OJK adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Tujuan pembentukan OJK adalah agar seluruh kegiatan jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta dapat melindungi konsumen dan masyarakat. OJK memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Dewan

1. Otoritas Jasa Keuangan
Faiz Arif Jamil, M.Ak

2. Pengertian OJK
 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan
non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan lainnya.
 OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.
Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan
Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012.

3. Tujuan OJK
Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk
dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil,
c. Mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

4. VISI & MISI
 Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang
terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu
mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional
yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
 Sedangkan Misi OJK adalah:
 Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil serta;
 Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

5. Tugas & Wewenang
Berdasarkan pasal 6 dari UU no 21 tahun 2011, tugas utama OJK adalah
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b.Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

6. TUGAS PENGATURAN
Dalam melaksanakan tugas Pengaturan OJK mempunyai wewenang:
a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap
Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada
lembaga jasa keuangan;
f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan
menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

7. Tugas Pengawasan
Dalam melakasanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang:
a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap
lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
h. Memberikan dan atau mencabut:  Izin usaha,
 Izin orang perseorangan,
 Efektifnya pernyataan pendaftaran,
 Surat tanda terdaftar,
 Persetujuan melakukan kegiatan usaha,
 Pengesahan,
 Persetujuan atau penetapan pembubaran
dan penetapan lain.

8. Struktur Organisasi OJK
STRUKTUR ORGANISASI OJK TERDIRI ATAS:
 Dewan Komisioner OJK
 Pelaksana Kegiatan Operasional
Dewan komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegal. Dewan komisioner
beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.
a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya merangkap anggota;
f. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
g. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
i. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian
Keuangan.

10. Satgas Investasi
 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang
Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada
20 Juni 2007,
 Satuan Tugas (Satgas) ini merupakan hasil kerja sama beberapa instansi
terkait, yang meliputi:
1. Regulator: OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM;
2. Penegak Hukum: Polri, Kejaksaan Agung;
3. Pendukung: Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK.

11. Tugas Utama
Tugas Utama Satgas:
1.Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal;
2.Menganalisis kasus-kasus;
3.Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong;
4.Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
5.Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait;
6.Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal.
Telp: (021) 385 7821 ext 20610
Fax: (021) 345 3591
Website: http://waspada-investasi.bapepam.go.id
Email: Waspadainvestasi@ojk.go.id
Twitter: @satgasinvestasi

12. Bank Anggota OJK
Berdasarkan Undang-undang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup masyarakat.
OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank sesuai dengan Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Adapun Bank yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK sebagai berikut:
1. Bank Central Asia
2. Bank Mandiri
3. Bank Permata
4. Bank Negara Indonesia
5. Bank Rakyat Indonesia
6. Bank OCBC Nisp
7. Bank Bukopin
8. Bank CIMB Niaga
9. Bank Tabungan Negara
10. Bank Mega
11. Bank Danamon
12. Bank Tabungan Pensiunan Nasional
13. Bank Internasional Indonesia

13. Conclusion
• OJK menangani permintaan informasi dan pengaduan konsumen dan
masyarakat berkaitan sektor pasar modal dan sektor keuangan non-
bank.
• OJK berwenang melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap
kasus-kasus lembaga keuangan yang merugikan konsumen.

14. Sekian...
Terimakasih...