Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas peraturan terkait undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan khususnya untuk wajib pajak UMKM. 2) Termasuk dijelaskan tentang persyaratan dan prosedur permohonan, penerbitan, dan pembatalan surat keterangan bagi wajib pajak UMKM untuk dapat dikenai pajak penghasilan final. 3) Juga diatur mengen

1. PERATURAN TERKAIT UNDANG-
UNDANG TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN
KLASTER PAJAK PENGHASILAN
FINAL BAGI WAJIB PAJAK YANG
MEMILIKI PEREDARAN BRUTO
TERTENTU
Strictly Confidential and Proprietary
for Internal Purpose Only
1
UMKM Indonesia

2. Penyusunan Peraturan Pelaksanaan PPh UMKM
www.pajak.go.id
Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh
dalam UU HPP
Pasal 17 ayat (2a) UU PPh
dalam UU HPP
UU 7 Tahun 2021 (UU HPP)
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak
bersifat final:
e. penghasilan tertentu lainnya, termasuk
penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu,
yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah
Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki
peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak
Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai
dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dalam 1 (satu) tahun pajak.
Substansi Perubahan PP 23/2018
• Perubahan Subjek:
OP dan Badan (Koperasi, CV, Firma, BUMDes/BUMDes
Bersama, PT termasuk Perseroan Perorangan)
• Penyesuaian Jangka Waktu berlakunya PPh final:
a. OP → 7 Tahun Pajak
b. CV, Firma, Koperasi, BUMDes/BUMDes bersama
dan Perseroan Perorangan→ 4 Tahun Pajak
c. PT → 3 Tahun Pajak
o Bagi WP lama PP23 melanjutkan jangka waktu sesuai PP23
o Bagi WP baru terdaftar terhitung sejak TP terdaftar
o Bagi BumDes/Bersama dan Perseroan Perorangan terdaftar
sebelum PP terbit terhitung sejak TP 2022
• Bagian peredaran bruto usaha tidak dikenai PPh
sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak bagi
WP OP PP 23/2018 dihitung secara kumulatif sejak
Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak.
• Pencabutan PP 23/2018
RPP Pelaksanaan UU HPP (omnibus)
(telah diundangkan 29 Oktober 2021) (Menunggu Penetapan dan Pengundangan)

3. Pemberitahuan Memilih Untuk Dikenai PPh Berdasarkan
Ketentuan Umum
PMK- /2022
Pemberitahuan disampaikan kepada Dirjen Pajak secara:
a. Elektronik
b. tertulis.
a. laman DJP;
b. contact center; atau
c. saluran lain yang terintegrasi SIDJP.
a. secara langsung ke:
1. KPP tempat WP Pusat
terdaftar; atau
2. KP2KP dalam wilayah kerja
KPP WP Pusat terdaftar;
b. pos/jasa ekspedisi/jasa kurir
dengan BPS ke KPP WP Pusat
terdaftar.
Jika sistem informasi
sudah SIAP,
penyampaian dapat
dilakukan secara
borderless
➢ Pemberitahuan → p. l. akhir Tahun Pajak &
dikenai Ketentuan Umum PPh mulai Tahun Pajak
berikutnya.
➢ WP baru terdaftar → Pemberitahuan saat daftar
dapat dikenai PPh Ketentuan Umum PPh mulai
Tahun Pajak terdaftar.
➢ BUM desa/desa bersama terdaftar sebelum PMK
berlaku dapat dikenai PPh Ketentuan Umum pada
Tahun Pajak 2022 → pemberitahuan p.l. akhir
Tahun Pajak 2022.
*) Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai
Pajak Penghasilan yang bersifat final

4. Penyetoran, Pemotongan/pemungutan PPh dan Pelaporan PMK- /2022
➢ PPh final yang terutang dilunasi dengan cara:
a. Disetor sendiri; atau
b. Dipotong/dipungut→Pemotong/Pemungut PPh,
➢ Penyetoran PPh → p.l. tanggal 15 bulan berikutnya
setiap tempat usaha.
➢ SPT Masa PPh → p.l. tanggal 20 bulan berikutnya
kecuali tidak terdapat peredaran usaha atau
kewajiban penyetoran PPh final
➢ WP yang telah setor PPh dianggap menyampaikan
SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN.
➢ Pemotong/Pemungut:
a. memotong/memungut PPh final 0,5% bagi WP
yang memiliki Surat Keterangan.
b. menerbitkan bukti pemotongan/pemungutan
PPh.
c. menyetorkan PPh yang dipotong/dipungut →
SSP/sarana lain a.n. Pemotong/Pemungut p.l.
tanggal 15 BB
d. menyampaikan SPT Masa PPh ke KPP
Pemotong/Pemungut p.l. tanggal 20 BB.
➢ Pemungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan terhadap
WP yang memiliki Surat Keterangan yang
melakukan :
a. impor; atau
b. pembelian barang,
Relaksasi bagi BUM desa/desa bersama, penyetoran PPh final Masa Pajak pertama Tahun Pajak 2022 sampai dengan Masa
Pajak diundangkannya PP .. Tahun 2022, → paling lama 60 hari sejak tanggal PMK ini diundangkan.

5. Skema Pemotongan/Pemungutan
Impor/
Pembelian
Surat Keterangan
Tidak dipungut
PPh Ps 22
OP
Penjualan
atau
Penyerahan
Jasa
Kepada
Pemotong/
Pemungut
Badan
Surat
Keterangan
< Rp 500
juta
Surat
Pernyataan
)
Bupot PPh
Nihil
> Rp 500
juta
Surat
Keterangan
Bupot PPh
0.5%
BuPot PPh
0.5 %
SSP an
Pemotong/Pemungut

6. Permohonan, Penerbitan dan Pembatalan Surat Keterangan PMK- /2022
Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak secara:
a. Elektronik
b. tertulis.
a. laman DJP;
b. contact center; atau
c. saluran lain terintegrasi SI-DJP.
a. secara langsung ke:
1. KPP tempat WP Pusat
terdaftar; atau
2. KP2KP dalam wilayah kerja
KPP WP Pusat terdaftar;
b. pos tercatat/jasa ekspedisi/jasa
kurir dengan BPS ke KPP WP
Pusat terdaftar.
Jika sistem
informasi sudah
SIAP, penyampaian
dapat dilakukan
secara borderless
Persyaratan:
1. ditandatangani WP atau kuasa (Surat Kuasa Khusus)
2. menyampaikan SPT Tahunan terakhir, kecuali WP baru
atau WP tidak wajib SPT Tahunan.
3. memenuhi kriteria WP dikenai PPh final UMKM
✓ Jika memenuhi syarat → Kepala KPP menerbitkan
Surat Keterangan setelah diterbitkan BPS.
Х Jika tidak memenuhi persyaratan, Kepala KPP:
▪ tidak memproses permohonan;
▪ memberitahukan permohonan tidak dapat
diproses disertai alasan; dan
▪ mengembalikan permohonan WP dalam hal
permohonan disampaikan tertulis.
✓ Dalam hal permohonan WP tidak diproses, Wajib
Pajak dapat mengajukan permohonan kembali.
Kepala KPP dapat melakukan pembatalan atau pencabutan
atas Surat Keterangan.
Berdasarkan hasil penelitian secara Jabatan

7. Link Pertanyaan dan Masukan
https://bit.ly/KonsultasiPublikDJP

8. www.pajak.go.id