Pajak penghasilan pasal 22 memberlakukan pemungutan pajak atas impor barang, pembelian barang oleh instansi pemerintah dan BUMN, penjualan produk industri tertentu, dan pembelian bahan baku oleh industri dan eksporir. Tarifnya berkisar antara 1,5%-7,5% tergantung objek pajaknya.
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya atas pembayaran penyerahan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN atau APBD. Terdapat 3 jenis PPh Pasal 22 yaitu bendaharawan, impor, dan usaha tertentu dengan dasar pengenaan dan tarif berbeda-beda.
Pajak penghasilan pasal 22 memberlakukan pemungutan pajak atas impor barang, pembelian barang oleh instansi pemerintah dan BUMN, penjualan produk industri tertentu, dan pembelian bahan baku oleh industri dan eksporir. Tarifnya berkisar antara 1,5%-7,5% tergantung objek pajaknya.
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya atas pembayaran penyerahan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN atau APBD. Terdapat 3 jenis PPh Pasal 22 yaitu bendaharawan, impor, dan usaha tertentu dengan dasar pengenaan dan tarif berbeda-beda.
Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas impor barang, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan barang tertentu. PPh Pasal 22 dapat dipungut pada saat impor, pembelian, atau penjualan barang dengan tarif berbeda-beda sesuai jenis barang dan pelaku usaha. PPh Pasal 22 wajib disetor dan dilaporkan ke kantor pajak dalam jangka waktu tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, yang mencakup pengertian, objek pajak, dan tarif pajak PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah atas pembelian barang dan badan usaha tertentu. Tarifnya berkisar antara 1,5% hingga 7,5% tergantung objek pajaknya.
PPh Pasal 22 diatur mengenai pemungutan pajak penghasilan atas impor barang dan penyerahan barang tertentu. Tarif pajak bervariasi tergantung objek pajakannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, pemungut, objek pemungutan, dan cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berkaitan dengan impor, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan produk oleh beberapa industri."
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 yang merupakan pajak yang dipungut oleh berbagai pemungut pajak atas berbagai objek pemungutan seperti impor barang, pembelian barang, penjualan hasil produksi, dan lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan tarif dan ketentuan pemungutan pajak penghasilan pasal 22.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Modul ini membahas tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Indonesia. PPN dikenakan untuk barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri dengan tarif 10%. Barang dan jasa yang dikenakan PPN meliputi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam negeri oleh subjek pajak yaitu Pengusaha Kena Pajak. Terdapat pengecualian untuk beberapa barang dan jasa seperti bahan pokok, kesehat
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnyaRayse Aulia
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, meliputi pengertian, objek yang dikenakan pajak, jenis barang yang dikenakan PPnBM, serta cara perhitungan PPN dan PPnBM.
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Sidik Abdullah
Pajak Penghasilan Pasal 24 mengatur tentang kredit pajak luar negeri yang dapat dikompensasikan dengan pajak penghasilan dalam negeri. Penghasilan luar negeri digabungkan dengan penghasilan dalam negeri untuk perhitungan pajak, dengan batas maksimum kredit pajak berdasarkan negara asal penghasilan. Wajib pajak harus mengajukan permohonan kredit pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan
This document appears to be a timeline chronicling the lives of two individuals, Cady and Kyros, from their birth dates in May 2006 and April 2009 respectively. Key events listed include their month of birth, baptism for Kyros in their second month, and noting Cady's age from 4-6 years old. The timeline spans from their birth dates to the present.
Penyakit infeksi disebabkan oleh bakteria, virus atau jamur dan merupakan pembunuh nomor dua setelah penyakit jantung. Penularannya mudah melalui kontak dengan udara, air, cairan tubuh atau permukaan. Pengobatannya menghadapi tantangan seperti resistensi, efek samping dan biaya mahal.
Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas impor barang, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan barang tertentu. PPh Pasal 22 dapat dipungut pada saat impor, pembelian, atau penjualan barang dengan tarif berbeda-beda sesuai jenis barang dan pelaku usaha. PPh Pasal 22 wajib disetor dan dilaporkan ke kantor pajak dalam jangka waktu tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, yang mencakup pengertian, objek pajak, dan tarif pajak PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah atas pembelian barang dan badan usaha tertentu. Tarifnya berkisar antara 1,5% hingga 7,5% tergantung objek pajaknya.
PPh Pasal 22 diatur mengenai pemungutan pajak penghasilan atas impor barang dan penyerahan barang tertentu. Tarif pajak bervariasi tergantung objek pajakannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, pemungut, objek pemungutan, dan cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berkaitan dengan impor, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan produk oleh beberapa industri."
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 yang merupakan pajak yang dipungut oleh berbagai pemungut pajak atas berbagai objek pemungutan seperti impor barang, pembelian barang, penjualan hasil produksi, dan lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan tarif dan ketentuan pemungutan pajak penghasilan pasal 22.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Modul ini membahas tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Indonesia. PPN dikenakan untuk barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri dengan tarif 10%. Barang dan jasa yang dikenakan PPN meliputi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam negeri oleh subjek pajak yaitu Pengusaha Kena Pajak. Terdapat pengecualian untuk beberapa barang dan jasa seperti bahan pokok, kesehat
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnyaRayse Aulia
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, meliputi pengertian, objek yang dikenakan pajak, jenis barang yang dikenakan PPnBM, serta cara perhitungan PPN dan PPnBM.
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Sidik Abdullah
Pajak Penghasilan Pasal 24 mengatur tentang kredit pajak luar negeri yang dapat dikompensasikan dengan pajak penghasilan dalam negeri. Penghasilan luar negeri digabungkan dengan penghasilan dalam negeri untuk perhitungan pajak, dengan batas maksimum kredit pajak berdasarkan negara asal penghasilan. Wajib pajak harus mengajukan permohonan kredit pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan
This document appears to be a timeline chronicling the lives of two individuals, Cady and Kyros, from their birth dates in May 2006 and April 2009 respectively. Key events listed include their month of birth, baptism for Kyros in their second month, and noting Cady's age from 4-6 years old. The timeline spans from their birth dates to the present.
Penyakit infeksi disebabkan oleh bakteria, virus atau jamur dan merupakan pembunuh nomor dua setelah penyakit jantung. Penularannya mudah melalui kontak dengan udara, air, cairan tubuh atau permukaan. Pengobatannya menghadapi tantangan seperti resistensi, efek samping dan biaya mahal.
A detailed description on school based assessment, Bangladesh view.
Reference: National Curriculam and Textbook Board. (2006). Teacher’s guide for SBA.
This document contains figures that show patterns in geochemistry and mineral formation across parts of the periodic table. Arranging the periodic table with ions listed by ionic potential, as in the Earth Scientist's Periodic Table, causes many geochemical properties to follow predictable patterns. Speciation in solution, oxide mineral formation, and oxysalt mineral chemistry all vary systematically when viewed through this framework. Solubility, melting temperature, substitution behavior in igneous minerals, and compatibility in magmatic crystallization also correlate with ion properties along contours of equal ionic potential. This arrangement of the periodic table thus provides a useful perspective for understanding elemental behavior in earth materials and processes.
Este álbum fotográfico contiene fotos de diferentes etapas de la vida de José Ángel Ríos Flores, incluyendo su bautizo, recuerdos de la infancia, graduaciones, juventud, vacaciones, familia, hijos y su mascota Ninfa.
Este documento describe las diferentes ondas sísmicas que se generan durante un terremoto y cómo se propagan a través de la corteza terrestre y el interior de la Tierra. Explica que las ondas sísmicas se dividen en ondas de cuerpo como las ondas P y S, y ondas de superficie como las ondas Love y Rayleigh. También describe las diferentes fases que pueden ocurrir cuando las ondas sísmicas se reflejan o refractan en discontinuidades.
Daniel doherty anatomy of a tweet digital springDaniel Doherty
This document provides instructions on how to navigate various features on Twitter, including the home page, notifications, messages, search, lists, and advanced search. It explains how to view profiles, suggestions for who to follow, trending topics, and find people you know on the home page. It also outlines how to view all notifications or just mentions, toggle notifications by people followed, and view and send direct messages. Finally, it provides guidance on searching Twitter, using advanced search, creating and subscribing to lists, and finding a list of accounts to follow from a local area.
"Religions et sociétés" (Jean-Marc Aveline)
Session nationale de l'Enseignement Catholique sur l'enseignement du fait religieux.
http://icm.catholique.fr
This document summarizes Indonesia's experience with banking liberalization from the 1980s to the early 2000s. It describes the series of deregulation packages introduced by the Indonesian government to liberalize the banking sector and encourage foreign investment and participation. However, the 1997 Asian financial crisis exposed fragilities in Indonesia's banking system. In response, the government implemented reform programs and a new banking law in 1998 to further relax foreign ownership restrictions and restructure the banking sector. The document concludes by discussing lessons learned from Indonesia's liberalization process and its treatment of liberalization commitments in multilateral trade agreements.
edding offers a wide range of markers for professional marking and labelling. Their EcoLine range uses at least 90% recycled plastic and focuses on sustainability, with many markers being refillable. The document highlights permanent markers, board markers, and refill inks from the EcoLine range. These markers are suitable for marking materials like metal, plastic, and glass, with lightfast, quick-drying inks.
Communication présentée au Colloque EIAH 2009 au Mans (France) le 25 juin 2009.
Elle porte sur l'ingénierie d'une activité d'évaluation sous forme d'une pattern réutilisable.
Paper gave in EIAH 2009 Conference in Mans (France), June 25 2009.
This paper was on self-assessment activity engineering in form of reusable pattern.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis Pajak Penghasilan Potong-Potong (PPh Pot-Put) termasuk PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 26, dan 4(2) Final.
2. Secara khusus, dijelaskan tentang PPh Pasal 22 yang dikenakan pada berbagai sektor seperti impor, bendaharawan, industri tertentu, Pertamina, dan pedagang pengumpul.
3
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, termasuk objek pajak, pengecualian, saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22."
Dokumen ini membahas tentang tarif pajak penghasilan pasal 22 impor, yang berkisar antara 2,5%-7,5% tergantung penggunaan API dan status NPWP. Pajak ini bersifat tidak final dan dapat dikreditkan. Pemungutan dilakukan saat penyelesaian dokumen impor dan disetor ke bank devisa menggunakan SSP. Direktorat Bea dan Cukai wajib menyetor hasil pemungutan dan melaporkannya ke DJP.
SPT ini digunakan untuk melaporkan pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Terdiri dari empat bagian yaitu identitas, objek pajak, lampiran, dan pernyataan. Isi dokumen ini meliputi data pemungut pajak, jenis transaksi kena pajak, dokumen terlampir seperti SPT dan bukti pemungutan pajak, serta pernyataan pemungut pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pajak penghasilan jenis PPh 22, 23/26, 24, 25, final (4 ayat 2), dan 15. Menguraikan objek dan subjek yang dikenakan pajak masing-masing jenis serta pengecualian-pengecualian yang diberikan. Juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran penghasilan kena pajak untuk setiap jenis pajak penghasilan.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 23, termasuk objek yang dikenakan pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan pemotong pajak. PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada penghasilan tertentu seperti bunga deposito dan sewa tanah, sedangkan PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan oleh pemotong pajak seperti badan pemerintah
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN dikenakan pada barang dan jasa, sedangkan PPnBM hanya pada barang-barang mewah tertentu. Keduanya menggunakan sistem kredit pajak di mana pajak masukan dapat dikompensasikan dengan pajak keluaran.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya mengenai pemungutan pajak penghasilan pasal 22 terkait pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor. Perubahan ini mengatur pengecualian pemungutan pajak penghasilan pasal 22 untuk beberapa kondisi tertentu seperti impor barang yang dibebaskan bea masuk, impor sementara, dan pembayaran di bawah ambang tertentu.
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan impor dan pembayaran oleh bendaharawan. Pemungut, penyetor, dan pelapor pajak ini meliputi bank devisa, direktorat jenderal bea dan cukai, bendaharawan negara, serta badan-badan usaha milik negara dan daerah. Tarif pajaknya berkisar antara 0,5% hingga 2,5% tergantung status wajib pajaknya.
Dokumen tersebut membahas perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli, seperti pencapaian target penjualan, penyediaan ruang untuk produk penjual, dan pembayaran sewa peralatan."
1. Pengertian
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:
1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan
lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas
penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan
dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat
mewah.
Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor
barang;
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah
Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang
bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD),
kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
4. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan
Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan
Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel,
Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang
dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok,
industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan
bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan,
pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas
pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari
pedagang pengumpul.
8. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat
mewah.
Tarif PPh Pasal 22
1. Atas impor :
a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua
setengah persen) dari nilai impor;
b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai
impor;
c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual
lelang.
2. 2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah,
BUMN/BUMD (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4)
sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN
dan tidak final.
3. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir
5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
a. Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
b. Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
c. Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
d. Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau
importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
Catatan:
Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain
penyalur/agen bersifat tidak final
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari
pedagang pengumpul (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7)
ditetapkan sebesar 2,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang
menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5%
(setengah persen) dari nilai impor.
7. Atas Penjualan
a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari
Rp20.000.000.000,00
b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Rp10.000.000.000,00
c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya
lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m2.
d. Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan
lebih dari 400 m2.
e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10
orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose
vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder
lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN
dan PPnBM.
8. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal
22
Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22
1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat
Keterangan Bebas (SKB).
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan
Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
3. 3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk
diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang
jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air
minum/PDAM, benda-benda pos.
6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari
emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara.
8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang
telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang
memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.
Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22
1. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran
Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan,
maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen
Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. Atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3,
dan 4 ) terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
3. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir
5) terutang dan dipungut pada saat penjualan;
4. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir
6) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery
Order);
5. Atas pembelian bahan-bahan (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir
7) terutang dan dipungut pada saat pembelian.
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22
1. PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran
Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang
dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau
bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu)
hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran
Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22
atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean
impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak
berakhir.
3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 2) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke
4. bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan
pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan
rangkap tiga, yaitu :
a. lembar pertama untuk pembeli;
b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan
Pajak;
c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan
dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa
pajak berakhir.
4. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke
bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 sepuluh) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat
tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
5. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 4 ) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke
bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan
SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak
berakhir.
6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh
Pasal 22 butir 5, dan 7 ) dan hasil penjualan barang sangat mewah (Lihat
Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 8) disetor oleh pemungut atas nama
wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP.
Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh)
hari setelah masa pajak berakhir.
7. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh
Pasal 22 butir 6) disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos
paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap
3 yaitu:
a. lembar pertama untuk pembeli;
b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor
Pelayanan Pajak;
c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.
Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP
setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
