Strategi Indonesia dalam menangani berbagai ancaman terhadap negara meliputi pendekatan militer dan non-militer, dengan partisipasi aktif warga negara di bidang pendidikan, pelatihan, dan organisasi kemasyarakatan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Materi :
Strategi mengatasi berbagai ancaman dalam
membangun persatuan dan kesatuan bangsa
indonesia
Partisipasi warga negara dalam mengatasi
ancaman guna membangun persatuan dan
kesatuan bangsa indonesia
6. Strategi Menghadapi Ancaman Militer
Menurut pasal 30 ayat (2) Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan
dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai
macam ancaman militer dilaksanakan dengan
menggunakan sistem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta (sishankamrata).
7. Sistem pertahanan dan kemanan negara yang bersifat
semesta bercirikan aspek – aspek berikut.
1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan
negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan
masyarakat.
2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional
didayagunakan bagi upaya pemerintah.
3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan
dilaksanakan secara menyebar diseluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi
geografis sebagai negara kepulauan.
9. Materi :
1. Strategi dalam Menghadapai Ancaman di
Bidang Ideologi
2. Strategi dalam Menghadapi Ancaman di
Bidang Politik
3. Strategi dalam Menghadapi Ancaman di
Bidang Ekonomi
4. Strategi dalam Menghadapi Ancaman di
Bidang Sosial Budaya
10. Strategi dalam Menghadapi Ancaman di Bidang Ideologi
Strategi menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep
pertahanan berlapis berikut :
1. Lapisan terdepan dalam konsep penanganannya terdiri atas
unsur – unsur pertahanan nir – militer, yakni kementrian atau
lembaga pemerintahan non kementrian yang membidangi
ideologi.
2. Kementrian serta unsur pemerintahan yang membidangi politik
dalam negeri mengerahkan seluruh kekuatan politik serta
instrumen peerintahan dalam negeri mulai dari tingkat pusat
sampai dengan tingkat daerah guna menghadapi ancaman
berdimensi ideologi, sementara kementrian serta unsur
pemerintahan yang membidangi politik luar negeri mengerahkan
jajarannya yang tersebar disetiap negera untuk penguatan
langkah serta upaya diplomasi dalam menagnkal usaha – usaha
pihak lain yang mengancam ideologi pancasila.
11. 3. Unsur pemerintahan yang membidangi informasi mendinamiskan
kekuatan nasional dibidang informasi untuk melakukan “operasi
informasi imbangan” sehingga masyarakat mendapatkan informasi
yang dapat menangkal berbagai pengaruh asing yang dapat memecah
belah persatuan dan kestuan bangsa.
4. Unsur pemerintahan yang membidangi pendidikan melaksanakan
proses pembelajaran dan kesadaran akan ideologi pancasila secara
bertingkatdan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa disemua
tingkat dan jenjang pendidikan, salah satunya melalui proses
pembeajaran pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.
5. Unsur pemerintahan yang membidangi agama memberdayakan para
pemimpin agama intuk menjadi mitra pemerintahan dalam
menyinergikan strategi untuk membentengi masyarakat dari ancaman
penetrasi ideologi asing yang membahayakan serta merusak
harmonisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan keamanan
agama
6. Peran lapis pertahanan militer dalam hal dilaksanakan melalui
program pelaksaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan
wilayah kerja unit TNI.
12. Strategi dalam Mengatasi Ancaman di
Bidang Politik
Adapun, langkah – langkah yang ditempuh untuk melaksanakan
strategi dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilakukan
oleh dua pendekatan berikut :
1. Pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan
sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam
kerangka negara demokrasi yang menghargai kebhinekaan atau
kemajemukan bangsa indonesia.
2. Pendekatan keluar yang diarahkan untuk mendinamiskan
strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran
instrumen politik luar negeri dalam membangun kerja sama
dan saling percaya dengan negara – negara lain sebagai kondisi
untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antarnegara,
yang dimulai dari tataran internal,rgional, supraregional,
hingga global.
13. Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi
1. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari
internal, prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan
lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas
kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim
usaha yang kondusif dan pemilihan teknologi tepat guna
sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja.
2. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari
eksternal, indonesia harus membangun dan menjaga
hubungan baik dengan negara- negara utama dalam tatanan
ekonomi – politik dunia
3. Unsur pertahanan militer dalam menghadapi ancaman
berdimensi ekonomi, mengembangkan pilihan strategis
untuk membantu unsur utama dari pertahanan nir - militer
14. Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang
Sosial Budaya
Dalam menghadapi pegaruh dari luar yang dapat
membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya,
bangsa indonesia berusaha memelihara keseimbangan
dan keselarasan fudemental, yaitu keseimbangan
antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan
masyarakat, manusia dengan tuhan, keseimbangan
kemajuan lahir dan kesejahteraan batin.
16. Partisipasi Warga Negara dalam
Mengatasi Ancaman guna Membangun
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
17. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 secara tersirat sudah menentukan bentuk
partisipasi warga negara melalui usaha bela negara. Hal
tersebut dapat dilihat dalam pasal berikut :
1. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”
2. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “tiap – tiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara”
3. Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa “usaha pertahanan
dan keamanan negara dilaksanaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan
kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan
utama dan rakyat sebagai keuatan pendukung”
18. Selain itu kewajiban bela negara juga diatur dalam undang –
undang organik.
1. Undang – Undang Republik Negara Indonesia Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68
menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara sesua dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan”
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1)
menjelaskan bahwa “setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang di
wujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”
19. Bentuk Bela Negara yang dapat Dilakukan Oleh
Setiap Warga Negara
Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3
tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1),
ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara yang
meliputi hal – hal berikut :
1. Pendidikan Kewarganegaraan
2. Pelatihan Dasar Kemiliteran
3. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI)
4. Pengabdian sesuai dengan Keahlian atau Profesi
20. Salah Satu Bentuk Bela Negara yang dapat
Dilakukan Oleh Setiap Warga Negara
Pengabdian sebagai Tentara
Nasional Indonesia (TNI)
Ikut serta dalam berbagai organisasi
yang kegiatannya bertujuan
meningkatkan kecintaan kepada
negara, seperti paskibra.
