langsung dikenakan pada penghasilan dari luar negeri dan batas maksimum kredit adalah nilai terend
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang dikenakan kepada barang-barang mewah seperti rumah mewah, kendaraan, barang elektronik, dan lainnya. Tarif PPnBM bervariasi antara 10%-75% tergantung jenis barangnya.
Kunci jawaban bab 8 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
Apresiasi adalah kenaikan nilai aset akibat faktor-faktor eksternal seperti inflasi, sedangkan akresi adalah kenaikan nilai aset secara bertahap seperti bunga. Keduanya menyebabkan kenaikan nilai aset tetapi apresiasi disebabkan faktor eksternal sedangkan akresi disebabkan proses internal secara bertahap.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 yang mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Subjek PPh Pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilannya, termasuk dari luar negeri. Kredit pajak luar negeri hanya diberikan untuk pajak yang langsung dikenakan pada penghasilan dari luar negeri dan batas maksimum kredit adalah nilai terend
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang dikenakan kepada barang-barang mewah seperti rumah mewah, kendaraan, barang elektronik, dan lainnya. Tarif PPnBM bervariasi antara 10%-75% tergantung jenis barangnya.
1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya.
2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima.
3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem persediaan periodik dan contoh pencatatan transaksi pembelian dan penjualan menggunakan sistem tersebut pada perusahaan UD. SmartCom selama bulan Juli 2017. Sistem persediaan periodik mencatat pembelian dan beban pokok penjualan secara periodik pada akhir periode berbeda dengan sistem persediaan perpetual yang mencatat secara rutin.
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanGendro Budi Purnomo
PSAK 25 mengatur tentang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Standar ini mewajibkan pengungkapan yang lebih rinci terkait perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya. Perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif jika akibat informasi baru, sedangkan koreksi kesalahan diakui secara retrospektif.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi persediaan, klasifikasi persediaan, pengakuan persediaan dan beban persediaan, sistem pencatatan persediaan, serta pengukuran nilai persediaan.
1. Dokumen ini membahas analisis aktivitas operasi perusahaan berdasarkan konsep laba akuntansi dan ekonomi. Pengukuran laba mencakup pendapatan, beban, dan pos-pos lain seperti luar biasa dan penghentian segmen.
2. Ada beberapa pengukuran laba seperti laba bersih, komprehensif, dan operasi untuk tujuan analisis yang berbeda. Pos-pos tidak berulang dikeluarkan untuk menghitung laba permanen.
3. Ak
Lat. Praktikum AkBy sesi 2_sms 4_Ak 2022.docxsandi217
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya pada perusahaan manufaktur melalui beberapa kasus.
2. Kasus-kasus tersebut meliputi perhitungan biaya produksi, biaya penjualan, laporan keuangan, dan transaksi-transaksi akuntansi lainnya.
3. Tujuan dari kasus-kasus tersebut adalah mempelajari sistem akuntansi biaya pada
Paragraf pertama memberikan definisi beban dan belanja. Paragraf berikutnya menjelaskan klasifikasi beban dan belanja menurut peraturan yang berlaku. Terakhir, dijelaskan pihak-pihak terkait dan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi beban dan belanja di SKPD serta contoh jurnal standar untuk beberapa transaksi beban dan belanja.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang dikenakan kepada barang-barang mewah seperti rumah mewah, kendaraan, barang elektronik, dan lainnya. Tarif PPnBM bervariasi antara 10%-75% tergantung jenis barangnya.
1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya.
2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima.
3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem persediaan periodik dan contoh pencatatan transaksi pembelian dan penjualan menggunakan sistem tersebut pada perusahaan UD. SmartCom selama bulan Juli 2017. Sistem persediaan periodik mencatat pembelian dan beban pokok penjualan secara periodik pada akhir periode berbeda dengan sistem persediaan perpetual yang mencatat secara rutin.
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanGendro Budi Purnomo
PSAK 25 mengatur tentang perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Standar ini mewajibkan pengungkapan yang lebih rinci terkait perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya. Perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif jika akibat informasi baru, sedangkan koreksi kesalahan diakui secara retrospektif.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi persediaan, klasifikasi persediaan, pengakuan persediaan dan beban persediaan, sistem pencatatan persediaan, serta pengukuran nilai persediaan.
1. Dokumen ini membahas analisis aktivitas operasi perusahaan berdasarkan konsep laba akuntansi dan ekonomi. Pengukuran laba mencakup pendapatan, beban, dan pos-pos lain seperti luar biasa dan penghentian segmen.
2. Ada beberapa pengukuran laba seperti laba bersih, komprehensif, dan operasi untuk tujuan analisis yang berbeda. Pos-pos tidak berulang dikeluarkan untuk menghitung laba permanen.
3. Ak
Lat. Praktikum AkBy sesi 2_sms 4_Ak 2022.docxsandi217
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya pada perusahaan manufaktur melalui beberapa kasus.
2. Kasus-kasus tersebut meliputi perhitungan biaya produksi, biaya penjualan, laporan keuangan, dan transaksi-transaksi akuntansi lainnya.
3. Tujuan dari kasus-kasus tersebut adalah mempelajari sistem akuntansi biaya pada
Paragraf pertama memberikan definisi beban dan belanja. Paragraf berikutnya menjelaskan klasifikasi beban dan belanja menurut peraturan yang berlaku. Terakhir, dijelaskan pihak-pihak terkait dan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi beban dan belanja di SKPD serta contoh jurnal standar untuk beberapa transaksi beban dan belanja.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang dikenakan kepada barang-barang mewah seperti rumah mewah, kendaraan, barang elektronik, dan lainnya. Tarif PPnBM bervariasi antara 10%-75% tergantung jenis barangnya.
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiIqbal Fauzi
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, sedangkan PPnBM merupakan pajak tambahan untuk barang-barang mewah. Dokumen ini menjelaskan objek, tarif, dan cara perhitungan PPN dan PPnBM serta pengusaha kena pajak yang
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 yang merupakan pajak yang dipungut oleh berbagai pemungut pajak atas berbagai objek pemungutan seperti impor barang, pembelian barang, penjualan hasil produksi, dan lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan tarif dan ketentuan pemungutan pajak penghasilan pasal 22.
Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas impor barang, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan barang tertentu. PPh Pasal 22 dapat dipungut pada saat impor, pembelian, atau penjualan barang dengan tarif berbeda-beda sesuai jenis barang dan pelaku usaha. PPh Pasal 22 wajib disetor dan dilaporkan ke kantor pajak dalam jangka waktu tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, pemungut, objek pemungutan, dan cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berkaitan dengan impor, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan produk oleh beberapa industri."
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Termasuk di dalamnya penghasilan tertentu, penghasilan yang dikenakan norma penghitungan khusus, dividen, selisih lebih revaluasi aktiva tetap, serta penghasilan yang diatur dalam Pasal 21 dan 22 UU PPh.
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya atas pembayaran penyerahan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN atau APBD. Terdapat 3 jenis PPh Pasal 22 yaitu bendaharawan, impor, dan usaha tertentu dengan dasar pengenaan dan tarif berbeda-beda.
Similar to Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm (20)
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
1. Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
1
Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPnBM)
PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar
Pengenaan Pajak (DPP).
Tarif PPN dan PPnBM
1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
o ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
o ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
o ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200%
(dua ratus persen).
4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen).
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang,
berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak
termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak
(JKP),ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang
dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena
Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk
ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang
dipungut menurut Undang-Undang PPN.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak
dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :
1. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian
setelah dikurangi laba kotor;
2. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau
Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
3. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual
2. Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
2
rata-rata;
4. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
5. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
6. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran
perusahaan, adalah harga pasar wajar;
7. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya
dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok
penjualan atau harga perolehan;
8. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
9. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah
yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
10. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh
persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
Contoh Cara Menghitung PPN dan PPnBM
1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
= 10% x Rp25.000.000,00
= Rp2.500.000,00
PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut
oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.
2. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian
sebesar Rp20.000.000,00
PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B”
= 10% x Rp20.000.000,00
= Rp 2.000.000,00
PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut
oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.
3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai
Impor sebesar Rp15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai
= 10% x Rp15.000.000,00
= Rp 1.500.000,00
4. Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah
dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%.
Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah tersebut adalah:
a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00
b. PPN = 10% x Rp5.000.000,00
= Rp500.000,00
c. PPn BM = 20% x Rp5.000.000,00
= Rp1.000.000,00
5. Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari
suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif
misalnya 35%.
Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat
dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam
harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya.
3. Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
3
Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan
PPn BM yang terutang adalah :
a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00
b. PPN = 10% x Rp50.000.000,00
= Rp5.000.000,00
c. c. PPn BM = 35% x Rp50.000.000,00
= Rp17.500.000,00
PPN sebesar Rp500.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak
masukan bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pajak keluaran
bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan.
Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh
PKP “X”.
Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
a. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10%
(sepuluh persen), adalah :
kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan
pesawat penerima siaran televisi;
kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga;
kelompok mesin pengatur suhu udara;
kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran
radio;
kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.
b. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua
puluh persen), adalah:
kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain
yang disebut pada huruf a;
kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium,
town house, dan sejenisnya;
kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena,
selain yang disebut pada huruf a;
kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin
pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik;
kelompok wangi-wangian;
c. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga
puluh persen), adalah:
kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan umum;
kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada
4. Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
4
huruf a.
d. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40%
(empat puluh persen), adalah :
kelompok minuman yang mengandung alkohol;
kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan;
kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool;
kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk
meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam
itu;
kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam
mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya;
kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang
disebut pada huruf c, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat
udara lainnya tanpa tenaga penggerak;
kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan
negara;
kelompok jenis alas kaki;
kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau
keramik;
Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu
selain batu jalan atau batu tepi jalan.
e. Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50%
(lima puluh persen), adalah:
kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus;
kelompok pesawat udara selain yang dimaksud pada huruf d, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan udara niaga;
kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada
huruf a dan huruf c;
kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan
negara.
f. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen), adalah :
kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut pada
huruf d;
kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu
mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya;
kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau
angkutan umum.
g. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
5. Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
5
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
10% (sepuluh persen), adalah :
kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan
15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api
atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder;
dan
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu)
gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500
cc.
h. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
20% (dua puluh persen), adalah :
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar
cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1
(satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500
cc sampai dengan 2500 cc; dan
kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double cabin), dalam bentuk
kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3
(tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala
kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak
(4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua
kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.
i. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang
dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:
kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api
atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai
dengan 1500 cc; dan
kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua)
gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500
cc.
j. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang
dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa :
kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar
cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas
isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;
kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau
6. Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
6
station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua)
gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc
sampai dengan 3000 cc; dan
kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel),
berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon,
dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder
lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.
k. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk
golf.
l. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
60% (enam puluh persen), adalah:
kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250
cc sampai dengan 500 cc; dan
kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di
gunung, dan kendaraan semacam itu.
m. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
75% (tujuh puluh lima persen), adalah :
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau
station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu)
gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4)
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;
kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk
pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa
sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan
sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar
penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc;
kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari
500 cc;
trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.
n. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah adalah:
kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah,
kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan
umum;
kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk
pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel),
dengan semua kapasitas isi silinder, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI
atau POLRI;
kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.
8. Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
8
PPN MASUKAN (PPN bagi pembeli)
Karena Membeli , maka klasifikasi PPN adalah = PPN Masukan
Nilai Beli = 50.000.000
PPN Masukan (10%) = 5.000.000
Arus Dana
Nilai yg dibeli = 50.000.000
PPN Masukan yang dibayarkan = 5.000.000 cat A
Nilai yang dibayarkan = 55.000.000
catatan A :
PKP “B” membeli Barang Kena Pajak dengan Harga beli Rp
50.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan = 10% x
Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00
PT B , akan membayarkan uang pembelian Rp 55.000.000 , dimana
PT. B membayarkan nilai beli 50 juta dan sekaligus membayarkan
nilai PPN 5 juta (dengan bukti faktur pajak dari penjual) .
Pembayaran PPN dari sisi PT.B merupakan Pajak dibayar dimuka.
9. Pjk Elearning-Modul #10
Tarif,Mekanisme dan Perhitungan PPN /PPNBm
VED.,SE.,MSi
9
PPN Barang Mewah (PPN Bm)
Nilai Impor Barang Mewah 5.000.000
PPN (10%) 500.000 A
PPNBm (20%) 1.000.000 C
Barang Import tsb dijual kembali , dengan catatan pajak :
Nilai PPN atas Penjualan = 10%
Nilai PPN BM atas penjualan barang mewah = 35%
Nilai Jual = 50.000.000
PPN (10%) = 5.000.000 B
PPN Bm (35%) = 17.500.000 D
Akumulasi PPN
catatan B (PPN pada saat jual) = 5.000.000
catatan A (PPN pada saat import) sbg kredit
pajak , atau pengurang PPN
= (500.000)
Akumulasi PPN yang dibayarkan ke negara = 4.500.000
Akumulasi PPNBm
catatan C (PPNBm - pada saat impor) = 1.000.000
catatan D (PPNBm - pada saat jual) = 17.500.000
Akumulasi PPN yang dibayarkan ke negara = 18.500.000
Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang
tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00
Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai
PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan
PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah tersebut adalah:
Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah :
Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut
sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan
PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena
PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak
dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat
ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D”
atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKP “D” menjual BKP yang
dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang
adalah :
** catatan : PPNBM tidak dapat dikreditkan , sehingga biasanya
PPNBm tersebut sebagai beban perusahaan dan dimasukkan
kedalam komponen harga penjualan