Prinsip prinsi anti korupsi

1. PRINSIP-
PRINSIP
ANTI KORUPSI
51
Oleh: Edy Purnomo,SPd,M.Si
Disampaikan pada Kuliah PBAK
Prodi Keperawatan Curup Poltekkes
Kemenkes Bengkulu tahun 2020

2. Setelah bpk/ibu/mhs
mempelajari faktor eksternal
penyebab korupsi, coba
bpk/ibu/mhs diskusikan
prinsip-prinsip apa saja yang
harus ada dalam setiap
kegiatan agar faktor tersebut
dapat diminimalkan atau
diberantas sehingga korupsi
tidak terjadi
52

3. FAKTOR EKSTERNAL
Aspek Organisasi
Sikap masyarakat terhadap korupsi
Aspek ekonomi
Aspek politik atau tekanan kelompok
Aspek hukum
PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
PUSDIKLATNAKES KEMENTERIAN
KESEHATAN RI

4. PRINSIP-
PRINSIP
ANTI-
KORUPSI
Transparansi
Kewajaran
kebijakan
Kontrol
kebijakan
Akuntabilitas
53

5. 1. Akuntabilitas
 Akuntabilitas adalah kesesuaian
antara aturan dan pelaksanaan
kerja
 Prinsip akuntabilitas
membutuhkan perangkat
pendukung baik berupa:
- Perundang-undangan (de jure)
&
54

6. Bagaimana mengukur akuntabilitas?
1.Akuntabilitas harus dapat
diukur dan
dipertanggungjawabkan
melalui mekanisme
pelaporan dan
pertanggungjawaban atas
pelaksanaan semua
kegiatan.
2. Evaluasi atas kinerja
administrasi, proses
pelaksanaan, dampak dan 55

7. Contoh kegiatan sipenmaru
di Poltekkes. Prinsip
akuntabilitas diwujudkan
dengan membuat pelaporan
& pertanggungjawa-ban,
yang tidak hanya diserahkan
kepada Direktur Poltekkes
dan Badan PPSDM
Kesehatan, melainkan juga
kepada semua pihak,
khususnya kepada lembaga-
lembaga kontrol seperti
ItJend Kemenkes yang
membidanginya serta
kepada masyarakat.
Dan Poltekkes juga mengadakan evaluasi bukan
hanya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan
kegiatan tersebut, tetapi juga dievaluasi dampak
terhadap kelangsungan PBM, kelulusan, dan masa
56

8. Prinsip akuntabilitas harus mulai
diterapkan oleh mahasiswa dalam
program kegiatan kemahasiswaan

Dengan harapan bahwa integritas
atau kesesuaian antara aturan
dengan pelaksanaan kerja pada
diri mahasiswa dapat semakin
ditingkatkan
57

9. TUGAS KELOMPOK 1
 BUATLAH SKENARIO RENCANA UNTUK
MELATIH MAHASISWA MENERAPKAN PRINSIP
AKUNTABILITAS DALAM KEGIATAN
KEMAHASISWAAN DI KAMPUS

10. Transparansi: prinsip yang
mengharuskan semua proses kebijakan
dilakukan secara terbuka, sehingga
segala bentuk penyimpangan dapat
diketahui oleh publik.
2. Transparansi
Transparansi menjadi pintu masuk
sekaligus kontrol bagi seluruh proses
dinamika struktural kelembagaan.
 Dalam bentuk yang paling sederhana,
transparansi mengacu pada
keterbukaan dan kejujuran untuk
saling menjunjung tinggi kepercayaan 58

11. Proses penganggaran yang bersifat
bottom up, mulai dari perencanaan,
perencanaan, implementasi, laporan
pertanggungjawaban dan penilaian
(evaluasi) terhadap kinerja
anggaran.
Proses penyusunan kegiatan. Hal ini
terkait pula dengan proses
pembahasan tentang sumber-sumber
pendanaan (anggaran pendapatan)
Perlunya keterlibatan masyarakat dalam
proses transparansi:
59

12.  Proses pembahasan tentang pembuatan
rancangan peraturan yang berkaitan dengan
strategi penggalangan dana, mekanisme
pengelolaan kegiatan mulai dari pelaksanaan
tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan
pertanggungjawaban secara teknis.
 Proses pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan
yang berkaitan dengan kepentingan publik dan
yang lebih khusus lagi adalah kegiatan yang
diusulkan oleh masyarakat sendiri.
 Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan
kegiatan yang dilakukan secara terbuka dan bukan
hanya pertanggungjawaban secara administratif,
tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put
kegiatan.
60

13. Kontrol masyarakat sangat diperlukan
Kontrol
Masyarakat
Proses Perencanaan
Program Pembangunan,
Anggaran Pendapatan
dan Anggaran Belanja Negara
atau Daerah
Evaluasi dan Penilaian
Kinerja Anggaran
Out Come Jangka Pendek
& Jangka Panjang
Implementasi
Alokasi Sektor,
Pelaksanaan,
serta Pengawasan Format
Laporan Pertanggungjawaban
Out Put
(Teknisi Fisik dan Administrasi)
61

14. proses transparansi. Proses
pengganggaran melibatkan peran aktif
jurusan dengan memperhatikan kuota,
daya tampung dan anggaran yang
tersedia, baru dirapatkan untuk verifikasi
tingkat Direktorat sebagai bahan
penyusunan kegiatan, kemudian
dibahas biaya apa saja yang boleh
dipungut oleh masing-masing jurusan
dengan mengacu pada kebijakan yang
berlaku,
Penentuan kelulusan ditetapkan mengacu pada
kebijakan yang berlaku. Hasil kegiatan tersebut
dibuat laporan serta dipertanggungjawabkan oleh
Direktur Poltekkes kepada Kepala PPSDM
Kesehatan serta diperiksa oleh ItJen Kemenkes
dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 62

15. lebih mengharuskan adanya transparansi
mengacu pd keterbukaan & kejujuran untuk
saling menjunjung tinggi kepercayaan karena
kepercayaan, keterbukaan, & kejujuran mrpk
modal awal yg sangat berharga bagi mhs
untuk dapat melanjutkan tanggungjawabnya
pd masa kini dan masa mendatang
(Kurniawan, 2010)
Mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan
ke 5 proses transparansi tsb dalam kehidupan
sehari-hari, baik sebagai individu maupun
sebagai bagian dari masyarakat, organisasi,
atau institusi.
63

16. TUGAS KELOMPOK 2
BUATLAH SKENARIO RENCANA UNTUK
MELATIH MAHASISWA MENERAPKAN PRINSIP
TRANSPARANSI DALAM KEGIATAN
KEMAHASISWAAN DI KAMPUS

17. 3. Kewajaran (Fairness)
 Prinsip fairness
ditujukan untuk
mencegah
terjadinya
manipulasi dalam
penganggaran, baik
dalam bentuk mark
up maupun 64

18. 1.Komprehensif dan disiplin:
mempertimbangkan keseluruhan aspek,
berkesinambungan, taat asas, prinsip
pembebanan, pengeluaran dan tidak
melampaui batas (off budget).
2. Fleksibilitas: adanya kebijakan
tertentu untuk efisiensi dan efektifitas.
3. Terprediksi: ketetapan dalam
perencanaan atas dasar asas value for
money dan menghindari defisit dalam
tahun anggaran berjalan. Anggaran yang
terprediksi merupakan cerminan dari
lima langkah penegakan prinsip
fairness
65

19. 4. Kejujuran : tidak adanya bias
perkiraan penerimaan maupun
pengeluaran yang disengaja,
yang berasal dari pertimbangan
teknis maupun politis. Kejujuran
bagian pokok dari prinsip
fairness.
5. Informatif : adanya sistem
informasi pelaporan yang teratur
dan informatif sebagai dasar
penilaian kinerja, kejujuran dan
proses pengambilan keputusan.
Sifat informatif ciri khas dari 66

20. Contoh: dalam sipenmaru
dilaksanakan sesuai usulan
dari jurusan, dilakukan
verifikasi oleh direktorat dan
seleksi sesuai kriteria.
Penentuan kuota mhs baru
yg diterima sesuai ketentuan,
tetapi bila pendaftar menurun
pada saat daftar ulang atau
tidak mencapai kuota yang
sudah ditentukan akan
dirapatkan kembali untuk
pengisian kuota yang belum
terpenuhi melalui jalur lain.
Kuota yang belum tercapai diisi dengan
pemanggilan calon mahasiswa cadangan yang
sudah disiapkan dari kuota yang tersedia. Calon
mahasiswa yang diterima termasuk cadangan yang
67

21.  Prinsip kewajaran bertujuan untuk mencegah
praktek ketidakwajaran/penyimpangan dalam
segala level kehidupan  prinsip kewajaran
dapat menggiring setiap kegiatan khususnya yg
berkaitan dengan penganggaran agar berjalan
secara wajar, jujur, dan sesuai dengan prosedur
yg telah disepakati bersama
 Dapat diterapkan oleh mahasiswa agar dapat
bersikap lebih waspada dalam mengatur
beberapa aspek kehidupannya seperti:
penganggaran, perkuliahan, sistem belajar,
maupun dalam organisasi & memiliki kualitas
moral yg lebih baik
68

22. TUGAS KELOMPOK 3
 BUATLAH RENCANA/ LANGKAH-LANGKAH
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN INSTITUSI
BAPAK DAN IBU DENGAN MENERAPKAN
PRINSIP KEWAJARAN

23.  Mengatur tata interaksi agar tidak terjadi
penyimpangan yang dapat merugikan negara dan
masyarakat.
 Tidak selalu identik dengan undang-undang (UU)
antikorupsi, namun bisa berupa UU kebebasan
mengakses informasi, UU desentralisasi, UU anti-
monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan
masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol
terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara
oleh para pejabat negara.
4. Kebijakan Antikorupsi
69

24. Aspek Kebijakan Anti-Korupsi
Isi Pembuat
Pelaksana
Kultur
Kebijakan Antikorupsi
70

25. •Isi kebijakan: Komponen
penting. Kebijakan
antikorupsi akan efektif
apabila di dalamnya
terkandung unsur-unsur yang
terkait dengan persoalan
korupsi. sebagai fokus dari
kegiatan.
Aspek Kebijakan ….
71

26. • Pelaksana kebijakan: Kebijakan
yang telah dibuat dapat berfungsi
apabila didukung oleh aktor-aktor
penegak kebijakan; yaitu
kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, pengacara, dan
lembaga pemasyarakatan.
• Kultur kebijakan: Eksistensi
sebuah kebijakan terkait dengan
nilai-nilai, pemahaman, sikap,
persepsi, dan kesadaran
masyarakat terhadap hukum atau
Aspek Kebijakan ….
71

27.  Contoh: sipenmaru di Poltekkes, kebijakan/aturan
penerimaan mahasiswa baru yang isinya
tergambar dalam aturan-aturan seleksi
penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan
sesuai dengan buku pedoman, dimana pembuat
kebijakan penerimaan mahasiswa baru tersebut
adalah Badan PPSDM Kesehatan, dan apabila
penyelenggaraan tidak sesuai aturan yang
ditetapkan, hal tersebut akan menjadi temuan
ItJen Kemenkes. Seluruh perangkat pelaksana
sipenmaru di Direktorat menjalankan sesuai
dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan.
72

28. TUGASKELOMPOK 4
SILAKAN IDENTIFIKASI DAN JELASKAN
KEBIJAKAN APA YANG SAAT INI BERLAKU DI
INSTITUSI BAPAK IBU YANG TERKAIT
DENGAN UPAYA UPAYA PENCEGAHAN
TERJADINYA KORUPSI
APA ISINYA
SIAPA PEMBUATNYA
SIAPA PELAKSANANYA
BAGAIMANA EKSISTENSI KEBIJAKAN TSB

29. Kontrol kebijakan merupakan upaya
agar kebijakan yang dibuat betul-
betul efektif dan mengeliminasi
semua bentuk korupsi.
5. Kontrol Kebijakan
73

30. KEBIJAKAN
Model Kontrol Kebijakan
Reformasi
Evolusi
74

31.  Partisipasi:
Melakukan kontrol terhadap
kebijakan dengan ikut serta dalam
penyusunan dan pelaksanaannya.
 Evolusi:
Mengontrol dengan menawarkan
alternatif kebijakan baru yang
dianggap lebih layak.
 Reformasi;
Mengontrol dengan mengganti
Model Kontrol Kebijakan
75

32. Contoh reformasi: jika
pelaksanaan ujian seleksi
penerimaan mahasiswa baru
aturan yang berlaku belum
efisien. Misalnya uji tulis
menggunakan paper base test
masih terdapat kecurangan,
maka penyelenggaraan
selanjutnya perlu
dipertimbangkan untuk 76

33. Perbedaan kontrol
terhadap kebijakan
tergantung pada
sistem yang
terbangun. Dalam
sistem demokrasi
yang sudah mapan
(established),
kontrol kebijakan
tersebut dapat
dilakukan melalui 77

34. TUGAS KELOMPOK 5
 BERIKAN CONTOH DAN PENJELASAN
PELUANG / KESEMPATAN APA YANG BAPAK DAN
IBU AKAN BERIKAN KEPADA MAHASISWA
DALAM RANGKA MEREKA TURUT
MENGONTROL KEBIJAKAN YANG DITERAPAKN
INSTITUSI BAPAK DAN IBU.

35. Prinsip-
prinsip
anti
korupsi
faktor eksternal
penyebab
korupsi
78

36. Tugas kelompok :
Diskusikan salah satu contoh
kegiatan PBM/
penelitian/pengabdian masyarakat
yang menerapkan lima prinsip anti
korupsi, yang meliputi:
akuntabilitas, transparansi,
kewajaran, kebijakan, dan kontrol
kebijakan. Apabila belum
diterapkan, bagaimana 80

37. TERIMA KASIH
Oleh: Edy
Purnomo,SPd,M.Si