1. 1.
Aspek perilaku (behavioral) dalam administrasi publik dapat didekati dengan dua cara. Pertama,
dengan menerima paham bahwa behaviorisme muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan
tradisional, sehingga nilai ilmiah dari administrasi publik dapat ditingkatkan. Kedua menganggap
bahwa behaviorisme (paham perilaku) hanya merupakan pengembangan dari pendekatan
tradisional. Dengan kata lain, behaviorisme diterjemahkan sebagai satu pendekatan yang
berorientasi pada pengembangan manajemen ilmiah agar manajemen menjadi lebih ilmiah.
Behaviorisme merupakan istilah yang dipinjam dari buah karya seorang psikolog, John B. Waston
yang memperkenalkan behaviorisme pada tahun 1925. Behaviorisme adalah sebuah gagasan yang
didasarkan pada data hasil penelitian empiris, sebagai koreksi terhadap pendekatan tradisional
yang merujuk pada abstraksi Freud. Para ahli ilmu politik dan administrasi publik, kemudian
membuat penekanan-penekanan baru dengan mempergunakan konsepsi Watson. Sebagai
konsekuensinya, behaviorisme menjadi istilah yang diterima dan dipergunakan oleh ilmu politik
dan administrasi publik.
Pendekatan perilaku memusatkan perhatian pada cara orang bertingkah laku dalam situasi dan
kondisi nyata organisasi. Pendekatan ini merupakan satu metode yang secara sistematis dipakai
para penganut behaviorisme untuk mengkritik pendekatan tradisional, karena mereka menganggap
para pendukung pendekatan tradisional melakukan generalisasi tanpa bukti-bukti yang cukup.
Para penganut perilaku tidak lagi menekankan efisiensi sebagai tujuan primer organisasi, karena
mereka percaya bahwa organisasi merupakan satu sistem sosial. Sebagai sistem sosial, setiap
organisasi mengandung konflik, kohesi, dan interaksi. Semua faktor ini harus dipelajari agar dapat
memahami secara utuh bagaimana sesuatu organisasi berjalan. Dalam konteks demikian,
administrasi harus memperhatikan semua faktor tingkah laku manusia. Akibatnya, administrasi
dianggap sebagai studi yang memiliki (merangkum) berbagai disiplin, antara lain psikologi,
psikologi sosial, sosiologi, dan ilmu-ilmu lainnya.
Selanjutnya, para penganut behaviorisme dengan berang membantah anggapan bahwa untuk
mempelajari organisasi administrasi orang mesti menggunakan metode ilmiah. Munculnya
behaviorisme dalam studi administrasi
publik sebagian disebabkan oleh peningkatan penggunaan teknologi modern dalam bidang-bidang
ilmiah, sesudah Perang Dunia Kedua. Misalnya, administrasi niaga dalam menelaah pemasaran
dan perilaku konsumen mengandalkan metode matematik dan statistik. Juga dalam administrasi
publik telah ditelaah bagaimana orang berperilaku dalam suatu organisasi sebagai satu sistem
sosial. Semua kegiatan tersebut menghasilkan begitu banyak data. Dengan demikian, telaah
administrasi publik tidak berangkat dari sekedar pandangan intuitif.
Bagi administrasi publik, pendekatan perilaku mendorong analisis yang intensif terhadap
lingkungan internal, motivasi individu dan aspek informal. Yang diusahakan adalah membangun
generalisasi secara deskriptif dan analitik mengenai organisasi dan administrasi. Seperti halnya
dengan proses intelektual lainnya, pendekatan perilaku mendasarkan diri pada asumsi-asumsi
tertentu. Salah satu asumsi normatifnya adalah bahwa terbuka kemungkinan untuk membangun
2. ilmu administrasi melalui kegiatan riset yang cermat terhadap organisasi dan perilaku mereka
yang melakukan kegiatan dalam administrasi publik. Dalam kegiatan ini sosiologi dan psikologi
akan memberikan kontribusi yang amat berharga.
Menurut Nigro dan Nigro (1977), setelah Perang Dunia Kedua seluruh konsep administrasi publik
diperluas. Perhatian baru dicurahkan pada masalah pembuatan keputusan. Nilai, konflik, tujuan
pertarungan kekuasaan dan sebagainya, menjadi hal yang esensial dalam suatu proses dan analisis
pembuatan keputusan dan komunikasi. Orientasi dilekatkan pada pandangan bahwa organisasi
adalah satu sistem sosial, yang di dalamnya berlangsung interaksi yang amat intensif. Dalam
situasi demikian, faktor kemanusiaan menjadi satu prinsip yang amat baku dalam administrasi
publik. Konsekuensinya, perhatian terhadap program pemerintah digeser ke arah perhatian pada
alat seperti personalia dan keuangan. Dalam perkembangan selanjutnya, administrasi memberikan
perhatian yang lebih besar terhadap usaha perbaikan seluruh aspek sistem pembuatan kebijakan
publik (public policy making system ) agar pembuatan kebijakan menjadi lebih baik.
Ada kecenderungan yang kuat untuk mempertimbangkan administrasi dalam lingkungan atau
konteks sosialnya. Beberapa buku dan artikel yang ditulis para ahli administrasi publik
memberikan ulasan mengenai pengaruh wilayah (lokasi) pada administrasi publik, tetapi
kebanyakan disajikan dalam studi perbandingan sistem-sistem administrasi. Hal ini erat
hubungannya dengan dalil bahwa agar suatu ilmu administrasi tetap eksis maka harus ada
dasar untuk menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi tidak ada hubungannya sama sekali
dengan masyarakat dan bangsa tempat administrasi berlangsung. Akhirnya, mereka yang dengan
gigih membela pendapat bahwa administrasi publik adalah ilmu, harus menjelaskan bahwa ilmu
administrasi publik mempunyai kewajiban untuk menelaah tingkah laku manusia dan bagaimana
mereka seharusnya bertingkah laku dalam berbagai suasana.
Herbert A. Simon (1982) dengan tajam mengkritik pendekatan tradisional terhadap administrasi
publik. Menurut pendapatnya adalah tidak benar bahwa pendekatan tradisional telah menawarkan
asumsi-asumsi yang dapat dianggap sebagai prinsip-prinsip administrasi. Yang mereka sajikan itu
bukan prinsip, tetapi slogan belaka. Dalam asumsi-asumsi tradisional terkandung banyak hal- hal
yang meragukan, yang tak dapat diverifikasikan secara empiris.
Sebaliknya, kaum behavioralis (penganut paham perilaku) juga dikecam. Para penentang
behavioralis mengklaim bahwa mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang baru atau yang
definitif dalam pemikiran behaviorisme. Di samping itu, metodologi yang dipergunakan kaum
behavioralis merupakan masalah yang serius, karena cenderung mengesampingkan faktor-faktor
kemanusiaan dan hanya mengembangkan slogan yang diterima oleh sejumlah kecil sarjana.
Pengaruh paham logika positif ini dalam administrasi dikecam keras oleh ahli-ahli administrasi
seperti Dwight Waldo (1991).
Pendekatan perilaku percaya bahwa manusia adalah penggerak utama aktivitas yang
diorganisasikan. Karena itu pemahaman mengenai perilaku manusia akan menuntun kita pada inti
dari administrasi. Ilmu-ilmu perilaku (behavioral sciences) khususnya psikologi, telah
3. memberikan sumbangan besar pada perkembangan pendekatan perilaku manusia. Sumbangan
yang telah diberikan berupa peminjaman teori, metode teknik, dan orientasi. Pendekatan perilaku
berargumentasi bahwa usaha individual dan kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan
organisasi hanya mungkin tercapai, jika prinsip- prinsip psikologis diterapkan. Hal yang menarik
dari pendekatan perilaku adalah di satu pihak ada pengakuan akan perilaku manusia sebagai faktor
identik, tetapi di lain pihak mendesakkan satu pemahaman tentang perilaku manusia sebagai
elemen esensial dari administrasi. Sebagian ahli mengajukan hubungan-hubungan manusia
sebagai satu seni yang harus dikuasai oleh setiap administrator, sebagian lagi menjabarkan
kepemimpinan dan administrasi yang merupakan materi bahasan yang sama; sedang sebagian
lainnya memandang administrasi sebagai bidang yang amat erat berhubungan dengan psikologi
sosial. Pendekatan perilaku mengungkapkan tentang pentingnya arti aspek
manusia sebagai elemen utama administrasi. Justru dengan ungkapan tersebut, pendekatan
perilaku telah memberikan sumbangan yang signifikan (berarti) kepada pengetahuan administrasi.
Konsep-konsep mengenai hubungan manusia, motivasi dan kepemimpinan adalah sebagian contoh
dari besarnya pengaruh psikologi dalam perkembangan teori administrasi. Meskipun demikian,
ada keberatan yang diajukan terhadap pendekatan perilaku, yakni keyakinannya bahwa perilaku
manusia adalah inklusif. Koeksistensi perilaku dengan administrasi sebenarnya merupakan buah
pikiran yang melebih- lebihkan satu elemen yakni elemen manusia secara tidak proporsional.
Walaupun behavioralisme banyak dikritik, tetapi dalam banyak hal pendekatan ini telah
menyajikan pemahaman yang lebih baik tentang administrasi publik, dengan cara mengubah
penekanan pada individu dan proses administrasi menjadi penekanan pada organisasi sebagai
sistem sosial. Bagaimana pun harus diakui bahwa penyelenggaraan administrasi adalah satu proses
yang dipengaruhi oleh nilai kemanusiaan, sentimen, persepsi, dan lingkungan sosial. Penekanan
pada aspek legal, pembagian kerja dan pola- pola umum ditinggalkan untuk beralih ke penekanan
pada faktor manusia.
2.
Meberikan dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan
masyarakat mandiri (PNPM-MANDIRI).
Adanya diagnosis SDM teknologi informasi, SK pelaku teknologi informasi dipusat pengolahan
data kepegawaian.
Administrasi publik sangat berperan sekali bagi organisasi, diantaranya adalah untuk
mempermudah suatu pekerjaan, menghimpun data, kegiatan surat menyurat, serta memperlancar
proses kemudahan suatu birokrasi atau institusi. Ilmu administrasi publik sudah mencakup hal-hal
penting dalam kehidupan organisasi.
Paradigma 4: hubungan kemanusiaan. Nilai yang mendasari paradigma ini adalah keikutsertaan
dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan status dan hubungan antar pribadi,
keterbukaan, aktualisasi diri, dan optimasi tingkat kepuasan.
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) adalah keseluruhan penyelenggaraan
kekuasaan pemerintah negara Indonesia denganmemanfaatkan dan mendayagunakan segala
kemampuan aparatur negara serta egenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan
terlaksananya tugas Negara Republik Indonesia
4. 3.
Hukum Pemerintahan Daerah
Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah
Pemerintahan daerah adalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanoleh pemerintah daerah dan
DPRDmenurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam
sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam UUD
1945
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah
Pemerintah daerah adalah penyelenggaraanpemerintahan daerah otonomioleh pemerintahan
daerah danDPRD menurut asas Desentralisasi.
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat
· Pemerintahan daerah :penyelenggaraan pemerintahan daerahotonomi oleh pemerintah
daerah danDPRD menurut atau berdasarkan asasdesentralisasi
· Pemerintahan pusat : seluruh penyelenggaraan pemerintahan yangtidak
diselenggarakan daerah otonomi
Dua aspek otonomi
· Otonomi penuh : semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut baik
menyangkut isi substansi maupun tata cara penyelenggaraannya (dalam bahasa sehari-hari
disebut otonomi)
· Otonomi tidak penuh : daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan,tetapi
tidak menguasai isi pemerintahannya(tugas pembantuan,medebewind atau zelfbestuur ).
Pemerintahan
· Pemerintahan dalam arti sempit :penyelenggaraan kekuasaan eksekutif
atauadministrasi negara
· Pemerintahan dalam arti agak luas :penyelenggaraan kekuasaan eksekutif
danlegislatif tertentu yang melekat pada pemerintahan daerah otonomi
· Pemerintahan dalam arti luas : mencakupsemua lingkungan jabatan negara
dibidangeksekutif , legislatif, yudikatif dansebagainya
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
· Pemerintah pusat : perangkat negarakesatuan RI yang terdiri dari Presiden dan
menteri-menteri
· Pemerintah daerah : kepala daerah besertaperangkat daerah otonom yang lain
sebagaieksekutif daerah
· Hubungan pusat dengan daerah dalamsistem otonomi pada dasarnya
hanyamenyangkut dibidang penyelenggaraanadministrasi negara
Dimensi hubungan Pusat danDaerah dalam Otonomi
· Hubungan kewenangan
· Hubungan pengawasan
· Hubungan keuangan
5. · Hubungan pusat dan daerah serta susunan organisasipemerintahandi daerah.
Otonomi Daerah
· Autos : sendiri
· Nomos : aturan
· Pengundangan sendiri(zelfwetgeving)
· Perundangan sendiri
· Mengatur atau memerintah sendiri
· Pemerintahan sendiri
· Perundangan(regeling) dan pemerintahan ( bestuur)
Pendapat pakar tentang otonomi daerah
· V
an Der Pot : otonomi berarti peraturan dan pemerintahan dari urusan sendiri (rumah
tanggasendiri)
· Logemann : kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti
memberikesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam
kekuasaannya untuk mengurus kepentingan umum (penduduk)
· Ateng Sjafruddin :mempunyai maknakebebasan atas kemandirian (zelfstandig )tetapi
bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid )
Otonomi Daerah (menurut UU No. 22Tahun 1999)
· Kewenangan Daerah Otonom untukmengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat
setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakatsesuai dengan peraturan
perundang-undangan
· Otonomi daerah adalah hak,wewenang dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat sesuaidengan
peraturan perundang-undangan
· Daerah otonom, selanjutnya disebutdaerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mangatur dan mengurus urusan
pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar
kanaspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
· Desentraliasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dalam sisten NegaraKesatuan
Republik Indonesia
· Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada
Gubernur sebagaiwakil pemerintah dan/atau kepadainstansi vertikal di wilayah tertentu.
4.
Interaksi manusia pasti sering kali ditemukan konflik. Bagaimana tidak? Isi pikiran dan
pandangan manusia berbeda satu sama lainnya. Ketika perbedaan tak menemukan titik temu,
maka Lingkungan kerja pun tak luput dari konflik. Sebuah konflik perusahaan tak selamanya
menyeramkan dan menghancurkan. Dengan penanganan yang tepat, konflik dapat menjadi pemicu
ide, inovasi, perubahan, dan hubungan kerja yang lebih harmonis. Apa sih akibat dari contoh
konflik perusahaan yang paling umum terjadi?
6. Banyaknya karyawan yang resign, peningkatan jumlah ketidakhadiran tanpa sebab, masalah
produktivitas, budaya perusahaan yang buruk disebabkan oleh konflik tempat kerja yang tidak
ditangani dengan baik. Konflik perusahaan akan membesar jika tidak ditangani secara serius.
Sayangnya, konflik hampir tidak bisa dihindari. Kondisi bisnis tidak berbeda dengan situasi sosial
atau hubungan pribadi yang ada di sekitar.
Contoh Konflik Perusahaan Paling Umum
Dalam bisnis perusahaan yang berfokus kepada kinerja dan produktivitas, konflik dapat ditangani
dan diminimalisir sekecil mungkin. Untuk meminimalisir konflik, perusahaan dan HRD harus
memahami contoh konflik yang paling umum terjadi di perusahaan berikut cara menyelesaikan
secepatnya. Berikut adalah contoh konflik perusahaan yang paling umum:
Konflik 1: Konflik Kepemimpinan
Para pemimpin seringkali diharapkan untuk turun tangan dan menyelesaikan konflik, tetapi
bagaimana jika para pemimpin itu sendiri yang menjadi pusat konflik?
Hal ini dapat terjadi terutama jika individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat
ke posisi tersebut dan tidak diperlengkapi dengan pelatihan. Tekanan lingkungan ditambah dengan
kurangnya pengalaman dan variasi gaya kepemimpinan dapat menimbulkan konflik. Kasus seperti
ini biasanya ditemukan dalam perusahaan berukuran sedang atau besar.
Penyelesaian
HRD harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang kompeten untuk mengisi
posisi tertentu sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dan manajemen sumber daya
manusia (SDM) sangat berpengaruh dalam hal ini. Jika sudah terlanjur, komunikasi antara manajer,
karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara menengahi dan berkompromi dengan gaya
kepemimpinan mana yang sebaiknya digunakan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan yang
digunakan sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai perusahaan.
Konflik 2: Konflik Antar Departemen
Divisi pemasaran sedang menunggu feedback dari staf penjualan tentang apa yang diminta klien.
Sementara staf penjualan sibuk dan tidak memasukkan feedback tepat waktu. Hal ini membuat
divisi pemasaran terhambat dalam membuat laporan.
Kemudian, terlambatnya laporan juga akan menimbulkan masalah dengan divisi keuangan.
Contoh konflik ini terdengar familiar? Konflik antar divisi dalam perusahaan sangat sering terjadi.
Masalah ini terkait erat dengan kepemimpinan karena sebuah divisi tanpa kepemimpinan yang
kuat akan mengalami masalah.
Baca Juga: Decision Making Skill & Cara Meningkatkannya
Penyelesaian
Pastikan bahwa peran dan tanggung jawab karyawan diklasifikasi dengan sejelas-jelasnya sebelum
memulai pekerjaan sehingga semua orang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa
7. yang harus dikerjakan untuk memenuhi harapan tersebut. Jika karyawan belum mampu bekerja
secara maksimal, maka akan dilakukan evaluasi kinerja untuk mencari tahu apa yang bisa
dilakukan berkaitan dengan kinerja si karyawan
