Dokumen tersebut membahas aspek-aspek perpajakan bagi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah (BLU-RSUD). Termasuk definisi BLU dan BLUD, kewajiban perpajakan seperti PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPN bagi BLU-RSUD. Juga dibahas perbedaan antara jasa kena pajak dan bukan kena pajak, serta contoh kasus pendapatan dan biaya rumah sakit.

1. Aspek Perpajakan BLUD-RSUD
Materi Presentasi Mata Kuliah Isu-Isu Terkini Perpajakan Sektor Publik
Program Magister Akuntansi FEB Universitas Brawijaya

2. Penyaji

3. Sekilas tentang BLUD
Definisi BLU/BLUD
Definisi PPK-BLUD
Mengapa RSUD cocok menjadi BLUD

4. Aspek Perpajakan BLU

5. Kewajiban Perpajakan BLU Rumah Sakit

6. PPh 21
Definisi dan regulasi
Sama dengan institusi Lain
Terdapat Kekhususan untuk Dokter

7. PPh 21 (lanjutan – terhadap dokter)
• Dokter praktek yang merupakan pegawai rumah sakit,
merujuk pada Bagian Pertama Angka I Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor : Per-31/PJ/2012
• Dokter praktek yang bukan pegawai rumah sakit mengikuti
regulasi sebagaimana diatur pada Bagian Pertama Angka IV
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-31/PJ/2012,
dengan pengecualian sebagaimana diatur pada angka IV.3

8. Ilustrasi PPh 21 - Dokter 1

9. Ilustrasi PPh 21 – dokter 2

10. Ilustrasi PPh 21 – dokter 2 (lanjutan)

11. PPh 23, atas transaksi yang lazim di RS
• 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi
dan jasa konsultan.
• 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, meliputi:
– Jasa pengolahan limbah
– Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan;
– Jasa instalasi/pemasangan dan Jasa perawatan/pemeliharaan/pemeliharaan
mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
– Jasa penyelidikan dan keamanan;
– Jasa kebersihan atau cleaning service;
– Jasa katering atau tata boga.

12. PPh 26, atas transaksi yang lazim di RS
pengenaan tarif 20% (final) dari jumlah penghasilan
bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar
Negeri berupa imbalan sehubungan dengan jasa,
pekerjaan, dan kegiatan; dan berupa pensiun dan
pembayaran berkala lainnya

13. PPh Pasal 4 ayat 2, atas transaksi yang lazim di RS
transaksi-transaksi terkait dengan usaha jasa konstruksi
dan persewaan tanah dan/atau bangunan

14. PPN
Definsi dan regulasi
BKP dan JKP
Jasa Non JKP

15. JKP vs BKP
?

16. JKP vs BKP (lanjutan)
Rawat Inap
tidak Kena
Rawat Jalan Kena

17. Contoh Kasus
No. Pendapatan/Biaya Rincian Sub Rincian
1. Pendapatan Usaha Pendapatan Pelayanan
Pendapatan Farmasi
2. Beban Usaha Beban Bahan Beban Bahan Medis Habis Pakai
Beban Bahan Makanan
Beban Bahan Habis Pakai Lainnya
Beban Pegawai Beban Gaji/Honor
Beban Jasa Medis/Farmasi
Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Gedung
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
Beban Administrasi dan
Umum
Beban Administrasi
Beban Umum
Beban Penyusutan
Beban Amortisasi

18. Kewajiban Perpajakan

19. Diskusi

20. Terima kasih…