1. PEMIKIRAN ST. THOMAS AQUINAS
MENGENAI POLITIK
M. Purwatma Pr.

2. Thomas Aquinas
• Lahir 1225, di Roccasecca
• Belajar di biara Benedictin
Montecassino, dilanjutkan di Univesitas
Napoli
• Menjadi anggota OP, belajar dari
Albertus Agung.
• Mengajar di Paris, dan beberapa
tempat di Italia
• Wafat: 1274
• Karya a.l:Quaestiones disputatae,
Commentaria in Libros
Sententiarum, Summa Theologica,
Summa Contra Gentiles, De Regno

3. 1. Manusia sebagai “political animal”
• Manusia “political animal”, bertindak atas
dasar nalar (ratio).
• Manusia memerlukan manusia lain 
membentuk masyarakat
• Masyarakat politik datang dari kodrat
manusia, tetapi perlu dikembangkan dan
dijaga
• Manusia hidup bersama, mulai dari keluarga,
desa, polis, sampai provinsi.

4. 1. Manusia sebagai “political animal”
(2)
• Masyarakat politik: merangkum kelompok-
kelompok yang lebih kecil.
• Tujuannya: mencukupi kebutuhan sendiri;
menjamin kesejahteraan umum yang
mengatasi kepentingan pribadi.

5. 2. Pemerintah
• Perlunya sarana menjamin kesejahteraan umum:
ada pemerintah dan yang diperintah
• Dua macam relasi:
– Tuan – budak: si budak tidak merdka
– Orang tunduk pada yang lain dengan bebas:
• Manusia makhluk sosial
• Keunggulan manusia mengarah pada yang lain
• Dosa membuat ketaatan pada hidup bersama
tidak spontan, perlu hukum, perlu diatur  ada
kekuasaan

6. 2. Pemerintah … (2)
• Adanya kekuasaan dikehendaki Allah, tetapi
negara dibangun berdasar hukum manusiawi
• Tujuan kekuasaan: mewujudkan keadilan:
– legislator, pelaksana hukum ataupun hakim
tertinggi.
– Pembuat hukum: rakyat atau perwakilan
– Hakim: menghukum
– Menjaga kesejahteraan termasuk perang adil
• Tujuan: Kesejahteraan umum

7. 3. Hukum
• Hukum: “peraturan akalbudi demi kebaikan
bersama yang diundangkan oleh yang berwenang
dalam masyarakat”
• Dua tataran hukum:
– Hukum kekal
– Hukum kodrat (natural), termasuk hukum manusiawi
• Hukum manusiawi:
– Memerinci hukum kodrat
– Memaksa pelaksanaan hukum

8. 3. Hukum
• Keterbatasan hukum manusiawi
– Dibuat oleh manusia, maka dapat salah
– Ada situasi yang tidak memungkinkan hukum
manusiawi diterapkan
– Hukum manusiawi tidak mampu mengarahkan
gerakan batin
– Hukum manusiawi tidak mampu menghukum atau
melarang semua yang jahat

9. 4. Bentuk-bentuk pemerintahan
• Ditentukan oleh relasi penguasa-rakyat.
• Baik buruknya ditentukan oleh apakah menuju
kesejahteraan umum atau tidak.
• Kerajaan sebagai yang terbaik:
– Sesuai dengan situasi masyaraktnya
– Lebih mencerminkan upaya menuju kesatuan
• Kerajaan: ada ketidaksederajadan,
mengandaikan ada raja yang baik

10. 4. Bentuk-bentuk pemerintahan … (2)
• Kendala:
– Rakyat perlu didengarkan
– Raja jangan sewenang-wenang
• Kuasa raja perlu diperlemah : pemerintahan
campuran
• Pemerintahan tiran paling buruk, karena
mengupayakan kepentingan sendiri.

11. Catatan akhir
• Thomas perlu dibaca dalam konteks
zamannya.
• Yang masih relevan:
– Manusia sebagai makhluk politik
– Negara, pemerintah untuk kesejahteraan umum
– Rakyat mengawasi pemerintah agar tidak
melupakan tujuannya.