kewarganegaraan makalah

1. IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL DI BIDANG HUKUM DI INDONESIA
MAKALAH
UNTUK MENEMPUH MATAKULIAH
Kewarganegaraan
Oleh :
Bimo Seno 120732436492
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN SEJARAH
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DESEMBER 2012

3. KATA PENGANTAR
Syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Allah Rabbul ‘Alamin yang
tiada henti-hentinya mengalirkan segala kearifan dalam setiap kalbu hambanya yang haus
dan cinta akan ilmu yang dengannya tiada akan pernah kering samudera pikir dan
terbukalah setiap mata hati. Begitu pula dengan segala rahmat dan hidayah-Nya-lah
sehingga makalah yang berjudul ” IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL DI
BIDANG HUKUM DI INDONESIA” dapat terselesaikan.
Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini ialah untuk memenuhi tugas
matakuliah Indonesia Madya. Selain itu juga, ucapan terima kasih terbesar
dipersembahkan pada seorang yang telah memberi arah dan penuntun dalam gelap dan
buntu tatapan mata kami dalam mengetuk tiap-tiap pintu khazanah budaya, diantaranya :
1. Bapak sebagai pembina matakuliah Sejarah Indonesia Madya
2. Orangtua dirumah yang tak pernah hentinya memberikan bantuan materil
dan doa serta segala bentuk dukungannya.
Demikianlah Makalah ini dibuat dan tidak menutup kemungkinan dalam penyusunannya
terdapat kekurangan dan kesalahan didalamnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan
saran dan komentarnya yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan laporan tugas
selanjutnya.
Penyusun

4. DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 2
C. Tujuan 3
BAB II PEMBAHASAN
A. Penyusunan Poltranas di Indonesia 4
B. Poltranas di Bidang Hukum 6
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 8
DAFTAR RUJUKAN

6. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Politik secara etimologis dari bahasa yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis,
berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu Negara dan teia, berarti urusan.
Dalam bahasa Indonesia, politik arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga
Negara suatu bangsa. (Sumarsono 137:2001). Politik secara umum menyangkut proses
penentuan tujuan Negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan
kebijakan-kebijakan umum (publics policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian,
atau alokasi sumber-sumber yang ada.
Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun
alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang
(authority). Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam
pembinaan kerjasama dan penyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam proses
pencapaian tujuan.
Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Negara,
kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber
daya.
Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang diartikan sebagai "the art of the
general" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam
pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mecapai tujuan.
Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan
kekuatan (ideologi, politik, ekonomi,sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya. (www.carapedia.com)
Strategi nasional adalah cara melaksanakan politk nasional yaitu cara mencapai
tujuan nasional atau sasaran nasional atan keadaan tertentu yang dikehendaki dan
ditetapkan bersama. (Rahayu 86:2007)
Poltranas adalah politik strategi nasional yang diterapkan di Indonesia. Politik
nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai
suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas,
huluan, usaha serta kebijaksanaan Negara tentang

7. pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta
penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. (Sumarsono 140:2001)
Implementasi Poltranas dibidang hukum untuk membenahi penegakan hukum yang
selama ini tidak beraturan. Dan menegakan hukum secara adil-adilnuya dan tidak pernah
berpihak kepada siapapun, dan menegaskan kepada penegak hukum supaya menegaskan
hukum dengan kejujuran terhadap masalah apapun yang terjadi dalam masyarakat, dan
harus bisa menjauhkan dari sikap kecurangan dalam setiap mengurus perkara.
Hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg
dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. undang-undang, peraturan untuk mengatur
pergaulan hidup masyarakat, dan kaidah (hukum agama), ketentuan menjadi patokan
mengenai peristiwa atau maslah yang terjadi didalam masyarakat. dan keputusan
(pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim.
Demikian membuat makalah ini hukum di Negara Republik Indonesia bisa
diperlakukan dengan tegas, menurut undang-undang dan pancasila yang
beragama,bertoleransi antarumat beragama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
berhukum agama, sebagai unsure dan sebagai sistem hukum pancasila.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Penyusunan Poltranas di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Poltranas dibidang Hukum di Indonesia?
C. Tujuan
1. Menjelaskan Penyusunan Poltranas di Indonesia.
2. Menjelaskan Implementasi Poltranas dibidang Hukum di Indonesia.

8. BAB II
PEMBAHASAN
A. Penyusunan Poltranas di Indonesia
Politik strategi nasional sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk
mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. dengan demikian definisi politik nasional
adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaa Negara tentang pembinaan (perencanaan,
pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional
untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politk
nasional, misalnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi strategi
nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang ditetapkan oleh politik nasional.
Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional mempunyai beberapa hal
pokok yang harus diterapkan. Beberapa hal pokok yang harus diterapkan dalam poltranas
yang ada di Indonesia ialah beberapa dasar pemikiran yang tekandung dalam sistem
manajemen nasional yang berlandaskan ideologi pancasila, UUD 1945, wawasan
nusantara dan ketahanan nasional.
Landasan yang terkandung dalam pemikiran ini juga sebagai kerangka acuan dalam
penyusunan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar Negara, cita-cita
nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Semua itu ditujukan untuk mewujudkan
kepentingan dan tujuan bersama untuk menjaga ketahanan nasional.
Penyusunan Politik dan strategi nasional yang telah berlanjut selama ini telah diatur
berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945, sejak tahun 1985 yang sudah
berkembang dan pendapat dikatakan oleh jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang
berada didalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik” lembaga-lembaga tersebut
adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan
MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur
politik” yang mencakup pranata politik yang ada dalam

9. masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa,
kelompok kepentingan (interenst group), dan kelompok penekan (pressure group).
Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan
nasional dan harus mempunyai kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik
oleh presiden/mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh
berbagai lembaga tinggi Negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan
kordinasi, seperti dewan stabilitas ekonomi nasional, dewan pertahanan dan antariksa
nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan stabilitas Politik dan
Keamanan.
Politik dan strategi nasional adalah cara pemerintah untuk sasaran yang akan dicapai
oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara Negara
harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat
dengan mencantumkan sasaran sektoralnya.
Penyusunan poltranas ini sangat berguna untuk membagi-bagi pekerjaan agar lebih
efektif dan lebih efisien. Dan penyusunan poltranas ini dilakukan untuk masyarakat
paham, mengerti dan bisa ikut berpatisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era
reformasi saat ini masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan sangat
berpengaruh besar pada politik dan strategi nasional, karena tanpa masyarakat semua visi
dan misi politik dan strategi nasional tidak akan berguna sama sekali, karena
masyarakatlah yang mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan
oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden.
Pandangan masyarakat terhadap politik dan strategi nasional sangat berpengaruh
terhadap semua bidang yang menyangkut atau yang berkaitan dengan poltranas.
Beberapa dari pandangan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu yang berkembang
seperti terhadap kehidupan politik, ekonomi, social budaya, maupun bidang hankam akan
selalu berkembang karena
a. Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
c. Semakin singkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan
hidup.
d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin
tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
e. Semakin kritis dan terbukannya masyarakat: terhadap ide baru.
B. Implementasi Poltranas dibidang Hukum
Hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg
dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. undang-undang, peraturan untuk mengatur
pergaulan hidup masyarakat, dan kaidah, ketentuan menjadi patokan mengenai peristiwa
atau maslah yang terjadi didalam masyarakat. dan keputusan (pertimbangan) yg
ditetapkan oleh hakim.
Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum yang modern. Dalam
Negara berdasar atas hukum yang demokrati, kegiatan eksekutif dan yudikatif tunduk dan
mengikuti hukum dan perudang-undangan. Hukum-hukum di Indonesia berwujud tertulis
dan tidak tertulis dalam (Penjelasan Umum UUD 1945) (ahmad 177: 1996)

10. Politik hukum Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila menghendaki
berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan nasional.
Pancasila adalah sumber hukum dari hukum nasional Indonesia. Dalam hukum nasional
Indonesia yang berdasar pancasila, berlaku hukum agama dan toleransi antarumat
beragama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan berhukum agama, sebagai unsure dan
sebagai sistem hukum pancasila, dapat bersama-sama dengan hukum adat.
Pengalaman pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan nasional,
didapat gambaran behwa ajaran agama dan ketentuan-ketentuan hukum agama dapat
dimanfaatkan untuk memperkaya khasanah hukum nasional Indonesia.
Mengembangkan budaya hukum disemua kalangan masyarakat demi terciptanya
kesadaran dan kepatuhan hukum supremasi dan tegaknya Negara hukum. Hukum harus
ditegakkan seadil-adilnya agar terhindarnya konflik antar individu satu dengan individu
yang lainnya, dan hukum tidak boleh memihak kepada siapapun, oleh karena hukum harus
konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan supremasi
hukum serta menghargai hak asasi manusia.
Pengesahan hukum juga dilakukan dalam bentuk undang-undang, terutama yang
berkaitan dengan hak asasi manusia, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa.
Dan mewujudkan lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak
manapun.
Norma-norma penegak hukum yang harus ditetapkan agar terciptanya hukum yang
adil dan tidak memihak siapapun. Ada beberapa perbuata yag pada hakikatnya
mempunyai ciri khas dan mengandung moralitas ekstrinsik karena telah diperintahkan atau
dilarang oleh sebuah kekusaan yang sah.
Yang dimaksudkan di sini adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang wajib ditaati
oleh para penegak atau pemelihara hukum. Norma-norma tersebut peru ditaati terutama
dalam mengendalikan hukum, menyusun serta memelihara hukum. Menurut (Sumaryono
115: 1995) ada empat norma yang pentinda dalam penegakan hukum yaitu
a. Kemanusian
Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum manusia senantiasa
diperlukan sebagai manusia, sebab ia memeliki keluhuran pribadi.
b. Keadilan
Keadilan adalah kehendak yang sesuai dan kekal untuk memberikan kepada orang lain
apa saja yang menjadi haknya.
c. Kepatutan
Kepatutan atau equity adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-
undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatutan ini perlu
diperharikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.
d. Kejujuran
Pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau
mengenai hukum, serta dalam melayani dan berupaya untuk mencari hukum dan keadilan.
Dan dalam setiap dalam penegakan hukum sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam
dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus
perkara.
Dalam menyelenggarakan proses pengadilan secara cepat, mudah, murah dan
terbuka, serta bebas kurupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas
keadilan dan kebenaran. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan

11. perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek
kehidupan.

13. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
a. Penyusunan poltranas di Indonesia harap diberitahukan secara umum supaya masyarakat
paham dan mengerti dengan penyusunan poltranas di Indonesia. Dan masyarakat bisa ikut
berpatisipasi dalam poltranas yang ada di Indonesia ini, karena tanpa masyarakat
poltranas tidak akan berjalan dan berfungsi dengan baik.
b. Implementasi poltranas dibidang hukum itu sangat diperlukan untuk menegakan hukum
secara adil-adilnya dan kejujuran dalam menyelesaikan perkara.
B. Saran
Politik dan strategi nasional di bidang politik harus diperkuat demi keberadaan dan
kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada
kebhinekatunggalikaan. Serta untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi
nasional yang diatur dengan undang–undang. Selain itu polstranas dibidang Hukum juga
harus dimantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual
dan etika dalam penyelenggaraan negara serta diupayakan agar segala peraturan
perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama.

14. C.
DAFTAR PUSAKA
Ahmad, amrullah. DKK. 1996. Dimensi Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema
Insani Press
Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
Iskandar, pronoto. & Yudi Junadi. 2011. Memahami Hukum di Indonesia (Sebuat Korelasi Politik,
Filsafat, dan Globalisasi). Jakarta: IMRpress
Sumarsono. S. DKK. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Sumaryono, E. 1995. Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum). Yogyakarta:
Kanisius
Rahayu, minto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan (Perjuangan Menghidupi Jati Diri
Bangsa) Depok: Grasindo
www.carapedia.com. 2012. Pengertian dan Defini Strategi. (online).
(file:///C:/Documents%20and%20Settings/Toshiba%20NB200/Desktop/makalah%20kewarg
anegaraan/pengertian_definisi_strategi_info2036.html ) di akses pada tanggal 8 Desember
2011. (Pukul 11.33)