PP 49_2022 - PPN Dibebaskan .pptx

dj
p
PPNOMOR 49 TAHUN 2022
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK
DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU JASA KENA
PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA
PAJAKTERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN

www.pajak.go.id
KERANGKA PAPARAN 1
C. TIDAK DIPUNGUT PPN/PPN DAN PPnBM
B. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
Impordan/atau Penyerahan
B
K
PTertentuyangBersifatStrategis
Penyerahandan/atauPemanfaatan
J
K
Impor
B
K
PDibebaskanPungutanBeaMasuk
B
K
PTertentudanJ
K
PTertentu
B
K
J
K
1
2
3
1
2
3
D. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN E. EVALUASI
F.KETENTUANLAIN-LAIN G. KETENTUAN PERALIHAN H. KETENTUAN PENUTUP
A. PENDAHULUAN

www.pajak.go.id
DAFTAR SINGKATAN, AKRONIM, & TANDA 2
Singkatan Uraian
UU Undang-Undang
PP PeraturanPemerintah
Perpres PeraturanPresiden
PMK PeraturanMenteri Keuangan
KMK KeputusanMenteriKeuangan
Permen PeraturanMenteri
HPP HarmonisasiPeraturan Perpajakan
PPN PajakPertambahanNilai
PPnBM PajakPenjualanatasBarangMewah
B
K
P BarangKenaPajak
J
K
P J
a
s
aKenaPajak
WP Wajib Pajak
P
K
P PengusahaKenaPajak
PM PajakMasukan
Singkatan Uraian
P
K PajakKeluaran
BM BeaMasuk
PKH PeternakandanKesehatanHewan
TNI TentaraNasionalIndonesia
POLRI KepolisianNegaraRepublikIndonesia
BNN BadanNarkotika Nasional
BUMN BadanUsahaMilikNegara
BIN BadanIntelijen Negara
K
IT
E KemudahanImporuntukTujuanEkspor
B
T
K
I BukuTarifKepabeananIndonesia
KodeHS KodeHarmonizedSystem
e.g. exempli gratia; contohnya
DiberikanKemudahanPPN/PPnBM
TidakDiberikanKemudahanPPN/PPnBM
*disclaimer:
gambar dan ilustrasi dalam salindia ini hanya sebagian
contoh dari implementasi PP 49/2022

PENDAHULUAN
- LatarBelakang
- Arah Kebijakan
- KonstruksiRegulasi
- PetaPengaturan
www.pajak.go.id

LATAR BELAKANG 4
dengan berlakunya UU-7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP), terdapat beberapa perubahan terkait
pengaturan objek pajak, nonobjek pajak, serta pemberian
kemudahan di bidang perpajakan dalam UU PPN, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian pengaturan dalam pemberian kemudahan di
bidangPPNatauPPNdanPPnBMdimaksud
pengaturan pemberian kemudahan di bidang PPN atau PPN dan
PPnBM sebagaimana diatur dalam PP-146/2000 s.t.d.d. PP-38/2003,
PP-81/2015 s.t.d.d.PP-48/2020, PP-40/2015 s.t.d.d.PP-58/2021, dan
PP-50/2019 belum menyesuaikan pengaturan dalam pemberian
kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPnBM dan
penyederhanaanregulasisehinggaperlu diganti
untukmelaksanakanketentuanPasal16BUUPPNs.t.d.t.d.UUHPP
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK
DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU
JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN
JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
KalibrasiKebijakan
PemberianKemudahandiBidang
PPNatauPPNdanPPnBM
www.pajak.go.id

PemberianKemudahanPerpajakanatas
BarangdanJ
a
s
ayangSemulanon-BKPdannon-JKP
MenjadiB
K
PT
ertentudanJ
K
PT
ertentu
ARAH KEBIJAKAN 5
Kemudahandi BidangPPN
atauPPNdanPPnBMExisting
Dipertahankan Seluruhnya
PPN Dibebaskan, sebagaimana diatur
dalam:
- PP-146/2000 s.t.d.d. PP-38/2003
(BKPT
ertentu& J
K
PTertentu)
- PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020
(BKPT
ertentuyangBersifatStrategis)
- PP-40/2015 s.t.d.d. PP-58/2021
(Air Bersih)
PPN Tidak Dipungut, sebagaimanadiatur
dalam:
- PP-50/2019 (AlatAngkutan Tertentu)
- KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019
(BKPDiimpor& DibebaskanBeaMasuk)
PPN Dibebaskan:
- barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai,
garam,daging,telur,susu,buah-buahan, dan sayur-sayuran.
- gulakonsumsiberasaldaritebutanpabahanperasaatau pewarna.
- jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa
pengirimansuratdenganprangko,jasakeuangan,jasaasuransi, jasa
pendidikan,jasapenyiarantidakbersifatiklan,jasaangkutan umum,
jasa tenaga kerja, jasa telepon umum menggunakan uang logam,
danjasapengiriman uangdenganweselpos.
- minyak mentah, gas dialirkan melalui pipa, LNG, dan CNG, panas
bumi, mineralbukanlogam dan batuantertentu,bijih mineral.
PPN Tidak Dipungut:
- emasbatanganselainuntukkepentingancadangandevisanegara.
1 2
www.pajak.go.id

KONSTRUKSI REGULASI 6
disederhanakan&
ditatakembalidalam
satukonstruksiPP
secaraterpadu
B
K
Peks-Pasal
4Aayat(2)&
J
K
Peks-Pasal
4Aayat(3)
UUPPN
PP-146/2000
s.t.d.d.
PP-38/2003
PP-81/2015
s.t.d.d.
PP-48/2020
PP-40/2015
s.t.d.d.
PP-58/2021
PP-50/2019
KMK-
231/20
01
s.t.d.t.d.
PMK-
198/20
19
PP-49/2022
LN2022/225
TLN6833
PP-49/2022
merupakan
salahsatu
peraturan
pelaksanaan
ketentuanPasal
16Bayat(1)
UUPPN s.t.d.t.d.
UUHPP
www.pajak.go.id
ContohPPLain
PelaksanaanPasal
16Bayat(1)UUPPN:
- PP-42/1995
s.t.d.t.d.PP-
25/2001
(Hibah/Pinjaman
LuarNegeri)
- PP-47/2020
(Perwakilan
NegaraAsing&
Badan
Internasional)
- PP-70/2021
(Anode Slime &
EmasGranula)

PETA PENGATURAN 7
PP-49/2022
BAB I BAB II BAB III
BAB IV BAB V BAB VI
Ketentuan Umum
Impordan/atauPenyerahan
B
K
PT
ertentudanJ
K
PT
ertentu
DibebaskandariPengenaanPPN
Impordan/atauPenyerahan
B
K
PT
ertentuBersifatStrategis
J
K
PT
B
K
PT
J
K
PT
ertentuBersifatStrategis Tidak
DipungutPPN
ImporB
K
PyangDibebaskan
dariPungutanBeaMasuk
TidakDipungutPPN
e.g.V
aksinPolio,Buku&KitabSuci,J
a
s
a
KonstruksiPembangunanRumahIbadah
www.pajak.go.id
e.g.MesinPeralatan,ProdukPerikanan,
SenjataAmunisi,BarangKebutuhan Pokok
e.g.J
a
s
aPelayananKesehatanMedis,
Pendidikan,Keuangan,AngkutanUmum
e.g.BarangPenyandangDisabilitas,Barang
Penelitian,BarangPribadiPenumpang
e.g.AlatAngkutan,EmasBatanganselain
untukKepentinganCadanganDevisa Negara
Definisi&Lingkup Pengaturan

PETAPENGATURAN [LANJUTAN] 8
BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI
Pengkreditan
PajakMasukan
Evaluasi
Ketentuan
Lain-lain
K
etentuan
Peralihan
K
etentuan
Penutup
LAMPIRAN
www.pajak.go.id
LampiranHuruf A
BarangHasilKelautan&Perikanan
LampiranHuruf B
BarangT
ertentudalamKelompokBarangKebutuhan Pokok
PM berkenaan dengan
penyerahan yang
dibebaskan dari
pengenaan PPN, tidak
dapatdikreditkan.
PM berkenaan dengan
penyerahan yang tidak
dipungut PPN, dapat
dikreditkan.
Evaluasi atas pemberian
kemudahan di bidang
PPN& PPnBM
dilakukan oleh Menteri
Keuangan dengan
mempertimbangkan
kondisiperekonomian &
dampaknya terhadap
penerimaan negara.
P
erlakuan bagi
penjual dan
PK
P
pihak
terpungut atas PPN
yang seharusnya
dibebaskan atau
seharusnya tidak
dipungut,tetapi telanjur
dipungutataudibayar
olehP
K
Ppenjual.
Kemudahan PPN &
PPnBM dalam PMK
yang mengatur
ketentuan Bea Masuk,
menyesuaikanPPini.
Ketentuan transaksi
sejak 1 April 2022 s.d.
sebelum PP-49/2022,
mengikutiPP ini.
Mencabut4(empat) PP
existing.
Peraturan pelaksanaan
dari keempat PP existing
yang dicabut, tetap
berlaku sepanjang tidak
bertentangan.
PP ini mulai berlaku 12
Desember 2022.

BAB II DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
- Impordan/atau PenyerahanB
K
PTertentu
- PenyerahanJ
K
PTertentu
www.pajak.go.id

10
PASAL 3 A
YAT(1) HURUF A
BKPTERTENTU - VAKSIN POLIO & VAKSIN COVID-19
T
ANP
AS
K
BPPN
Atasimpordan/ataupenyerahanB
K
Ptertentuberupa:
1. vaksin polio dalamrangkaprogramPekanImunisasiNasional;dan
2.vaksin dalamrangkapenanggulangan COVID-19,
dibebaskan daripengenaan PPN.
V
aksinPolio*
www.pajak.go.id
V
aksinCovid-19
*)semula PP-146/2000 s.t.d.t.d. PP-38/2003 jo. KMK-370/2003

11
PASAL 3 A
YAT(1) HURUF B, (2), & (3)
BKPTERTENTU - BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, & BUKU PELAJARAN AGAMA
PERA
TURANPELAKSANAAN:PMK-5/PMK.010/2020
T
ANP
AS
K
BPPN
PPNdibebaskanatasimpordan/ataupenyerahan:
• buku pendidikan sesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan mengenaisistem perbukuan
• buku umum yangmengandungunsur pendidikan
1. Buku Pelajaran Umum 3. Buku Pelajaran Agama
BukuFiksidanNonfiksi
e-book Jurnaldan Majalah
2. Kitab Suci

12
PASAL 3 A
YAT(1) HURUF C
BKPTERTENTU DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM & NONALAM NASIONAL
T
ANP
A S
K
BPPN
PPNdibebaskanatasimpordan/ataupenyerahan:
“ B
K
P yang diterima oleh kementerian, badan, atau
lembaga yang menangani bencana pada
pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam
penanganan bencana alam atau nonalam yang
ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penanggulanganbencana*. ”
*) Penetapan bencana nasional sesuai dengan UU-24/2007;
saat ini yang ditetapkan sebagai bencana nasional adalah:
1. Gempa/Tsunami Flores 1992
2. Gempa dan Tsunami Aceh dan Sumatera Utara 2004
3. Covid-19
www.pajak.go.id

13
PASAL 4 HURUFA
JKPTERTENTU - JASAKONSTRUKSI TEMPAT HANYA UNTUK KEPERLUANIBADAH
T
ANP
AS
K
BPPN
PPNdibebaskanataspenyerahanJ
K
Ptertentu
berupa:
“ jasa konstruksi yang diserahkan oleh
kontraktor untuk pemborongan
pembangunan tempat yang hanya untuk
keperluan ibadah. “
www.pajak.go.id

14
PASAL 4 HURUFB
JKPTERTENTU - JASAKONSTRUKSI BANGUNAN BAGI KORBAN BENCANA NASIONAL
T
ANP
AS
K
BPPN
PPNdibebaskanataspenyerahanJ
K
Ptertentu berupa:
“ jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan bangunan yang diperuntukkan bagi
korban bencana alam atau nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan mengenaipenanggulanganbencanadanbiayanyaberasal dari:
1. anggaranpendapatandanbelanjanegara;
2. anggaranpendapatandanbelanjadaerah; dan/atau
3. sumbangan. “
www.pajak.go.id

15
PASAL 4 HURUFC
JKPTERTENTU SELAIN JASAKONSTRUKSI DALAM PENANGANAN BENCANA NASIONAL
T
ANP
AS
K
BPPN
PPN dibebaskanataspenyerahanJ
K
Ptertentu
meliputi:
“ J
K
P selain jasa konstruksi yang diterima oleh
kementerian, badan, atau lembaga yang
menangani bencana pada pemerintah pusat atau
pemerintah daerah dalam penanganan bencana
alam atau nonalam yang ditetapkan sebagai
bencana nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
penanggulanganbencana. “
www.pajak.go.id

BAB III DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
- Impordan/atau PenyerahanB
K
PTertentuyang
BersifatStrategis
www.pajak.go.id

17
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF A, (2) HURUF A, & (3)
MESIN & PERALATANPABRIK
PERA
DENGAN S
K
BPPN
PPN dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan
B
K
Ptertentuyangbersifatstrategis berupa:
“ mesin dan peralatan pabrik yang merupakan
satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang
maupun terlepas, yang digunakan secara
langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh
PKP yang menghasilkan B
K
P tersebut, termasuk
yangatasimpordan/atau perolehannyadilakukan
oleh pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi
terintegrasi, tidaktermasuksukucadang.“
*)semula PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020
www.pajak.go.id
Mesin& Peralatan Pabrik
SukuCadang

18
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF B& (2) HURUF B
BARANG HASIL KELAUTAN & PERIKANAN
T
ANP
AS
K
BPPN
1.Udang 2.IkanHias 3.Ikan(non-IkanHias)4.RumputLaut
6.Kepiting/Rajungan 7.Teripang
10.Artemia
8.Lobster 9.Cumi/Sotong/Gurita/Siput
5.Kerang/Tiram/Remis
Atas impor dan/atau penyerahan barang yang
dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan
perikanan, baik penangkapan maupun
pembudidayaan,yangkriteriadan/atau perinciannya
www.pajak.go.id
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP-49/2022
ini,dibebaskandaripengenaan PPN.
Komoditas, kriteria proses, dan/atau perincian jenis
barang hasil kelautan & perikanan yang atas impor
dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan
PPNtercantumdalamLampiranhuruf APP-49/2022.
“Ikan segar/dingin dari jenis bandeng, kembung, dan
tongkol/tuna/cakalang” yang semulamerupakan non-
BKP dalam Lampiran huruf n PMK-99/2020 diatur
kembali sebagai B
K
P tertentu yang bersifat strategis
komoditas “Ikan (tidak termasuk ikan hias)” dalam
Lampiranhuruf APP-49/2022.

19
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF C& (2) HURUF C
JANGAT & KULIT MENTAH YANG TIDAK DISAMAK
Atas impor dan/atau penyerahan jangat & kulit mentah
yangtidakdisamak,dibebaskandari pengenaan PPN. Y
ang
dimaksud “jangat & kulit mentah” dalam ketentuan ini
merujuk pada jangat dan kulit mentah yang berasal dari
hewan.
Jangat (hide) merujuk pada kulit dari hewan besar
, seperti
kulit sapi/lembu, kerbau, dan kuda. Kulit (skin) merujuk
pada kulit dari hewan kecil, seperti kambing, domba, biri-
biri,dan kelinci.
Ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait impor
jangat & kulit mentah yang tidak disamak, seperti jangat
dan kulit mentah dari jenis hewan apa saja yang dapat
dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia beserta
persyaratannya, menyelaraskan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang PKH [UU-
18/2009 s.t.d.t.d.UU-11/2020 jo. Permentan-15/2021].
Jangatdari Sapi Jangatdari Kuda
KulitMentahdari Kambing KulitMentahdari Kelinci
www.pajak.go.id
T
ANP
AS
K
BPPN

20
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF D & (2) HURUF D
TERNAK
PERA
T
ANP
AS
K
BPPN
Atas impor dan/atau penyerahan ternak yang kriteria
dan/atau perinciannya diatur dengan PMK setelah
mendapat pertimbangan dari Menteri Pertanian,
dibebaskandaripengenaanPPN.
Komoditasternakdimaksudterdiri ataskelompok:
1. ruminansiabesar
,sepertisapi/lembu,kerbau;
2. ruminansiakecil,sepertikambing,domba, biri-biri;
3. ternaklainnya,sepertibabi, kelinci;
4. unggas,sepertiayam,itik,puyuh,&unggaslainnya.
Kriteriaprosesdan/atauperincianternak:
1. tanpadiolah:bakalan,ternakhidup,unggas hidup;
2. disembelih, dikuliti, dibersihkan, utuh, dipotong,
didinginkan, dibekukan, dikemas, tanpa dikemas:
karkas&nonkarkassegar
,dingin,beku;
3. digarami, direbus: buntut, lidah, kikil, tulang, hati,
jeroan,segar
,dingin,beku, kering.
www.pajak.go.id

21
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF E& (2) HURUF E
BIBIT & BENIH PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, PERIKANAN
Atas impor dan/atau penyerahan bibit dan/atau
benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, atau perikanan, dibebaskan dari
pengenaan PPN.
Ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait bibit
dan/atau benih, seperti definisi, jenis bibit atau
benih, persyaratan impor, dan/atau sertifikasi bibit
dan/atau benih, menyelaraskan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang yang
diampu oleh kementerian pembina sektor terkait,
dalam hal ini Kementerian Pertanian [e.g.
Permentan-12/2018], Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan [e.g. Permen-LHK-P
.3/2020],
atau Kementerian Kelautan dan Perikanan [e.g.
Permen-KP-35/2016].
T
ANP
AS
K
BPPN
www.pajak.go.id

22
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF F& (2) HURUFF
PAKAN TERNAK, TIDAK TERMASUK PAKAN HEWAN KESAYANGAN
Atas impor
sebagaimana
dan/atau penyerahan pakan
ternak diatur dalam
k
etentuan peraturan
perundang-undangan di bidangPKH,tidak termasuk
pakan hewan kesayangan, dibebaskan dari pengenaan
PPN. Hewan kesayangan, yaitu hewan yang dipelihara
khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan, dan
keindahan.
T
ermasuk pakan ternak yang dibebaskan dari
pengenaan PPN, yaitu pakan konsentrat, rumput-
rumputan pakan ternak (Gramineae), dan kacang-
kacangantanamanpakanternak(Leguminosa).
Ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait pakan
ternak, seperti definisi, jenis pakan, persyaratan impor,
serta pendaftaran dan peredaran pakan,
menyelaraskan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang PKH, yang diampu
oleh Kementerian Pertanian [UU-18/2009 s.t.d.t.d. UU-
11/2020 jo. Permentan-22/2017].
T
ANP
AS
K
BPPN
PakanT
ernakOlahan& PakanKonsentrat
RumputPakanT
ernak KacangT
anamanPakanT
ernak
www.pajak.go.id

23
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF G& (2) HURUF G
PAKAN IKAN
Atas impor pakan ikan yang memenuhi persyaratan
umum dan khusus/teknis dalam impor pakan ikan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perikanan, dibebaskan
daripengenaan PPN.
Ataspenyerahanpakanikanyangmemenuhi persyaratan
pendaftarandanperedaranpakanikan
perundang-undangan di bidang perikanan, dibebaskan
daripengenaan PPN.
Ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait pakan
ikan, seperti definisi, jenis pakan ikan, persyaratan impor,
serta pendaftaran dan peredaran pakan ikan,
menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan [UU-31/2004 s.t.d.t.d.
UU-11/2020 jo. Permen-KP-55/2018].
T
ANP
AS
K
BPPN
PakanIkanBuatan
PakanIkanAlami
www.pajak.go.id

24
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF H & (2) HURUF H
BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN TERNAK & BAHAN BAKU UTAMA PAKAN IKAN
Atas impor dan/atau penyerahan bahan pakan
untuk pembuatan pakan ternak dan bahan baku
utama pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan
dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau
perinciannya diatur dengan PMK setelah
mendapatkan pertimbangan masing-masing dari
Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan
Perikanan,dibebaskandaripengenaanPPN.
PERA
T
ANP
AS
K
BPPN
“Bahanpakanuntukpembuatanpakanternak”,yaitu bahan
pakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidangPKH.
“Bahan baku utama pakan ikan”, yaitu bahan baku utama
pakanikansebagaimanadiaturdalamketentuan peraturan
perundang-undangan di bidangperikanan.
PembebasanPPNdiberikanhanyaatasimpor-penyerahan:
1. bakanpakanternakpadaLampiranIPMK-142/2017,
untukpembuatanpakanternak;dan
2. bahanbakuutamapakanikanpadaLampiranIIPMK-
142/2017,untukpembuatanpakan ikan.
Importir/pembeli = importir/pembeli yang menggunakan
bahan pakan tersebut untuk pembuatan pakan, selaras
dengan Pasal 7 (2) hr
. f Permentan-57/2015, Pasal 7 hr
. j
Permentan-13/2019, danPasal7(1)Permen-KP-55/2018.
Jagung
(untukT
ernak&Ikan)
DedakPadi
(hanyauntukIkan)
Feather Meal
(untukT
ernak&Ikan)
www.pajak.go.id

25
PASAL 6 A
YAT(2) HURUF I
SATUAN RUMAN SUSUN MILIK
PERA
T
ANP
AS
K
BPPN
PPN dibebaskan atas penyerahan B
K
Ptertentu yang bersifat strategis
berupa SATUAN RUMAH SUSUN UMUM MILIK yang perolehannya
dibiayai melalui kredit/pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi
yangmemenuhiketentuansebagaiberikut:
1. luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m2 dan tidak
melebihi 36 m2;
2. pembangunannya mengacu kepada peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umumdanperumahan rakyat;
3. merupakanunit hunian pertama yangdimiliki,digunakan sendiri
sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam
jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidangrumahsusun; dan
4. batasan terkait harga jual** satuan rumah susun umum milik dan
penghasilan*** bagi orang pribadi yang memperoleh satuan
rumah susun umum milik diatur oleh Menteri setelah mendapat
pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahandi bidangpekerjaanumumdanperumahanrakyat.
*)semula PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020
PMK-269/PMK.010/2015:
**)Harga Jual maksimal Rp250 juta
***)Penghasilan maksimal Rp7 juta/bulan
www.pajak.go.id

26
PASAL 6 A
YAT(2) HURUF J
RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASIWA & PELAJAR,RUMAHPEKERJA
PERA
T
ANP
AS
K
BPPN
K
P tertentu
yang bersifat strategis berupa rumah umum,
pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar,
serta rumah pekerja yang batasannya** diatur
oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan
dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.
**) Batasan kriteria dan harga diatur dalam PMK-
81/PMK.010/2019
RumahUmum AsramaMahasiswadanPelajar
PondokBoro/Rumah Pekerja
www.pajak.go.id

27
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF I & (2) HURUF K
BAHAN BAKU KERAJINAN PERAK BERUPA PERAKBUTIRAN & PERAK BATANGAN
Atas impor dan/atau penyerahan bahan baku
kerajinan perak dalam bentuk perak butiran
dan/ataudalambentukperakbatangan, dibebaskan
daripengenaanPPN.
T
ANP
AS
K
BPPN
Objek= PerakButiran Objek= PerakBatangan
Subjek= PerajinKerajinanPerak
www.pajak.go.id
Tidak terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai
kriteria dan/atau batasan (spesifikasi teknis) perak
butiran dan perak batangan, semisal diameter
butiran perak atau kadar perak butiran/perak
batangan,yangatasimpordan/atau penyerahannya
dibebaskandari pengenaan PPN dalam PP-49/2022
ini.

28
PASAL 6 A
YAT(2) HURUF L
LISTRIK, TERMASUK BIAYA PENYAMBUNGAN & BIAYA BEBAN LISTRIK
T
ANP
AS
K
BPPN
Ataspenyerahanlistrik,termasukbiayapenyambunganlistrikdanbiayabebanlistrik,kecuali untukrumah
dengandayadi atas6.600V
A*,dibebaskandaripengenaanPPN.
RumahT
angga(R)
(S<= 6.600V
A)
*)RumahT
angga(R)
(S> 6.600V
A)
Industri(I) Bisnis(B) Pemerintah(P) Sosial(S)
www.pajak.go.id

29
PASAL 6 A
YAT(2) HURUF M & PASAL8
AIR BERSIH
K
P tertentu
yangbersifatstrategisberupaair bersih.
Airbersihterdiri atas:
a. airbersihyangbelumsiapuntukdiminum; dan/atau
b.airbersihyangsudahsiapuntukdiminum(airminum),
termasukbiaya sambung ataubiaya pasang airbersihdan
biaya beban tetap airbersih.
Biayasambungataubiayapasangair bersihmerupakan biaya
penyambungan atau biaya pemasangan yang ditagihkan
pengusaha kepada pelanggan atas kegiatan penyambungan
instalasi air bersih milik pengusaha** kepada instalasi air
bersihmilikpelanggan.
Biayabebantetapairbersihmerupakanbiayayang ditagihkan
pengusaha kepada pelanggan yang besarnya tidak
dipengaruhiolehvolumepemakaianairbersih.
Air bersih yang sudah siap untuk diminum (air minum) tidak
termasuk air yang telah diolah dengan perlakuan khusus
dan dikemas dalam botol atau kemasan lain serta
memenuhi persyaratan air minum (air minum isiulang).
*)semula PP-40/2015 s.t.d.d. PP-58/2021
**)Pengusaha merupakan PKPyang melakukan penyerahan air bersih
AirBersihpadaRumah T
angga AirMinumdalam K
emasan
AirBersihpadaMobil T
angkiPDAM AirMinumIsiUlang
T
ANP
AS
K
BPPN
www.pajak.go.id

30
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF J& A
YAT (2) HURUF N
SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU & JAKET/ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS,
RADAR, & SUKUCADANGNYA
PPNdibebaskanatasimpor B
K
Ptertentu yangbersifat strategis
berupa senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau
rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku
cadangnya, yangdiimpor oleh:
pemerintah yang
pemerintahan di bidang
1. kementerian/lembaga
menyelenggarakan urusan
pertahanan/keamanan negara;
2. lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui
koordinasi Kepala POLRI dan mempunyai tugas dan fungsi
di bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya
kecualibahanadiktifuntuktembakaudanalkohol;atau
3. pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian/lembaga
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 atau
angka2untukmelakukanImportersebut;
K
berupa senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi
antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya,
yangdiserahkan kepada:
1. kementerian/lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahandi bidangpertahanan/keamanannegara;atau
2. lembagapemerintahnonkementerian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala
POLRIdan mempunyai tugasdan fungsi di bidang pencegahandan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika,danprekursorsertabahanadiktif lainnyakecualibahan
adiktifuntuktembakaudanalkohol.
PERA
TURANPELAKSANAAN:KMK-370/KMK.03/2003 DENGAN S
K
BPPN
www.pajak.go.id

31
SENJATA,AMUNISI, HELM ANTIPELURU & JAKET/ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN
DARAT KHUSUS, RADAR, & SUKU CADANGNYA [LANJUTAN]
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF J& A
YAT (2) HURUF N
www.pajak.go.id
- K
ementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertahananataukeamanannegara”antaralainKemenhan,TNI,POLRI,Bakamla,danBIN.
- Kendaraandaratkhususmerupakankendaraandaratuntukkepentingan:
1. tempur;
2. patroli; dan/atau
3. angkutankhususlainnyayangdigunakanuntukkeperluanpertahananataukeamanannegara,
tidaktermasukyangdigunakanolehmasyarakatumumdanyangpenggunaannyamelekatpadajabatan
tertentu.
- Pihak lain yang ditunjuk merupakan badan hukum Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun
formal untuk melakukan pengadaan senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru,
kendaraandarat khusus,radar
, dan suku cadangnya untuk keperluan Kemenhan, TNI,POLRI,dan BNN.

32
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF K& A
YAT (2) HURUF O
KOMPONEN/BAHAN UNTUK PEMBUATAN SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU & JAKET/ROMPI
ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR, & SUKU CADANGNYA
K
Ptertentu yangbersifat strategis berupa
komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang
diimpor oleh BUMN** yang bergerak dalam industri pertahanan
nasional yang ditunjuk oleh
Kemenhan/TNI/POLRI/lembaga pemerintah di bidang pertahanan
keamanan negara/BNN, yang digunakan dalam pembuatan senjata,
amunisi,kendaraandaratkhusus,radar,dan sukucadangnya,yang akan
diserahkan kepada:
1. kementerian/lembagapemerintahyangmenyelenggarakan urusan
2. lembagapemerintahnonkementerianyangberkedudukandi bawah
dan bertanggung jawabkepadaPresidenmelalui koordinasi Kepala
POLRIdanmempunyaitugasdanfungsidi bidangpencegahandan
psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali
bahanadiktifuntuktembakaudan alkohol;
K
berupa komponen atau bahan yang diperoleh oleh BUMN** yang
bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh
Kemenhan/TNI/POLRI/lembaga pemerintah di bidang pertahanan
keamanan negara/BNN, yang digunakan dalam pembuatan senjata,
amunisi, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang akan
diserahkan kepada:
1. kementerian/lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan
2. lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala
POLRI dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan
psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan
adiktifuntuktembakaudan alkohol;
PERA
TURANPELAKSANAAN:KMK-370/KMK.03/2003
**) BUMN pertahanan di bawah Defend
ID
*) semula PP-146/2000
s.t.d.t.d. PP-38/2003 jo.
KMK-370/2003
DENGAN S
K
BPPN
www.pajak.go.id

33
T
ANP
AS
K
BPPN
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF L
SENJATA,AMUNISI, PERALATAN MILITER, & PERLENGKAPAN MILITER MILIK NEGARA
LAIN DALAM RANGKA KEGIATAN MILITER BERUPA LATIHAN MILITER BERSAMA
PPN dibebaskan atas impor B
K
P tertentu yang bersifat strategis berupa senjata, amunisi, peralatan militer, dan
perlengkapan militer milik negara lain yang diimpor oleh TNI dalam rangka kegiatan militer sebagai bagian dari
kerjasamamiliterberupalatihan militer bersama.
*)semula KMK-231/2001 s.t.d.t.d. PMK-198/2019
www.pajak.go.id

34
PERA
TURANPELAKSANAAN:KMK-370/KMK.03/2003
DENGAN S
K
BPPN
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF M & A
YAT (2) HURUF P
PERALATAN & SUKU CADANGNYA UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS, PETAHASIL TOPOGRAFI,
PETAHASIL HIDROGRAFI, & FOTOUDARA WILAYAHNKRI
yang
bidang
K
Ptertentuyangbersifat strategis
berupa peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional
Indonesia untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi,
peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung
pertahanannasional,yangdiimpor oleh:
1. kementerianyangmenyelenggarakan urusan
pemerintahandi bidangpertahanan;
2. TentaraNasionalIndonesia;atau
3. pihak yang ditunjuk oleh kementerian
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
pertahananatauTentaraNasionalIndonesia.
K
berupa peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk
penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan
foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan
untukmendukungpertahanannasional,yangdiserahkan kepada:
1. kementerianyangmenyelenggarakanurusanpemerintahan di
bidangpertahanan; atau
2. T
entaraNasionalIndonesia
www.pajak.go.id

35
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF N
KENDARAAN DINAS KHUSUS KEPRESIDENAN
MengikutiProsedurPembebasanBeaMasuk(PMK-191/PMK.04/2016 s.t.d.t.d.PMK-91/PMK.04/2021)
PPN dibebaskan atas impor Barang K
ena Pajak
tertentu yang bersifat strategis berupa
kendaraan dinas khusus kepresidenan** yang
diimpor oleh lembaga kepresidenan atau pihak
yang ditunjuk oleh lembaga kepresidenan untuk
melakukan Impor, yang diberikan pembebasan
Bea Masuk.
**) kendaraan dinas khusus kepresidenan: helikopter,
mobil kepresidenan, pesawat terbang,
perlengkapan dan suku cadang
www.pajak.go.id

36
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF O
BARANG KEPERLUANMUSEUM, KEBUN BINATANG, & TEMPAT LAIN SEMACAM ITU
YANG TERBUKAUNTUK UMUM, BARANG UNTUK KONSERVASI ALAM
PPN dibebaskan atas impor B
K
P tertentu yang bersifat strategis berupa barang untuk keperluan museum, kebun
binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam, yang
diberikan pembebasan Bea Masuk.
www.pajak.go.id
MengikutiProsedurPembebasanBeaMasuk (PMK-90/PMK.04/2021)

37
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF P
,(2) HURUF Q, PASAL 7
BARANG TERTENTU DALAM KELOMPOK BARANG KEBUTUHAN POKOK
Atasimpordan/ataupenyerahanbarangtertentu dalam
kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat banyak, dibebaskan dari
pengenaan PPN.
4. kodeHS/pos tarif objekmenyelaraskanB
T
K
I2022.
Kriteria dan/atau perincian jenis barang kebutuhan
pokok dalam Lampiran huruf BPP-49/2022 masihsama
denganLampiranPMK-99/2020(dengan penyesuaian).
Beberapapenyesuaiandimaksud,antaralain:
1. “gula konsumsi asal tebu” menjadi B
K
P tertentu
bersifatstrategistersendiridalam PP-49/2022.
2. “bumbu-bumbuan (bawang, cabai)” & “ubi-ubian
(ubi kayu, ubi jalar
, ubi rambat, talas)”
dikelompokkandalamkomoditas “sayur-sayuran”.
3. “ikan segar/dingin BKTT
C” diatur sebagai B
K
P
tertentu bersifat strategis dalam kelompok “barang
hasilkelautan&perikanan”dalamPP-49/2022.
T
ANP
AS
K
BPPN
Beras&Gabah
www.pajak.go.id
J
agung Sagu K
edelai GaramKonsumsi
Daging T
elur Susu Buah-buahan
Sayur-sayuran
(Bumbu+ Ubi)
GulaKonsumsi
IkanSegar/Dingin
(Bandeng,Kembung,Tongkol/Tuna/Cakalang)

38
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF Q & (2) HURUFR
GULA KONSUMSI DALAM BENTUK GULA KRISTAL PUTIH BERASALDARI TEBU
Atas impor dan/atau penyerahan gula konsumsi
dalam bentukgulakristalputihyangberasaldari tebu
tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna,
T
ANP
AS
K
BPPN
Nomor HS/pos tarif yang digunakan pada saat impor
gulakristalputih(plantation white sugar) yang berasal
daritebusebagaimanadimaksud,yaitu E
x1701.99.90.
GulaKristal Putih
www.pajak.go.id
T
ebu

39
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF R& (2) HURUFS
BARANG HASIL PERTAMBANGAN/PENGEBORAN DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA
T
ANP
AS
K
BPPN
Atas impor dan/atau penyerahan barang hasil
pertambangan atau hasil pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk
hasil pertambangan batubara, dibebaskan dari
pengenaan PPN.
1 minyakmentah(crude oil);
2 gas bumi, berupa gas bumi yang dialirkan melalui pipa,
tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap
dikonsumsilangsungoleh masyarakat;
3 panas bumi;
4 asbes,batutulis,batusetengah permata,batukapur
, batu
apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam
batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin,
leusit,magnesit,mika,marmer
,nitrat, obsidian, oker
,pasir
dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap
(fullers earth), tanahdiatom, tanahliat, tawas (alum), tras,
yarosit, zeolit, basal, trakhit, dan belerang, yang batasan
dankriterianyadapatdiaturdenganPMK;
5 bijihbesi,bijihtimah,bijihemas,bijih tembaga,bijih nikel,
bijihperak,sertabijihbauksit.
www.pajak.go.id

40
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF S& (2) HURUF T
LIQUIFIED NATURAL GAS& COMPRESSED NATURAL GAS
www.pajak.go.id
Atas impor dan/atau penyerahan liquified natural
gas (LNG) & compressed natural gas (CNG),
LNG merupakan gas bumi yang terutama terdiri dari metana
yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160oC)
dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah
transportasidanpenimbunan.[Pasal 1 angka5 PP-36/2004
s.t.d.d. PP-30/2009]
CNG merupakan bahan bakar gas yang berasal dari gas bumi
dengan unsur utamanya metana (C1) yang telah dimampatkan
dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan
khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan
yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.
[Pasal1angka 2Pepres-64/2012 s.t.d.d. Perpres-125/2015]
Sejak1April2022,CNGtidaklagidiperlakukansebagaijenis gas
bumi yang tidak dikenai PPN [ref. Pasal1 ayat (2) huruf c PMK-
252/2012], melainkan B
K
Ptertentu bersifat strategis yang atas
impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan
PPNberdasarkanketentuandalamPP-49/2022ini.
T
ANP
AS
K
BPPN

41
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF T
BARANG YANG DIIMPOR OLEH PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH DAERAH YANG
DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Y
ang dimaksud dengan “Impor barang oleh
pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang
ditujukanuntukkepentinganumum”merupakan:
1. pembelian yang dibiayai dengan anggaran
pendapatan dan belanja negara atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
2. hibah yang diterima pemerintah pusat atau
pemerintah daerah,
yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan secara
langsung oleh masyarakat umum atau orang banyak
dan tidak mensyaratkan beban tertentu untuk
memperoleh manfaatnya, misalnya proyek lampu
penerangan jalan atau pembuatan jembatan yang
untukmelewatinyamasyarakattidakperlumembayar
.
www.pajak.go.id

42
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF U
OBAT-OBATAN DIIMPOR DENGAN APBN-APBD UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
Atas impor obat-obatan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat, yang diberikan pembebasan Bea Masuk,
www.pajak.go.id

43
PASAL 6 A
YAT(1) HURUF V
BAHAN TERAPI MANUSIA, PENGELOMPOKAN DARAH, & BAHAN PENJENISAN JARINGAN
DIIMPOR DENGAN APBN-APBD UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
Atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan dengan
menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
untukkepentinganmasyarakat,yang diberikan pembebasan Bea Masuk, dibebaskandaripengenaanPPN.
MengikutiProsedurPembebasanBeaMasuk (KMK-145/KMK.05/1997)
www.pajak.go.id

BAB IV DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
- Penyerahan J
K
PTertentu yang BersifatStrategis di
dalamDaerahPabeandan/atau Pemanfaatan J
K
P
Tertentu yang Bersifat Strategis dari luar Daerah
Pabeandi dalamDaerah Pabean
www.pajak.go.id

45
PASAL 10 HURUF A & PASAL 11
JASAPELAYANAN KESEHATAN MEDIS
T
ANP
AS
K
BPPN
PPNdibebaskan ataspenyerahandan/ataupemanfaatan:
jasapelayanankesehatanperorangan danpelayanankesehatanmasyarakat, meliputi:
1
J
a
s
a Pelayanan Kesehatan yang
Dilakukan oleh T
enaga Medis
danT
enagaKesehatanLainnya
J
a
s
a Pelayanan Kesehatan
yang Dilakukan di Fasilitas
PelayananKesehatan
J
a
s
a Pelayanan yang
Diberikan oleh selain
T
enagaKesehatan
www.pajak.go.id
meliputi jasa:
a. dokter umum, dokter spesialis,
dokter gigi, dan dokter gigi
spesialis;
b. ahlikesehatan;
c. kebidanan;
d. perawat;dan
e. psikiater
,
sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan di
bidangtenaga kesehatan.
meliputi jasa rumah sakit, rumah
bersalin, klinik kesehatan, fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat
pertama dan tingkat lanjut,
laboratorium kesehatan, dan
sanatoriumsebagaimana diatur
dalam ketentuan peratura
n di
bidang
perundang-
undangan kesehatan.
a. ahligigi;
b. dukunbayi;
c. paramedis;
d. psikolog;dan
e. tenaga pengobatan
alternatif, termasukyang
dilakukan oleh
paranormal.

46
PASAL 10 HURUF A & PASAL 11
JASAPELAYANAN KESEHATAN MEDIS [LANJUTAN]
T
ANP
AS
K
BPPN
PPN dibebaskan atas penyerahan dan/atau
pemanfaatan:
2 jasa pelayanan kesehatan hewan/veteriner
berupa jasa dokter hewan sebagaimana
diaturdalamketentuanperaturan
perundang-undangandibidang veteriner
.
www.pajak.go.id

47
PASAL 10 HURUF B& PASAL12
JASAPELAYANANSOSIAL
T
ANP
AS
K
BPPN
pemanfaatan jasa pelayanan sosial tertentu yang
diselenggarakan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah, atauorganisasi nirlaba.
J
a
s
apelayanansosialtertentumeliputijasa:
a. pelayananpantiasuhandanpanti jompo;
b. pemadamkebakaran;
c. pemberianpertolonganpada kecelakaan;
d. lembagarehabilitasi;
e. penyediaanrumahdukaataujasapemakaman,
termasukkrematorium;dan
f. di bidang olahraga.
www.pajak.go.id

48
PASAL 10 HURUF C& PASAL13
JASAPENGIRIMAN SURAT DENGAN PRANGKO
T
ANP
AS
K
BPPN
PPNdibebaskan ataspenyerahan dan/atau
pemanfaatan jasapengiriman suratdengan
menggunakan prangko tempel atau
menggunakan cara lain pengganti
prangko tempel.
www.pajak.go.id

49
PASAL 10 HURUF D & PASAL 14
JASA KEUANGAN
T
ANP
AS
K
BPPN
PPNdibebaskan ataspenyerahandan/ataupemanfaatanjasa keuangan meliputi:
a. menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito,tabungan,dan/ataubentuklainyangdipersamakandengan itu;
b. menempatkan dana, meminjam dana, ataumeminjamkan dana kepada pihak
lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel
unjuk,cek,atausaranalainnya;
c. pembiayaan, termasukpembiayaanberdasarkanprinsipsyariah, berupa:
1. sewagunausahadenganhakopsi;
2. anjakpiutang;
3. usahakartukredit;dan/atau
4. pembiayaan konsumen;
d. penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan
fidusia; dan
e. penjaminan.
www.pajak.go.id

50
PASAL 10 HURUF E& PASAL 15
JASA ASURANSI
T
ANP
AS
K
BPPN
PPNdibebaskan ataspenyerahandan/ataupemanfaatanjasa asuransi meliputijasa:
Asuransi
Kerugian
Asuransi
Jiwa
Reasuransi
tidak termasuk jasapenunjangasuransi
www.pajak.go.id
J
a
s
apenunjang asuransidapatberupa jasa:
• agen asuransi;
• penilaikerugian asuransi;
• pialang asuransi;
• pialang reasuransi;
• manajemenkantoragenataukantor bersama;
• distribusiprodukasuransi; dan
• kepada perusahaan perasuransian yang diserahkan
oleh profesi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai,
danpihak lainnya.

51
PASAL 10 HURUF F& PASAL16
JASA PENDIDIKAN
T
ANP
AS
K
B
PPNdibebaskan ataspenyerahandan/atau pemanfaatanjasa pendidikan meliputijasapenyelenggaraan:
Pendidikan Sekolah
J
a
s
apenyelenggaraanpendidikan
padajalur formal
Pendidikan Luar Sekolah
J
a
s
apenyelenggaraanpendidikan
padajalur nonformal
meliputijasa penyelenggaraan:
a. pendidikananakusiadini;
b. pendidikan dasar;
c. pendidikanmenengah; dan
d. pendidikan tinggi,
oleh satuanpendidikanyangmemiliki izin
pendidikan formal.
www.pajak.go.id
meliputijasa penyelenggaraan:
a. pendidikankecakapan hidup;
b. pendidikananakusiadini;
c. pendidikankepemudaan;
d. pendidikanpemberdayaan perempuan;
e. pendidikankeaksaraan;
f. pendidikanketerampilandanpelatihan kerja;
g. pendidikankesetaraan; dan
h. pendidikanlainyangditujukanuntuk mengembangkan
kemampuanpesertadidik,
olehsatuanpendidikanyangmemilikiizin pendidikannonformal.
Tidak termasuk jasapendidikanyangmenjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan denganpenyerahan barang dan/atau jasa lainnya.

52
PASAL 10 HURUF G& PASAL 17
JASAPENYIARAN TIDAK BERSIFATIKLAN
T
ANP
A S
K
BPPN
PPNdibebaskan ataspenyerahandan/atau pemanfaatanjasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
Objek:
kegiatan penayangan pesan layanan masyarakat atau rangkaian pesan layanan masyarakat dalam bentuk
suara, gambar
, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter
, baik yang bersifat interaktif
maupuntidak,yang dapat diterimamelaluiperangkatpenerimasiaran.
Pemberi Jasa:
lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran
komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
tanggung jawabnyaberpedoman pada ketentuanperaturanperundang-undangan di bidangpenyiaran
Penerima Jasa:
• pemasangpesan; atau
• pemasangpesanmelaluiperusahaanperiklanan,production house, ataupihak lainnya.
Pemasang pesan:
• pemerintah;atau
• pemerintahdanbadan usaha,
yangmembiayaidanbertanggung jawabataspesanlayananmasyarakatataurangkaianpesanlayanan
masyarakat
www.pajak.go.id

53
PASAL 10 HURUF H & PASAL 18, 19, 20, 21
JASAANGKUTAN UMUM
T
ANP
A S
K
BPPN
PPNdibebaskan ataspenyerahandan/ataupemanfaatanjasa angkutan umum meliputi jasa:
AngkutanUmum
di Darat
www.pajak.go.id
AngkutanUmum
di Air
AngkutanUdara Dalam Negeri
yangMenjadiBagian Tidak
Terpisahkan dariJasaAngkutan
Luar Negeri

54
PASAL 10 HURUF H & PASAL19
JASAANGKUTAN UMUM [LANJUTAN]
J
a
s
a
angkuta
n umum
di darat
J
a
s
aAngkutanUmumdi Jalan
Definisi:
kegiatanpemindahanorangdan/ataubarangdarisuatutempatk
etempatlaindenganmenggunakankendaraan
angkutanumumdi ruanglalulintasjalan,dengandipungut bayaran.(tidak mempertimbangkan plat nomor)
Jenis angkutan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan jalan:
a. angkutanorangdalam trayek;
b. angkutandenganmenggunakan taksi;
c. angkutanantar jemput;
d. angkutanpermukiman;
e. angkutankaryawan;
f. angkutansekolah;
g. angkutanorangdi kawasantertentu;
h. angkutanbarangumum; dan
i. angkutanbarang khusus,
J
a
s
aAngkutanUmumdi Kereta Api
Definisi:
kegiatanpemindahanorangdan/ataubarangdarisuatutempatk
etempatlaindenganmenggunakankeretaapi,
dengandipungut bayaran.
Tidak termasuk angkutan umum kereta api:
jasaangkutanmenggunakankeretaapiyangdisewaatauyangdicarter
www.pajak.go.id

55
J
a
s
aAngkutanUmumdi Air
Kegiatan pemindahan orang dan/atau
barang dari suatu tempat k
e tempat
lain dengan menggunakan kapal
dalam 1 (satu) perjalanan atau lebih
dari 1 (satu) perjalanan, dari suatu
pelabuhan ke pelabuhan lain,
dengandipungut bayaran.
AngkutanUmumdi Laut
K
egiatan pemindahan orang
dan/ataubarangdarisuatutempatk
e
tempat lain dengan menggunakan
kapal yang dilakukan di sungai,
danau, waduk, rawa, banjir kanal,
atau terusan, dengan dipungut
bayaran.
AngkutanUmum Penyeberangan
Kegiatan pemindahan orang dan/atau
barangdarisuatutempatk
etempat lain
dengan menggunakan kapal yang
berfungsi sebagai jembatan yang
menghubungkan jaringan jalan dan/atau
jaringan jalur kereta api yang dipisahkan
olehperairan,dengandipungut bayaran
AngkutanUmumdi Sungai & Danau
Tidak termasuk jasaangkutanumumdi airdalamhaljasaangkutanmemenuhikriteria berikut:
• terdapatperjanjian*sewa ataucarter kapal;dan/atau
• kapaldipergunakanhanya untukmengangkut muatan barang milik 1 pihak dan/atau untuk mengangkut orang dalam1
perjalanan.
*) Perjanjian: tidak termasuk tiket, bill of lading, konosemen, dokumen pengangkutan di air, karcis, atau bukti pembayaran jasa angkutan penumpang kapal.
www.pajak.go.id

56
Angkutanudara dalam negeri yangmenjadibagian tidak terpisahkan
darijasaangkutan luar negeri merupakan:
kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk 1
(satu) perjalanan atau lebih dari 1 (satu) bandar udara k
ebandar udara yang lain atau beberapa bandar udara;
dan
kegiatanjasa angkutan udara luar negeri k
ebeberapa bandar udara di Indonesiaatausebaliknya sepanjang
kegiatan jasa angkutan udara tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan jasa angkutan
luarnegeri(jikaseluruhpenerbangantersebutterangkum dalam 1 (satu) tiket)
Contoh
a. KegiatanpenerbanganLondon–Jakarta–Y
ogyakarta–Denpasar:
1) Terangkumdalam1tiket:bebasPPN
2) Jikakegiatan penerbangandariJakarta–Y
ogyakarta,danDenpasar tiketnyaterpisah,tetapdikenaiPPN
meskipunditerbitkandi luarnegeri
b. Kegiatan penerbangan Jakarta–Medan–Singapura yang terangkum dalam 1 tiket (bebas PPN). Namun, jika
penerbangan Medan–Singapura batal setelah sampai di Medan, atas penerbangan Jakarta–Medan dikenai PPN
dandipungut saatpenumpangyangbersangkutanmemintapengembalianhargatiket.
www.pajak.go.id

57
PASAL 10 HURUF I & PASAL22
JASATENAGA KERJA
T
ANP
AS
K
BPPN
PPNdibebaskan ataspenyerahandan/ataupemanfaatanjasa tenaga kerja meliputi jasa:
merupakan jasa yang diserahkan oleh
tenaga k
erja, pek
erja/buruh, atau
pegawai yang memperoleh
penghasilan yang terikat dengan suatu
hubungan kerja, tidak termasuk jasa
sehubungandenganpekerjaan bebas
merupakan jasa untuk menyediakan
tenaga kerja oleh pengusaha
penyedia tenaga kerja kepada
pengguna jasatenagakerja.
Dapat berupa kegiatan perekrutan,
penempatan, dan/atau penyaluran
tenaga kerja, yang kegiatannya
dilakukan dalam satu kesatuan
dengan penyerahan jasa penempatan
danpenyalurantenaga kerja.
Tenaga Kerja Penyediaan Tenaga Kerja Penyelenggaraan Pelatihan
bagi Tenaga Kerja
merupakan jasa pelatihan tenaga
k
erja yang diselenggarakan oleh
lembaga pelatihan kerja yang telah
memperoleh izin dari atau terdaftar
di pemerintah pusat atau pemerintah
daerah yang berwenang di bidang
ketenagakerjaan.
Dapat berupa kegiatan pemagangan
yang dilakukan dalam satu kesatuan
dengan penyerahan jasa pelatihan
bagitenaga kerja.
www.pajak.go.id

58
PASAL 10 HURUF I & PASAL22
JASATENAGA KERJA[LANJUTAN]
T
ANP
A S
K
BPPN
Kriteria Jasa Penyediaan
Tenaga Kerja
www.pajak.go.id
a. pengusaha penempatan dan penyaluran tenaga kerja tersebut hanya
menempatkan dan menyalurkan tenaga kerja kepada pengguna
tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian J
a
s
a K
ena Pajak
lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa
pengurusanperusahaan,jasabongkarmuat,dan/ataujasa lainnya;
b. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan/atau sejenisnya kepada tenaga
kerjayangdisediakan;
c. pengusaha penyediatenagakerjatidakbertanggungjawabatas hasil
kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada
penggunajasatenagakerja;dan
d. tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian
penggunajasatenagakerja.

59
PASAL 10 HURUF J& PASAL23
JASATELEPONUMUM DENGAN UANG LOGAM
T
ANP
AS
K
BPPN
pemanfaatan jasa telepon umum dengan
menggunakan uang logam atau koin yang
diselenggarakanolehpemerintahatauswasta.
www.pajak.go.id

60
PASAL 10 HURUFK
JASAPENGIRIMAN UANG DENGAN WESELPOS
T
ANP
AS
K
BPPN
pemanfaatanjasapengirimanuangdenganweselpos.
www.pajak.go.id

61
PASAL 10 HURUFL
JASAPERSEWAAN RUMAH SUSUN UMUM & RUMAH UMUM
T
ANP
AS
K
BPPN
pemanfaatan jasapersewaan rumah susun umum dan
rumahumum.
www.pajak.go.id

62
DENGANS
K
BPPN
PASAL 10 HURUFM
JASAYANG DITERIMA DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA BATAS,PETAHASIL
TOPOGRAFI, PETAHASIL HIDROGRAFI, & FOTOUDARA WILAYAH NKRI
Atas penyerahan JKP tertentu yang bersifat
strategis di dalam Daerah Pabean berupa jasa
yang diterima oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertahanan atau T
entara Nasional
Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka
penyediaan data batas, peta hasil topografi,
peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk
mendukung pertahanan nasional, dibebaskan
daripengenaanPajakPertambahan Nilai
www.pajak.go.id

BAB V TIDAK DIPUNGUT PPN/PPN DAN PPnBM
- Impordan/atauPenyerahanB
K
PTertentu yang
BersifatStrategis
- Penyerahan J
K
P Tertentu yang Bersifat Strategis
dan/atau Pemanfaatan J
K
PTertentu yang Bersifat
StrategisdariluarDaerahPabeandi dalam Daerah
Pabean
www.pajak.go.id

64
PASAL 25 A
YAT(1) HURUF A & HURUF B,A
YAT (2) HURUF A PASAL27
ALAT ANGKUTAN DI AIR, DI UDARA, KERETAAPI, & ALATKESELAMATAN
PERA
TURANPELAKSANAAN:PMK-41/PMK.03/2020 DENGAN SKTDPPN
Atas impor B
K
P tertentu yang bersifat strategis berupa
alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat
angkutan di udara, dan kereta api, serta suku
cadangnya, alat keselamatan pelayaran dan alat
keselamatan manusia, dan alat keselamatan
penerbangan dan alat keselamatan manusia yang
diimporoleh:
a. kementerian/lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan/keamanan negara
b. pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian atau
lembaga pemerintah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
pertahanan/keamanan negara untuk melakukan
Impor tersebut
tidakdipungut PPN.
*)semula PP-50/2019 jo. PMK-41/PMK.03/2020
Atas penyerahan B
K
P tertentu yang bersifat strategis berupa
alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat
angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya,
alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia,
dan alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan
manusia yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertahanan atau keamanan negara, tidak dipungut
PPN.
www.pajak.go.id

65
PASAL 25 A
YAT(1) HURUF C, (2) HURUF B, & PASAL 27
KAPAL ANGKUTAN LAUT, ANGKUTAN SUNGAI, ANGKUTAN DANAU, & ANGKUTAN
PENYEBERANGAN, PENANGKAP IKAN, PANDU, TUNDA, TONGKANG, SUKU CADANG, ALAT
PERLENGKAPAN, & ALAT KESELAMATAN
PERA
DENGAN SKTDPPN
Atas impor dan/atau penyerahan B
K
P tertentu yang
bersifat strategis berupa kapal angkutan laut, kapal
angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal
angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal
pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku
cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan
pelayaran, dan alat keselamatan manusia yang diimpor
dandigunakan oleh:
• perusahaanpelayaranniaga nasional,
• perusahaanpenangkapanikannasional,
• perusahaan penyelenggara jasa k
epelabuhanan
nasional, dan
• perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai,
danau,danpenyeberangan nasional,
sesuaidengankegiatanusahanya,tidakdipungut PPN.
www.pajak.go.id

66
PASAL 25 A
YAT(1) HURUF D, (2) HURUF C, & PASAL27
PESAWATUDARA, SUKU CADANG, ALAT KESELAMATAN, PERBAIKAN, & PEMELIHARAAN
PERA
DENGAN SKTDPPN
K
P tertentu yang
bersifat strategis berupa pesawat udara dan suku
cadangnya, alat keselamatan penerbangan, dan alat
keselamatan manusia, dan peralatan untuk perbaikan dan
pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh
badan usaha angkutan udara niaga nasional, tidak
dipungut PPN.
AlatKeselamatanPenerbangan&KeselamatanManusia
P
esawatUdaraNiaga Nasional
SukuCadang P
esawat
www.pajak.go.id

67
PASAL 25 A
YAT(1) HURUF E,(2) HURUF D, & PASAL27
SUKU CADANG PESAWATUDARA & PERALATAN PERBAIKAN
PERA
DENGAN SKTDPPN
K
P tertentu yang
bersifat strategis berupa suku cadang pesawat udara
serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan
pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk
oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional yang
digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan
perbaikan pesawat udara kepada badan usaha angkutan
udaraniaganasional,tidakdipungut PPN.
www.pajak.go.id

68
PASAL 25 A
YAT(1) HURUF F,(2) HURUF E,& PASAL 27
KERETAAPI, SUKU CADANG, PERALATAN PERBAIKAN, & PRASARANA
PERA
DENGAN SKTDPPN
K
P tertentu yang
bersifat strategis kereta api dan suku cadangnya,
peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, dan
prasaranaperkeretaapianyangdiimpordan digunakan
oleh badan usaha penyelenggara sarana
perkeretaapian umum dan/atau badan usaha
penyelenggara prasarana perkeretaapian umum tidak
dipungut PPN.
www.pajak.go.id

69
PASAL 25 A
YAT(1) HURUF G, (2) HURUF F,& PASAL 27
KOMPONEN KERETAAPI, SUKU CADANG, PERALATAN PERBAIKAN, & PRASARANA
PERA
DENGAN SKTDPPN
1. keretaapi;
2. sukucadang;
3. peralatan
untu
k dan/atau
K
P tertentu yang
bersifat strategis komponen atau bahan yang diserahkan
kepada pihak yang ditunjuk oleh badan usaha
penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau
badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian
umumdalamrangka pembuatan:
perbaikan dan pemeliharaan;
4. prasarana perkeretaapian, yang akan digunakan oleh
badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian
umum dan/atau badan usaha penyelenggara
prasaranaperkeretaapian umum,
tidakdipungut PPN.
Komponen/SukuCadang BantalanRel
GerbongKeretaApi
www.pajak.go.id

70
PASAL 25 A
YAT(1) HURUF H & (2) HURUF G
EMAS BATANGAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN CADANGAN DEVISA NEGARA
T
ANP
A SKTDPPN
Atas impor dan/atau penyerahan emas batangan
selain untuk kepentingan cadangan devisa negara,
tidakdipungut PPN.
Y
ang dimaksud dengan “emas batangan” yang atas
impor dan/atau penyerahannya tidak dipungut PPN
dalamketentuanini,yaitu:
- emasyangberbentuk batangan;
- kadaremaspalingrendahsebesar99,99%;dan
- dibuktikan dengan sertifikat, termasuk emas
batangan yang catatan kepemilikan emasnya
dilakukansecaradigital (elektronis).
CERTIFICA
TEOF
AUTHENTICITY
LM
LOGAM MULIA
PTAntam,Tbk.
UBPP LOGAMMULIA
Jakarta,INDONESIA,Telp.62214757108,Fax.62214750665
E-mail marketing@logammulia.com
Thisisto certifythatamedalaccompanying is
of guaranteedtomeetthespecificationsof:
Component :Fine Gold
Fineness :99.99%
Weight (gram) :10
Dimension(mm) :27.5x16.5x1.2
ID Number :GS043
SignatoryAssayer:
Jun. 20, 22
LBMA
IlustrasiSertifikatEmasBatangan
Tidak terdapat pengaturan khusus mengenai entitas
yang berhak mendapatkan kemudahan PPN tidak
dipungut atas impor dan/atau penyerahan emas
batanganselainuntukkepentingancadangan devisa.
www.pajak.go.id

71
PERA
DENGAN SKTDPPN
Atas:
1. pemanfaatan dan/penyerahan jasa
persewaan pesawat udara; dan
2. penyerahan jasa perawatan dan
perbaikan pesawat udara
yang dimanfaatkan dan/diterima oleh badan
usaha angkutan udara niaga nasional, tidak
dipungut PPN.
www.pajak.go.id
PASAL 26 A
YAT(1), A
YAT(2) HURUF B, & PASAL 27
JASAPERSEWAAN PESAWATUDARA YANG DIMANFAATKAN OLEH BADAN USAHA
ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL

72
PASAL 26 A
YAT(2) HURUF A & PASAL27
JASAPERSEWAAN KAPAL, KEPELABUHANAN, PERAWATAN & PERBAIKAN KAPAL
PERA
DENGAN SKTDPPN
bersifat
Atas penyerahan J
K
P tertentu
yang strategis berupa
jasa yang diterima oleh
perusahaan pelayaran niaga nasional,
perusahaan penangkapan ikan nasional,
perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan
nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan
nasional, yangmeliputi jasa:
1. persewaankapal;
2. k
epelabuhanan meliputi jasa tunda,
jasa pandu,jasatambat,danjasalabuh; dan
3.perawatandanperbaikankapal,
tidakdipungut PPN.
www.pajak.go.id

73
PERA
DENGAN SKTDPPN
Atas penyerahan J
K
P tertentu yang bersifat
strategis berupa jasa perawatan dan perbaikan
kereta api yang diterima oleh badan usaha
penyelenggara sarana perkeretaapian umum,
tidakdipungut PPN.
www.pajak.go.id
PASAL 26 A
YAT(2) HURUF C& PASAL 27
JASAPERAWATAN DAN PERBAIKAN KERETAAPI YANG DITERIMA OLEH BADAN USAHA
PENYELENGGARAPERKERETAAPIAN UMUM

BAB VI TIDAK DIPUNGUT PPN/PPN DAN PPnBM
www.pajak.go.id
- ImporB
K
PyangDibebaskandariPungutanBeaMasuk

75
PASAL 28 A
YAT(1), A
YAT(2), & A
YAT (3)
BKPYANG ATASIMPORNYA DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEAMASUK
[1]B
K
PyangatasimpornyadibebaskandaripungutanBeaMasuk tetap
dipungut PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan
peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan.
[2] B
K
P yang atas impornya dibebaskan dari pungutan Bea Masuk
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangandi bidang kepabeanan.
[3] Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
impor beberapa B
K
P yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk
tidakdipungut PPNatauPPNdanPPnBM,yangmeliputiimpor: ...
ApaSajakahB
K
PDimaksud?
IMPORT
DUTY
EXEMPT
VAT
NOT COLLECTED
www.pajak.go.id

76
PASAL 28 A
YAT(3) HURUFA
BKP– KIRIMAN HADIAH UNTUK IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN
MengikutiKetentuanPembebasanBeaMasuk(PMK-70/PMK.04/2012)
Atasimporbarang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan oleh
badanataulembagadi bidang ibadahuntukumum,amal,sosial,ataukebudayaan yang:
1. berkedudukandi wilayahNegaraKesatuanRepublik Indonesia;
2. pendiriannyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan; dan
3. bersifatnonprofit,
tidakdipungut PPN.
HibahBuahKurmadariArabSaudi
untukPemerintah Indonesia
HibahAlat Kesehatan HibahKitabSuci HibahSacramental Wine
www.pajak.go.id

77
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF B
BKP– KEPERLUANPENELITIAN & PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
AtasimporB
K
Pyangdibebaskandaripungutan BeaMasukberupabaranguntukkeperluanpenelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan oleh:
1. perguruan tinggi;
2. kementerianataulembagapemerintahyangmelaksanakankegiatanpenelitiandan/atau pengembangan
ilmupengetahuandanteknologi;atau
3. badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dan salah satu kegiatannya
melakukan penelitian atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologisesuaidenganketentuanperaturanperundangundangan,
tidakdipungut PPN.
www.pajak.go.id

78
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF C
BKP– BARANG KEPERLUANKHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
MengikutiKetentuanPembebasanBeaMasuk(KMK-142/KMK.05/1997)
Atas impor B
K
P yang dibebaskan dari
pungutan Bea Masuk berupa barang untuk
keperluan khusus penyandang disabilitas
oleh badan atau lembaga sosial yang
mengurus penyandang disabilitas, tidak
dipungut PPN.
www.pajak.go.id

79
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF D
BKP– PETI ATAU KEMASAN LAIN BERISI JENAZAH ATAU ABU JENAZAH
AtasimporB
K
Pyangdibebaskandaripungutan BeaMasukberupapeti atau kemasan lain yang berisi jenazah
atau abu jenazah, tidakdipungut PPN.
MengikutiKetentuanPembebasanBeaMasuk(KMK-142/KMK.05/1997)
www.pajak.go.id

80
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF E
BKP– BARANG PINDAHAN TKI, MAHASISWA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI
AtasimporB
K
PyangdibebaskandaripungutanBeaMasukberupabarangpindahantenaga kerja Indonesia yang
bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri paling singkat 1
(satu) tahun, jika barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari perwakilan
RepublikIndonesiasetempat,tidakdipungut PPN.
www.pajak.go.id

81
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF F
BKP– BARANG PRIBADI & BARANG KIRIMAN SAMPAI BATASJUMLAHTERTENTU
Atas impor B
K
P yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa barang pribadi penumpang, awak sarana
pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan di bidangkepabeanan,tidakdipungut PPN.
www.pajak.go.id

82
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF G
BKP– BARANG IMPOR SEMENTARA
AtasimporB
K
Pyangdibebaskandaripungutan BeaMasukberupabarangimpor sementara sesuai dengan
ketentuanperaturanperundang-undangan mengenaiImporsementara,tidakdipungutPPN.
www.pajak.go.id

83
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF H
BKP– BARANG DIPERGUNAKAN OLEH K3S MINYAK BUMI, GASBUMI, & PANAS BUMI
MengikutiKetentuanPembebasanBeaMasuk
Atas impor B
K
P yang dibebaskan dari pungutan
Bea Masuk berupa barang yang dipergunakan
oleh kontraktor kontrak kerja sama (K3S)
untuk:
1. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
meliputieksplorasidaneksploitasi; atau
2. kegiatan penyelenggaraan panas bumi
untuk pemanfaatan tidak langsung yang
meliputi penugasan survei pendahuluan
dan eksplorasi, eksplorasi, eksploitasi, dan
pemanfaatan,
tidakdipungut PPN.
www.pajak.go.id

84
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF I
BKP– BARANG YANG TELAH DIEKSPOR & DIIMPOR KEMBALI DALAM KUALITAS SAMA
AtasimporB
K
Pyangdibebaskandaripungutan BeaMasukberupabarang yang telah diekspor kemudian
diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengankualitaspadasaatdiekspor,tidakdipungut PPN.
Contoh:RansumPasukanGarudayang
BelumDikonsumsiatauMisi Batal
Contoh:GulaMerahBubukGagalDiekspor
karenaTidakSesuaiKriteria
www.pajak.go.id
Contoh:BarangKeperluanMisiBudaya
keluarNegeri

85
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF J
BKP– BARANG YANG TELAH DIEKSPOR UNTUK PERBAIKAN & DIIMPOR KEMBALI
Atas impor B
K
pungutan Bea Masuk berupa barang yang
telah diekspor untuk keperluan perbaikan,
pengerjaan, dan pengujian, kemudian
diimpor kembali, tidakdipungut PPN.
www.pajak.go.id

86
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF K
BKP– BARANG UNTUK DIOLAH/DIPASANG PADA BARANG LAIN YANG MENDAPAT KITE
Atas impor B
K
pungutan Bea Masuk berupa barang
dan bahan untuk diolah, dirakit, atau
dipasang pada barang lain yang
mendapat kemudahan impor untuk
tujuan ekspor (KITE), tidak dipungut
PPN.
EKSPOR
www.pajak.go.id
LN
DN
IMPOR

87
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF L
BKP– BARANG YANG DIIMPOR OLEH USAHA/INDUSTRI MIKRO, KECIL, & MENENGAH
MengikutiKetentuanPembebasanBeaMasuk(PMK-177/PMK.04/2016 s.t.d.d.PMK-110/PMK.04/2019)
Atas impor B
K
P yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berupa barang dan bahan atau mesin yang
diimpor oleh usaha atau industri mikro, kecil, dan menengah atau konsorsium untuk usaha atau
industri mikro, kecil, dan menengah dengan menggunakan kemudahan impor untuk tujuan ekspor
(KITE), tidakdipungut PPN.
www.pajak.go.id

88
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF M
BKP– BARANG DALAM RANGKA KERJASAMA/PKP2B OLEH KONTRAKTOR
Atas impor B
K
P yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk
berupa barang dalam rangka perjanjian kerja sama/karya
pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang
dilakukan oleh kontraktor perjanjian kerja sama/karya
pengusahaanpertambanganbatubaradenganketentuan:
1. kontraknyaditandatanganisebelumtahun 1990;
2. kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai
pemberianpembebasanataukeringananBeaMasuk
atas Impor barang dalam rangka perjanjian kerja
sama/karyapengusahaanpertambanganbatubara;
3. kontraknya tidak mencantumkan ketentuan mengenai
jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan
BeaMasuk;dan
4. barangimpornyamerupakanbarangmilik negara,
tidakdipungut PPN.
www.pajak.go.id

89
PASAL 28 A
YAT(3) HURUF N
BKP– BARANG KIRIMAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
Atasimpor B
K
Pyang dibebaskan dari pungutan Bea
Masuk berupa barang kiriman hadiah/hibah
untuk kepentingan penanggulangan bencana
alam yangdiajukan oleh:
1. badan atau lembaga yang bergerak di bidang
ibadah untuk umum, amal, sosial, atau
kebudayaan;
2. pemerintahpusatdanpemerintahdaerah; atau
3. lembagainternasionalataulembaga asing
nonpemerintah,
tidakdipungut PPN.
www.pajak.go.id

BAB VII PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
www.pajak.go.id

91
PASAL 29 A
YAT(1)
PAJAKMASUKAN BERKENAAN DENGAN PENYERAHAN DIBEBASKAN PPN
B
K
PTertentu,
J
K
PTertentu,
B
K
PT
ertentuStrategis,
J
K
PT
ertentu Strategis
“ PMatasperolehanB
K
Pdan/atauJ
K
P
,imporB
K
P
,sertapemanfaatanB
K
P tidakberwujuddariluardaerahpabeandi dalam
daerah pabean dan/atau pemanfaatan J
K
Pdari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang berkenaan dengan
penyerahanB
K
Ptertentu, J
K
Ptertentu, B
K
Ptertentu yang bersifat strategis,dan/atau J
K
Ptertentu yang bersifat strategis,
yangdibebaskandaripengenaanPPN,tidakdapatdikreditkan( ) ; masukk
eFormulir1111B3.“
P
K= -
PM(perolehanBKP)= 11%
PM(perolehanB
K
PTB)= 11%
PM(perolehanJ
K
P
)= 11%
PM(pemanfaatanB
K
PTB)= 11%
PM(imporBKP) = 11% PM(pemanfaatanJ
K
PLN)= 11%
LN
DN
(dibebaskandaripengenaanPPN)
www.pajak.go.id

92
PASAL 29 A
YAT(2)
PAJAKMASUKAN BERKENAAN DENGAN PENYERAHAN TIDAK DIPUNGUT PPN
B
K
PTertentuStrategis,
J
K
PTertentu Strategis
“ PMatasperolehanB
K
Pdan/atauJ
K
P
,imporB
K
P
,sertapemanfaatanB
K
P tidakberwujuddariluardaerahpabeandi dalam
daerah pabean dan/atau pemanfaatan J
K
Pdari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang berkenaan dengan
penyerahan B
K
P tertentu & J
K
P tertentu yang bersifat strategis, yang tidak dipungut PPN, dapat dikreditkan jika
memenuhiketentuanpengkreditanPMdalamUUPPN( ) ; masukk
eFormulir1111B1/Formulir1111B2.“
P
K= 0
PM(perolehanBKP)= 11%
PM(perolehanB
K
PTB)= 11%
PM(perolehanJ
K
P
)= 11%
PM(pemanfaatanB
K
PTB)= 11%
PM(imporBKP) = 11% PM(pemanfaatanJ
K
PLN)= 11%
LN
DN
(tidakdipungut PPN)
www.pajak.go.id

BAB VIII EVALUASI
www.pajak.go.id

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK
DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU
JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN
JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
94
EVALUASI ATASPEMBERIAN KEMUDAHAN DI BIDANG PPN/PPN & PPnBM
PASAL 30 A
YAT(1), (2), (3), & (4)
PembebasandaripengenaanPPNatauPPNdanPPnBMtidak
dipungut sebagaimanadiaturdalamPP-49/2022 ini bersifat
sementarawaktuatauselamanya.
Pembebasan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM tidak
dipungut sebagaimana diatur dalam PP-49/2022 dimaksud
dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian
dandampaknyaterhadappenerimaan negara.
EvaluasidilakukanolehMenteriKeuangan.
Berdasarkan hasilevaluasi,impordan/ataupenyerahanB
K
P
ataupenyerahanJ
K
Pdan/atau pemanfaatanJ
K
Pdari luar
daerahpabeandapatdikenaiPPNsesuaidengan ketentuan
peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan.
ApakahMasihPerluDiberikan
Kemudahandi BidangPPN
atauPPNdanPPnBM?
www.pajak.go.id

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
www.pajak.go.id

96
PERLAKUAN ATASPPN YANG TELANJUR DIPUNGUT ATAU DIBAYAR
PASAL 31 A
YAT(1) & (2)
1. PPNyangdipungut wajibdisetorkan k
e
kasnegara;dan
2. PM yang dibayar oleh PK
P penjual
sehubungandenganpenyerahan yang:
a. seharusnya dibebaskan dari
pengenaan PPN, tidak dapat
dikreditkan;atau
b. seharusnya tidak dipungut PPN, dapat
dikreditkan jika memenuhi ketentuan
pengkreditan PM dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan.
1. dalamhalpihakterpungutmerupakan P
K
P
,
PPN yang dibayar dapat dikreditkan jika
memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undanganperpajakan;atau
2. dalam hal pihak terpungut bukan
merupakan P
K
P
, PPN yang dibayar
merupakan pajak yang seharusnya tidak
terutang.
BAGIP
K
PPENJU
AL
BAGIPIHAKTERPUNGUT
Impordan/atau PenyerahanB
K
PT
ertentu dan/atau
PenyerahanJ
K
PT
ertentu,yangDibebaskanPPN
K
PT
ertentuyang
BersifatStrategis,yangDibebaskanPPN
PenyerahanJ
K
PT
ertentuyangBersifatStrategisdi
dalamDaerahPabeandan/atau Pemanfaatan
J
K
PtertentuyangBersifatStrategisdariluarDaerah
Pabeandi dalamDaerahPabean,yangDibebaskan
PPN
K
PT
ertentuyang
BersifatStrategissertaPenyerahandan/atau
PemanfaatanJ
K
PT
ertentuyangBersifatStrategis
dariluarDaerahPabeandi dalamDaerahPabean,
yangTidakDipungutPPN
ImporB
K
PyangDibebaskandariPungutanBea
MasukdanTidakDipungut PPN
..., tetapi
tersebut
PPN
telah
telanjur
dipungut atau
dibayar,berlaku
ketentuan:...
KONDISI
www.pajak.go.id

99
PEMBAYARAN PPN TERUTANG YANG TELAH DIBEBASKAN/TIDAK DIPUNGUT
PASAL 32 A
YAT(1)
WP wajib membayar PPN terutang yang tidak dipungut atas impor
dan/atauperolehanB
K
Ptertentuyangbersifat strategisberupa:
• kapalangkutanlaut,kapalangkutansungai,kapalangkutandanau,
dankapalangkutanpenyeberangan;
• kapalpenangkapikan;
• kapalpandu,kapaltunda,kapaltongkang;
yang diimpor oleh/diserahkan kepada, dan digunakan oleh perush.
pelayaran niaga nasional, perush. penangkapan ikan nasional, perush.
penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perush. penyelenggara
jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional sesuai dengan
kegiatanusahanya.
WP wajib membayar PPN terutang yang telah dibebaskan atas impor
dan/atauperolehanB
K
Ptertentuyangbersifat strategisberupa:
• mesindanperalatanpabrik;
• komponen atau bahan yang diimpor oleh BUMN pertahanan untuk
pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, radar dan suku
cadanganyauntukKemenhan,TNI/POLRI,BNN.
apabila dalam jangka
waktu 4 (empat) tahun
terhitung sejak saat impor
dan/atau perolehannya,
B
K
Ptersebut:
a. digunakan tidak sesuai
dengan tujuan semula;
atau
b. dipindahtangankan
kepadapihaklain,baik
sebagian
atau seluruhnya.
www.pajak.go.id

100
PEMBAYARAN PPN TERUTANG YANG TELAH DIBEBASKAN/TIDAK DIPUNGUT [LANJUTAN]
PASAL 32 A
YAT(2) & A
YAT (3)
Dikecualikan dari kewajiban membayar kembali PPN atas impor dan/atau perolehan B
K
P
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal B
K
P tertentu sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)tersebut dipindahtangankan:
a. daripusatkecabangatausebaliknyadan/atauantarcabang;
b. oleh perush. pelayaran niaga nasional, perush. penangkapan ikan nasional, perush.
penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perush. penyelenggara jasa angkutan
sungai,danau,danpenyeberangannasionalkepadapihak lain ataskapalangkutan laut,
kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan,
kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, dan/atau kapal tongkang untuk
digantikan dengan kapal dalam jenis yang sama dengan ukuran atau kapasitas yang
lebihbesar;atau
c. oleh BUMN untuk tujuan setoran modal pengganti saham dalam rangka holdingisasi,
dengan cara penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan/atau
pengambilalihanusaha,jikadigunakansesuaidengantujuan semula.
Holdingisasi merupakan pembentukan perusahaan induk BUMN melalui upaya restrukturisasi perusahaan dengan
pengalihansahamdari 1 (satu)BUMNk
eBUMNlain dan membentuksatugrup BUMNdenganmenginduk padasalah satu
BUMNsetelahmendapatpersetujuandariMenteriBUMN.
www.pajak.go.id

101
www.pajak.go.id
PASAL 32 A
YAT(4)
Orang pribadi atau badan yangmelakukanimportasiB
K
P[beberapaB
K
PpadaPasal28ayat(3)]:
1. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum,amal,sosial,ataukebudayaan(huruf b);
2. Barang impor sementara (huruf g);
3. Barang yangdipergunakanolehkontraktor kontrak kerja sama (hulumigas& panasbumi)(hurufh);
4. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang mendapat kemudahan impor
untuk tujuan ekspor (huruf k);
5. Barang dan bahan atau mesin yang diimpor oleh usaha atau industri mikro, kecil, dan menengah atau
konsorsium untuk usaha atau indusri mikro, kecil, dan menengah dengan menggunakan kemudahan impor
untuk tujuan ekspor (huruf l);
6. Barang dalam rangka perjanjian kerja sama/kerja pengusahaan pertambangan batubara yang dilakukan
olehkontraktorperjanjiankerjasama/karyapengusahaanpertambanganbatubara(huruf m),
wajib membayar PPN/PPnBMyangtelahtidakdipungut,apabiladalamjangka waktu 4 (empat) tahun
terhitung sejak saatimpor,B
K
Ptersebut:
a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
b. dipindahtangankan kepada pihak lain, baiksebagianmaupunseluruhnya.

102
PASAL 32 A
YAT(5) & A
YAT (6)
PPNtersebuttidakdapatdikreditkan.
PembayaranPPNterutangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(4)
wajibdilakukanolehWP
,orangpribadi,ataubadandalamjangkawaktupaling lama
1(satu)bulanterhitungsejakB
K
Ptersebutdigunakantidaksesuaidengantujuansemula
ataudipindahtangankankepadapihaklain,baiksebagianmaupun seluruhnya.
www.pajak.go.id

BAB X KETENTUAN PERALIHAN
www.pajak.go.id

104
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 33
“ Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
ketentuan yang mengatur mengenai Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak
dipungut yang diberikan atas Barang K
ena Pajak
yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk
perundang-undangan mengenai pembebasan Bea
Masuk mengikuti ketentuan dalam Peraturan
Pemerintahini.”
e.g.KMK-231/2001s.t.d.t.d.PMK-198/2019
www.pajak.go.id

105
KETENTUAN PERALIHAN [LANJUTAN]
PASAL 34 & PASAL35
berlakuketentuan
sebagaimana
dimaksuddalam
PP-49/2022
Impordan/atauPenyerahanB
K
PT
ertentu
dan/atau PenyerahanJ
K
PT
ertentu
B
K
PT
ertentuyangBersifatStrategis
PenyerahanJ
K
PT
ertentuyangBersifat
Strategisdi dalamDaerahPabeandan/atau
PemanfaatanJ
K
PtertentuyangBersifat
StrategisdariluarDaerahPabean
di dalamDaerah Pabean
Impordan/atauPenyerahanB
K
PT
ertentu
yangBersifatStrategissertaPenyerahan
dan/atau PemanfaatanJ
K
PT
ertentuyang
BersifatStrategisdariluarDaerahPabean
di dalamDaerah Pabean
ImporB
K
PyangDibebaskandariPungutan
BeaMasukdanTidakDipungutPPN
... yang dilakukan sejak
tanggal 1 April 2022
sampai dengan sebelum
berlakunyaPP-49/2022, ...
... yang diberikan
pembebas
an dari
pengenaan PPN atau tidak
dipungut PPN sejak
tanggal 1 April 2022
sampai dengan sebelum
berlakunya PP-49/2022 &
PPN tersebut telah
dipungut ataudibayar, ...
KONDISIPERALIHAN
www.pajak.go.id
berlakuketentuan
sebagaimana
dimaksuddalam
Pasal31
PP-49/2022

BAB XI KETENTUAN PENUTUP
www.pajak.go.id

107
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 36, PASAL 37, & PASAL 38
PP-146/2000
s.t.d.t.d.
PP-38/2003
PP-81/2015
s.t.d.d.
PP-48/2020
PP-50/2019
PP-40/2015
s.t.d.d.
PP-58/2021
Pada saat PP-49/2022 ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturanpelaksanaan dari:
a.PP-146/2000s.t.d.d.PP-38/2003;
b.PP-81/2015 s.t.d.d.PP-48/2020;dan
c.PP-50/2019,
dinyatakantetapberlakusepanjangtidak
bertentangandenganketentuandalamPP-49/2022.
PadasaatPP-49/2022 inimulaiberlaku:
a. PP-146/2000s.t.d.d. PP-38/2003;
b. PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020;
c. PP-40/2015 s.t.d.d.PP-58/2021; dan
d. PP-50/2019,
dicabutdandinyatakantidakberlaku.
PP-49/2022 ini mulai berlaku
pada diundangkan,yaitu12
Desember 2022.
tanggal
PMK-115/2021 &
PMK-267/2015 s.t.d.t.d.
PMK-142/2017
KMK-370/2003
PMK-41/2020
www.pajak.go.id

TERIMA KASIH
P
A
J
A
KKIT
A,UNTUKKIT
A

PP 49_2022 - PPN Dibebaskan .pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PP 49_2022 - PPN Dibebaskan .pptx

Similar to PP 49_2022 - PPN Dibebaskan .pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

PP 49_2022 - PPN Dibebaskan .pptx