3. Latar
Belakang
UPN
"VETERAN"
JAKARTA
TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
02
Globalisasi dan modernisasi yang melingkupi sebagian besar
wilayah di dunia ini, telah meniadakan sekat-sekat tidak
terprediksikan, seperti hubungan ekonomi antar Negara kini
sudah bukan kendala lagi. Pasar global (global market) adalah
implikasi lain dari keberadaan globalisasi dan modernisasi
yang muncul kemudian adalah kompetisi bebas (free
competition).
Untuk mencegah timbulnya dampak negatif sekaligus untuk
mengatur agar manfaat dari penanaman modal tetap optimal
maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana Undang-
undang ini memiliki 40 Pasal yang diundangkannya pada
tanggal 26 April 2007.Pasal 14-16 UU Nomor 25 Tahun 2007
tentang penanaman modal berisikan tentang hak, kewajiban,
dan tanggung jawab penanaman modal. Dengan adanya
undang-undang ini diharapkan para penanam modal
mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab penanaman
modal.
4. Latar
Belakang
UPN
"VETERAN"
JAKARTA
TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
02
Pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan
investasi di Indonesia adalah Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM)
adalah instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman
modal dalam rangka; Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan
Penanaman Modal Asing (PMA). Pembentukan Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) merupakan buah
dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Penguatan pembentukan kementerian investasi juga dijelaskan
dalam UU No 39 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (3).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara
independen yang bebas dari campur tangan pemerintah, yang
mana OJK memiliki kewenangan, fungsi serta tugas dalam
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun
lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainya. Hal ini
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011
tentang OJK (UU OJK). Dibentuknya lembaga pengawasan sektor
keuangan perbankan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI)
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
adalah lembaga Negara yang
dibentuk berdasarkan Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2011 yang
berfungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan baik di sektor perbankan,
pasar modal, dan sektor jasa
keuangan non-bank seperti
Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan lainnya.
Secara lebih lengkap, OJK
adalah lembaga independen
dan bebas dari campur tangan
pihak lain yang mempunyai
fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 21
tersebut.
03
TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
UPN “VETERAN” JAKARTA
6. TUGAS
OJK 06
MENURUT PASAL 6 UU NO 21 TAHUN 2011
• Kegiatan jasa keuangan di sector
Perbankan;
• Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar
Modal;
• Kegiatan jasa keuangan di sektor
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya.
TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
UPN “VETERAN” JAKARTA
7. WEWENANG
06
OJK
Terkait Khusus
Pengawasan dan
Pengaturan Lembaga
Jasa Keuangan Bank
• Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran
dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya
manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin
usaha bank;
• Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk
hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
• Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal
minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap
simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan
kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit
(credit testing); dan standar akuntansi bank;
• Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,
meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah
dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan
kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
UPN “VETERAN” JAKARTA TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
8. WEWENANG
06
OJK
Terkait Pengaturan
Lembaga Jasa
Keuangan (Bank dan
Non-Bank)
• Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
• Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa
keuangan;
• Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah
tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola
statuter pada lembaga jasa keuangan;
• Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan.
UPN “VETERAN” JAKARTA TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
9. WEWENANG
06
OJK
Terkait pengawasan
lembaga jasa
keuangan (bank dan
non-bank)
• Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan;
• Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala
Eksekutif;
• Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen
dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau
penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
• Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak
tertentu;
• Melakukan penunjukan pengelola statuter;
• Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
• Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan;
• Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan,
efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan
melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan
pembubaran dan penetapan lain.
UPN “VETERAN” JAKARTA
TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
10. BKPM diberi mandat untuk
mendorong investasi langsung,
berupa investasi dalam negeri
maupun luar negeri, melalui
penciptaan iklim investasi yang
kondusif. Selain itu, sasaran dari
lembaga ini tidak hanya sebatas
meningkatkan investasi yang lebih
besar, melainkan juga memperoleh
investasi berkualitas yang bisa
menggerakkan perekonomian
nasional sekaligus menyerap lebih
banyak tenaga kerja. BKPM
didirikan pada tahun 1973 silam
dengan tugas menggantikan fungsi
yang sebelumnya dijalankan Panitia
Teknis Penanaman Modal (PTPM).
Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) adalah lembaga
pemerintah non kementerian
yang bertanggung jawab di
bidang Penanaman Modal, yang
dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung
kepada Presiden.
03
TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
UPN “VETERAN” JAKARTA
11. 06
MENURUT PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 Tahun
2021
Tugas pokok:
Melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
UPN “VETERAN” JAKARTA
Fungsi BKPM:
1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal
nasional
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang
penanaman modal
3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman
modal
4. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan
pelayanan penanaman modal
5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di
daerah dengan memberdayakan badan usaha
6. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia
TUGAS
&
FUNGSI
BKPM
12. 06
MENURUT PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 Tahun
2021
TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
UPN “VETERAN” JAKARTA
7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal
8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan
penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan,
meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat,
dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup
penyelenggaraan penanaman modal
9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan
penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang
dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman
modal
10. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
11.Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan
penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia
TUGAS
&
FUNGSI
BKPM
13. 06
TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
UPN “VETERAN” JAKARTA
12.Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal
13.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan BKPM
14.Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab BKPM
15.Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata
laksanan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan,
hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi,
perlengkapan dan rumah tangga; dan
16.Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TUGAS
&
FUNGSI
BKPM
MENURUT PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 Tahun
2021
14. WEWENANG
BKPM
06
Agar fungsi-fungsi di atas bisa terlaksana secara maksimal, BKPM
dilengkapi dengan beberapa wewenang. Adapun wewenang tersebut
diantaranya:
1. Persiapan Perencanaan penanaman modal dalam skala nasional
(makro).
2. Perumusan kebijakan- kebijakan tentang penanaman tentang
penanaman modal yang dapat mendukung pembangunan makro.
3. Pembangunan sistem bidang informasi di bidang penanaman modal.
4. Pemberian persetujuan dan pengendalian modal menggunakan
teknologi strategis dan canggih serta berisiko tinggi dalam
penerapannya.
5. Berbagai kewenangan lain yang berkaitan dengan peraturan
penanaman modal yang berlaku
TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
UPN “VETERAN” JAKARTA
15. 06
KESIMPULAN
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
empunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 6
dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 3 hal
yaitu: Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Kegiatan jasa
keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.
2. BKPM merupakan ‘penghubung utama’ antara pemerintah dengan dunia usaha, diberi mandat untuk mendorong
investasi langsung, entah itu investasi dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang
kondusif. Tugas kementerian investasi/BKPM adalah Melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang
penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh
Kementerian Investasi/BKPM, yakni: Persiapan perencanaan penanaman modal dalam skala nasional (makro),
Perumusan kebijakan kebijakan tentang penanaman modal yang dapat mendukung pembangunan makro,
Pembangunan sistem informasi di bidang penanaman modal, Pemberian persetujuan dan pengendalian
penanaman modal menggunakan teknologi strategis dan canggih serta berisiko tinggi dalam penerapannya,
Berbagai wewenang lain yang berkaitan dengan peraturan penanaman modal yang berlaku.
UPN “VETERAN” JAKARTA
TUGAS DAN WEWENANG
OJK & BKPM
