1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PROSES DAN MEKANISME
PENYUSUNAN RPJP/M NASIONAL
(SEKTOR PERTAMBANGAN)
Disampaikan pada Workshop Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJP/M
Jogyakarta, 29 Maret 2012
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
2. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Latar Belakang
o Amandemen Keempat UUD NKRI 1945
– Tidak ada GBHN
– Pemilihan Presiden secara langsung
– Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis
o UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden
– Mengamanatkan CaPres menyampaikan visi, misi,
program
o Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
– UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
• Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP
• Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD
– UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
– UU 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara
2
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS (SPPN)
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3):
SPPN adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat Pusat dan Daerah.
3
4. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
ASAS SPPN
o Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan Nasional.
o Perencanaan pembangunan nasional disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan
o SPPN diselenggarakan berdasarkan Asas Umum
Penyelenggaraan Negara: (1) kepastian hukum; (2)
tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum;
(4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas;
dan (7) akuntabilitas
4
5. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TUJUAN SPPN
o Mendukung koordinasi antarpelaku
pembangunan;
o Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi,
dan sinergi baik antarDaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun
antara Pusat dan Daerah;
o Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan;
o Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
o Menjamin tercapainya penggunaan sumber
daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan
5
6. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Menengah Daerah
Rencana Strategis Rencana Strategis Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
Rencana Kerja Rencana Kerja Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah
6
7. Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS (RPJP)
RPJP NASIONAL RPJP DAERAH
Penjabaran dari tujuan Mengacu pada RPJP
dibentuknya pemerintah Nasional dan memuat:
Negara Indonesia
(Pembukaan UUD 1945)
dalam bentuk:
Visi Visi
Misi Misi
Arah Pembangunan Arah Pembangunan
Nasional Daerah
7
8. Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS (RPJM)
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi, program Penjabaran visi, misi, program
Presiden Kepala Daerah
Berpedoman pada RPJP Nasional Berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional
Isi: Isi:
1. Strategi Pembangunan Nasional 1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
2. Kebijakan Umum 2. Strategi Pembangunan Daerah
3. Program K/L, lintas K/L, 3. Kebijakan Umum
kewilayahan dan lintas kewilayahan 4. Program SKPD, lintas SKPD,
4. Kerangka Ekonomi Makro, memuat kewilayahan dan lintas kewilayahan,
kegiatan dalam: memuat kegiatan dalam:
Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi
Kerangka Pendanaan Kerangka Pendanaan
8
9. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
Renstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Berpedoman pada RPJM
Nasional Daerah
Isi: Isi:
1. Visi – Misi 1. Visi – Misi
2. Tujuan, strategi, dan 2. Tujuan, strategi, dan
kebijakan kebijakan
3. Program – program 3. Program – program
9
10. Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
(RKP/D)
RKP RKP DAERAH
Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah
Mengacu pada RKP
Isi: Isi:
1. Prioritas Pemb. Nasional 1. Prioritas Pemb. Daerah
2. Rancangan Kerangka Ekonomi 2. Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro Daerah
3. Arah Kebijakan Fiskal 3. Program SKPD, lintas SKPD,
4. Program K/L, lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat rencana kerja dan
memuat kegiatan dlm: pendanaannya
Kerangka Regulasi
Kerangka Pendanaan
10
11. KEMENTERIAN PPN/
Alur Perencanaan dan Penganggaran
BAPPENAS
Visi, Misi, Program Pedoman Pedoman
Renstra- Renja- Rincian
Presiden RKA-KL
KL KL APBN
Pemerintah
Dijabarkan
Pusat
Pedoman Acuan
RPJP Nasional Pedoman Pedoman
RPJM Dijabarkan
(UU No. RKP RAPBN APBN
Nasional
17/2007)
Acuan Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang
RPJP Pedoman RPJM Dijabarkan RKP Pedoman
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Pemerintah
Daerah
Pedoman Acuan
Dijabarkan
Renstra- Pedoman Renja- Pedoman RKA- Rincian
Visi, Misi, Program
SKPD SKPD SKPD APBD
Kepala Daerah
UU SPPN UU KN
11
12. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Tahapan Perencanaan
o Penyusunan Rencana
– Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
– Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
– Musyawarah Perencanaan Pembangunan
– Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
o Penetapan Rencana
– RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
– RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
– RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala
Daerah
o Pengendalian Pelaksanaan Rencana
o Evaluasi Kinerja
12
13. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Penyusunan dan Penetapan RPJP
1. Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh
Bappenas/Bappeda
2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan
partisipasi Masyarakat
• “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang
berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik
sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat
maupun penanggung resiko
• “partisipasi masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat
untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses
penyusunan rencana pembangunan
3. Penyusunan Rancangan Akhir
4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP Daerah
Perda)
13
14. Penyusunan dan Penetapan
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
RPJM/D
(1) Visi, Misi, Program
Presiden/KD Terpilih
Menteri PPN/Bappeda menyusun
Rancangan Awal RPJM/D
a) Visi,Misi Presiden/KD
(2) Kement/Lemb / SKPD
b) Strategi Bangnas/da Menyusun Renstra-KL / Renstra SKPD
c) Kebijakan Umum (3)
d) Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD
e) Program Kement/Lembaga /
SKPD (4) Bappenas/da menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJM/D
Menteri PPN/Bappeda menyusun (5)
Rancangan Akhir RPJM/D
Penetapan RPJM /
a) Visi, Misi Presiden/KD RPJMD
b) Strategi Bangnas/da (6)
c) Kebijakan Umum (7)
d) Kerangka ekonomi makro/da Digunakan sebagai
e) Program Kement/Lembaga / pedoman penyusunan
SKPD Rancangan RKP/RKPD
15. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
UU NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005 – 2025
DAN
PERATURAN PRESIDEN NO.5 TAHUN 2010
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)
2010 – 2014
15
16. KEMENTERIAN PPN/
LANDASAN HUKUM RPJMN 2010-2014
BAPPENAS
1. Dalam ketentuan UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional :
• Pasal 19 ayat 1 : RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden
paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik
• Pasal 19 ayat 2 : Renstra ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan
Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJMN sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1
2. AMANAT UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025
• Memuat tahapan pembangunan dimulai dari RPJMN 1 – RPJMN 4
• Arah pembangunan untuk RPJM ke-2 (2010-2014):
Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang
dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi
serta penguatan daya saing perekonomian.
16
18. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
DOKUMEN RPJMN 2010 -2014
• BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS
NASIONAL
– Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera,
Demokratis dan Berkeadilan
– Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan
Kerangka Makro
• BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG
– Sinergi pembangunan antarbidang
– Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang
pembangunan (sosbud, ekonomi, iptek,
politik, hukum & aparatur, hankam,
infrastruktur, wilayah & tataruang,
lingkungan hidup)
• BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN
WILAYAH
– Sinergi pembangunan pusat – daerah dan
antardaerah
– Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah) 18
19. Konstelasi Keterkaitan Antara
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS Buku I, II dan III RPJMN 2010-2014
VISI-MISI Tata Urut (Flow)
SBY-BOEDIONO Keterkaitan Buku I-II-III
I 1. Buku I: Prioritas
Nasional dijabarkan
RPJMN dalam arah kebijakan
bidang dalam Buku
2010-2014 II, dan kebijakan
regional dalam Buku III.
I 2. Buku II: arah kebijakan
11 Prioritas Nasional + dan prioritas kegiatan
3 Prioritas Nasional bidang yang akan
dilaksanakan di
II Prioritas Lainnya IIIPrioritas wilayah.
Bidang 3. Buku III: arah kebijakan
Sosbud
Regional
Ekonomi Sumatera dan prioritas
IPTEK Fokus Jawa-Bali pembangunan wilayah
Sarana Prasarana Kalimantan atas bidang
Sulawesi
Politik pembangunan yang
Hankam Lokus Nusa Tenggara
dibutuhkan.
Hukum & Aparatur Maluku
Wilayah & Tata Ruang Papua
SDA & LH
20. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
OUTLINE BUKU I
1. PENDAHULUAN
2. KONDISI UMUM
2.1 Pencapaian Pembangunan
2.2 Tantangan Pembangunan Nasional
3. ARAHAN UMUM RPJPN 2005-2025
4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
4.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional
4.1.1 Visi Pembangunan Nasional
4.1.2 Misi Pembangunan Nasional
4.1.3 Agenda Pembangunan
4.1.4 Sasaran Pembangunan Nasional
4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
4.2.1 Arah Kebijakan Umum
4.2.2 Prioritas Nasional
5. KERANGKA EKONOMI MAKRO
6. PENUTUP
Lampiran
20
Matrik Penjabaran Prioritas Nasional
21. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
RPJMN 2010-2014
VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN
MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
AGENDA
1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
21
22. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PRIORITAS NASIONAL
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
23. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
STRUKTUR BUKU II RPJMN 2010-2014
BAB I : KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN
LINTAS BIDANG
BAB II : BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN
BERAGAMA
BAB III : BIDANG EKONOMI
BAB IV : BIDANG SARANA DAN PRASARANA
BAB V : BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
BAB VI : BIDANG POLITIK
BAB VII : BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
BAB VIII : BIDANG HUKUM DAN APARATUR
BAB IX : BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
BAB X : BIDANG SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB XI : SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN
PEMBANGUNAN NASIONAL
Lampiran
Matriks Prioritas Bidang
Matriks Kementerian/Lembaga
23
24. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
STRUKTUR BUKU III RPJMN 2010-2014
1. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH
1.1 Kesenjangan antarwilayah
1.2 Keterkaitan antarwilayah
1.3 Perkiraan pengembangan wilayah
1.4 Sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam
pencapaian prioritas nasional
1.5 Sinergi antara Pusat-daerah dan antardaerah
1.6 Kaidah Pelaksanaan
2. PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA
3. PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI
4. PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN
5. PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI
6. PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA
7. PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU
8. PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA
Lampiran
Matriks Pelaksanaan Prioritas Nasional di Daerah 24
25. KEMENTERIAN PPN/
KETERKAITAN RPJMN DAN RENSTRA K/L
BAPPENAS
RPJMN 2010-2014 : BUKU II SINERGI ANTAR
RENSTRA K/L
BIDANG
• MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENSINERGIAN
RENSTRA K/L DAN KEBIJAKAN
PENGARUSTAMAAN DAN KEBIJAKAN
DI RPJMN (PENCAPAIAN
LINTAS BIDANG (BAB 1) SASARAN KEGIATAN
PRIORITAS)
NARASI : KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN BIDANG (BAB 2 S/D BAB 11) • MENGGUNAKAN PAGU
INDIKATIF SEBAGAI BASELINE
• MENGINTEGRASIKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MATRIKS RENCANA TINDAK
MATRIKS RENCANA TINDAK PRIORITAS PRIORITAS DAN K/L KEDALAM
PROGRAM DAN KEGIATAN K/L
BIDANG (LAMP. BAB 1 S/D 10)
HASIL RESTRUKTURISASI
SESUAI TUPOKSI DAN
MATRIKS RENCANA TINDAK PER K/L STRUKTUR K/L
(LAMP. BUKU II RPJMN)
25
28. KEMENTERIAN PPN/
A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (1)
BAPPENAS
NO. PEMBANGUNAN SASARAN
Ekonomi
a) Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun
Sebelum tahun 2014 tumbuh 7
persen
b) Inflasi Rata-rata 4 - 6 persen pertahun
c) Tingkat Pengangguran 5 - 6 persen pada akhir tahun 2014
d) Tingkat Kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014
29. KEMENTERIAN PPN/
A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (2)
BAPPENAS
Status
Sasaran Target 2014
Awal*)
Kesehatan
a. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 a) 72,0
b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 228 b) 118
c. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 b) 24
d. Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup 19 b) 15
e. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada 18,4 c) < 15,0
anak balita (persen)
f. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek/stunting (persen) 36,8 c) < 32,0
g. Menurunnya prevalensi tuberculosis per 100.000 penduduk 235 d) 224
h. Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) per 1.000 penduduk 2 d) 1
i. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,2 d) < 0,5
Keluarga Berencana
a. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional (% pertahun); 1,3 e) 1,1
b. Menurunnya TFR per perempuan usia reproduksi 2,3 b) 2,1
Pendidikan
a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) 7,50 f) 8,25
b. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen) 5,97 f) 4,18
c. Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A (persen) 95,14 f) 96,0
d. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen) 72,28 f) 76,0
e. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen) 64,28 f) 85,0
f. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen) 21,26 f) 30,0
Status awal: a) Proyeksi BPS 2008; b) SDKI 2007; c) Riskesdas 2007; d) Estimasi capaian program 2010, Depkes; e) SUPAS 2005 dan
f) Data Tahun 2008, Depdiknas
30. KEMENTERIAN PPN/
A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (3)
BAPPENAS
NO. PEMBANGUNAN SASARAN
Pangan
a) Produksi Padi Tumbuh 3,22 persen per tahun
b) Produksi Jagung Tumbuh 10,02 persen per tahun
c) Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 persen per tahun
d) Produksi Gula Tumbuh 12,55 persen per tahun
e) Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 persen per tahun
31. KEMENTERIAN PPN/
A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4)
BAPPENAS
NO. PEMBANGUNAN SASARAN
Energi
a) Peningkatan kapasitas 3.000 MW pertahun
pembangkit listrik
b) Meningkatnya rasio Pada tahun 2014 mencapai 80
elektrifikasi persen
c) Meningkatnya produksi Pada tahun 2014 mencapai 1,2 juta
minyak bumi barrel perhari
d) Peningkatan pemanfaatan Pada tahun 2014 mencapai 5.000
energi panas bumi MW
32. KEMENTERIAN PPN/
A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (5)
BAPPENAS
NO. PEMBANGUNAN SASARAN
Infrastruktur
a) Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Hingga tahun 2014
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa mencapai sepanjang 19.370
Tenggara Timur, dan Papua km
b) Pembangunan jaringan prasarana dan Selesai tahun 2014
penyediaan sarana transportasi antar-moda dan
antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan
Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru
Transportasi Multimoda
c) Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik Selesai sebelum tahun 2013
di Indonesia Bagian Timur
d) Perbaikan sistem dan jaringan transportasi d 4 Selesai tahun 2014
kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan
Medan)
33. KEMENTERIAN PPN/
B. SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI
BAPPENAS
NO. PEMBANGUNAN SASARAN
1 Meningkatnya • Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif
kualitas bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-
demokrasi hak politik rakyat;
Indonesia • Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan
terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
• Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
• Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat
dilaksanakan dengan adil dan demokratis.
Pada tahun 2014
• Index Freedom House untuk Indonesia: 2-2,5 (free) lebih
baik dari rata-rata tahun 2004-2009 sebesar 3,5 (partly
free)
• Indeks Demokrasi Indonesia: 80
34. KEMENTERIAN PPN/
C. SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM
BAPPENAS
NO. PEMBANGUNAN SASARAN
1 Tercapainya • Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan
suasana dan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam
kepastian berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak
hukum.
keadilan melalui
• Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik
penegakan hukum kepada aparat dan lembaga penegak hukum
(rule of law) dan
• Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan
terjaganya ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta
ketertiban umum. efisisen
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0
yang meningkat dari 3,8 pada tahun 2009
