2. 2
BAB V ; PROSEDUR, TEKNIK DAN
BUKTI AUDIT
SUB BAHASAN ;
A. PENGERTIAN PROSEDUR DAN TEKNIK
AUDIT
B. PENGERTIAN BUKTI AUDIT
C. HUBUNGAN BUKTI AUDIT, MATERIALITAS
DAN RISIKO
D. JENIS-JENIS BUKTI AUDIT
E. TEKNIK-TEKNIK AUDIT
3. A. PENGERTIAN PROSEDUR & TEKNIK
AUDIT
3
Prosedur Audit = Urutan langkah yang harus
ditempuh oleh auditor dalam rangka
memperoleh bukti yg diperlukan sesuai dgn
sasaran yg ingin dicapai dgn menggunakan
teknik2 audit yg sesuai.
Tiap tahapan audit terdiri dari beberapa prosedur
audit
Teknik audit = Cara-cara yg ditempuh oleh
auditor utk mendapatkan bukti-bukti yg
diperlukan
Tiap prosedur audit terdiri dari beberapa teknik
4. B. PENGERTIAN BUKTI AUDIT
4
Semua media informasi yang digunakan oleh
auditor untuk mendukung
argumentasi, pendapat atau simpulan dan
rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat
kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya.
5. SYARAT-SYARAT BUKTI
5
RELEVAN ( RE )
KOMPETEN (KO)
CUKUP (CU)
+
MATERIAL (MA)
REKOCU+MA
6. relevan
6
Relevan = Bukti yang secara logis mempunyai
hubungan dengan permasalahannya.
Contoh ;
Pada audit atas pengelolaan penerimaan pajak
daerah oleh Dispenda, bukti yg relevan spt
Surat Ketetapan Pajak Daerah, BKU
Penerimaan Pajak Daerah, serta bukti Setoran
Pajak Daerah. Sedangkan bukti yg tdk relevan
spt bukti-bukti pengeluaran anggaran
Dispenda, walaupun bukti2 tsb juga
mengandung nilai uang.
7. kompeten
7
Kompeten tidaknya suatu bukti dipengaruhi oleh ;
sumber bukti = bukti ekstern umumnya lbh kompeten dari
bukti intern.
cara mendapatkan bukti = didapat dari pihak eksten, didapat
melalui pengamatan langsung, dll.
kelengkapan persyaratan juridis bukti tersebut =
ada td tgn, stempel, tgl, td persetujuan.
Bukti asli
Bukti yg dilegalisir
Contoh ;
Bag keu SPM-nya baik, sdgkan bag. pengadaan SPM-nya lemah, maka
bukti yg bersumber dari bag keu lebih meyakinkan atau lebih kompeten
dibandingkan dengan bukti dari bagian pengadaan, khususnya untuk
transaksi yang mengaitkan kedua bagian tersebut.
8. cukup
8
Bukti yg cukup berkaitan dengan jumlah
kualitas dan atau nilai keseluruhan bukti.
Bukti yg cukup berarti dpt mewakili/
menggambarkan keseluruhan keadaan/kondisi
yg dipermasalahkan.
9. material
9
Bukti yg mempunyai nilai yg cukup berarti &
penting bagi pencapaian tujuan organisasi
Materialitas dpt dilihat dari ;
Besarya nilai uang atau yang bernilai uang besar.
Pengaruhnya thd kegiatan (walaupun nilainya tdk
seberapa)
Hal yg menyangkut tujuan audit
Pneting menurut pertauran
Keinginan pemanfaat laporan
Kegiatan yg pada saat audit dilakukan sedang jadi
perhatian umum
10. C. HUBUNGAN BUKTI AUDIT DENGAN
MATERIALITAS DAN RISIKO
10
Pengumpulan bukti, terlebih dahulu harus ;
memperhitungkan materialitas = jk permasalahan
ditetapkan material, mk bukti2 hrs dikumpulkan
dan sebaliknya jk tdk maetrial mk bukti2 tdk perlu
dikumpulkan.
Mempertimbangkan risiko permasalahan yg diuji
(risiko deteksi) utk menetapkan jumlah & jenis
bukti.
12. E. Teknik-teknik Audit
12
Cara-cara yg ditempuh oleh auditor utk
mendapatkan bukti-bukti yg diperlukan
Tiap prosedur audit terdiri dari beberapa
teknik audit.
14. 1. Teknik audit utk bukti fisik
14
1) Observasi/pengamatan
Peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara
hati-hati, ilmiah dan kontinu selama kurun waktu
tertentu utk membuktikan suatu keadaan atau
masalah.
2) Inventarisasi/opname
Pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik
barang, menilai kondisinya (rusak berat, ringan atau
baik) & membandingkannya dgn saldo menurut
pembukuan, kemudian mencari sebab2 terjadinya
perbedaan jika ada.
Hasil opname dituangkan dalam BA.
15. 1. Teknik audit utk bukti fisik
15
(lanjutan)
3) Inspeksi
Meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yg
lazim pula disebut dgn on the spot inspection, yg
dilakukan secara rinci dan teliti
Inspeksi ini sering dilakukan secara mendadak
dan biasanya dikuti dengan membuat BA.
16. 2. Teknik audit utk bukti dokumen
16
1) Verifikasi
Pengujian secara rinci dan teliti tentang
kebenaran, ketelitian
perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan
dan eksistensi dari suatu dokumen.
2) Cek
Menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu
dengan teliti.
3) Uji/test
Test yg dilakukan mencakup hal-hal yang
esensial.
17. 2. Teknik audit utk bukti dokumen
(lanjutan)
17
4) Footing
Menguji kebenaran penjumlahan sub total dan
total dari atas ke bawah (vertikal).
5) Cross footing
Menguji kebenaran penjumlahan sub total dan
total dari kiri ke kanan (horizontal)
18. 2. Teknik audit utk bukti dokumen
(lanjutan)
18
6) Vouching
Menelusuri suatu informasi/data dalam suatu
dokumen ke pencatatan pendukungnya menuju
kepada adanya bukti pendukungnya (vouchernya);
atau menelusur mengikuti ketentuan/prosedur yg
berlaku dari hasil menuju awal kegiatan.
Hanya mengecek adanya bukti, belum
kesubstansinya.
7) Trasir/Telusuri
Menelusuri suatu bukti transaksi/kejadian menuju ke
penyajian/informasi dalam suatu dokumen.
19. 2. Teknik audit utk bukti dokumen
(lanjutan)
19
8) Scanning
Penelaahan secara umum dan dilakukan dgn
cepat tetapi teliti utk menemukan hal-hal yg tdk
lazim atas suatu informasi.
9) Rekonsiliasi
Mencocokkan dua data yg terpisah, mgn hal yg
sama yang dikerjakan oleh instansi/unit/bagian yg
berbeda.
20. 3. Teknik audit utk bukti analisis
20
1) Analisis
Memecah/mengurai data/informasi ke dlm unsur2
yg lebih kecil atau bagian-bagian shg dpt
diketahui pola hubungan antar unsur penting yg
tersembunyi.
Analisis tsb antara lain dlm bentuk ;
- Analisis rasio
- Analisis statistik
- Benchmarking
21. 3. Teknik audit utk bukti analisis
(lanjutan)
21
2) Evaluasi
Cara untuk memperoleh suatu kesimpulan atau
pandangan/penilaian dgn mencari pola hubungan
atau menghubungkan atau merakit berbagai
informasi yg telah diperoleh, baik informasi/bukti
intern maupun bukti ekstern.
Evaluasi dpt dilakukan dgn ;
- menyusun bagan arus (flowchart)
- melaksanakan walktrough test
22. 3. Teknik audit utk bukti analisis
(lanjutan)
22
3) Investigasi
Suatu upaya utk mengupas secara intensif suatu
permasalahan melalui
penjabaran, menguraikan, atau meneliti secara
mendalam.
4) Pembandingan
Membandingkan data dari satu unit kerja dengan
data dari unit kerja yg lain, atas hal yg sama dan
periode yg sama atau hal yg sama dari periode
yg berbeda, kemudian ditarik kesimpulannya.
23. 4. Teknik audit utk bukti keterangan
23
1) Konfirmasi
Memperoleh bukti sebagai peyakin bagi auditor
dgn mendapatkan/meminta informasi yg sah dari
pihak yg relevan, umumnya pihak luar auditan.
Konfirmasi dpt dilakukan dgn ;
- Konfirmasi lisan
- Konfirmasi positif
- Konfirmasi negatif
24. 4. Teknik audit utk bukti keterangan
(lanjutan)
24
2) Permintaan Keterangan
Dilakukan untuk menggali informasi
tertentu dari berbagai pihak yang
berkompeten.
Pihak yang kompeten bisa berarti pegawai
atau pejabat auditi yang berkaitan dengan
permasalahan atau pihak ketiga termasuk
para spesialis atau profesional suatu
bidang ilmu.
Teknik ini dapat dilakukan dengan
mengajukannya secara tertulis maupun
25. 25
BAB VI
KERTAS KERJA AUDIT ( KKA )
SUB BAHASAN ;
A. PENGERTIAN KKA
B. HUBUNGAN PKA DENGAN KKA
C. TUJUAN DAN MANFAAT KKA
D. JENIS-JENIS KKA
E. PRINSIP PENYUSUNAN KKA
F. ISI KKA
G. FORMAT KKA
H. PENOMORAN KKA
I. PENGELOMPOKAN KKA
J. PENGUASAAN KKA
26. A. PENGERTIAN KKA
26
Catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor
mengenai bukti-bukti yg dikumpulkan, berbagai
teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta
simpulan-simpulan yg dibuat selama melakukan
audit. (SAS 41).
Dokumentasi yang dibuat oleh auditor mengenai
semua hal yang dilakukannya, yang berisi
metodologi audit yang dipilih, prosedur audit
yang ditempuh, bukti audit yang
dikumpulkan, dan simpulan audit yang diambil
selama audit. (SA - APIP)
27. A. PENGERTIAN KKA (Lanjutan)
27
KKA mencerminkan ;
Kegiatan audit mulai dari
perencanaan, SP, Evaluasi SPM, pengujian
substantif sd pelaporan dan TL.
Langkah2 audit yg ditempuh, pengujian yg
dilakukan, info yg diperoleh dan simpulan2
hasil audit.
28. B. HUBUNGAN PKA DGN KKA
28
PKA adalah rancangan prosedur dan teknik
audit yg akan harus diikuti/dilaksanakan dan
KKA adalah dokumentasi hasil pelaksanaan
PKA.
(Contoh lihat hal. 106)
32. Hubungan antar jenis KKA
32
KKA IKHTISAR KKA IKHTISAR KKA IKHTISAR
KKA PENDUKUNG KKA PENDUKUNG KKA PENDUKUNG
33. 1. KKA Utama (top schedule)
33
KKA yg berisi simpulan hasil audit utk
keseluruhan/suatu segmen/bagian/kegiatan yg
diaudit
Umumnya memuat mengenai:
- Informasi umum
- Tujuan audit
- Ruang Lingkup Audit
- Temuan
- Opini
- Rekomendasi
34. 2. KKA Ikhtisar
34
KKA yg berisi ringkasan info
dari KKA yg berisi info yg
sejenis/sekelompok dan
berkaitan dengan suatu
masalah tertentu.
Ringkasan temuan
Ringkasan statistik
Ringkasan hasil rapat
35. 2. KKA Ikhtisar (lanjutan)
35
KKA ikhtisar sangat membatu dalam ;
Proses audit yg kompleks.
Merangkum kelompok KKA yg berkaitan dgn maslah
tertentu.
Menghindarkan adanya permasalahan yg timbul
setelah selsai audit.
Membantu tim utk membiasakan diri dgn kepastian &
ketepatan yg diperlukan dlm menganalisis data
pendukung.
Mendorong analisis dgn segera atas bukti yg
diperoleh, dlm meruemuskan temuan atau sbg dasar
pengambilan keputusan utk audit selanjutnya.
Memungkinkan sbg bahan penyusunan konsep LHA.
36. 3. KKA Pendukung (Supporting Schedule)
KKA yg berisi info yg
mendukung KKA utama
Disusun secara logis, setiap
KKA yg berada di belekang
KKA yg lain adalah
pendukung dari KKA
sebelumnya.
Dibuat mengikuti PKA dan
ditulis Referensi PKA-nya.
Dibuat setiap lembar utk
setiap permasalahan
36
37. E. PRINSIP PENYUSUNAN KKA
37
1. RELEVAN
2. SESUAI DENGAN PKA
3. LENGKAP DAN CERMAT
4. MUDAH DIFAHAMI
5. RAPI
6. EFISIEN
7. SERAGAM
38. F. ISI KKA
38
1. Perencanaan, termasuk PKA
2. Pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas
SPM
3. Prosedur audit yg dilakukan, info yg diperoleh dan
simpulan hasil audit.
4. Reviu dalnis
5. Pelaporan audit
6. Catatan atas TL yg dilakukan oleh auditan
7. Salianan kontrak dan perjanjian yg penting.
8. Hasil-hasil konfirmasi
9. Gambar, grafik, dan peraga lainnya.
10. Pengujian dan hasil transaksi
11. Hasil reviu analitis
12. Laporan audit dan tanggapan manajemen
13. Korespondensi audit yg relevan
39. G. FORMAT KKA
39
Setiap instansi pengawasan memiliki format
KKA masing-masing, tetapi secara umum
informasi atau isinya sama.
(Contoh format KKA lihat hal. 115)
40. H. PENOMORAN KKA
40
Untuk ketertiban dan memudahkan
penggunaan KKA sebagai referensi di waktu
yang akan datang, serta memudahkan review.
Pada dasarnya tidak terdapat patokan
mengenai keharusan menggunakan pola
penomoran tertentu. Namun demikian, sangat
dianjurkan bahwa setiap instansi auditor
menetapkan cara penomoran KKA yang
diterapkan secara konsisten.
dapat digunakan untuk referensi silang antar
KKA (cross reference) untuk memudahkan
41. Contoh Penomoran pada KKA
41
Utama
No. KKA : A/II/1/1-2 diartikan sebagai berikut :
A : merupakan bagian dari KKA KONSEP LHA
dan TINDAK LANJUT.
/II : merupakan bagian dari ringkasan temuan
hasil audit.
/II/1 : merupakan segmen/kegiatan pembuatan
gambar desain yang diberi kode keuangan 2,
Produksi 3, dst.
/II/1/1-2 : merupakan halaman 1 dari dua
halaman seluruhnya.
42. I. PENGELOMPOKAN KKA
42
1. Dosir aktual (current file) = KKA yg berisi informasi yg
terutama berhubungan dgn tahapan audit yg sdg
berjalan (aktual) & tdk dipertimbangkan utk dipakai
dlm penugasan berikutnya. Seperti ;
PKA
Hasil reviu thd SPM
KKA analisis serta KKA lain pendukung pekerjaan audit
Catatan mgn pembicaraan dgn auditan
Korespondensi aktual
Bukti yg dikumpulkan utk mendukung temuan
Bahan dan KKA yg dikumpulkan dlm rangka penyiapan LHA
termasuk konsepnya.
43. I. PENGELMPOKAN KKA
43
(lanjutan)
2. Dosir Tetap (permanen file) = KKA yg berisi
informasi yg dpt digunakan berulang kali dlm
audit yad dan dimutahirkan apabila perlu.
Seperti ;
Sejarah pendirian organisasi
Peraturan per UU an yg relevan.
SOTK dan kebijakan organisasi.
Kebijakan dan prosedur baku.
Rencana pembiayaan jk panjang/RJPP
Kebijakan anggaran, akuntansi pelaporan dan
prosedur
Lokasi kegiatan
44. J. PENGUASAAN KKA
44
1. Kepemilikan KKA
• KKA adalah hak milik instansi auditor
• Auditan tdk mpy hak atas KKA meskipun berisi
data/info tentang auditan.
(Tidak seorangpun mempunyai hak untuk memeriksa KKA
kecuali digunakan oleh pengadilan sebagai bahan bukti
yuridis formal)
2. Kerahasiaan KKA
• KKA bersifat rahasia terhadap auditan maupun pihak
ketiga
• Penggunaan KKA oleh pihak Kejaksaan atau
Kepolisian harus sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
• Pihak luar dapat melakukan Peer Review atas KKA
45. J. PENGUASAAN KKA (lanjutan)
45
3. Prinsip Pengelolaan KKA
- KKA tidak boleh ditinggal sehingga pihak yang tidak
berkepentingan bisa menelaahnya
- Diluar jam kerja atau pada saat istirahat makan siang,
KKA harus disimpan dalam keadaan terkunci
- Dokumen yang bersifat rahasia harus disimpan dalam
keadaan terkunci apabila sedang tidak dipakai
- Penyimpanan untuk dokumen yang sifatnya sangat
sensitif menggunakan lemari dengan kunci pengaman /
kombinasi
- Jika tidak terdapat indikasi mengenai kecurangan, auditor
mungkin saja dapat mengambil manfaat dengan
membahas hasil auditnya dengan pegawai instansi yang
diaudit
46. BAB VII ; PENGUJIAN
46 SUBSTANTIF DAN
PENGAMBANGAN TEMUAN
A. PENGERTIAN PENGUJIAN SUBSTANSTIF
B. TUJUAN
C. MANFAAT PENGUJIAN SUBSTANSTIF
D. AKTIFITAS
E. HASIL
F. PENGEMBANGAN TEMUAN
G. PENGGUNANN TENAGA AHLI
H. PENDALAMAN TEMUAN YG BERINDIKASI
FRAUD
I. MEMBUAT KKA DAN DAFTAR TEMUAN
47. A. PENGERTIAN PENGUJIAN SUBSTANTIF
47
Pengujian substantif mempunyai arti yang
hampir sama dengan audit rinci atau audit
lanjutan.
Pengujian substantif mpy arti yg lebih
sempit pengujian untuk menentukan
apakah suatu masalah atau
penyimpangan benar-benar terjadi atau
tidak. Masalah atau penyimpangan
tersebut tidak lain adalah firm audit
objectives (FAO).
48. B. TUJUAN
48
UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN
BUKTI SEHINGGA DIPEROLEH KEYAKINAN
ATAS KESESUAIAN KONDISI DENGAN
KRITERIANYA.
49. C. MANFAAT PS
49
Untuk lebih meyakini kondisi di FAO sbg
landasan bagi penyusunan LHA.
Mendapatkan penyebab hakiki, akibatnya
serta keyakinan dari auditan dengan cara
dilakukan pembahasan bersama auditan
Merumuskan rekomendasi perbaikan yang
harus di tindak lanjuti oleh auditan
50. D. AKTIFITAS
50
1. Penetapan ururtan proritas PS (perumusan
tujuan audit), dimana adanya keterbatasan
sumberdaya.
2. Penyusunan program kerja PS (PKA PS)
3. Melaksanakan PKA PS, dan membuat KKA
dan daftar temuan.
51. D. AKTIFITAS (lanjutan)
51
Melaksanakan PKA PS, yaitu utk menilai ;
1. Ketaatan setiap kegiatan kpd ketentuan/peraturan dan
kebiajkan yg sdh ditetapkan.
2. Pencapaian tujuan yg telah ditetapkan (efektifitas
kegiatan)
3. Kehematan dalam memperoleh sumebr dana &
sumber daya
4. Efisiensi penggunaan sumebr dana & sumber daya
5. Kegiatan2 dan transaksi finansial yg meliputi ;
1) Pengendalaian pengeluaran, penerimaan/pendapatan dan
aktiva.
2) Kelayakan pembukuan transaksi2 keuanagn & sumber2 dana
dan daya
3) Ketepatan, kebenaran dan kemanfaatan laporan2 keuangan
52. TEMUAN HASIL AUDIT
52
TEMUAN POSITIF, HAL
HAL YANG BAIK YANG
DAPAT DIJADIKAN
CONTOH
TEMUAN
NEGATIF,KETIDAK
TAATAN, TIDAK
EKONOMIS,TIDAK
EFISIEN, TIDAK EFEKTIF
53. E. HASIL
53
Hasil dari tahap PS adalah temuan dengan unsur
sbb ;
1. KONDISI (apa yg sebenarnya terjadi)
2. KRITERIA (apa yg seharusnya terjadi)
3. SEBAB (mengapa terjadi perbedaan antara
kondisi dgn kriteria)
4. AKIBAT dan DAMPAK (apa akibat & dampak
yg ditimbulkan adanya perbedaan kondisi dgn
krteria)
5. REKOMENDASI (apa yg dpt dilakukan utk
memperbaikinya)
54. 1. KONDISI
54
Kondisi merupakan realita yg ada dari suatu
pelaksanaan kegiatan yg mencakup
apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana.
Kelemahan yg ditemui pd penentuan kondisi
antara lain ;
Kondisi yg diungkap, tdk atau urang didukung fakta
pembukuan yg kuat.
Kondisi yg dikemukakan apabila diungkap, sebagian
kurang berarti bila dikaitkan dgn keg auditan, baik
secara materialitas maupun frekuensi kejadiannya.
Akibat yg ditimbulkan dari kondisi yg diungkap tdk
jelas atau kurang material.
55. 2. KRITERIA
55
Sumber kriteria antara lain ;
Peraturan per UU an yg berlaku
Ketentuan manajemen yg harus
ditaati/dilaksanakan.
Pengendalian manajemen yg handal
Tolok ukur keberhasilan, efisiensi dan
kehematan.
Standar dan norma/kaidah.
56. 2. KRITERIA (lanjutan)
56
Jika kriteria tidak tersedia, maka alternatif yg dpt
digunakan oleh auditor dgn kesepakatn auditan
adalah ;
Melakukan konfirmasi kpd pihak ketiga (mis
konfirmasi harga)
Bersama dgn auditan melakukan formulasi kriteria yg
akan dipakai sebagai tolok ukur.
Norma standar yg sama atau sejenis dgn kegiatan
auditan shg norma/std tsb dpt digunakan sbg
pembanding.
Menggunakan keterangan tenaga ahli.
57. 2. KRITERIA (lanjutan)
57
Kendala dlm menetapkan kriteria antara lain ;
Kesulitan dlm menetapkan kriteria yg tepat
Auditan kurang tanggap bahkan tdk sepakat
dgn kriteria yg diperoleh.
Belum tersedia patokan harga yg memadai
Kondisi pasar yg tdk menentu.
58. Pengembangan
58 Kriteria.
Audit
Kriteria
Pendahuluan
awal
Pengujian
SPM
Audit Kriteria
Lanjutan akhir
•Ideologi negara kriteria politis kriteria ekonomis
•Stabilitas Polkam
•Kesra
•Lapangan kerja
•Sistem Proses Hasil
•dll.
•Prosedur
•Efisiensi
•Pengendalian
•Ekonomis
•Operasi
•Efektivitas
59. Kriteria politis
59
Yaitu kriteria yg digunakan utk menilai program
dan atau kegiatan yg bersifat politis, dgn
memperhatikan ;
Pemantapan ideologi negara, kegiatan ini dlm rangka
meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat.
Peningkatan kestabilan politik dan keamanan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Penyediaan lapangan kerja
Pembukaan teritorial.
Penetapan kriteria ini tetap merujuk pd peratuaran
per UU yg berlaku.
60. Kriteria ekonomis
60
Yaitu kriteria yg digunakan utk menilai
kegiatan2 dgn menggunakan kaidah
ekonomi, yg digolongkan menjadi ;
Kriteria input = apakah input yg digunakan
dengan harga yang murah.
Kriteria proses = apakah proses dlm menjalan
kegiatan telah sesuai prosedur dan waktu yang
ditetapkan.
Kriteria hasil = apapakah sdh sesuai dgn tujuan
yg ditetapkan semula.
61. 3. PENENTUAN SEBAB
61
Ciri penyebab antara lain ;
Kegiatan yg tdk/kurang dilaksanakan, ketentuan
yg belum ada atau ketentuan yg tdk dilaksanakan
dgn semestinya yg mengakibatkan timbulnya
penyimpangan.
Dpt diidentifikasikan pihak yg bertanggungjawab
atas kelemahan pelaksanaan kegiatan suatu
organisasi.
62. 3. PENENTUAN SEBAB
62
(lanjutan)
Dlm menetuka penyebab, sering ditemui
kelemahan antara lain ;
Sebab yg diungkap tdk/kurang jelas
Sebab yg diungkap belum sebab yg hakiki atau
utama/material.
63. 4. AKIBAT
63
Yaitu suatu kejadian yg ditimbulkan dari
ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria yang
menentukan arti penting atau bobot temuan
audit.
Ciri akibat antara lain ;
Ada pihak yg dirugikan
Kerugian material yg timbul dpt dikuantifikasikan
jumlahnya.
Kinerja yg dicapai dpt dibandingkan secara langsung
dgn tujuan yg diharapkan
Dampak lingkungan yg timbul dan bentuknya jelas
atau dpt dibuktikan secara ilmiah.
64. 4. AKIBAT (lanjutan)
64
Kelemahan dlm mengungkapkan “akibat” ;
tdk jelas atau didukung oleh bukti yg memadai
Justru lebih tepat apabila dijadikan kondisi
Bersifat umum
Masih bersifat potensial, belum pasti atau
masih dpt dipertanyakan terjadinya di masa
datang.
65. 5. REKOMENDASI
65
Materi rekomendasi hrs dirancang guna ;
Memperbaiki kelemahan (menghilangkan penyebab)
Meminimalisasi akibat dari kelemahan yg ada.
Rekomendasi harus jelas ;
Ditujukan kpd siapa
Mengarah pd tindakan nyata
Konsekuensi yg akan timbul apabila di TL
Dapat dilaksanakan oleh auditan
Apabila ada alternatif perbaikan tuangkanlah semua
alternatif berikut alasannya masing-masing
66. 5. REKOMENDASI (lanjutan)
66
Dalam perumusan rekomendasi harus
diperhatikan ;
Biaya yg akan terjadi dlm mengimplementasikan
rekomendasi harus tdk melebihi manfaat yg akan
diperolehnya.
Jika terdapat beberapa alternatif rekomendasi
dgn biaya yg terkait, harus diusulkan
Rekomendasi harus dapat dilaksanakan.
67. 5. REKOMENDASI
67
Merupakan tindakan yang harus diambil yang akan menghilangkan
atau mengubah faktor penyebab, dgn memperhatikan faktor cost &
benefit. Dgn demikian diharapkan akibat yang terjadi tidak akan
terulang.
Kepada siapa ;
yang meminta dilakukan audit,
yang mempunyai tanggungjawab utama atas obyek audit,
pejabat tertinggi dalam obyek audit/instansi bersangkutan.
Kapan mengajukannya ;
Apabila hasil audit memberikan indikasi perlunya tindakan perbaikan atau koreksi
kekurangan apabila tindakan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya pada saat
LHA disiapkan, walaupun tindakan korektif sudah dijanjikan atau dimulai.
68. Pembuktian Temuan
68
Audit
KRITERIA
KONDISI
PEMBUKTIAN
RE-MA-KO-CU
PENYEBAB AKIBAT
69. F. PENGEMBANGAN TEMUAN
69
Faktor2 yg harus dipertimbangkan ;
1. Penekanan pd situasi dan kondisi pd saat
kejadian, bukan pd saat dilakukan audit.
2. Sifat kompelsitas, besarnya kegiatan (keu &
fisik), program & fungsi yg sdg diaudit.
3. Temuan hrs dianalisis secara jujur dan kritis
utk menghindarkan pengungkapan
kelemahan secara tdl logis.
70. F. PENGEMBANGAN TEMUAN (lanjutan )
70
4. Kewenangan hukum atas kegiatan, program & fungsi
yg diaudit, dimana perlu diungkapkan dlm LHA ;
1) Kasus ttg pelanggaran thd peraturan per UU an yg berlaku.
2) Pertimbangan auditor bila perlu diadakan perubaha thd
peraturan per UU an yg berlaku.
3) Pengeluaran dana yg bertentangan dgn per UU an yg
berlaku.
4) Dlm melaksanakan wewenangnya mungkin auditan
mengambil keputusan yg tdk sesuai dengan pendapat auditor
(sepattusnya tdk dikecam)
5) Kegiatan pengembangan temuan hrs cukup luas, shg dpt
disjikan secara jelas dan cukup beralasan.
6) Pada umumnya suatu temuan hrs dikembangkan sampai
tuntas selama temuan tsb berarti.
71. F. PENGEMBANGAN TEMUAN (lanjutan )
71
Lngakah-langkah pengembangan temuan ;
1. Kenali secara khusus apa yg kurang dlm
hubungannya dgn kriteria yg lazim.
2. Auditor perlu meyakini kelayakan kriteria yg
dipergunakan, dimana pd prinsipnya std yg
dipergunakan oleh auditan merupakan tgg jwb
auditan itu sendiri.
3. Kenali batas wewenang & tgg jwb pejabat yg
terlibat dlm pelaksanaan kegiatan, program &
fungsi yg diaudit.
72. F. PENGEMBANGAN TEMUAN (lanjutan )
72
4. Auditor perlu mengenali batas wewenang
pejaat yg bertggjwb langsung thd
keg, program dan fungsi yg diaudit & jg
menegtahui pejabat yg bertggjwb pd tkt yg
lebih tinggi utk menegtahui pd siapa lap dan
rekomendasi ditujukan.
5. Pastikan sebab kelemahannya yg hakiki.
6. Tentukan apakah kelemahan tsb merupakan
kasus yg berdiri sendiri atau tersebar luas.
7. Tentukan akibat atau arti penting kelemahan
8. Mintakan komentar pejabat yg kompeten
9. Mintakan kesediaan untuk
menindaklanjutinya.
73. F. PENGEMBANGAN TEMUAN (lanjutan )
73
Pendekatan lain yg dpt digunakan oleh auditor ;
Identifikasi masalah
Menguraikan masalah (seberapa besar, dimana, kapan
dan apakah sering terjadi)
Mencari kemungkinan penyebabnya
Buatlah alternatif2 tindakan utk menyelesaikan masalah.
Analisis setiap alternatif, (apa kebaikan dan
kelemahannya)
Pilihlah alternatif tindakan yg paling baik.
Buatlah rekomendasi utk dpt mengimpelementasikan
alternatif tindakan yg paling baik tsb.
74. F. PENGEMBANGAN TEMUAN (lanjutan )
74
1. Penggunaan Tenaga Ahli
Idealnya organisasi memiliki tenaga ahli dari
berbagai disiplin ilmu utk mendukung dalam
tahap pengujian substantif, namun bila tdk
tersedia dpt menggunakan tenaga ahli tetapi
tanggung jawab tetap sepenuhnya berada
pada auditor.
75. F. PENGEMBANGAN TEMUAN (lanjutan )
75
2. Pendalaman Temuan yg Berindikasi Fraud
Perlu diwaspadai bhw dlm simpulan yg
diambil pada audit operasional, yg berkaitan
dgn ketidakhematan, ketidakefisienan dan
ketidakefektifan dapat disebabkan oleh
adanya unsur tindakan melawan hukum
(illegal act) atau penggelapan (fraud). Hasil
audit operasional seharusnya dikembankan
menjadi audit investigasi.
76. G. PENGGUNAAN TENAGA
76
AHLI
Masalah penggunaan tenaga ahli dari
berbagai disiplin ilmu ini tidak terlepas dari
standar umum audit yang mengatur
pelaksanaan audit secara profesional. Standar
ini menekankan tanggung jawab unit
organisasi auditor dalam pelaksanaan audit.
Hasil pekerjaan tenaga ahli tersebut apabila
digunakan dalam audit sepenuhnya menjadi
tanggung jawab auditor.
77. I. MEMBUAT KKA & DAFTAR TEMUAN
77
1. JUDUL TEMUAN
2. URAIAN TTG KONDISI
3. URAIAN TTG KRITERIA
4. URAIAN TTG SEBAB
5. URAIAN TTG AKIBAT ATAU DAMPAK
6. URAIAN TTG KOMENTAR AUDITAN
7. URAIAN TTG KOMENTAR AUDITOR
8. REKOMENDASI
79. 79
BAB VIII ; KOMUNIKASI DAN
PELAPORAN HASIL AUDIT
SUB BAHASAN ;
A. PENGOMUNIKASIAN HASIL AUDIT
B. LAPORAN HASIL AUDIT
C. TUJUAN PELAPORAN HASIL AUDIT
D. ISI DAN BENTUK LHA
E. STANDAR PELAPORAN
F. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
80. A. PENGOMUNIKASIAN HASIL
AUDIT
80
Pengkomunikasian hasil audit mencakup ;
1. Komunikasi lisan untuk memperoleh
kesepakatan mengenai hasil audit
2. Komunikasi tertulis dalam bentuk laporan
hasil audit (LHA) yang resmi diterbitkan.
81. A. PENGOMUNIKASIAN HASIL
AUDIT
81
Masalah yg mungkin dpt menghambat efektifitas komunikasi
:
1. Tidak mempertimbangkan kedudukan/posisi komunikan.
2. Mengabaikan tingkat emosi komunikan
3. Gagal mengenali posisi pihak penerima informasi
4. Penggunaan kata yang mempunyai arti ganda.
5. Penyampaian pesan yang tidak jelas.
6. Hambatan karena persepsi auditi yang menganggap
bahwa auditor memiliki agenda pribadi.
7. Pengaruh dari tindakan non verbal seperti nada suara,
ekspresi wajah dan cara berkomunikasi.
8. Gagal mempertimbangkan persepsi dan perasaan auditi.
82. B. PENGERTIAN LHA
82
Sarana mengomunikasikan hasil audit kepada
pemakai laporan secara tertulis.
Harapan pemakai lap = mengaharapkan informasi
yg akurat & objektif.
Kewajiban auditor = menyediakan informasi yg
berguna & tepat waktu.
83. C. TUJUAN PELAPORAN HASIL
83
AUDIT
Fungsi utama dalam pelaporan hasil audit, bhw LHA hrs ;
Mampu meyakinkan manajemen bhw seluruh risiko
yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi
telah diminimalisasi dengan adanya SPM yang handal,
kecuali audit menunjukkan hal yang sebaliknya;
Memberikan peringatan kpd manajemen mengenai
bidang-bidang yang tidak cukup terlindungi dari
kemungkinan risiko karena tidak memadainya SPM;
Memberikan saran kpd manajemen mengenai langkah-
langkah yang harus diambil untuk memperbaiki strategi
penanggulangan risiko; serta
Mendukung langkah perbaikan yg dibuat oleh
manajemen.
84. D. ISI DAN BENTUK LHA
84
1. Informasi Umum
Berisi informasi mengenai ;
- Dasar hukum audit
- Tujuan audit
- Ruang lingkup
- Hasil pengujian SPM
- Organisasi dan personalia
- TL hasil audit yg lalu
- Kegiatan, program dan atau fungsi yg diaudit
- Sifat audit
85. D. ISI DAN BENTUK LHA
85
(lanjutan)
2. Temuan dan Rekomendasi
Bagian atau bab temuan merupakan pesan
penting yg menyangkut hal-hal ;
1) Ketidakefisienan
2) ketidakefektifan
3) pemborosan/ketidakhematan
4) penegluaran yg tdk sepatutnya atau
pendapatan/penerimaan yg tdk sebenarnya
5) ketidaktaatan thd peraturan perundang-
undangan
86. D. ISI DAN BENTUK LHA
86
(lanjutan)
Syarat-syarat temuan ;
1. Cukup berarti utk diteruskan kpd pihak yg
berkepentingan yaitu akibat dari temuan tsb
cukup material.
2. Berdasarkan fakta dan bukti yg
relevan, kompeten, cukup dan material.
3. Dikembangkan secara objektif
4. Berdasarkan pd kegiatan audit yg memadai
guna mendukung setiap simpulan yg diambil.
5. Meyakinkan, yaitu simpulan hrs logis dan
jelas.
87. D. ISI DAN BENTUK LHA
87
LHA BENTUK BAB
LHA BENTUK SURAT
(ISI PENTING LHA
BENTUK BAB DAN
BENTUK SURAT PADA
DASARNYA
SAMA, HANYA
BENTUKNYA ATAU
SUSUNANNYA YANG
BERBEDA)
88. SUSUNAN( FORMAT )
LAPORAN BENTUK BAB
88
BAGIAN I
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. SIMPULAN
B. REKOMENDASI
TANDA TANGAN
89. BAGIAN II
URAIAN HASIL AUDIT
89
A. UMUM
1. DASAR HUKUM AUDIT
2. SASARAN DAN TUJUAN AUDIT
3. RUANG LINGKUP AUDIT
4. ORGANISASI DAN PERSONALIA
5. SIMPULAN MENGENAI SPM
6. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YL
B. HASIL AUDIT
1. UMUM
2. TEMUAN HASIL AUDIT
NO.1 ( K,K,S,A,TA,TA,REK )
NO.2 ( A,K,S,K,TA,TA,REK )
NO. DST
90. E. STANDAR PELAPORAN
90
Standar pelaporan mencakup:
4000 – Kewajiban Membuat Laporan
4100 – Cara dan Saat Pelaporan
4200 – Bentuk dan Isi Laporan
4300 – Kualitas Laporan
4400 – Tanggapan Auditi
4500 – Penerbitan dan Distribusi Laporan
91. E. STANDAR PELAPORAN
91
1. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit telah
dilaksanakan sesuai Standar Profesional APIP.
2. Laporan auditor hrs dibuat secara tertulis &
segera, yaitu pd kesempatan pertama stlh berakhirnya
pelaksanaan audit.
3. Laporan auditor hrs
lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan
ringkas.
4. Laporan auditor hrs didistribusikan kpd pihak-pihak yg
berwenang sesuai ketentuan yg berlaku.
5. Laporan auditor yg memuat temuan yg berindikasi
adanya pelanggaran hukum harus dismapaikan kpd
aparat penegak hukum terkait dlm upaya
penindaklunjutan temuan tsb.
92. F. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
92
TL atas rekomendasi auditor merupakan tgg jwb pihak
auditi.
SA-APIP (Permenpan no ; PER/05/M.PAN/03/2008)
menyatakan bhw ;
Auditor harus mengomunikasikan kepada auditi bahwa tanggung
jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit
(kinerja) dan rekomendasi berada pada pihak auditi.
Auditor harus memantau dan mendorong TL atas temuan
beserta rekomendasinya.
Auditor harus melaporkan status temuan beserta rekomendasi
audit (kinerja) sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.
Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perUUan dan kecurangan,
auditor harus membantu aparat penegak hukum terkait dlm
upaya penindaklanjutan temuan tsb.
93. PENUTUP
93
SEKIAN, TERIMA
KASIH ATAS
PERHATIAN BAPAK
DAN IBU
Kalo ada yang kurang
mohon dimaafkan
Kalo BERMANFAAT
itu yang saya
harapkan
