SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
DEMOKRASI dan HAM

OLEH:
DIAN CHANDRA JANI
3103011051
Pengertian demokrasi
• Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua
warga negaranya memiliki hak setara dalam
pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup
mereka.

• Demokrasi dalam artian biasa disebut rule by the people
kemudian dirtikan pemerintahan dari rakyat dan untuk
rakyat.
Oleh karena itu bentuk penyelenggaraan selalu diwarnai
susunan tata Negara, kondisi masyarakat, dan
mekanisme pemerintahannya.
Sejarah demokrasi
• Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat
Yunani kuno di negara-kota athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga
Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara
demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut
sebagai "bapak demokrasi athena."
ABAD PERTENGAHAN:
• Muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau
pertemuan meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Sistemsistem tersebut meliputi benua eropa. Banyak wilayah di Eropa abad
pertengahan dipimpin oleh pendeta atau tuan tanah.
• Negara yang sistemnya lebih mendekati demokrasi modern adalah
republik-republik Cossack di Ukraina pada abad ke-16–17: Cossack
Hetmanate dan Zaporizhian Sich
ZAMAN MODERN (1500 m-searang)
• Pada zaman modern istilah demokrasi dirumuskan oleh Abraham
Lincoln, dimana konsep demokrasi didorong oleh menyebarnya
paham kebebasan di Amerika Serikat yang mempengaruhi Revolusi
Perancis dan dirumuskan sebagai Egalite (Persamaan), Fraternite
(Persaudaraan) dan Liberte (Kemerdekaan). Kemudian dari belahan
dunia timur, Dr. Sun Yat Sen mengenalkan istilah Demokrasi dengan
istilah Min Chuan.
• Gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan dalam pola
demokrasi disebut rule of law meliputi empat unsure pengakuan
HAM, trias politika, pemerintahan menurut hokum, peradilan
adminitrasi dalam perselisihan. Dalam bidang hokum ketentuan rule
of law meliputi supremasi hokum, kedudukan yang sama dihadapan
hokum, terjaminnya hak individu oleh pengadilan.
Bentuk-bentuk demokrasi
antara lain demokrasi
parlementer, rakyat,
nasional, terpimpin.
Namun, secara garis besar
ada dua kelompok
menurut sistemnya yaitu
demokrasi konstitusional
dan demokrasi komunis.
Ciri-ciri demokrasi konstitusional:
• kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak dibenarkan
bertindak sewenang terhadap warganya
• pembatasan itu tercantum dalam konstitusi disebut
limited government,
• selain itu dibatasi periode jabatan penguasa agar tidak
menjurus pengukuhan kekuasaan secara berurat akar.

ciri-ciri demokrasi komunis:
• ideology komunis dengan prinsip dialektika akan
mengantarkan Negara kepada bentuk sosialisme
• harus memenuhi fungsi dictator proletar dan pemilu
merupakan alat propaganda
• tindak kekerasan serta paksaan terhadap seseorang demi
kepentingan umum.
Tokoh-tokoh yang mempunyai andil
besar dalam memperjuangkan
demokrasi
• John Locke (Inggris)
John Locke menganjurkan perlu adanya
pembagian kekuasaan dalam pemerintahan
negara, yaitu sebagai berikut:
1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat
undang-undang.
2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan
melaksanakan undang-undang.
3) Kekuasaan Federatif yaitu kekuasaan untuk
menetapkan perang dan damai, membuat
perjanjian (aliansi) dengan negara lain, atau
membuat kebijaksanaan/perjanjian dengan semua
orang atau badan luar neger
• Montesquieu (Prancis)
Kekuasaan negara dalam melaksanakan kedaulatan atas
nama seluruh rakyat untuk menjamin, kepentingan
rakyat harus terwujud dalam pemisahaan kekuasaan
lembaga-lembaga negara, antara lain sebagai berikut:
1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undangundang.
2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan
undang-undang.
3) Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi
pelaksanaan undang-undang oleh badan peradilan.
• Menurut Abraham Lincoln “Democracy is
government of the people, by people, by people,
and for people”. Demokrasi adalah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat.

• Menurut Gabriel A. Almond lebih suka
menggunakan istilah rules making function
untuk legislative, rules application untuk
eksekutif, dan rules adjudication untuk judikatif.
Demokrasi di indonesia
• Masa Orde Lama
Masa Orde Lama berlangsung mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai
dengan 1 Maret 1966. Berikut ini pelaksanaan demokrasi pada
masa Orde Lama. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi
terpimpin.
Ciri umum demokrasi terpimpin, antara lain
a) Adanya rasa gotong royong.
b) Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.
c) Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat.
• Masa Orde Baru
Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998.
Berikut ini pelaksanaan demokrasimasa Orde Baru.

1) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan Pembukaan
UUD 1945 Alinea keempat.
2) Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut:
a) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
b) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
c) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
d) Selalu diliputi semangat kekeluargaan.
e) Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah.
f) Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
g) Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
• Masa Reformasi
Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan
sekarang.
Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila;
- Penegakkan kedaulatan rakyat dengan
memberdayakan pengawasan sebagai lembaga
negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan.
- Pembagian secara tegas wewenang antara
badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri
aspirasi, dan program parpol yang multipartai.
Pengertian HAM
• Hak asasi Manusia
adalah hak-hak yang telah
dipunyai seseorang sejak
ia dalam kandungan.
Dokumen penting pencetus tuntutan HAM:
• Magna charta ; tuntutan kepada raja john tentang pernyataan kemerdekaan bagi gereja
inggris, pemungut pajak mengambil gandum tanpa pembayaran segera, polisi dan
kejaksaan tidak akan menuduh seseorang tanpa saksi
• Petition of right : tahun 1628, dalam badan perwakilan rakyat inggris diajukan berbagai
pertanyaan kepada raja mengeni hak-hak rakyat beserta jaminannya
• Habeas corpus act : thun 1670 diberlakukan habeas corpus act yakni undang-undang
penegasan penahanan,.
• Bill of right : tahun 1689 diumumkan the bill of right di britania raya, sebuah undangundang yang menyatakan hak-hak dan kebebasan warga Negara serta menentukan
pergantian raja
• Declaration des droits de l’home et du citoyen: tahun 1789 diberlakukan pernyataan
HAM dan hak warga Negara prancis
HAM dapat dibedakan menurut sifatnya
• Personal right yaitu hak pribadi meliput kemerdekaan bersikap, berpendapat,
memeluk agama

• Political right yaitu hak politik pemerintahan meliputi turut memilih dan dipilih,
mendirikan partai poliitik, mengadakan petisi, demontrasi, berpatisipasi dalam
politik
• Property right yaitu hak asasi ekonomi meliputi hak milik benda, membeli dan
menjual, mengadakan janji dagang tanpa campur tangan pemerintah secara
berlebihan
• Social and culture right yaitu hak masyarakat dan budaya meliputi hak memilih
pendidikan dan pengajaran kebudayaan yang disukai
• Right of legal equality yaitu hak mendapatkan pengakuan yang sama menurut
hokum dan kedudukan sederajat dihadapan hukum
• Procedural right hak tata cara pengadilan dan jaminan perlindungan hokum
misalnya perihal penahanan, penggeledahan, peradilan, vonis
HAM di indonesia
• Istilah hak asasi manusia memang tidak terdapat dalam undangundang dasar 1945 tetapi substansi hak asasi itu cukup banyak
terdapat dalam pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya.
• Dalam ketetapan MPR no XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
manusia dengan sistematikanya pandangan dan sikap bangsa
Indonesia terhadap hak asasi manusia, piagam hak asasi manusia.
• Piagam HAM yang ditetapkan oleh MPR dengan Tap MPR No
XVII/MPR/1998 terdiri dari 10 bab dengan 44 pasal mengenai hak
untuk hidup, berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
mengembangkan diri, keadilan, kemerdekaan, kebebasan
informasi, keamanan, kesejahteraan, kewajiban, perlindungan dan
kemajuan

More Related Content

What's hot

Negara hukum dan negara hukum demokratis
Negara hukum dan negara hukum demokratisNegara hukum dan negara hukum demokratis
Negara hukum dan negara hukum demokratisLalola Kaban
 
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN B...
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN B...DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN B...
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN B...Dinda Pratiwi
 
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasiAditya Setia Basuki
 
Purple diagonal blocks sales proposal sales presentation
Purple diagonal blocks sales proposal sales presentationPurple diagonal blocks sales proposal sales presentation
Purple diagonal blocks sales proposal sales presentationRezaWahyuni6
 
Sistem politik diktator
Sistem politik diktatorSistem politik diktator
Sistem politik diktatorEfrina Heny
 
5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan hamMardiah Ahmad
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamgoodminer
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMManunggal Amethyst
 
Kedaulatan Negara
Kedaulatan NegaraKedaulatan Negara
Kedaulatan Negaraarraditya
 
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Zufar Asyraf Al
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraAldi Aldinar
 
4. negara dan konstitusi
4. negara dan konstitusi4. negara dan konstitusi
4. negara dan konstitusiyahya57
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`HIMA KS FISIP UNPAD
 
Presentation 4 pkn_demokrasi
Presentation 4 pkn_demokrasiPresentation 4 pkn_demokrasi
Presentation 4 pkn_demokrasiapotek agam farma
 

What's hot (20)

Negara hukum dan negara hukum demokratis
Negara hukum dan negara hukum demokratisNegara hukum dan negara hukum demokratis
Negara hukum dan negara hukum demokratis
 
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN B...
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN B...DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN B...
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN B...
 
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
 
negara hukum dan ham
negara hukum dan hamnegara hukum dan ham
negara hukum dan ham
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Purple diagonal blocks sales proposal sales presentation
Purple diagonal blocks sales proposal sales presentationPurple diagonal blocks sales proposal sales presentation
Purple diagonal blocks sales proposal sales presentation
 
Sistem politik diktator
Sistem politik diktatorSistem politik diktator
Sistem politik diktator
 
5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham
 
3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan ham
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
 
Kedaulatan Negara
Kedaulatan NegaraKedaulatan Negara
Kedaulatan Negara
 
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
4. negara dan konstitusi
4. negara dan konstitusi4. negara dan konstitusi
4. negara dan konstitusi
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`
 
Bab 3 awal pers kls xii
Bab 3 awal pers kls xiiBab 3 awal pers kls xii
Bab 3 awal pers kls xii
 
Presentation 4 pkn_demokrasi
Presentation 4 pkn_demokrasiPresentation 4 pkn_demokrasi
Presentation 4 pkn_demokrasi
 
Kelompok rosita xi_farmasi
Kelompok rosita xi_farmasiKelompok rosita xi_farmasi
Kelompok rosita xi_farmasi
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 

Similar to DEMOKRASI DAN HAM

6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.pptsengguhsweng1
 
Pertemuan 07 kn (1).pptx
Pertemuan 07 kn (1).pptxPertemuan 07 kn (1).pptx
Pertemuan 07 kn (1).pptxAchmadReza27
 
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupanDemokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupanYusnia N
 
Budaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPSBudaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPSTifanny Ellies
 
Kewarganegaraan, demokrasi
Kewarganegaraan, demokrasiKewarganegaraan, demokrasi
Kewarganegaraan, demokrasiWenny Safitri
 
riyandita pagestuti.pptx
riyandita pagestuti.pptxriyandita pagestuti.pptx
riyandita pagestuti.pptxAhlunNaza4
 
Teori demokrasi
Teori demokrasiTeori demokrasi
Teori demokrasiMeehawk
 
DEMOKRASI PANCASILA
DEMOKRASI PANCASILADEMOKRASI PANCASILA
DEMOKRASI PANCASILAWulan Arum
 
PPT KELOMPOK ILNEG.pptx
PPT KELOMPOK ILNEG.pptxPPT KELOMPOK ILNEG.pptx
PPT KELOMPOK ILNEG.pptxSepania
 
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.pptRinaLuthfiana
 
DEMOKRASI di-Indonesia. MACAMDI INDONESI
DEMOKRASI di-Indonesia. MACAMDI INDONESIDEMOKRASI di-Indonesia. MACAMDI INDONESI
DEMOKRASI di-Indonesia. MACAMDI INDONESImariaganis1
 
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.pptSaifulBahri803085
 

Similar to DEMOKRASI DAN HAM (20)

Konsep Dasar Demokrasi.pptx
Konsep Dasar Demokrasi.pptxKonsep Dasar Demokrasi.pptx
Konsep Dasar Demokrasi.pptx
 
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
 
Pertemuan 07 kn (1).pptx
Pertemuan 07 kn (1).pptxPertemuan 07 kn (1).pptx
Pertemuan 07 kn (1).pptx
 
DEMOKRASI.ppt
DEMOKRASI.pptDEMOKRASI.ppt
DEMOKRASI.ppt
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Kelompok 7 pancasila
Kelompok 7 pancasilaKelompok 7 pancasila
Kelompok 7 pancasila
 
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupanDemokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasi
 
Hakikat Demokrasi
Hakikat DemokrasiHakikat Demokrasi
Hakikat Demokrasi
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Budaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPSBudaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPS
 
Kewarganegaraan, demokrasi
Kewarganegaraan, demokrasiKewarganegaraan, demokrasi
Kewarganegaraan, demokrasi
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
riyandita pagestuti.pptx
riyandita pagestuti.pptxriyandita pagestuti.pptx
riyandita pagestuti.pptx
 
Teori demokrasi
Teori demokrasiTeori demokrasi
Teori demokrasi
 
DEMOKRASI PANCASILA
DEMOKRASI PANCASILADEMOKRASI PANCASILA
DEMOKRASI PANCASILA
 
PPT KELOMPOK ILNEG.pptx
PPT KELOMPOK ILNEG.pptxPPT KELOMPOK ILNEG.pptx
PPT KELOMPOK ILNEG.pptx
 
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
 
DEMOKRASI di-Indonesia. MACAMDI INDONESI
DEMOKRASI di-Indonesia. MACAMDI INDONESIDEMOKRASI di-Indonesia. MACAMDI INDONESI
DEMOKRASI di-Indonesia. MACAMDI INDONESI
 
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
6-.-Demokrasi-di-Indonesia.ppt
 

More from Dian chandra

komunikasi #perilaku organisasional #stephen robbins
komunikasi #perilaku organisasional #stephen robbinskomunikasi #perilaku organisasional #stephen robbins
komunikasi #perilaku organisasional #stephen robbinsDian chandra
 
Struktur Modal Seluruh Dunia: “The Roles of Firm and Country Specific Deter...
Struktur Modal Seluruh Dunia:  “The Roles of Firm and Country Specific Deter...Struktur Modal Seluruh Dunia:  “The Roles of Firm and Country Specific Deter...
Struktur Modal Seluruh Dunia: “The Roles of Firm and Country Specific Deter...Dian chandra
 
Comparizon analysis
Comparizon analysisComparizon analysis
Comparizon analysisDian chandra
 
Manajemen berdasarkan aktivitas
Manajemen berdasarkan aktivitasManajemen berdasarkan aktivitas
Manajemen berdasarkan aktivitasDian chandra
 

More from Dian chandra (6)

komunikasi #perilaku organisasional #stephen robbins
komunikasi #perilaku organisasional #stephen robbinskomunikasi #perilaku organisasional #stephen robbins
komunikasi #perilaku organisasional #stephen robbins
 
Sari buah
Sari buahSari buah
Sari buah
 
Struktur Modal Seluruh Dunia: “The Roles of Firm and Country Specific Deter...
Struktur Modal Seluruh Dunia:  “The Roles of Firm and Country Specific Deter...Struktur Modal Seluruh Dunia:  “The Roles of Firm and Country Specific Deter...
Struktur Modal Seluruh Dunia: “The Roles of Firm and Country Specific Deter...
 
Pok bab 3 . kel 2
Pok bab 3 . kel 2Pok bab 3 . kel 2
Pok bab 3 . kel 2
 
Comparizon analysis
Comparizon analysisComparizon analysis
Comparizon analysis
 
Manajemen berdasarkan aktivitas
Manajemen berdasarkan aktivitasManajemen berdasarkan aktivitas
Manajemen berdasarkan aktivitas
 

DEMOKRASI DAN HAM

  • 1. DEMOKRASI dan HAM OLEH: DIAN CHANDRA JANI 3103011051
  • 2. Pengertian demokrasi • Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. • Demokrasi dalam artian biasa disebut rule by the people kemudian dirtikan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu bentuk penyelenggaraan selalu diwarnai susunan tata Negara, kondisi masyarakat, dan mekanisme pemerintahannya.
  • 3. Sejarah demokrasi • Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai "bapak demokrasi athena." ABAD PERTENGAHAN: • Muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau pertemuan meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Sistemsistem tersebut meliputi benua eropa. Banyak wilayah di Eropa abad pertengahan dipimpin oleh pendeta atau tuan tanah. • Negara yang sistemnya lebih mendekati demokrasi modern adalah republik-republik Cossack di Ukraina pada abad ke-16–17: Cossack Hetmanate dan Zaporizhian Sich
  • 4. ZAMAN MODERN (1500 m-searang) • Pada zaman modern istilah demokrasi dirumuskan oleh Abraham Lincoln, dimana konsep demokrasi didorong oleh menyebarnya paham kebebasan di Amerika Serikat yang mempengaruhi Revolusi Perancis dan dirumuskan sebagai Egalite (Persamaan), Fraternite (Persaudaraan) dan Liberte (Kemerdekaan). Kemudian dari belahan dunia timur, Dr. Sun Yat Sen mengenalkan istilah Demokrasi dengan istilah Min Chuan. • Gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan dalam pola demokrasi disebut rule of law meliputi empat unsure pengakuan HAM, trias politika, pemerintahan menurut hokum, peradilan adminitrasi dalam perselisihan. Dalam bidang hokum ketentuan rule of law meliputi supremasi hokum, kedudukan yang sama dihadapan hokum, terjaminnya hak individu oleh pengadilan.
  • 5. Bentuk-bentuk demokrasi antara lain demokrasi parlementer, rakyat, nasional, terpimpin. Namun, secara garis besar ada dua kelompok menurut sistemnya yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi komunis.
  • 6. Ciri-ciri demokrasi konstitusional: • kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang terhadap warganya • pembatasan itu tercantum dalam konstitusi disebut limited government, • selain itu dibatasi periode jabatan penguasa agar tidak menjurus pengukuhan kekuasaan secara berurat akar. ciri-ciri demokrasi komunis: • ideology komunis dengan prinsip dialektika akan mengantarkan Negara kepada bentuk sosialisme • harus memenuhi fungsi dictator proletar dan pemilu merupakan alat propaganda • tindak kekerasan serta paksaan terhadap seseorang demi kepentingan umum.
  • 7. Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi • John Locke (Inggris) John Locke menganjurkan perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut: 1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang. 2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. 3) Kekuasaan Federatif yaitu kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, membuat perjanjian (aliansi) dengan negara lain, atau membuat kebijaksanaan/perjanjian dengan semua orang atau badan luar neger
  • 8. • Montesquieu (Prancis) Kekuasaan negara dalam melaksanakan kedaulatan atas nama seluruh rakyat untuk menjamin, kepentingan rakyat harus terwujud dalam pemisahaan kekuasaan lembaga-lembaga negara, antara lain sebagai berikut: 1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undangundang. 2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. 3) Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan peradilan.
  • 9. • Menurut Abraham Lincoln “Democracy is government of the people, by people, by people, and for people”. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. • Menurut Gabriel A. Almond lebih suka menggunakan istilah rules making function untuk legislative, rules application untuk eksekutif, dan rules adjudication untuk judikatif.
  • 10. Demokrasi di indonesia • Masa Orde Lama Masa Orde Lama berlangsung mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1 Maret 1966. Berikut ini pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin. Ciri umum demokrasi terpimpin, antara lain a) Adanya rasa gotong royong. b) Tidak mencari kemenangan atas golongan lain. c) Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat.
  • 11. • Masa Orde Baru Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Berikut ini pelaksanaan demokrasimasa Orde Baru. 1) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat. 2) Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut: a) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. b) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. c) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain d) Selalu diliputi semangat kekeluargaan. e) Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah. f) Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. g) Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
  • 12. • Masa Reformasi Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila; - Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan. - Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. - Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai.
  • 13. Pengertian HAM • Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan.
  • 14. Dokumen penting pencetus tuntutan HAM: • Magna charta ; tuntutan kepada raja john tentang pernyataan kemerdekaan bagi gereja inggris, pemungut pajak mengambil gandum tanpa pembayaran segera, polisi dan kejaksaan tidak akan menuduh seseorang tanpa saksi • Petition of right : tahun 1628, dalam badan perwakilan rakyat inggris diajukan berbagai pertanyaan kepada raja mengeni hak-hak rakyat beserta jaminannya • Habeas corpus act : thun 1670 diberlakukan habeas corpus act yakni undang-undang penegasan penahanan,. • Bill of right : tahun 1689 diumumkan the bill of right di britania raya, sebuah undangundang yang menyatakan hak-hak dan kebebasan warga Negara serta menentukan pergantian raja • Declaration des droits de l’home et du citoyen: tahun 1789 diberlakukan pernyataan HAM dan hak warga Negara prancis
  • 15. HAM dapat dibedakan menurut sifatnya • Personal right yaitu hak pribadi meliput kemerdekaan bersikap, berpendapat, memeluk agama • Political right yaitu hak politik pemerintahan meliputi turut memilih dan dipilih, mendirikan partai poliitik, mengadakan petisi, demontrasi, berpatisipasi dalam politik • Property right yaitu hak asasi ekonomi meliputi hak milik benda, membeli dan menjual, mengadakan janji dagang tanpa campur tangan pemerintah secara berlebihan • Social and culture right yaitu hak masyarakat dan budaya meliputi hak memilih pendidikan dan pengajaran kebudayaan yang disukai • Right of legal equality yaitu hak mendapatkan pengakuan yang sama menurut hokum dan kedudukan sederajat dihadapan hukum • Procedural right hak tata cara pengadilan dan jaminan perlindungan hokum misalnya perihal penahanan, penggeledahan, peradilan, vonis
  • 16. HAM di indonesia • Istilah hak asasi manusia memang tidak terdapat dalam undangundang dasar 1945 tetapi substansi hak asasi itu cukup banyak terdapat dalam pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya. • Dalam ketetapan MPR no XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dengan sistematikanya pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, piagam hak asasi manusia. • Piagam HAM yang ditetapkan oleh MPR dengan Tap MPR No XVII/MPR/1998 terdiri dari 10 bab dengan 44 pasal mengenai hak untuk hidup, berkeluarga dan melanjutkan keturunan, mengembangkan diri, keadilan, kemerdekaan, kebebasan informasi, keamanan, kesejahteraan, kewajiban, perlindungan dan kemajuan